Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini mengkaji sejauh mana kebijakan standar wajib dan saling pengakuan mempengaruhi impor Indonesia dengan menganalisis nilai impor 300 produk dari 103 mitra dagang antara tahun 2007 dan 2019. Model gravitasi digunakan sebagai alat analisis, yang kemudian diregresikan dengan memanfaatkan regresi linier dengan efek tetap untuk produk. Hasil utama dari studi empiris ini adalah bahwa kebijakan standar wajib berdampak negatif pada impor Indonesia. Ukuran dampak dari penerapan standar wajib terhadap impor Indonesia sebagai hambatan non-tarif hampir sebesar kenaikan bea masuk sebesar tiga poin persentase. Temuan penting lainnya adalah bahwa meskipun kesepakatan saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian berpengaruh positif terhadap impor Indonesia, namun secara statistik tidak signifikan.

---

This paper investigates the extent to which mandatory standards policy and mutual recognition affect Indonesian imports by analyzing the import value of 300 products from 103 trading partners between 2007 and 2019. The gravity model is used as an analytical tool, which is then regressed by utilizing linear regression with a product's fixed effect. A key outcome of this empirical study is that mandatory standards policy has a negative impact on Indonesian imports. The impact size of mandatory standards imposition on Indonesian imports as a non-tariff barrier is nearly as large as three percentage point increase in imports duty. Another crucial finding is that though the mutual recognition agreement of the conformity assessment results has a positive effect on Indonesian imports, it is not statistically significant."

"Pada September 2008, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian memberlakukan kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib pada produk besi beton. Produk besi beton merupakan salah satu produk akhir dalam rangkaian struktur industri besi baja dan banyak digunakan untuk keperluan infrastruktur atau konstruksi bangunan lainnya.Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap impor dan produksi pada produk besi beton menggunakan analisis model ekonometri pendekatan OLS (Ordinary Least Square) dengan 2 (dua) bentuk persamaan yaitu persamaan impor dan produksi. Pada persamaan impor, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai PDB riil, nilai tukar riil dan variabel dummy SNI Wajib. Sedangkan pada persamaan produksi, variabel penjelas yang diperhitungkan adalah nilai kapital (utilisasi), impor, PDB riil, dan variabel dummy SNI wajib.Dari hasil estimasi dan analisis pada data deret waktu bulanan periode tahun 2002 s/d 2011, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberlakuan SNI secara wajib berdampak negatif terhadap impor besi beton dan berdampak positif terhadap produksi besi beton dalam negeri.

---

In September 2008, Indonesian Government through the Ministry of Industry enact policies of mandatory Indonesian National Standard (SNI) in concrete steel products. Concrete steel products is one of the finished product in the structure of steel industry and is widely used for infrastructure or other building construction.This study analyzes the impact of Mandatory Indonesian National Standard (SNI) policy against imports and production in concrete steel products using econometric model analysis which approached by OLS (Ordinary Least Square) with two (2) forms of equation, imports and production model. In the import equation, explanatory variables were taken into model are the real GDP, real exchange rate and dummy variables of mandatory SNI. While in the production equation, explanatory variables were taken into model are the value of capital (utility), imports, real GDP, and dummy variables of mandatory SNI.The estimation on monthly time series data that period in 2002 till 2011, showed that the policy of mandatory SNI had negative impact on the imports of concrete steel and positive impact on the domestic production of concrete steel."

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."

"ABSTRAKIndustri pertambangan batubara menjadi pendukung pembangunan nasional melalui perannya sebagai penyumbang lebih dari 12 persen nilai ekspor Indonesia. Peran dan keberlangsungannya rentan terhadap volatilitas harga komoditas dan perkembangan ekonomi global. Penelitian ini bertujuan menganalisis volatilitas harga batubara selama periode 2009 ndash; 2014 serta dampaknya terhadap kinerja ekspor batubara Indonesia. Dengan menggunakan model ARCH/GARCH volatilitas harga batubara acuan HBA bervariasi antar waktu time varying dan rata-rata dibawah volatilitas harga minyak Indonesian Crude Price ICP . Analisis dengan metode Error Correction Model ECM menunjukkan bahwa volatilitas HBA berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor dengan penyesuaian keseimbangan pada periode berikutnya. Volatilitas ICP cenderung berdampak negatif terhadap kinerja ekspor sesuai perannya sebagai faktor produksi batubara.

