Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengendalian intern atas perencanaan kebutuhan dan pengadaan Barang Milik Negara berdasar e-procurement pada Lapan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, peraturan pemerintah dan artikel internet yang berhubungan dengan topik serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengadaan Barang Milik Negara di Lapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern atas perencanaan kebutuhan dan pengadaan berdasar e-procurement belum seluruhnya berjalan baik sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk memenuhi lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

---

This research is a descriptive qualitative research that aimed to describe the implementation of internal control on the requirements planning and e-procurement of State-Owned Assets at Lapan. The research methodologies used are literature study by reading and studying books, literature, journals, thesis, government regulation and internet articles related to the topic and field research by conducting interviews with the interviewees that related to the activity of requirenments planning and procurement of State-Owned Assets at Lapan. The results showed that the implementation of internal control on the requirements planning and e-procurement has not entirely run well so necessary to do some improvements to meet five elements of internal control, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

"

"Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sekretariat Utama Lapan. Gambaran umum mengenai pelaksanaan SPIP diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang mengacu kepada dengan mengacu kepada parameter-parameter Pengendalian Intern pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP berdasarkan penilaian 109 responden adalah 2.81 atau 70,15% dari kriteria yang diinginkan. Angka ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP telah memadai namun belum sempurna sehingga masih diperlukan penguatan dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari temuan BPK yang menyatakan masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan SPI. Tingkat kepuasan pengguna atas layanan Lapan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Lapan adalah Baik, maka dapat dikatakan SPI di Lapan mendorong tercapainya tujuan memberikan layanan yang baik.

---

This research is a descriptive qualitative research, that aimed to describe the implementation of Government Internal Control System in the Main Secretariat of Lapan . An overview of the implementation of the Government Internal Control System obtained by distribusing questionnaires that refer to the reference to the Internal Control parameters on Government Regulation No. 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System.

Based on the results of processing of questionnaires, we concluded that in general the implementation of Government Internal Control System by perceptions of 109 respondents is 2.81 or 70.15 % of the desired criteria. This figure shows that the implementation of the Government Internal Control System has been adequate and still require strengthening in the implementation. This is reflected in the findings of the Badan Pemeriksa Keuangan which states there are still weaknesses in the implementation of Internal Control System. Satisfaction with the service based survey conducted by the Public Service Board of Lapan is “Good”, it can be said that Internal Control System is support the achievement of the goal of providing a good service."

"Tesis ini menjelaskan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa di PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah. Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal berdasarkan COSO dan implementasi ERM sebagai pedoman dalam menjalankan pengendalian internal dan mengungkapkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 305 Tahun 2010 di PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah. Tujuan PT XYZ (Persero) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa (E Procurement) adalah untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance di BUMN serta memberikan manfaat dalam transparansi, efisiensi dan pengendalian internal yang baik pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam menjalankan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, calon penyedia barang dan jasa masih kesulitan untuk mengetahui informasi mengenai harga satuan barang, adanya perlakuan yang tidak sama kepada calon penyedia barang dan jasa dan inefisiensi. PT XYZ mengharapkan melalui e procurement ini dapat mengurangi inefisiensi di perusahaan, mengungkapkan transparansi dalam informasi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas, mendapatkan calon penyedia barang dan jasa yang terbaik, mendapatkan harga yang paling kompetitif dan untuk mendapatkan kepercayaan dari stake holder.

---

This thesis explains the goods and service procurement activity process at PT XYZ (Persero) in the area of South Kalimantan and Central Kalimantan. The writer attempts to analyze the internal control system based on COSO and ERM implementation as the guidelines in carrying out internal control and revealing the suitable goods and service procurement activity with the Decision of the Board of Directors Number 305 of the Year 2010 at PT XYZ (Persero) in the area of South Kalimantan and Central Kalimantan. The objectives of PT XYZ (Persero) in carrying out the goods and service procurement (E Procurement) activity are to support the implementation of Good Corporate Governance in BUMN (State- Owned Enterprise) and to provide advantages in the transparency, efficiency, and good internal control in carrying out the goods and service procurement. In carrying out the goods and service procurement, the candidates of the goods and service suppliers still find it difficult to discover information on goods unit prices, there is still discrimination of treatment towards the candidates of the goods and service suppliers, and there is inefficiency. PT XYZ expects that through this e procurement it can reduce inefficiency in the company, reveal transparency in the information of goods and service procurement, accountability, gain the best candidates of goods and service suppliers, obtain the most competitive price, and gain trust from the stakeholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi praktik penyelewengan dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah khususnya belanja barang dan modal dengan dikembangkannya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e- Procurement). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan analisis deskriptif. E-Budgeting, e-Planning, e-Contract, e-Payment, e-Controlling dan sistem manajemen penyedia merupakan elemen penting dalam mewujudkan e- Government yang efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah penerapan sistem aplikasi e-Procurement yang diakui secara internasional dapat berdampak pada sistem pemerintahan yang baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku sejalan dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini.

