Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai skema aggressive tax planning dalam melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional terkenal, yaitu kasus sengketa pajak Google yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melihat fenomena tersebut, tesis ini mencoba untuk menganalisis langkah yang apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memajaki Google guna mendapatkan penerimaan negara secara optimal. Analisis dilakukan melalui pendekatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), BEPS Action Plan 1 sebagai langkah selanjutnya dalam menangani tantangan pajak ekonomi digital yang disajikan berdasarkan perkembangannya, dan perbandingan negara lain yang terlebih dulu mengeluarkan kebijakan untuk memajaki Google. Metode penelitian adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dengan key informant yang memiliki pemahaman mengenai pokok permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan pengenaan pajak baru untuk mengatasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google yang berada di luar lingkup pajak penghasilan, seperti Diverted Profits Tax di Inggris dan Australia dan Equalization Levy.

---

This thesis discusses the aggressive tax planning scheme in tax avoidance by a renowned multinational company, Google tax dispute case which is currently a discussion subject in various countries including Indonesia. In view of such phenomenon, this thesis attempts to analyze the appropriate steps to be undertaken by the Indonesian government to tax Google to obtain optimal state revenue. The analysis is conducted through the approach of Tax Treaty, BEPS Action Plan 1 is the next step in handling the digital economic tax challenges presented based on its development, and the comparison of other countries that have established policies to tax Google. The research method is qualitative with data collection method in the form of literature study and field study by conducting in-depth interviews with a key informant with understanding on the subject matter of this research. Research results indicate that new tax policies are required to overcome tax avoidance conducted by Google that is outside the scope of income tax, such as Diverted Profits Tax (DPT) in the UK and Australia and Equalization Levy in India."

"Thesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross- border mergers and acquisitions di Indonesia. Di Indonesia transaksi cross- border mergers and acquisitions belum diatur secara tegas dan jelas sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak karena perlakuan pajak penghasilan antara transaksi merger dan akuisisi domestik dengan transaksi cross-border mergers and acquisitions diperlakukan secara berbeda yang tentu saja hal ini tidak sesuai dengan prinsip tax neutrality. Selain itu akibat belum diaturnya perlakuan pajak penghasilan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions ada potensi dilakukannya aggressive tax planning oleh wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu ada pengaturan atas perlakuan pajak pada transaksi cross-border mergers and acquisitions dengan tetap menjaga hak pemajakan negara sumber penghasilan atas aset yang dialihkan pada transaksi cross-border mergers and acquisitions.

---

This thesis addresses an income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions in Indonesia. In Indonesia, cross-border mergers and acquisitions have not been regulated explicitly and clearly that cause injustice to taxpayers. Injustice to taxpayers because the income tax treatment of domestic mergers and acquisitions and cross-border mergers and acquisitions are treated differently, of course, this is not in accordance with the principle of tax neutrality. Other consequences have not been regulated due to income tax treatment of cross-border mergers and acquisitions is the possibility of conducting aggressive tax planning by the taxpayer.

This research applies a qualitative approach using a descriptive method and the data collecting technique uses both library research and field study. The results of this study concluded that there should be regulation on the tax treatment of cross-border mergers and acquisitions while keeping the taxation right of source state from the assets transferred on the cross-border mergers and acquisitions."

"Berkembangnya globalisasi semakin membuka peluang bagi negara-negara dunia untuk melakukan transaksi lintas batas oleh perusahaan multinasional (Multinational Enterprises atau MNEs). Namun, transaksi yang dilakukan MNEs tersebut sering kali menyebabkan pengikisan basis pajak perusahaan melalui praktik perencanaan pajak agresif, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan penerimaan negara. Untuk mengatasi hal ini, OECD dan negara-negara anggota G20 berupaya untuk menangkal praktik perencanaan pajak agresif melalui Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). Salah satu dari 15 rencana aksi dalam BEPS Project, yang merekomendasikan kebijakan Mandatory Disclosure Rules (MDR) untuk menangkal perencanaan pajak agresif melalui pengungkapan skema perencanaan pajak agresif oleh Wajib Pajak dan promotor, yaitu Rencana Aksi 12. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan peluang dan tantangan, serta mengetahui faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam dalam pengumpulan datanya.  Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan MDR sangat beragam dan kompleks dibandingkan dengan peluang yang tersedia. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung implementasi kebijakan MDR di Indonesia, baik yang secara nyata ada maupun yang dapat diupayakan, seperti eksistensi General Anti-Avoidance Rules (GAAR), program daftar prioritas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pembuatan tim khusus yang menangani kebijakan MDR. 

