Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Safe community as a system starts at village level, sub health centers, health center to the emergency services in hospitals. This effort is to encourage people to motivate and raise awareness of the potential. This research aims to develop a model of community-based safe community in an effort to emergency care system in the village of alert starting from system input, process and output. The study design is explanative, with qualitative data. This research was conducted in the Province of West Java and Yogyakarta Special Region. The results in terms of system inputs that safe community concept has not been much to formulate. Some claim a disaster mapping, taking into account the estimated number of victims, and needs help cure and health care in safe community based. Coordination of the main tasks and functions of each. Policy department already has a foundation of legitimacy according to laws, government regulations, medium-term development plan for the area and the Regent's decision letter, the local governor and even districts. Budget still relies on budget allocations, budget and block grand. Overview of the system process of the mdependence of the community there has been no system to start, but the potential is quite high, with the correct organizational, professional and can be better ensure the implementation of sustainable community based disaster management. Some of the inhibiting factor is the mobilization of community resources are lacking, limited human resources, budgeting, and coordination among sectors less traffic, less socialization and data collection, communications need to be increased, volunteers erratic, and less care. Development of community-based safe community model that is holistic, with the ability to empower local communities. This model includes the initiation efforts, partnerships, mobilization, advocacy resources, to accommodate the cultural, behavioral and regulatory assistance and support to the preventive, promotive safe and healthy communities in the entire cycle of human life in the state of emergency and disaster daily. Networks formed a partnership that is expected to be a shared responsibility between the cross-cutting."

"Tingginya pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatnya kebutuhan modal perusahaan dalam era globalisasi yang saat 1ni tengah melanda dunia meningkatkan kebutuhan akan komparabilitas laporan keuangan. Untuk meningkatkan komparabilitas tersebut dilakukan üsaha mengharmonisasikan standar akuntansi manca negara. Skripsi ini membahas mengenai harmonisasi standar akuntansi terutama yang dilakukan oleh IASC dan usaha pengembangan dan penyempurnaan PAl 1984 oleh Komite PrinsipAkuntansi Indonesia dari Ikatan Akuntan Indonesia. Tujuannyà adalah untukmenentukan strategi pengembangàn standar akuntansi yang terbaik bagi Indonesiasebagai salàh satu negara berkembang.Metodologi yang diterapkan dalam Skripsi mi adalah studi kepustakaan.Penelitian mi menganalisa perbedaan-perbedaan antara lAS dan PAl 1984 secara garisbesar dengan membandingkan topik-topik yang dicakup dalam lAS dan topik-topik yangtelah dibahas dalam PAl 1984. Selain itu juga membandingkan komponen laporan keuangan menurut PAl 1984 dan lAS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAl 1984 kurang lengkap, bersifat terlaluumum dan kurang mendalam dalam membahas topik tertentu. Selain itu PAl 1984 belum mempunyai kerangka dasar. Meskipun demikian, ada topik-topik tertentu yang belum dibahas dalam lAS akan tetapi telah diatur dalam PAT 1984. Topik-topik tersebut mencerminkan keunikan perekonomian Indonesia pada umumnya dan akuntansi Indonesia pada khususnya. Keunikan tersebut dipastikan selalu ada pada setiap negara, karena faktor lingkungan yang membentuk praktik akuntansi di suatu negara tidãk .adayang identik sama.Untuk mengantisipasi era globalisasi dan untuk mengejar ketinggalan Indonesia di bidang akuntansi dari negara maju, perlu dilakukan perombakan secara besar-besaran dan mendasar pada PAl 1984. Strategi pengembangan yang paling tepat untuk Indonesia adalah strategi situasionis. Yaitu mengambil lAS sebagai sumber acuan dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar relevan dengan kondisi diIndonesia. lAS selain ringkas, jelas dan mudah diadaptasi, kerangka dasarnyajuga tidakbanyak berbeda dengan GAAP Amerika Serikat yang telah dijadikan acuan pokok PAT 1984. Selain itu, topik-topik yang belum diatur dalam lAS namun sudah dibahas dalam PAT 1984 yang relevan dengan kondisi Indonesia sebagai suatu negara berkembang, tetap dipertahankan demi kesempurnaan standar akuntansi keuangan di Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang proses pengembangan Human Capital yang dilakukan untuk membentuk sebuah Learning Community pada TBM “TP” yang ada di kelurahan Sawangan Baru Kota Depok. Proses pengembangan Human Capital ini dapat dilihat melalui lima komponen sesuai dengan yang dikemukakan oleh Andrew Mayo, diantaranya adalah : individual capability, individual motivation, the organization climate, workgroup effectiveness dan leadership. Selain itu, tujuan dari penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pengembangan Human Capital. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 10 informan yang terdiri dari aparat desa, anggota TBM dan masyarakat lokal. Hasil riset menunjukkan gambaran deskriptif pada proses pengembangan Human Capital apabila dilihat dari lima komponen tersebut sudah dapat dijalankan dengan baik namun masih perlu arahan dan bimbingan dari pemerintah setempat. Adapun faktor-faktor yang mendukung diantaranya adalah faktor lingkungan dan program yang dijalankan. Sedangkan untuk faktor penghambatnya ada pada Finansial dan Sumber Daya Manusia

