Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper aimed to see the impact of the development of the tourism sector during Indonesia's MidTerm Development Planning Period (RPJMN) 2015-2019. The analysis also aimed to contribute to the Terminal Evaluation of RPJMN 2015-2019. The implementation of this impact evaluation analyzes the achievement of tourism's primary target sector to the national economy and the welfare of individual workers and business units engaged in the field of tourism. The impact on the national economy is evaluated based on relevant secondary data. While the impact analysis on the welfare ofindividual workers and the tourism business unit carried out using primary data obtained through surveys. The field survey was conducted on June-July 2019, covering all provinces, 2.125 individual workers, and 1.082 business units participate as respondents. The proportional sampling method was used to determine the number of respondents in each province. The study found that during 2014- 2019, the competitiveness of the Indonesian tourism sector has increased and has encouraged the increasing number of foreign tourists to visit. The sector has experienced growth and contributes positively to the national economy. At the micro-level, the sector generated a positive impact on thetourism business unit as most of them were claiming to gain profit sustainably during that period. However, the impact was still limited in improving business units' ability to innovate in product development and the ability to generate new employment. There was also a minimal positive impacton the welfare of the sector's workers. In terms of the average earning per month, the welfare of workers in this sector is still relatively low compared to workers in all other sectors."

"Penelitian ini menyelidiki dampak ekonomi nasional dari pembangunan proyek Integrated Port Network (IPN) menggunakan model Interregional Input-Output (IRIO). Pelabuhan sangat penting bagi infrastruktur regional, merangsang aktivitas ekonomi, lapangan kerja, dan pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan model IRIO untuk menganalisis pengganda ekonomi dan efek pembangunan pelabuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa investasi infrastruktur pelabuhan memiliki dampak positif yang substansial terhadap ekonomi regional dan nasional, meningkatkan perdagangan dan konektivitas antarwilayah. Pelabuhan-pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Kijing, Bitung, Belawan, dan Sorong dianalisis kontribusi ekonominya.

---

This study investigates the national economic impact of the construction of Indonesia's Integrated Port Network using the Interregional Input-Output (IRIO) model. Ports are critical to regional infrastructure, stimulating economic activity, employment, and growth. The research employs the IRIO model to analyze economic multipliers and the effects of port construction across various regions in Indonesia. The findings reveal that port infrastructure investments have substantial positive impacts on regional and national economies, enhancing interregional trade and connectivity. Key ports such as Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Kijing, Bitung, Belawan, and Sorong are analyzed for their economic contributions."

"Dalam sejarah Indonesia, tahun 1950-1963 disebut sebagai periode paling dinamis. Pada masa ini, integrasi nasional yang dilandasi asas Berdikari (akronim dari berdiri di atas kaki sendiri) sebagai “ideologi” utama dalam pembentukan ekonomi nasional, menasionalisasi perusahaan asing, dan menumpas pemberontakan daerah mulai terbentuk dengan jelas. Dalam proses ini, peran penggiat kebudayaan daerah menjadi penting terutama dalam usaha-usaha merepresentasikan daerah di tingkat nasional, sementara pada saat yang sama berhadapan dengan konflik kepentingan antara pusat dengan daerah. Dengan mengambil Sauti, tokoh penggiat kebudayaan Melayu, penelitian ini bertujuan memahami perjuangan Sauti dalam merepresentasikan kebudayaan Melayu sebagai produk “Kebudayaan Nasional”. Dengan pendekatan sejarah, sebagian besar data diperoleh melalui sumber-sumber dokumentasi dan wawancara mendalam. Penelitian ini ingin menunjukkan peran dan kontribusi Sauti yang menentukan dalam penyebarluasan Serampang XII. Namun dalam upaya itu, ia menghadapi tantangan dari sesama orang Melayu dan kesultanan Melayu yang menganggap dirinya sebagai pemilik kebudayaan besar Melayu."

"Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pada hakekatnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adalah rumusan dari founding father yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun atas dasar asas ekonomi kerakyatan. Migas merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pengelolaan migas harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diterapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong sekaligus mengikut sertakan pemerintah daerah dalam upaya memajukan pengelolaan industri minyak dan gas bumi. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan lebih banyak memiliki peran untuk melakukan pengelolaan kekayaan migas di daerahnya. Sehingga harapannya akan terjadi hubungan timbal balik berupa perolehan keuntungan sekaligus dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah-daerah penghasil. Sehingga tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah dapat tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan untuk Pemerintah Pusat diharapkan tidak perlu menetapkan besaran maksimal participating interest yang ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam undang-undang dan daerah dibebaskan untuk menetapkan besaran participating interest nya masing-masing sesuai dengan kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi, dan juga perlunya peningkatan kinerja dan pengawasan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola participating interest secara konsisten dan berkelanjutan.

---

Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution states that, in essence, the earth, water, and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. It is a formulation of the Founding father, which emphasizes that the national economy is built on the principle of a populist economy. Oil and gas are one of the natural resources owned by the Indonesian nation. Therefore, oil and gas management must be managed by the state and used for the prosperity and welfare of the people. The implementation of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (Permen ESDM) No. 37 of 2016 concerning Provisions for Offering 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas is a form of the central government's seriousness in encouraging and including local governments to advance the management of the oil and gas industry. This policy allows local governments through Regional Owned Enterprises (BUMD) to have more roles in managing oil and gas wealth in their regions, so there will be a reciprocal relationship in the form of profit generation that can accelerating the realization of social welfare in producing areas. The results of this study suggest that it is hoped that the Central Government does not need to determine the maximum amountof participating interest offered to Regional Owned Enterprises (BUMD) in thelawand the regions are feed to determine the amount of their respective participating interest in accordance with capital capabilities, human resources, and technology, as well as the need to improve the performance and supervision of the Central Government for Regional Owned Enterprises (BUMD) managing participating interest in a consistent and sustainable manner."

"Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan berikut penanganan dampak sosial yang diakibatkannya, harus dilakukan dengan tidak saja mematuhi peraturan perundang-undangan namun juga mempertimbangkan konteks sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Namun ternyata implementasi dari pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat adanya kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan, justru sering menafikan realitas sosial, budaya dan ekonomi warga masyarakat, sehingga dalam menerapkan ketentuan pemberian ganti kerugian, dirasakan sebagai sesuatu yang tidak adil. Penelitian ini berfokus pada penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka pembangunan nasional melalui studi sosiolegal kegiatan pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Rel Ganda di Kota Surakarta dan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Kota Batam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang ketentuan hukum yang mengatur pengadaan tanah dalam rangka pembangunan nasional berikut penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Selain itu juga implementasi dari pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat adanya kegiatan pengadaan tanah di kedua locus penelitian dan kebijakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang semestinya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Penelitian hukum nondoktrinal ini mengumpulkan data melalui studi tekstual dan studi lapangan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan hukum tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai akibat kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan masih belum mewujudkan keadilan bagi warga masyarakat terdampak karena minimnya pertimbangan terkait ketidakseimbangan modalitas dari masing-masing warga masyarakat. Adapun berkenaan implementasi pengaturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan tersebut dapat dikemukakan bahwa di kedua locus terdapat perbedaan dalam hal pemberian ganti kerugian. Selanjutnya tentang kebijakan yang semestinya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat terdampak, maka kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada keadilan korektif yang dilandasi progresivitas hukum. Pun asesmen terhadap dampak sosial harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar para pemilik modal (investor) dapat meyakini bahwa modal yang ditanamkannya tetaplah menguntungkan.

---

Land procurement activities for development and the managing of the social impacts must be done not only complying with laws and regulations, but also considering the socio-cultural context that develops in the community. However, it appears that the implementation of regulations regarding the management of social community impacts as a result of land procurement activities for development, often ignores the social, cultural and economic realities of the community members, so that in applying the provisions of compensation, it is felt as something unfair. This research focuses on the handling of social impacts in the context of national development through a socio-legal study of land procurement activities for the Double Rail Construction Project in Surakarta, Central Java and Rempang Eco-City in Rempang Island, Batam City, Riau Islands Province. The problem raised in this research is about the legal provisions governing land procurement in the context of national development along with the handling of social community impacts arising from these activities. In addition, the implementation of the regulation on the handling of social community impacts as a result of land procurement activities in both research locus and the policy of community social impact management should be able to perceive justice and welfare for citizens. This non-doctrinal legal research collects data through textual studies and field studies. The data is then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be explained that the legal provisions regarding the handling of social community impacts as a result of land procurement activities for development have not yet achieved justice for affected community members due to the lack of consideration related to the imbalance of the modalities of each community member. Regarding the implementation of the regulation on the handling of social community impacts, it can be stated that in the two locus there are differences in terms of compensation. Furthermore, regarding policies that should be able to attained justice and welfare for affected community members, the policies made must be based on corrective justice based on legal progressivity. Even the assessment of social impacts must be carried out transparently and accountably, so that capital owners (investors) can be sure that the capital they invest is still profitable."