---

The development of globalization increasingly opens opportunities for countries worldwide to engage in cross-border transactions by multinational enterprises (MNEs). However, these MNEs transactions often result in the erosion of a company’s tax base through aggressive tax planning practices, leading to a decrease in government revenue. To address this issue, the OECD and G20 member countries are striving to counter aggressive tax planning through the Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS Project). One of the 15 action plans within the BEPS Project is Action 12, which recommends the implementation of Mandatory Disclosure Rules (MDR) to combat aggressive tax planning by requiring taxpayers and promoters to disclose aggressive tax planning schemes. This research aims to explain the opportunities and challenges involved in implementing MDR in Indonesia, as well as identify the supporting factors that influence the implementation of these policies. The study utilizes a qualitative approach, incorporating the literature review and in-depth interviews for data collection. The analysis results indicate that Indonesia faces diverse and complex challenges in implementing MDR compared to the available opportunities. Nonetheless, there are several factors that can support the implementation of MDR in Indonesia, both existing factors and those that can be pursued. These include the existence of General Anti-Avoidance Rules (GAAR), priority programs by the Directorate General of Taxes (DJP), and the establishment of specialized teams to handle MDR. "

"Financial lease sebagai salah satu bentuk sewa guna usaha mempunyai kewajiban perpajakan sama dengan aktiva lainnya. Jenis pembiayaan ini memerlukan suatu perencanaan yang memungkinkannya dapat mengelola pajak secara tepat. Dengan adanya perencanaan pajak (tax planning) yang tepat, maka Wajib Pajak dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan pada akhirnya dapat mengendalikan kewajiban perpajakannya secara tepat dan benar.Dengan demikian, perumusan masalah meliputi, bagaimana penerapan penyusutan aktiva pada financial lease yung dilaksanakan oleh wajib pajak, apakah penyusulan aktiva leasing dalam perencanaan perpajakan (tax planning) wajib pajak (lessee) sudah sesuai dengan peratuan perundang-undangan perpajakan, dan apakah perencanaan perpajakan (tax planning) yang efektif dapat menjadi unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan.Berdasarkan teori yang dikemukakan para ahli, upaya dalam melakukan pengurangan pengenaan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas dari tax management tergantung dari instrumen yang dipakai. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan Iikuiditas yang diharapkan. Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: Pertama, perencanaan pajak (tax planning), merupakan Iangkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah unluk meminimumkan kewajiban pajak. Kedua, pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), manajemen pajak tidak dimasukkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Yang ketiga adalah pengendalian pajak (tax control), bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan maupun material.Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskripif analisis dengan pendekatan penelitian kebijakan secara kualitatif. Dimana menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.Leasing suatu aktiva tetap pada financial leasing merupakan salah salu cara dari tax planning, seperti halnya perusahaan yang melakukan penyusutan aktiva leasing dimana dalarn penyusutan aktiva leasing terdapat celah-celah (loopholes) yang bisa dimanfaatkan dalam pengurang pajak, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Hanya saja banyak perusahaan yang belum melakukan atau memanfaatkan dari suatu peraturan yang dapat menghemat alau mengurangi pembayaran pajak yang sesuai dengan UU perpajakan yang ada.Banyaknya perusahan yang belum melakukan atau memanlaalkan tax planning yang ada karena belum mengetahui tujuan dari tax management sendiri. Perencanaan pajak pada dasamya merupakan Iingkup dari manajemen pajak, yaitu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin.Tax Planning biasanya dirasakan tidak dalam jangka dekat tetapi dalam jangka panjang. Hal ini karena tax planning perlu pengelolaan yang matang. Tujuan paling akhir dari tax manajemen adalah memakai prinsip the least and the last, yaitu membayar jumlah seminimal mungkin dan waktu terakhir yang masih diijinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Dan untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya pemerintah mengkaji dan membuat aturan yang lebih jelas untuk menutupi loopholes. Meskipun memanfaatkan loopholes adalah tindakan yang legal telapi tidak dapat dibenarkan.