---

This research aims to mitigate the practice of fraud in the use of government spending, especially spending on goods and capital with its development of electronic procurement system (e-Procurement). Research method used is case study with descriptive analysis. E-Budgeting, e-planning, e-contract, e-payment, e-controlling and vendor management system are important element in realizing e-government effectively and efficiently.

Conclusion of this research is implementation of e-Procurement application system which recognised internationally could suit good corporate governance as well as information technology development currently."

"ABSTRAKPustekbang didirikan pada tahun 2011, dan pada waktu itu latar belakangpendidikan pegawai di Pustekbang tentang penerbangan sangat sedikit. Setiaptahun, Pustekbang selalu mengirimkan SDM di lingkungannya untuk mengikutiprogram pendidikan formal maupun diklat-diklat teknis dalam rangkameningkatkan kompetensi SDM dalam bidang penerbangan. Akan tetapi setiapselesai melakukan program diklat tersebut tidak pernah dilaksanakan evaluasipelatihan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran perilaku pegawaiPustekbang setelah mengikuti diklat teknis berdasarkan level perilaku (behavior)serta menganalisis gambaran hasil diklat teknis pegawai Pustekbang berdasarkanlevel hasil (result). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post-positivisdengan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini adanya peningkatan padapengetahuan, keterlampilan dan sikap pegawai juga tercapainya target danprogram yang menjadi tujuan organisasi.

---

ABSTRACTAeronautic Technology Center was established in 2011, and that time theeducation background of employees in Pustekbang about aeronautics only a few.Every year, Pustekbang always sending their human resources to attend formaleducation programs and technical training to improve the competencies. But noevaluation has ever been performed. The purpose of this research is to analyzingdescription of employee behavior after following the technical training based onbehavior level and as well as analyzing description of technical training result ofPustekbang employee based on result level. This research uses post-positivist withqualitative technic. The results of this research is an increase in the knowledge,skills and attitudes of employees also achieve targets and programs that becomethe goal of the organization."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan metode valuasi hasil teknologi penerbangan dan antariksa bagi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Penelitian ini juga mendiskusikan nilai aset tak berwujud dan lisensi dari kekayaan intelektual yang dihitung melalui tiga pendekatan valuasi, seperti cost-based approach, income-based approach, dan market-based approach, dikaitkan dengan konsep dicounted cash flow. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa metode valuasi kekayaan intelektual yang paling tepat untuk diterapkan di LAPAN adalah cost-based approach dan income-based approach dengan memberikan mekanisme penghitungan nilai moneter kekayaan intelektual yang dibutuhkan LAPAN menuju komersialisasi hasil teknologinya.

---

This study aims to analyze the impact of the application of valuation methods on the results of aeronautics and space technology for the Indonesian National Institute Aeronautics and Space (LAPAN). This study also discusses the value of intangible assets and licenses from intellectual property that are calculated through three valuation approaches, such as cost-based approach, income-based approach, and market-based approach, associated with concepts cashed in cash flow. The results of this study indicate that the most appropriate intellectual property valuation method to be applied in LAPAN is cost-based approach and income-based approach by providing a mechanism for calculating the monetary value of intellectual property needed by LAPAN towards the commercialization of its results of technology."

"Industri dirgantara saat ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan sangat berguna bagi industri lainnya. Pengetahuan dalam industri dirgantara dapat ditemukan pada kelompok penelitian dan komunitas yang menjalankan fungsi penelitian maupun pengembangan. Organisasi dirgantara bercirikan teknologi yang kompleks, rumit, terampil dan mahal. Oleh karena itu, pengetahuan harus dikelola dengan baik. LAPAN merupakan lembaga yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan dirgantara. Penerapan manajemen pengetahuan (MP) merupakan salah satu target organisasi. Berdasarkan laporan evaluasi capaian rencana induk TI, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah implementasi manajemen pengetahuan tidak berhasil (not achieved). Organisasi yang bermaksud mengimplementasikan MP, perlu mengetahui terlebih dahulu apakah organisasi tersebut telah siap. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan MP di LAPAN dan memberikan rekomendasi. Kerangka kesiapan dibangun dari analisis faktor penentu keberhasilan, fondasi MP, dan pendukung MP. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan penentuan bobot faktor menggunakan analytic hierarchy process (AHP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAPAN sudah siap untuk implementasi MP namun perlu perbaikan dengan nilai 79,2%. Rekomendasi bagi organisasi diantaranya adalah membangun struktur organisasi MP, menyusun strategi MP, mengoptimalkan sarana berbagi pengetahuan dan menyusun kebijakan dan standar.