---

ABSTRACTCoal mining industry supporting national development through its role as a contributor to more than 12 percent of Indonesia 39 s export value. The role and sustainability are vulnerable to commodity price volatility and global economic developments. This study aims to analyze coal prices volatility during period 2009 to 2014 and its impact on Indonesian coal exports performance. Analyze using GARCH model shows that reference coal price HBA volatility varies over time and below Indonesian Crude Price ICP volatility. Error Correction Model ECM analysis shows HBA volatility has positive effect on export performance with balance adjustment in the next period. ICP volatility tends to negatively impact on export performance according to the role as a coal production factor."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan politik imigrasi Prancis yakni Immigration Choisie untuk menertibkan gelombang imigran yang masuk ke Prancis. Kebijakan ini disahkan pada 2006 melalui UU No.2006-911 24 Juli 2006. Kebijakan Immigration Choisie dititikberatkan pada upaya menyeleksi imigran yang datang. Kebijakan ini diterapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria yakni tujuan kedatangan, latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa Prancis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Prancis berharap bahwa imigran yang masuk ke Prancis akan didominasi oleh pekerja migran dengan kualifikasi yang baik, sehingga dapat bersaing di sektor professional Prancis. Selain itu, pekerja migran yang masuk juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Prancis serta berintegrasi dengan baik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Immigration Choisie belum mampu secara signifikan menertibkan dan meningkatkan kualitas imigran di Prancis.

---

The thesis focuses on the French immigration policy ldquo Immigration Choisie rdquo to control the the flux of immigrants who enter France. This policy was adopted in 2006 through Law No.2006 911 of 24 July 2006. Immigration Choisie's policy focuses on selecting immigrants. This policy is implemented by taking into account several criteria including motif of arrival, educational background and French language skills. This study uses historical method. Through this policy, France expected that immigrants who enter France will be dominated by qualified migrant workers to compete in the French professional sector. In addition, the flux of migrant workers are also expected to contribute to the French economic development and could integrate well with the society. The results show that Immigration Choisie's policy implementation could not significantly control and select migrants for improving the quality of immigrants in France."

"Dalam mempelajari anteseden dari mekanisme relasional yaitu kepercayaan antara dua pihak sebagai pendorong kinerja aliansi, peneliti menemukan bahwa identitas relasional dan identifikasi relasional memiliki peran penting dalam orientasi sikap aliansi terhadap tingkat rasa saling percaya mereka, dan peneliti lain telah meneliti pentingnya identitas organisasi dalam proses mengidentifikasi dan diidentifikasi oleh organisasi lain. Sementara penelitian sebelumnya menekankan perlunya fokus pada kesamaan identitas organisasi untuk mengembangkan rasa saling percaya, sedikit yang diketahui tentang dampak perbedaan identitas organisasi terhadap munculnya rasa saling percaya untuk aliansi strategis. Saya menggabungkan kedua topik tersebut untuk menilai pengaruh kekhasan organisasi dalam mengembangkan rasa saling percaya, melalui proses identitas relasional dan identifikasi antara mitra dalam aliansi strategis. Dalam tinjauan pustaka ini, saya menganalisis 29 artikel dari tahun 1984-2019 mengenai topik kekhasan organisasi, identitas dan identifikasi relasional, serta rasa saling percaya. Temuan menunjukkan bahwa kekhasan organisasi dapat memainkan peran positif dalam menciptakan rasa saling percaya dalam aliansi strategis, melalui efek mediasi identitas dan identifikasi relasional.

---

In studying the antecedents of relational mechanism, namely, mutual trust, as the driver of alliance’s performance, researchers have found that relational identity and relational identification have a critical role in the orientation of alliance’s attitude towards their level of mutual trust, and other researchers have examined the importance of organizational identity in the process of identifying and being identified by other organizations. While previous studies emphasize the need to focus on the similarity of organizational identity to develop mutual trust, less is known about the impact of differences in organizational identity towards the emergence of mutual trust for strategic alliances. I incorporate those two topics to assess the effect of organizational distinctiveness in developing mutual trust, through the process of relational identity and identification between partners in a strategic alliance. In this literature review, I analysed 29 peer reviewed articles from the year 1984-2019 concerning the topic of organizational distinctiveness, relational identity and identification, and mutual trust. The findings suggest that organizational distinctiveness can play a positive role in creating mutual trust in a strategic alliance, through the mediated effect of relational identity and identification."