---

Financial lease as a form of leasing has a tax requirement as well as the other assets. This financial lease needs a planning which is probably able to manage the tax accurately. By managing the tax planning accurately, so the Lessee is able to plan, to do, to evaluate and finally is able to control his tax requirement accurately and properly.

However , the formula of problem extends over, how the application of assets depreciation in financial lease which is performed by the Lessee, has the leasing assets depreciation in Lessee tax planning accordance with the provision of Taxation Law, is the tax planning effectively able to become the supporting element to achieve the purpose of the company.

Based on the theories of the experts- the efforts in treating the tax depreciation legally can be performed through the tax management. Yet, the legality of the tax management depends on the instrttments which are used. The tax management is a facility to fulfill the tax requirement properly but the tax amount can be pressed as low as it can to achieve the benefit and liquidation. The purpose of the tax management can be achieved through the functions of the tax management which consist of: First, tax planning is the first step of tax management. Generally, the tax planning pressure is to minimize the tax requirement. Second, the tax implementation, the tax management does not intend to break the law in the implementation. The third is the tax control, it is to concern that the tax requirement has been implemented according to what has been planned and has fulfilled the conditions and material as well.

The type of observation which will be used in writing this thesis is the descriptive analyze method with the approach of policy observation qualitatively. By using the technique of the data collecting such as the study of literature and the study of the field which is carried out through the interview of the related parties.

Fixed assets leasing in financial leasing is an option of tax planning, it is like the company which treats the assets depreciation leasing where in the assets depreciation there are loopholes which can be used in tax deduction, without breaking the tax provision. But many companies haven?t treated or used one of the regulations which can save or reduce the tax expend based on the taxation law.

There are many companies which haven?t treated or used the available tax planning because they haven?t known the purpose of the tax management it self. Basically, the tax planning is a part ofthe tax management, that is the facility to fulfill the tax requirement properly but the tax amount can be pressed as low as possible. Generally, the tax planning can?t be achieved in a short term but in long term, because the tax planning needs the accurate management. The last purpose of the tax management is using the principle the least and the last, that is paying the amount as minimum as possible and the last time which is still allowed by the taxation law and provision. And to prevent that case, the government would rather look over the provision clearly to cover the loopholes. Although using the loopholes is the legal action but it can?t be the right action."

"Globalisasi terjadi hampir di semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu produk globalisasi adalah munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas batas negara dalam kegiatan ekonominya.. Penggerusan basis pajak dengan cara memindahkan keuntungan ini menggerakkan negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama OECD untuk membuat aksi anti BEPS ( Base Erosion Profit Shifting) yang memuat lima belas aksi, salah satunya adalah aksi Kewajiban Pengungkapan Perencanaan Pajak (Mandatory Disclosure Rule) yang dirancang untuk menghindari perencanaan pajak agresif. Selain kewajiban pengungkapan perencanaan pajak (Mandatory Disclosure Rule), OECD juga merekomendasikan kepatuhan kooperatif (Cooperative Compliance) untuk antisipasi perencanaan pajak agresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan MDR di Negara Inggris, keterkaitan pengungkapan perencanaan pajak dan kepatuhan kooperatif dalam upaya mengantisipasi perencanaan pajak agresif serta potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalahpenerapan kewajiban pengungkapan perencanaan pajak di negara Inggris yang lebih dikenal dengan Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) belum sempurna karena peraturan masih rumit dipahami, berbiaya kepatuhan tinggi, belum menjamin kepastian bagi wajib pajak. Sementara itu keterkaitan antara kewajiban pengungkapan perencanaan pajak dengan kepatuhan kooperatif  adalah pada komponen 'disclosure' dan 'transparency'. Potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia antara lain belum sempurnanya peraturan domestik perpajakan Indonesia, Wajib pajak yang masih rendah kepatuhannya, dan sumber daya manusia di otoritas pajak yang memahami perpajakan internasional sangat terbatas.

