Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Salah satu penyebab pemutusan hubungan kerja adalah pekerja melakukan pelanggaran berat atau melakukan tindak pidana. pada kasus yang diteliti penulis ini adalah pemutusan hubungan kerja karena melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam rincian rumusan masalah diangkat mengenai pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perselisihan pemutusan hubungan kerja karena melakukan tindak pidana, bagaimanakah pertimbangan pembuktian dan alat bukti tindak pidana dan sudah sesuaikah pertimbangan hakim dalam memutuskan perselisihan tersebut. adapun hasil dari penelitian ini adalah Hakim harus menggunakan dasar hukum normatif ketika memutus PHK karena melakukan tindak pidana atau kesalahan berat yaitu Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mana pekerja yang melakukan tindak pidana dapat di PHK apabila telah mendapatkan putusan pidana pada pengadilan negeri.

---

Termination of employment is an act of terminating the employment relationship between an entrepreneur and a worker. One of the causes of termination of employment is that workers commit serious violations or commit criminal acts. In the case investigated by this writer is termination of employment due to committing a criminal act, then in the details of the problem formulation is raised regarding the considerations and legal basis of judges in deciding disputes over termination of employment due to a criminal act, how are the considerations of evidence and evidence of a criminal act and are according to consideration judge in deciding the dispute. As for the results of this study, the Judge must use a normative legal basis when deciding on dismissal for committing a crime or serious mistake, namely the Circular of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number: SE-13 / MEN / SJ-HK / I / 2005 Regarding the Court's Decision The Constitution on the Rights of Judicial Review Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, where workers who commit a criminal act can be laid off if they have received a criminal verdict at a district court."

"Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016.Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenaioutsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil.

---

This thesis discusses the transfer of employment relationship within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court's Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of labors in accordance with Indonesian labor regulations. Then, will be followed by the discussion of outsourcing and transfer of employment relationship. The discussion in this thesis is written based on the juridical normative method with a descriptive-analytics approach dan used secondary

data. The data collection technique used in this research is document studies and interviews with practitioners. The result of the study found that the transfer of employment relationship will occur if there are violations of regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there are violations of outsourcing provisions and there is uncertainty regarding the granting of labors' rights. To ensure the protection of labors' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and transfer employment relationship in more detail."

"Skripsi ini membahas mengenai pengalihan hubungan kerja dalam lingkup outsourcing dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. Pembahasan diawali dengan penjabaran mengenai perlindungan pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian, akan ditelaah seputar outsourcing dan pengalihan hubungan kerja. Pembahasan dalam skripsi ini ditulis berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi dokumen dan juga wawancara kepada narasumber. Hasil dari penelitian menemukan bahwa pengalihan hubungan kerja akan terjadi jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai outsourcing. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, terdapat pelanggaran ketentuan outsourcing dan terdapat ketidakpastian mengenai pemberian hak pekerja. Untuk memastikan perlindungan hak pekerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan perlu mengatur outsourcing dan pengalihan hubungan kerja secara lebih detil.This thesis discusses the transfer of work relations within the scope of outsourcing by analyzing the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016. The discussion begins with a description of the protection of workers in accordance with Indonesian labor regulations. Then, it will be examined about outsourcing and the transfer of employment relationships. The discussion in this thesis is written based on the normative juridical method with a descriptive-analytical approach and uses secondary data. This research data collection technique uses document studies and also interviews with sources. The results of the study found that the transfer of employment relations will occur if there is a violation of laws and regulations regarding outsourcing. In the Supreme Court Decision No. 53K/Pdt.Sus-PHI/2016, there is a violation of the provisions of outsourcing and there is uncertainty regarding the granting of workers' rights. To ensure the protection of workers' rights, labor laws and regulations need to regulate outsourcing and the transfer of employment relationships in more detail."