"Penelitian ini mengenai bagaimana dampak kebijakan tataniaga jeruk di Sambas, Kalimantan Barat pada pertanian daerah, beserta respon para petani terhadap kebijakan itu. Kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Gubernur nomor 88 tahun 1988, dengan tujuan untuk membantu para petani jeruk, namun karena beberapa kendala, harga jeruk mengalami penurunan, sehingga membuat para petani jeruk melancarkan berbagai protes. Munculnya kebijakan tataniaga jeruk dikarenakan pemerintahan provinsi melihat peluang, sehingga mereka berniat menyejahterakan petani dan meningkatkan penerimaan daerah. Alasan pemilihan judul tersebut adalah karena menggambarkan konsep dari tema artikel, tentang akibat yang ditimbulkan pembatasan perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan tataniaga jeruk. Penelitian sebelumnya tentang tataniaga jeruk di Sambas yang ditemukan penulis berupa laporan daerah oleh tim persepsi daerah SMERU dan penelitian mahasiswa pascasarjana UGM. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengkaji permasalahan tataniaga jeruk beserta dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Penulis menggunakan surat kabar sejaman dan beberapa laporan daerah sebagai sumber primer. Metode yang digunakan ialah metode sejarah, melalui pengumpulan sumber yang diverifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian adalah kebijakan tersebut ditangani secara salah sehingga menyimpang dari tujuan awalnya, menimbulkan protes dari petani, namun kurang berdampak karena sentralisasi pemerintahan.

---

This research explores the impacts of Citrus Commerce Policy in Sambas, West Kalimantan and the way citrus farmers in Sambas responded to it. The policy was brought out through the Surat Keputusan Gubernur number 88/1988, for the local welfare, but due to false interferences, the citrus's marketprice slightly deteriorated. The policy was issued because the provincial government saw citrus as an opportunity, so they decided to partake in helping the farmers and increases regional incomes. The title was picked because of the concept of “impact of the trade limitation”. The previous researches on citrus commerce in Sambas the writer could find are the regional report by the SMERU Region Perception Team and a thesis by postgraduate students from UGM. This article's purpose is to study the issue of the citrus commerce and its effect on the involved parties. As primary sources, the writer used the same-time newspaper and regional report. This research was made using historical method, through heuristic, verification, interpretation, and historiography. Writer's finding is that the citrus commerce was initially made for the welfare, however, the wrong handling of the policy by monopsony spawned the protest, yet had less effect since the centralistic system used by central government."

"Penelitian ini mengenai bagaimana dampak kebijakan tataniaga jeruk di Sambas, Kalimantan Barat pada pertanian daerah, beserta respon para petani terhadap kebijakan itu. Kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Gubernur nomor 88 tahun 1988, dengan tujuan untuk membantu para petani jeruk, namun karena beberapa kendala, harga jeruk mengalami penurunan, sehingga membuat para petani jeruk melancarkan berbagai protes. Munculnya kebijakan tataniaga jeruk dikarenakan pemerintahan provinsi melihat peluang, sehingga mereka berniat menyejahterakan petani dan meningkatkan penerimaan daerah. Alasan pemilihan judul tersebut adalah karena menggambarkan konsep dari tema artikel, tentang akibat yang ditimbulkan pembatasan perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan tataniaga jeruk. Penelitian sebelumnya tentang tataniaga jeruk di Sambas yang ditemukan penulis berupa laporan daerah oleh tim persepsi daerah SMERU dan penelitian mahasiswa pascasarjana UGM. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengkaji permasalahan tataniaga jeruk beserta dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Penulis menggunakan surat kabar sejaman dan beberapa laporan daerah sebagai sumber primer. Metode yang digunakan ialah metode sejarah, melalui pengumpulan sumber yang diverifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian adalah kebijakan tersebut ditangani secara salah sehingga menyimpang dari tujuan awalnya, menimbulkan protes dari petani, namun kurang berdampak karena sentralisasi pemerintahan.

