Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menganalisa apakah pengampunan pajak menyebabkan perubahan tren jangka panjang dari pendapatan pajak penghasilan dan rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Analisa berfokus pada lima negara (India, Indonesia, Pakistan, Filipina dan Vietnam) yang dipilih mengikuti beberapa variabel kontrol, yaitu letak geografi, pendapatan per kapita, dan klasifikasi negara tersebut oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Studi ini menggunakan teknik identifikasi perbedaan-dalam-perbedaan – yangmana sebuah metode analisa empiris baru untuk topik ini - untuk mengidentifikasi pengaruh pengampunan pajak terhadap variabel dependen yang disebutkan. Analisis kualitatif berdasarkan hasil empiris menunjukkan bahwa pengampunan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tren penerimaan pajak penghasilan dan rasio hutang terhadap PDB dalam jangka panjang, yang sejalan dengan studi empiris sebelumnya.Studi ini menganalisa apakah pengampunan pajak menyebabkan perubahan tren jangka panjang dari pendapatan pajak penghasilan dan rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Analisa berfokus pada lima negara (India, Indonesia, Pakistan, Filipina dan Vietnam) yang dipilih mengikuti beberapa variabel kontrol, yaitu letak geografi, pendapatan per kapita, dan klasifikasi negara tersebut oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Studi ini menggunakan teknik identifikasi perbedaan-dalam-perbedaan – yangmana sebuah metode analisa empiris baru untuk topik ini - untuk mengidentifikasi pengaruh pengampunan pajak terhadap variabel dependen yang disebutkan. Analisis kualitatif berdasarkan hasil empiris menunjukkan bahwa pengampunan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tren penerimaan pajak penghasilan dan rasio hutang terhadap PDB dalam jangka panjang, yang sejalan dengan studi empiris sebelumnya.

---

This paper analyzes whether tax amnesty causes changes in the long-run trend of income tax revenue and debt-to-GDP ratio. The analysis focuses on five countries (India, Indonesia, Pakistan, Philippines, and Vietnam) that we select under a few control variables, which are geography, per capita income, and UN's classification of the countries. This paper uses the differences-in-differences identification technique - a new empirical method analysis for this topic - to identify the effect of tax amnesty on the dependent variables mentioned. The qualitative analysis based on the empirical result shows that tax amnesty does not have any significant effect on the long-run trends of income tax revenue and debt-to-GDP ratio, which is in accordance with previous empirical studies."

"Indonesia mengalami shortfall penerimaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 60% pada tahun 2015. Untuk mengatasinya, Pemerintah menerapkan pengampunan pajak pada Juli 2016. Skripsi ini membahas bagaimana pengampunan pajak dapat memperluas basis pemajakan dan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan pustaka. Hasil Penelitian ini adalah pengampunan pajak bisa memperluas basis pemajakan di Indonesia dan disarankan agar pemerintah mempertimbangkan empat faktor pendukung, yaitu fasilitas yang menarik, sosialisasi yang masif, penempatan dana hasil pengampunan pajak yang menguntungkan, dan manajemen data yang baik.

---

Indonesia faced shortfall of its tax revenue and low level of tax payer?s compliance (approximately 60%) in 2015. To solve this problems, Indonesia is implementing tax amnesty in July 2016. The purpose of this thesis is to describe how tax amnesty can broaden Indonesia tax base and explain its supportive factors. This research conducted qualitative approach with data collection through field research and literature studies. The result of this research is tax amnesty can broaden Indonesia tax base and suggested to consider four supportive factors such as attractive facilities, massive socialization, profitable instrument for repatriated assets, and good data management."

"ABSTRAKProgram pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan yang sering digunakan pemerintah dari berbagai negara untuk mendorong penerimaan pajaknya. Namun, efektivitas dari program ini sesungguhnya masih diperdebatkan, khususnya dalam jangka panjang. Skripsi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari program pengampunan pajak, Sunset Policy 2008, di Indonesia sebagai negara berkembang. Hasil penelitian makro menunjukkan bahwa Sunset Policy efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam jangka panjang. Sementara, program ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara makro, dan bahkan cenderung meningkatkan agresivitas pajak perusahaan khususnya bagi perusahaan yang dimiliki oleh investor asing.