---

Globalization occurs in almost all aspects of human life, including in the economic field. One of the products of globalization is the emergence of multinational companies that carry out cross-border transactions in their economic activities. The erosion of the tax base by transferring these profits drives countries that are members of the G20 together with the OECD to create anti-BEPS (Base Erosion Profit Shifting) actions. which contains fifteen actions, one of which is the action of the Mandatory Disclosure Rule which is designed to avoid aggressive tax planning. In addition to the Mandatory Disclosure Rule, the OECD also recommends Cooperative Compliance to anticipate aggressive tax planning. This study aims to analyze the application of MDR in the United Kingdom, the relevance of tax planning disclosures and cooperative compliance in an effort to anticipate aggressive tax planning and potential obstacles that will be faced if applied in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach.

The results of this study are the application of tax planning disclosure obligations in the UK which is better known as the Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) is not yet perfect because the regulations are still complicated to understand, with high compliance costs, not guarantee certainty for taxpayers. with cooperative compliance is the component of 'disclosure' and 'transparency'. Potential barriers that will be faced if applied in Indonesia are, among others, incomplete Indonesian domestic tax regulations, taxpayers who are still lazy with compliance, and human resources in tax authorities who understand international taxation are very limited."

"Penelitian ini membahas hubungan kausalitas antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011 dengan menggunakan 108 perusahaan sampel sehingga total observasi berjumlah 432 observasi. Penelitian juga akan menganalisis dampak perubahan tarif pajak terhadap agresivitas pajak dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan. Hubungan ini bersifat resiprokal atau saling mempengaruhi. Agresivitas pajak pada periode sebelum penurunan tarif terbukti lebih besar dibandingkan periode lainnya, sedangkan agresivitas pelaporan keuangan justru terlihat pada periode setelah penurunan tarif. Profitabilitas dan ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh negatif pada agresivitas pajak sedangkan kompensasi rugi fiskal dan keberadaan operasi di luar negeri menunjukkan pengaruh positif. Pada agresivitas pelaporan keuangan, profitabilitas dan leverage berpengaruh positif sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif.

---

This research discusses the causal relationship between tax aggressiveness and aggressive financial reporting on the manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008-2011 by using 108 companies as sample, result in 432 total observations. This research also analyzes the effect of tax rate reductions in tax aggressiveness and aggressive financial reporting. This research showed a positive relationship between tax aggressiveness and aggressive financial reporting. We find that tax aggressiveness in prior year before tax rate reduction is relatively higher while aggressive financial reporting is lower. Profitability ratio and size of company have negative effect on tax aggressiveness while loss carry forward and foreign operation have positive effect. Financial reporting aggressiveness is affected positively by leverage and profitability ratio while size of company has negative effect."

"Laporan ini menjabarkan mengenai perlakuan, penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan ekspatriat sebagai wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pada tahun pajak yang berjalan, yaitu Tahun Pajak 2014, pasangan ekspatriat (istri) juga bekerja dan menerima penghasilan dari satu pemberi kerja serta diberikan NPWP baru yang mengakibatkan pelaporan pajak penghasilan antara suami dan istri dilakukan secara terpisah dengan status perpajakan MT. Namun melalui pengamatan lebih lanjut, pasangan ekspatriat ini memiliki alternatif lain dalam perlakuan, penghitungan, dan pelaporan pajak penghasilan mereka yang secara tidak langsung lebih memudahkan dan menghemat usaha, uang dan waktu.

---

This report explains about expatriate's individual income tax treatment, calculation and filing tax as Indonesian tax resident who get monthly income from Indonesia. In the current tax year, which is Tax Year 2014, spouse of this expatriate (wife) works and receives regular income from one employer and accepted new tax identification number that leads to separate tax filing between husband and wife with filing status as "MT". After a further observation, the expatriate can do another alternative income tax treatment, calculation and filing tax which is easier, spend less effort, time and money."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan pajak atas cryptocurrency di beberapa negara sebagai dasar rekomendasi perumusan perlakuan pajak atas cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metodologi kualitatif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa dokumen perlakuan perpajakan di Singapura, Amerika Serikat, dan Australia serta data primer berupa wawancara kepada narasumber dari DJP, konsultan pajak, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa keuntungan atas transaksi cryptocurrency merupakan objek pajak penghasilan yang umumnya dikenakan tarif normal atau dikenakan capital gain tax tergantung tujuan kepemilikannya. Penyerahan cryptocurrency di beberapa negara bukan merupakan objek PPN. Penelitian ini merekomendasikan agar DJP membuat aturan khusus yang menjelaskan bagaimana definisi, pengakuan, dan penilaian atas cryptocurrency. Pengenaan PPh final maupun PPh normal dapat dikenakan atas transaksi cryptocurrency berdasarkan dari dimana transaksi dilakukan. Mengevaluasi perlakuan pajak di banyak negara, penyerahan cryptocurrency di Indonesia sebaiknya dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan PPN.