---

This research explores the impacts of Citrus Commerce Policy in Sambas, West Kalimantan and the way citrus farmers in Sambas responded to it. The policy was brought out through the Surat Keputusan Gubernur number 88/1988, for the local welfare, but due to false interferences, the citrus's marketprice slightly deteriorated. The policy was issued because the provincial government saw citrus as an opportunity, so they decided to partake in helping the farmers and increases regional incomes. The title was picked because of the concept of “impact of the trade limitation”. The previous researches on citrus commerce in Sambas the writer could find are the regional report by the SMERU Region Perception Team and a thesis by postgraduate students from UGM. This article's purpose is to study the issue of the citrus commerce and its effect on the involved parties. As primary sources, the writer used the same-time newspaper and regional report. This research was made using historical method, through heuristic, verification, interpretation, and historiography. Writer's finding is that the citrus commerce was initially made for the welfare, however, the wrong handling of the policy by monopsony spawned the protest, yet had less effect since the centralistic system used by central government."

"ABSTRAK

Studi ini menganalisa perilaku pricing dari eksportir produk industri Indonesia berdasarkan heterogenitas pasar dengan mengestimasi derajat Exchange Rate Pass Through (ERPT) dari harga ekspor produk industri Indonesia (pada level 4 digit klasifikasi Harmonized System) terhadap 3 negara mitra dagang utamanya dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar pada periode 2005-2014. Dilakukan estimasi model regresi data panel Pricing to Market (PTM) untuk ekspor ke pasar China, US, dan Jepang, membedakan produk homogen dengan produk terdiferensiasi dengan mengontrol tingkat inflasi dan keterbukaan perdagangan di negara mitra dagang, indeks kebijakan makroekonomi yang merefleksikan perubahan cost eksportir, share eksportir di negara tujuan ekspor dan share produk yang di ekspor ke negara tujuan terhadap total ekspor. Hasil studi menemukan bahwa derajat PTM secara signifikan berbeda antara produk homogen dengan produk terdiferensiasi, tetapi heterogenitas pasar tidak secara signifikan menyebabkan perbedaan derajat PTM. Perilaku PTM yang dipraktekan oleh eksportir Indonesia dapat membatasi keefektifan nilai tukar sebagai instrumen untuk memperbaiki neraca perdagangan.

---

ABSTRACT

---

In this paper we studied pricing behaviour of Indonesian industrial product exporters based on market heterogeneity by estimating the degree of Exchange Rate Pass Through (ERPT) of  industrial product`s export price (at the-4 digit level of Harmonized System classification) to 3 Indonesian major trading partners in facing the exchange rate fluctuations during 2005-2014. We estimate a Pricing to Market (PTM) model using panel data regression for exports to China, US, and Japan markets, distinguishing homogeneous from differentiated goods and correcting for changes in the level of inflation and openness in the export destination market, a maroeconomic policy index partly reflecting changes in exporter`s costs, the share of the exporter in the destination market and the share of the products in the exporter`s total exports. We find that PTM significantly different between homogeneous and differentiated products, but the market heterogeneity does not significantly differ the level of PTM. The PTM behaviour that conducted by Indonesian exporters limit the effectiveness of exchange rate as an instrument to fix the trade balance.

"

"Tesis ini membahas mengenai kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Perjanjian ini belum diatur didalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding (MoU) antara Pemerintah (diwakili oleh Kementrian Hukum dan HAM), Ikatan Notaris Indonesia, dan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana sementara, menunggu peraturan perundang-undangan dibuat; Perlu adanya kesepahaman di kalangan Notaris terkait dengan bentuk, jenis akta, moralitas dan etik bagi Notaris yang membuat kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian ini.

---

The focus of this study is mutual consent (agreement) pre divorce. This agreement hasn't been regulate by Indonesian matrimonial regulation. This research is explanatory prescriptive. The researcher suggest that Indonesian matrimonial regulation Number: 1 year 1974 need to be amendment because it can't accommodate the citizen stipulation; Memory of Understanding between The Government (represent by Ministry of Law and Human Rights), Indonesian Notary Organization, and The Supreme Court is needed as a transitory regulation; There is need to be an understanding in the Indonesian Notary Community regarding the outline, the type of the agreement, morality and ethical conduct of the notary that construct mutual consent (agreement) pre divorce."