---

ABSTRACTTax amnesty often used by the government from various countries to boost their tax collections in the short run. However, the effectiveness of this amnesty is still being debatable, particularly in the long term. This study aimed to measure the effectiveness, of a tax amnesty named Sunset Policy in Indonesia, as a sample case in developing country. At macro-level, this study shows that the Sunset Policy is effective in improving compliance of individual taxpayers in the long run. Nonetheless, it has no effect on compliance of corporate taxpayers on macro-level and even tends to increase the aggressiveness of corporate taxpayers, especially those owned by foreign investors.;"

"Penelitian ini membahas bagaimana penerapan dari program Pengampunan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengna peraturan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk meneliti bagaimana hasil dari penerapan program Pengampunan Pajak apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang dikerjakan serta target penerapan tersebut. Program Pengampunan Pajak dilaksanakan mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi target program tersebut belum tercapai pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Hambatan dalam penerapan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pencapaian target.

---

This research discusses how the application of the Tax Amnesty program in Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II whether the application is in accordance with the applicable regulations. It also aims to examine how the results of the application of the Tax Amnsety program whether the results obtained have been in accordance with the work undertaken as well as the target of the implementation. Tax Amnesty Program was implemented from 1 July 2016 to 31 March 2017. The results show that the implementation has been done in accordance with existing rules, but the program target has not been achieved at the Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Barriers to implementation comes from internal factors and external factors, became one of the things that affect the achievement of the targets."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai urgensi diberikan kebijakan pegampunan pajak tax amnesty tahun 2016 di Indonesia sebagai momentum reformasi perpajakan dan menganalisa kondisi reformasi yang telah berjalan pada periode pertama tahun 2016, serta menganalisa sistem pajak yang diberikan untuk mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik. Hasil yang didapat atas penelitian ini adalah pemerintah sudah tepat memberikan kebijakan pengampunan pajak tahun 2016 dengan beberapa alasan yang mendukung seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang berkesinambungan, serta akan dicanangkannya Automatic Exchange of Information pada tahun 2017 dan Indonesia sudah menjadi bagian anggota G-20. Atas kondisi itulah perlunya reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Kebutuhan-kebutuhan dalam mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik tidak hanya didukung oleh salah satu pihak saja, namun peran serta antara otoritas pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak maupun ekstensifikasi.

---

ABSTRACTThis thesis addresses the urgency of releasing the Indonesian tax amnesty policy during the year 2016 to promote tax reform momentum and analyzes the reform conditions that occurred during the first period of the year 2016. It also proposes a tax system to achieve better tax compliance. The results obtained from the Government 39 s research indicates the appropriateness of the tax amnesty policy in 2016. Reasons supporting the policy include low ongoing levels of tax compliance, and the need to declare in the Automatic Exchange of Information in the year 2017 as Indonesia has become a member of the G 20. Tax reform is critical in order to achieve a more equitable tax system and to create a tax base with a more valid, comprehensive, and integrated system. Achieving a better level of tax compliance is not only supported by one party, but also reflects the tax authorities 39 and tax payers 39 desire to support the Ministry in the implementation of good governance, supervision, intensification and extensification of tax receipt measures to expand the tax base. "

"Pemerintah melalui program kebijakan pengampunan pajak yang mulai diundangkan pada Juli 2016, memiliki tujuan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang mana membutuhkan dana yang besar. Dalam program kebijakan pengampunan pajak ini sendiri terdapat opsi untuk melakukan repatriasi aset di luar negeri yang juga berkewajiban untuk melakukan investasi dana hasil repatriasi aset tersebut dengan tujuan agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan kekuatan dari dalam negeri Indonesia sendiri.Skripsi ini membahas tentang kedudukan repatriasi aset dalam undang ndash; undang pengampunan pajak serta pertimbangan dan hambatan Wajib Pajak untuk melakukan repatriasi aset sehingga mempengaruhi realisasi repatriasi aset dalam rangka kebijakan pengampunan pajak ini. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka.Hasil penelitian ini bahwa repatriasi aset memang bagian dalam kebijakan pengampunan pajak namun bukan yang utama. Terbukti dengan meskipun realisasinya kecil, namun penerimaan uang tebusan secara keseluruhan mencapai setengah dari target pada periode pertama pengampunan pajak.