---

This study aims to analyze the tax treatment of cryptocurrencies in several countries as a basis for recommendations for formulating tax treatment of cryptocurrencies in Indonesia. This research uses a case study approach with a qualitative methodology. The data analyzed in this study consisted of secondary data in the form of tax treatment documents in Singapore, the United States, and Australia as well as primary data in the form of interviews with sources from the DGT, tax consultants, and taxpayers. The results show that profits from cryptocurrency transactions are objects of income tax which are generally subject to normal income tax rates or subject to capital gains tax depending on the purpose of ownership. Supply of cryptocurrency in some countries is not subject to VAT (GST). This study recommends that the DGT make special rules that explain how the definition, recognition, and valuation of cryptocurrencies. Final income tax and normal income tax can be imposed on cryptocurrency transactions based on where the transaction is made. Evaluating tax treatment in many countries, cryptocurrency supplies in Indonesia should be exempted or exempt from VAT."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum penerapan pajak terhadap layanan Google dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sifat deskriptif dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer diperoleh dan dikumpulkan pada penelitian ini dengan menggunakan pencarian, aktivitas inventarisis dan juga kajian terkait legalitas serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha PMSE luar negeri dapat dikenakan pajak penghasilan di Indonesia jika telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2020, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan terkait dengan pengenaan subjek pajak terhadap pajak penghasilan. Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha PMSE luar negeri dalam hal ini adalah Google, walaupun kantor pusatnya berada diluar Indonesia tetap akan dikenakan pajak penghasilan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru. Pengenaan pajak terhadap perusahaan Google dapat dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru dari didalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 111 (perubahan pada pasal 2 ayat (4) UU PPh). Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pihak Google tidak bisa menolak atau mengemplang pajak kepada Pemerintah Indonesia dan wajib membayar kewajiban sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

---

This research aims to determine the general description of tax implementation on Google services with Permanent Establishment in Indonesia. The research method used is normative law with descriptive type and conceptual approach. The primary legal sources are obtained and gathered in this research by using search, inventory activities as well as studies related to legality and literature study. The research results showed that the foreign e-commerce business actors may be subject to income tax in Indonesia if already fulfilled the applicable requirements on Law No. 2 of 2020, Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation and laws and regulations related to imposition of tax subjects on income tax. The implementation of tax imposition of income tax on foreign e-commerce business actors in this case Google, although the head office is outside Indonesia will still be subjected to income tax based on the new laws and regulations. The tax imposition on Google company can be conducted by the presence of new laws and regulations from inside the Job Creation Law Article 111 (changes on Article 2 paragraph (4) Income Tax Law). With the laws and regulations, Google cannot refuse or evade taxes to Indonesian Government and required to pay the obligation as Overseas Taxpayer as stated in the laws and regulations."

"Skripsi ini membahas pengaruh signifikan asing, direksi asing, transaksi ke pihak berelasi di luar negeri, operasi di luar negeri multinationality , serta thin capitalization terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan sampel 150 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2015. Hasil regresi data panel membuktikan adanya direksi asing dan transaksi ke pihak berelasi di luar negeri berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, serta kepemilikan asing yang signifikan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mempertajam fokus kebijakan untuk mencegah agresivitas pajak di Indonesia yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional.

---

This study focus on analyzing the impact of significant foreign ownership, foreign directors, international related party transaction, overseas operations, and thin capitalization on tax aggressive. This quantitative research uses sample of 150 listed companies with starting period from 2011 2015. The study finds that the existence of foreign directors and international related party transaction have positive effect on tax aggressive, while the significant foreign ownership has negative effect on tax aggressive. This study is expected to be a reference for the government in enhancing the focus of policies that can prevent aggressive tax which are often carried out by multinational companies."