""ABSTRAK"Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat berlarutnya tindakan merumahkan pekerja/buruh oleh perusahaan dan implementasi pengaturan-pengaturan termaksud di dalam praktiknya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan pemutusan hubungan kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor 907 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massa dan belum ada pengaturan mengenai PHK sebagai akibat kondisi ekonomi perusahaan yang baru merugi. Selain itu, implementasi pengaturan-pengaturan belum dilaksanakan dengan tepat. Penulis merekomendasikan adanya sosialisasi pada pihak-pihak terkait tentang pemekerjaan dengan sistem PKWT dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja, pengawasan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan kejadian pemutusan hubungan kerja untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan dibuatnya peraturan peraturan terkait PHK dengan kondisi ekonomi lain di luar yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir kasus seperti yang terdapat dalam putusan."hr>""b>ABSTRACT"This writing aims to determine the regulation concerning the employment of workers laborers with a system of certain time labor agreements and termination of employment as a result of the protracted action of laying off workers laborers by the company and the implementation of such arrangements in practice. This writing uses normative legal research methods, namely by examining library materials or secondary data that contains written legal norms. In addition, the authors also conducted interviews to be used as supporting data in this writing. The results of this writing concluded that the regulation concerning the employment of workers laborers with fixed term contract system and termination of employment has been regulated in legislation, namely Law Number 13 Year 2003 on Manpower and Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia to the Company Leadership in All Indonesia Number 907 Year 2004 on the Prevention of Termination of Mass Relations and there is no regulation regarding layoffs as a result of the economic condition of the newly losing company. In addition, implementation of the settings has not been properly implemented. Related to this the authors recommend the socialization to the parties concerned about the employment with fixed term contract system and the causes of termination of employment and the supervision of the employment of workers laborers with fixed term employment contract system and the occurrence of termination of employment to avoid the occurrence of irregularities and the making of regulations related to layoffs with other economic conditions beyond those specified in the legislation to accommodate cases as contained in the verdict."

"Tesis ini membahas mengenai pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan oleh pengusaha berdasarkan keputusan pengadilan hubungan industrial yang diajukan oleh pekerja. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah kedudukan dan perlindungan hukum bagi pengusaha berdasarkan putusan mahkamah agung ditinjau dari UU Serikat pekerja dan UU Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi pertentangan atau sengketa antara pekerja dan perusahaan (pengusaha) sering kali meskipun dibawa ke pengadilan PHI. UU Serikat pekerja menyatakan bahwa pengusaha dilarang untuk menghalang-halangi aktifitas pekerja dalam serikat pekerja dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja.Putusan Mahkamah Agung nomor 2014K/Pid.Sus/2011 seolah-olah menyatakan bahwa pengusaha dapat dianggap melakukan pemberangusan serikat pekerja berdasarkan keputusan pengadilan hubungan industrial terhadap phk yang diajukan oleh pekerja. Dalam tesis ini ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya PHK yang diajukan oleh pekerja tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pengusaha telah melakukan pemberangusan serikat pekerja.dan majelis hakim dalam perkara pidana perburuhan, hendaknya memperhatikan keputusan pengadilan hubungan industrial, atas dasar-dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Diharapkan dimasa depan telah diatur secara tegas bahwa pemberangusan serikat pekerja haruslah diperhatikan dari dasar pemutusan hubungan kerja dan adanya pemahaman hakim pidana perburuhan yang sama bahwa proses yang terjadi di Pengadilan hubungan industrial dapat dijadikan dasaar dalam penyelesaian kasus pidana perburuhan kecuali diatur secara tegas oleh Undang-Undang.

---

This thesis discusses the suppression of trade unions carried out by the employer based on the industrial relations court decision filed by workers. The main problem in this thesis is the status and legal protection for employers based on the decision of the Supreme Court in terms of the Law Unions and Industrial Relations Act . The method used is a normative juridical approach , whereas the method of data analysis is a qualitative method

Workers are part of a company and also one of the stakeholders in a company . However , in the event of disagreement or dispute between workers and companies ( employers ) often though brought to justice at industrial relationship court. Unions Act states that employers are forbidden to obstruct the activities of workers in trade unions by doing layoffs .