---

Tax Amnesty program which held by Indonesia Government is aimed to gain revenue to support the accelerated of infrastructure development program. There are two option on Tax Amnesty program there are asset declaration or asset repatriation. If Tax Payer choose asset repatriation, the amount of repatriation should be invested in Indonesia. This is connected with the aimed of this program which is to support the accelerated of infrastructure development program. Government wants to do that program by the strenght from the local resident.

This thesis is about standing point of the asset repatriation itself on the Tax Amnesty Law and Tax Payer rsquo s consideration for choosing asset repatriation and how it take effect on the realization of asset repatriation. This research conducted qualitative approach and the data collection through field research and literature studies.

The result of this research is we should remember that asset repatriation is not the main topic of Tax Amnesty program, this is a part of Tax Amnesty program. So, even if on the first period of Tax Amnesty program the realization of asset repatriation is not as good as asset declaration but the fact is overall the realization of Tax Amnesty program is almost reach the target on the first period."

"ABSTRAKPengampunan Pajak merupakan instrument kebijakan Indonesia untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak selama 5 lima kali, mulai dari tahun 1964,1984,2008 sunset policy , 2015 Tahun Pembinaan Wajib Pajak dan yang terakhir tahun 2016. Tesis ini membahas pengampunan pajak di Indonesia, tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2016. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah perkembangan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun dan manfaat serta kelemahan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam implementasinya sehingga tercipta kepastian hukum di Indonesia. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mempunyai berbagai macam tujuan, pengampunan pajak Tahun 1964 bertujuan untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara dan membiayai pembangunan nasional, Tahun 1984 bertujuan untuk mendukung sistem perpajakan baru dimana terdapat perubahan dari official assessment menjadi self assessment, pada Tahun 2008 bertujuan agar wajib pajak melaporkan semua asetnya sehingga Pemerintah memiliki database dan administrasi perpajakan yang lebih baik sebagai fundamental penerimaan pajak pada masa depan. Tahun 2015 pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat dan terakhir pengampunan pajak Tahun 2016 bertujuan untuk sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi asset, perluasan basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACTTax Amnesty is an Instrument of Indonesia policy which can stimulate an immediate increase in tax revenue. Indonesia has granted Tax Amnesty Program at least five times. Started from 1946,1984, 2008 Sunset Policy , 2015 Years of development Tax Payers and the last tax amnesty policy in 2016. This thesis discusses about the implementation of tax amnesty in Indonesia Juridicial Review Toward Law Number 11 of 2016 Concerning Tax Amnesty. As the issues discussed in this thesis are the development of tax amnesty in Indonesia over the years and the usefulness and weaknesses of Implementation law number 11 of 2016 concerning Tax amnesty thereby Legal Certainty in Indonesia. This juridical ndash normative research concludes that implementation of tax amnesty in Indonesia over the years has various objective. Tax amnesty in 1964 is aimed to overcome nation financial needs and finance national development. In 1984 is aimed to support new taxation systems which there was a change from official assessment become self assessment. In 2008 is aimed to make taxpayers reported all their assets so government had a database and better tax administration as fundamental tax revenue in the future. In 2015 is aimed to increase nation revenues and develop a tenacious tax base and last tax amnesty in 2016 is aimed to source of economic growth through repatriation assets, expansion of taxation data bases and increase tax revenue. "

"Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan pengampunan pajakpada UMKM di Indonesia termasuk analisis dasar pengenaan tarif uang tebusan taxamnesty yang dikenakan. Analisis mencakup tahapan-tahapan formulasi kebijakanyang diterapkan pada kebijakan pengampunan pajak agar formulasi tersebut dapatmenghasilan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulandata wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tax amnesty pada UMKM memenuhi tahap-tahap formulasikebijakan menurut William N. Dunn yaitu pemahaman masalah, agenda setting, danpolicy problem formulation namun tahap policy design tidak terpenuhi karenaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memiliki kajian khusus atas keterlibatan UMKM dalam mengikuti tax amnesty, usulan tersebut murni dari DPR. Hal ini disebabkankarena UMKM bukanlah sasaran utama dalam kebijakan pengampunan pajak. Tarifuang tebusan yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lain diharapkanmampu menarik UMKM dalam mengikuti kebijakan ini.