"Although the Indonesia economy grew very rapidly averaging over 7% per annum during the three decades of the Soeharto era, it suffered a severe setbac with the onset of the Asian crisis in 1997-98 and has been unable to achieve similar growth rates on a sustained basis subsequently. ..."

"Tindakan pencegahan Covid 19 telah berdampak besar di banyak industri karena arus pelanggan yang tertekan yang biasanya mendukung bisnis. Covid-19 juga berdampak serius pada ekonomi global dan rantai pasokan global, termasuk pengiriman global. Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua samudera dan dua benua menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai salah satu rute utama perdagangan dunia. Kondisi strategis Indonesia tidak diimbangi oleh rendahnya efisiensi logistik Indonesia. Makalah ini menghasilkan rekomendasi tentang rute logistik maritim Indonesia dan meningkatkannya untuk lebih mengeluarkan total biaya yang optimal. Perbaikan tersebut dicapai dengan menggunakan kombinasi rute yang belum dipertimbangkan dari penelitian sebelumnya. Masalahnya dimodelkan sebagai program bilangan bulat campuran dan Gurobi Optimization digunakan untuk menghasilkan solusi.

---

Covid 19 precautions have had a major impact in many industries due to the depressed flow of customers who usually support businesses. Covid-19 also seriously impacts the global economy and global supply chains, including global shipping. Indonesia's geographical location flanked by two oceans and two continents makes Indonesia's sea area one of the main routes of world trade. Indonesia's strategic conditions are not offset by Indonesia's low logistics efficiency. This paper produces recommendations on Indonesia's maritime logistics routes and improves them to further incur optimal total costs. Such improvements are achieved using a combination of routes that have not been considered from previsious research. The problem is modeled as a mixed-integer program and Gurobi Optimization is used to generate the solution."

"Kejadian krisis ekonomi 2008 yang melanda negara-negara global termasuk Indonesia, mendorong Bank Indonesia dan pemerintah perlu mempersiapkan tindakan antisipatif dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan perekonomian. Atas dasar tersebut, penelitian ini berupaya mengukur respon instrumen di pasar keuangan dan perekonomian akibat gejolak ekonomi global.Variabel nilai tukar rupiah dan indeks saham merupakan variabel yang mewakili pasar keuangan, sementara variabel indeks produksi mewakili perekonomian. Untuk variabel global, penulis memilih fed fund rate, volatility index dan harga minyak global. Penelitian ini menggunakan metode Vector Error Correction Model Exogenous Variable (VECM-X).Semua variabel global diposisikan sebagai variabel eksogen, sementara nilai tukar rupiah, indeks saham dan indeks produksi merupakan variabel endogen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, respon pasar keuangan dan perekonomian cukup tinggi akibat adanya gejolak dari ekonomi global. Ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan perekonomian Indonesia."

"Tesis ini meneliti dampak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai place-based policy terhadap pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Dengan menggunakan metode difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis dampak KEK pada beberapa indikator ekonomi seperti PDB per kapita, lapangan kerja, upah tenaga kerja, dan ketimpangan pendapatan di tingkat kota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendirian KEK mengarah pada peningkatan PDB per kapita, lapangan kerja, dan upah tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan di kota dimana KEK diimplementasikan dibandingkan dengan kontrol grup. Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian dalam pemgimplementasian place-based policy di negara berkembang, khususnya Indonesia.

---

This thesis examines the impact of Special Economic Zones (SEZs) as a place-based policy for local economic development in Indonesia. Using difference-in-differences (DID) approach, the study analyses the impact of SEZs on key economic indicators such as GDP per capita, employment, labour wages, and income inequality at the city level. The findings indicate that establishing SEZs leads to increased GDP per capita, employment, and labour wages while reducing income inequality in the treated cities compared to the control cities. The research contributes to understanding place-based policies in developing countries, thereby filling the gap in empirical evidence."