Supreme Court ruling number 2014K / Pid.Sus / 2011, as if stating that employers can be considered conduct suppression of union by a court decision on the termination of industrial relations filed by workers. In this thesis drawn a conclusion that basically laid filed by workers can not be used as a basis for stating that the employer has made suppression of union judges in criminal cases of labor , should pay attention to the industrial relations court's decision , on the foundations of the termination work . Expected future has been set explicitly that the suppression of trade unions should be considered on the basis of termination of employment and their understanding of labor the same criminal judge that the processes occurring in the industrial relations court can be ground in resolving criminal cases except labor are strictly regulated by law"

"Syarat jabatan merupakan metode yang digunakan oleh pengusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang terbaik dan tersesuai untuk suatu jabatan. Disamping fakta bahwa penyusunan syarat jabatan merupakan hak prerogatif pengusaha, keberadaan syarat jabatan memang penting bagi keberlangsungan perusahaan. Namun demikian, di sisi lain, syarat jabatan tersebut dapat menjadi alasan pemutusan hubungan kerja. Adapun skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan syarat jabatan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja serta penerapan dari pengaturan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data studi pustaka. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu syarat jabatan dapat dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja apabila syarat tersebut merupakan syarat yang bonafide bagi suatu perusahaan. Penerapan dari pengaturan tersebutpun telah diterapkan dengan baik oleh Mahkamah Agung melalui putusan yang dianalisis.

---

Job requirement is a method used by employers to get the best and the most proper manpower to work at a job. Beside the fact that the job requirement drafting is the employers rsquo prerogative right, job requirement is essential to the company. On the contrary, job requirement can be used as a cause of employment termination. This following thesis will be discussing about the regulation of employment termination based on the unfulfillment of job requirement and the implementation of that regulation. This research is a juridical normative research and will be collecting data through documentary study. The nature of this research is analitical descriptive with qualitative approach. Eventually, this research concludes that the unfulfillment of job requirements can be used as a cause of employment termination. That regulation is properly implemented by the Supreme Court in the decision that is used in this research."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptifanalisis, yaitu menguraikan dan menganalisis putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2015. Tujuan dari penelitian adalah mengetahuikesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitiannya hakim tidakmempertimbangkan alasan hamil untuk memutuskan hubungan kerja sebagaipelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Hak AsasiManusia yang dilakukan oleh pengusaha dan hakim kurang teliti dan saksama dalammelihat putusan PHI No. 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk karena telah salah dalammenentukan jenis PHK sehingga menyebabkan penerapan hukum yang salah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about pregnancy reason to decide employment. This researchused normative legal with descriptive analysis , which describes and analyzes thedecision of the Supreme Court Republic of Indonesia Number 297 K/ Pdt.Sus -PHI/2015. The purpose of the study was to determine the suitability of considerationof the judge in the verdict by Law Act No. 13 of 2003 about Employment. The resultsof the study are the judge did not consider the pregnancy reason to decideemployment as a violation of the provisions Law Act about Employment and theHuman Rights committed by businessmen and judges are less careful and thorough inseeing the verdict of PHI Number 13/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Tjk because it has beenwrong in determining the type of termination of employment, so that it causes theincorrect application of the law."

"ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk memahami pengaturan tentang upah selama prosespemutusan hubungan kerja atau dikenal dengan istilah Upah Proses danimplementasinya dalam praktek berdasarkan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Selain itu dibahas juga mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 yang bertujuan untuk memberikan interpretasi terhadap frase“belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan sehingga implementasi upah proses menjadi seragam didalam praktek. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatifdengan meneliti bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai datapendukung. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi upahproses oleh Pengadilan Hubungan Industrial maupun Mahkamah Agung dalamputusannya telah berbeda dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,bahkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUUIX/2011, karena rasa keadilan para hakim; salah satu contoh adalah PutusanMahkamah Agung No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. Putusan PengadilanHubungan Industrial Jakarta Pusat No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis aims to understand the provision on wages during thetermination of employment process or known by the term Process Wages and itsimplementation in practice according to the prevailing laws and regulations. Inaddition, there is also a discussion regarding the Constitutional Court DecisionNo. 37/PUU-IX/2011 that aims to give interpretation on the phrase “there is nodecision” in Article 155 paragraph (2) of Law No. 13 Year 2003 on Manpower sothat the implementation of process wages becomes uniform in practice. Thisundergraduate thesis used juridical-normative research method by examiningliterature materials as well as the prevailing laws and regulations. The author alsoconducted a series of interviews to be used as supporting data. The result of thisresearch concluded that the implementation of the process wages by the IndustrialRelations Court and the Supreme Court in its decision is different from theprevailing laws and regulations, even after the enactment of the ConstitutionalCourt Decision No. 37/PUU-IX/2011, due to the sense of justice of the judges;one example is the Supreme Court Decision No. 300 K/Pdt.Sus-PHI/2014 jo. theCentral Jakarta Industrial Relations Court No. 53/PHI.G/2013/PN.JKT.PST."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturanperundang-undangan serta penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan PHIBandung No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG dan Putusan Kasasi No. 802K/Pdt.Sus/2010. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh yang digunakansebagai sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawarmenawar (collective bargaining power) mereka dalam upaya menekan pengusahaagar memenuhi tuntutan-tuntutan pekerja/buruh. Mogok kerja juga digunakanuntuk menyeimbangkan posisi tawar menawar (bargain position) pekerja/buruhyang lebih lemah dibandingkan pengusaha. Dengan demikian, mogok kerja dapatdipandang sebagai ajang pekerja/buruh untuk adu kekuatan dengan pengusahaagar tuntutan-tuntutan mereka dipenuhi. Mogok kerja diatur dalam peraturanperundang-undangan agar dapat dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai. Akantetapi, pada pelaksanaannya, mogok kerja tidak selalu sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku sehingga kerap menimbulkan perselisihanPHK yang merugikan pekerja/buruh. Penelitian ini adalah penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studipustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah PHK dengan kualifikasi mangkirsebagai akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah, hanya dapat dilakukanapabila pengusaha telah memanggil pekerja/buruh secara patut dan tertulis, untukkembali bekerja, sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

---

ABSTRACTThe focus of this following thesis is discussing about the arrangements legislationof strike and its implementation based on Case of Bandung Employment CourtDecision No. 12/G/2010/PHI/PN.BDG and Cassation Court Desicion No. 802K/Pdt.Sus/2010. Strike is a fundamental right of workers/labors that is used forgathering the strength to improve collective bargaining power of workers/laborsas the effort to suppress their employers to meet the demands of theworkers/labors. The strike is also used for balancing the bargain position ofworkers/labors which are relatively weaker than their employers. Thus, the strikecan be viewed as a phase for workers/labors to contest the bargaining powertowards employers so their demands will be fulfilled. The strike is regulated in thelegislation to be implemented legally, orderly, and peacefully. However, inpractice, strikes are not always in accordance with the legislation and led totermination of employment disputes that detrimental to workers/labors. Thisresearch is a juridical-normative research with qualitative approach and collectingdata through documentary study. The result of this study is termination ofemployment which is based on the absence of the workers/labors as the legalconsequences of illegitimate strike it can only be done if the employer had calledworkers/labors properly and written, to return to work, for 2 (two) times within 7(seven) working days."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai penerapan eksibisionisme sebagai dasar penghapus pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/PID.SUS/2013. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis teori mengenai aturan penghapus pidana dalam Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggung jawab, teori eksibisionisme berdasarkan rumpun ilmu psikologi, dan teori eksibisionisme berdasarkan rumpun ilmu hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil yang didapatkan dari penelitian ialah bahwa eksibisionisme tidak dapat diterapkan sebagai dasar penghapus pidana dikarenakan eksibisionisme merupakan suatu tindak pidana dan eksibisionisme tidak masuk ke dalam kategori gangguan seperti dalam rumusan Pasal 44 KUHP.

---

ABSTRACT

This thesis discuss about exhibitionismas a criminal act. However, according to Supreme Court Decision Number : 865 K/PID.SUS/2013, exhibitionism is categorized as an exemptions of criminal liability based on human disorder. The focus of this thesis is analyzing the exemptions of criminal liability in Article 44 of Indonesian Criminal Code which stated about “the ability to be or not to be responsible”, and also discuss the theories of exhibitionism based on law and psychology perspectives. The method of this thesis is qualitative, by using literature study and interviews. The results obtained from the research is that exhibitionism is not a disorder, author believes that exhibitionism is apart of criminal act and therefore cannot be applied as the exemptions of criminal liability.

"