---

This research discusses about the analysis of tax amnesty policy formulation

on micro, small, and medium enterprises in Indonesia included analysis of its

redemption money rates. Analysis includes the stages of policy formulation is applied to tax amnesty policy so that such formulations may produce solution to resolve the existing problems.

This study uses a qualitative method and present in-depth interviews and

literature studies in data collection techniques. The result of this study indicates that the formulation of tax amnesty policy on micro small & medium enterprises fulfill the stages of policy formulation by William N. Dunn that consist of problem definition, agenda setting, policy problem formulation, but the last stage policy design does not being fulfilled for Directorate General of Taxation (DJP) has not special study about micro small & medium enterprises’s involvement in this policy then the thought is coming from People’s Representative Council (DPR). This is because micro small & medium enterprises are not the main target in the tax amnesty policy. The Lower redemption money rates compared to other taxpayers is expected to drives micro, small, medium enterprises of joining this program."

"Program Pengungkapan Sukarela merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian yang sempat terguncang pasca pandemi Covid-19. Realisasi program ini masih belum seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akibat rasio pajak yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan atas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dan menggambarkan secara detail faktor-faktor yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak pada pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela telah meningkatkan penerimaan, namun dapat berdampak pada penurunan kepatuhan pajak apabila tidak dukung dengan pengawasan, sistem perpajakan dan penegakan hukum yang baik pasca pelaksanaan kebijakan ini. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak pada pelaksanaan Pengungkapan sukarela yaitu koordinasi antar instansi dalam menghimpun pajak, tata laksana pemerintah yang baik, serta tingkat kepatuhan dan kepercayaan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian tersebut, pemerintah disarankan untuk tidak menerapkan program yang serupa dalam dekat, memaksimalkan sosialisasi, memberikan fasilitas menarik terkait repatriasi dan investasi, memanfaatkan basis data yang ada dengan data matching, serta meningkatkan pengawasan, sistem perpajakan, dan penegakan hukum yang konsisten pasca Program Pengungkapan Sukarela.

---

The Voluntary Disclosure Program is one of the government's efforts to revive the economy, which was affected by the Covid-19 pandemic. The realization of this program has not met the expectations outlined in the Harmonization of Tax Regulations due to persistently low tax ratio. This research aims to analyze the policy evaluation of the Voluntary Disclosure Program and provide a detailed description of the challenges faced by the government in increasing the tax ratio during the implementation of the program. The research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through literature review and in-depth interview. The research findings concluded that the Voluntary Disclosure Program has increased revenue but may have a negative impact on tax compliance if not supported by effective supervision, taxation systems, and law enforcement following the implementation of this policy. The challenging factors in improving the tax ratio during the implementation of the Voluntary Disclosure Program include inter-agency coordination in tax collection, good governance practices, and the level of taxpayer compliance and trust. Based on the research findings, it is recommended that the government avoids implementing similar programs in the near future, maximize socialization efforts, provide attractive incentives related to repatriation and investment, utilize existing databases through data matching, and enhance supervision, tax systems, and consistent law enforcement post-implementation of the Voluntary Disclosure Program."

"Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 dilaksanakan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017. Kebijakan ini dibagi menjadi 3 tiga periode. Periode pertama telah selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William Dunn. Penerimaan repatriasi tidak mencapai target. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat menutupi defisit anggaran dalam APBN. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat memecahkan masalah tax gap dalam konsep harta.

---

Tax Amnesty Policy in 2016 implemented since July 2016 to March 2017. This policy is divided into 3 three periods. The first period has been completed. This research aims to describing evaluastion of tax amnesty program in first period. This research method is quantitative. The purpose of this research is descriptive.

Research result indicate that the evaluation of tax amnesty program in the first period has not been accordance with the theory of evaluation policy William Dunn. Repatriation Revenue did not reach the target. Tax amnesty revenue can not cover the deficit of state budget. Tax amnesty revenue not able to solve the tax gap problem of wealth concept."