---

This thesis discusses the Human Capital development process carried out to form a Learning Community at TBM "TP" in Sawangan Baru Village, Depok City. The process of developing Human Capital can be seen through five components as stated by Andrew Mayo, including: individual capability, individual motivation, the organization climate, workgroup effectiveness and leadership. In addition, the purpose of this study is to describe the factors that support and hinder the Human Capital development process. The method used in this study uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques using in-depth interviews, observation and documentation. Interviews were conducted with 10 informants consisting of village officials, TBM members and local communities. The results of the research show a descriptive picture of the Human Capital development process when viewed from the five components it can be carried out well but still needs direction and guidance from the local government. The supporting factors include environmental factors and the program being implemented. Meanwhile, the inhibiting factors are in Finance and Human Resources"

"This research was an overview about the crime prevention program following the implementation of Suramadu Bridge. The Crime Prevention Program occures there are conducted by the police and Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. This research starts when mass media publication exposed a lot of criminalities occured around Suramadu Bridge after it established. The purpose of this research is to find out the effective way of crime prevention to be implicated there. This research uses qualitative method with descriptive design which the data is obtained through the process of interviewing and observation on the field. This study concludes that community development and crime prevention should be run at its best. This is very important for the future,simple crime won?t be a social problem."

"Disertasi ini menelaah sistem ideologi khas bangsa Indonesia, yaitu Sosio-Demokrasi Pancasila. Sistem ideologi sosio-demokrasi Pancasila dicita-citakan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Realitas di tengah masyarakat sekarang, ada ketimpangan sosial dan jurang yang tajam antara yang miskin dan yang kaya. Penyebabnya adalah bangsa ini belum mempraktekan secara sempurna sistem sosio-demokrasi Pancasila sebagai yang digagas oleh para Bapak Pendiri Bangsa. Karena itu diperlukan upaya untuk menggali kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sistem sosio-demokrasi Pancasila. Penggalian ini, setidaknya, untuk mencapai dua tujuan. Pertama, mengkaji asumsi-asumsi terkait demokrasi khas Indonesia yang menurut Sukarno mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Artinya, menurut Sukarno sosio-demokrasi ini bisa menghasilkan kesejahteraan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosio-demokrasi itu sendiri, seperti juga demokrasi liberal, adalah sistem yang dapat terjadi pembaruan di dalamnya, adaptasi dengan kehendak zaman. Kedua, melakukan penafsiran terhadap sosio-demokrasi dan asumsi-asumsi di dalam konsep sosio-demokrasi tersebut. Teks ditafsirkan dengan mengikutsertakan horison penulis. Konsep-konsep sosio-demokrasi yang lahir di era awal kemerdekaan Republik Indonesia ditafsirkan ulang di era sekarang ini. Dengan menggunakan metode hermeneutika Gadamer, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam sosio-demokrasi Pancasila dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