---

Aerospace industry plays an important role in economic growth and useful for the other industries. Knowledge in the aerospace industry can be found in research groups and communities which carry out functions both in design and development programs. Aerospace instituion characterized by complex, complicated, skilled and expensive technologies. Therefore, knowledge should be managed properly. LAPAN is an institution that carries out tasks in the field of aerospace research and development. The implementation of KM is one of the organizational targets. The IT master plan evaluation report stated that one of the problems it had founded, that the implementation of knowledge management was not achieved and before an organization implements KM, it is necessary to know whether the organization is ready. This study aims to measure the KM readiness at LAPAN and provide recommendations. The readiness framework is built from the analysis of critical success factors, KM foundations, and KM enablers. Data collection using a questionnaire with a Likert scale and determining the weight of the factor using the analytical hierarchy process (AHP). The results of this study indicate that LAPAN is ready for KM implementation but need improvements with a value of 79.2%. The recommendations for the organizatation is to build KM organizational structure, develop an KM strategy, optimize the medium of knowledge sharing and arrange a policies and standards"

"ABSTRAKDengan menggunakan hasil evaluasi kinerja organisasi Lapan Tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) aspek yang diukur, terdapat 6 (enam) aspek yang hasilnya masih dibawah rata-rata, yaitu manajemen SDM, kepemimpinan, manajemen proses, pencapaian hasil, pengukuran, analisis dan manajemen informasi kinerja, dan Penganggaran. Dengan menggunakan konsep 7‟S McKinsey, peneliti ingin melihat bagaimana kinerja organisasi Lapan dan permasalahan apa yang dihadapi dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja di Lapan.Penelitian ini menggunakan pendekatan Post-Positivism dan proses pengumpulan datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada tahapan yang tidak dilakukan dalam proses penyusunan strategi jangka menengah, masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar Satuan Kerja, sistem yang ada belum seluruhnya diimplementasikan dengan baik, penempatan SDM banyak yang tidak tepat, diperlukan komitmen pimpinan dalam peningkatan skills, dan Style pimpinan tertinggi di Lapan adalah demokratis dimana merupakan modal utama buat meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

---

ABSTRACTBy using the results of the performance evaluation organizations Lapan in 2010 can be concluded that of 8 (eight) aspects measured, there are 6 (six) aspects of the results are still below average, ie human resources management, leadership, process management, achievement of results, measurement, analysis and performance of information management, and budgeting. By using the concept of 7'S McKinsey, researchers wanted to see how the performance of the organization Lapan and what the problems faced in order to improve performance management in Lapan.This study uses the approach of Post-Positivism and the process of data collection is qualitative. The study concluded that there are stages that are not carried in the process of preparing a medium-term strategy, there are overlapping tasks and functions between the Unit, the existing system has not been fully implemented properly, many human resources placement is incorrect necessary leadership commitment in improving skills, and Style highest leadership in Lapan is a democratic where the main capital for improving the quality of organizational performance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Pemerintah Universitas XYZ, dan Kasubag Pengawasan serta Kasubag Pemilihan Penyedia. Selanjutnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP), rekap data pengadaan, dan dokumen pengadaan serta data pendukung lainnya seperti mempelajari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal terhadap mekanisme pengadadaan barang dan jasa Universitas XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ sebagian besar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal sebagai berikut: RUP yang disusun belum berfungsi sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga membuka peluang terjadinya pemecahan paket dan rencana realisasi yang tidak dapat dimonitoring.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the procurement mechanism of goods and services at XYZ University and identify weaknesses of internal controls in procurement of goods and services at XYZ University. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained through structured interviews with 4 respondents such as Head of Procurement Section and Committing Officer (PPK) of XYZ University Government Fund, and Sub-Head of Supervision and Sub-Head of Provider Selection. Furthermore, the General Plan of Procurement (RUP), procurement data recapitulation, and procurement documents as well as other supporting data such as studying Presidential Regulation number 54 of 2010 and its amendments to know compliance with regulations and internal control over XYZ University's goods and service delivery mechanism. The results showed that the procurement mechanism of goods and services of XYZ University has been in accordance with the prevailing rules and regulations but still found some weaknesses in the internal control as follows: The RUP has not functioned as a function of planning and control so that opens the opportunity for the breaking of packages and plans realizations that can not be monitored."

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."