This dissertation examines the typical ideological system of the Indonesian nation, namely the socio-democracy of the Pancasila. The ideological system of Socio-democracy of Pancasila aspires to create a prosperous and socially just Indonesian society. The reality in today's society is that there is social inequality and a sharp gap between the poor and the rich. The reason is that this nation has not perfectly practiced the Pancasila socio-democratic system as initiated by the Founding Fathers. Because of this, efforts are needed to exhume the noble values embodied in the Pancasila socio-democratic system. This excavation, at least, to achieve two goals. First, it examines assumptions related to typical Indonesian democracy which, according to Sukarno, seeks political and economic order, state order and livelihood order. This means, according to Sukarno, this socio-democracy can produce socially just welfare for all Indonesian people. Socio-democracy itself, like liberal democracy, is a system that can be reformed within, adapting to the will of the times. Second, interpreting socio-democracy and the assumptions in the socio-democratic concept. The text is interpreted by including the author's horizon. The concepts of socio-democracy that were born in the early era of the independence of the Republic of Indonesia are reinterpreted in the current era. Using Gadamer's hermeneutic method, the researcher concludes that the principles of Pancasila socio-democracy can create social welfare and justice for all Indonesian people."

"Penelitian ini menggambarkan tentang proses program penyediaan rumah berbasis masyarakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Program ini dilakukan oleh sebuah lembaga non pemerintah yang bernama Habitat For Humanity Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pemilihan sampel purposif. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta studi litratur dan dokumen. Penelitian ini mendapati ada 6 tahapan dalam proses penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilakukan Habitat For Humanity Indonesia yaitu: Survey dan Assessment, Pembentukan Komite Lokal, Seleksi Keluarga Mitra, Persiapan Sosial, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Di setiap tahapan program tersebut Habitat For Humanity Indonesia melakukan pendekatan berbasis masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah memang perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat, dalam bentuk partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas MBR. Penelitian ini juga menemukan bahwa program yang dilakukan Habitat For Humanity Indonesia membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikis dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan Habitat For Humanity Indonesia membutuhkan perencanaan exit strategy atau tahapan terminasi sebagai bagian dari strategi keberlanjutan program. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melembagakan komite lokal secara resmi dan meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi sebuah lembaga berbasis komunitas yang terorganisir (Community Based Organization/CBO). Jenis CBO tersebut bisa berupa Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang juga sebagai bagian untuk pemberdayaan ekonomi. Melalui LKM atau Koperasi tersebut dapat dikombinasikan program penyediaan rumah dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, dengan menyediakan produk pinjaman untuk pembangunan atau perbaikan rumah bagi anggotanya. Dengan demikian masyarakat dapat mandiri untuk menyelesaikan masalah perumahan dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri.

---

This thesis describes the process and benefits of the community-based housing program and its benefits on the welfare of the community in Mauk Sub-district, Tangerang District, conducted by a non-governmental organization, Habitat For Humanity Indonesia. This qualitative research was conducted by using purposive sampling techniques. The methods of data collection were carried out through interviews, observation, and literature and documentation studies. This study found that the program is carried out in 6 stages, namely: Survey and Assessment, Local Committee Formation, Home Partner Selection, Social Preparation, Program Implementation, and Monitoring and Evaluation. Habitat For Humanity Indonesia has been implementing the community-based approach in each stage as an effort to empower the community. This study also found that the community-based housing program brings benefits for the community’s welfare in the areas of health, education, economy, psychic, and social. Yet, the study revealed that Habitat For Humanity Indonesia needs a exit strategy plan or termination phase as a part of the program's sustainability strategy. One of the things that Habitat For Humanity should do is, the local committee needs to be officially and legally institutionalized and build their capacity to become a Community Based Organization (CBO). The CBO could be a cooperative or microfinance institution as part of their economic empaowerment. Through the cooperative or the microfinance institution the program of housing and economic empowerment could be combined. For instrance, it can provide loan for building new housing or housing renovation for its members. Therefore, the community can be independent to to solve housing problems with their own resources."