Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada tidak adanya sistem informasi akuntansi (SIA) yang memadai yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terintegrasi dengan perencanaan anggaran, aset, dan sistem informasi persediaan. Fakta ini didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (2016) yang menyatakan bahwa SIA yang ada tidak menyediakan fitur pelaporan yang lengkap sehingga tahapan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi, serta menyediakan desain model logis SIA sebagai bagian dari (iFRAMES) yang secara grafis dijelaskan dalam Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, dan User Interface. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan triangulasi data, termasuk wawancara dan telaah dokumen. Teori Kontingensi dan PIECES Framework digunakan dalam menganalisis kebutuhan organisasi akan SIA dan menggunakan Framework for the Application of System Thinking (FAST) yang dikembangkan oleh Whitten dan Bentley (2007) sebagai dasar untuk teori metode pengembangan sistem. Studi ini menemukan bahwa tidak adanya SIA yang memadai berpotensi menyebabkan berbagai hal, termasuk siklus akuntansi yang tidak lengkap, meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan dan klasifikasi akun, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan Sistem Informasi yang terintegrasi antara Sistem informasi Akuntansi, Anggaran, Aset dan Persediaan.

---

This research was conducted based on the absence of an adequate accounting information system (AIS) that can be applied to the Regional Public Service Agency (BLUD) on Jakarta Provincial Government and integrated with budget planning, asset, and inventory information system. This fact is supported by the Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) report (2016) that states the existing AIS does not provide complete reporting features, and as a consequence, the stages of preparing financial statements are still done manually.

This research is expected to help identify information system needs, as well as provide logical model designs of AIS as a part of Integrated Financial Reporting and Management Information System (iFRAMES) that are graphically described in Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagram, User Interface. 

This research use case study with data triangulation approach, including interviews and document review. Contingency Theory and PIECES Framework are used in analyzing organizational needs for AIS and using the Framework for the Application of System Thinking (FAST) developed by Whitten and Bentley (2007) as a basis for systems development method theory.

This study found that the absence of an adequate AIS has the potential to cause various things, including incomplete accounting cycle, increasing the risk of error in recording and classifying account. In order to overcome this, an integrated Information System is needed between Accounting, Budget, Assets and Inventory Information System."

"Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pencatatan aset dan inventaris di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DKI Jakarta. Studi ini didasarkan pada temuan dari Laporan Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyatakan bahwa ada beberapa masalah mengenai aset di BLUD (BPK RI, 2017). Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana merancang sistem aset dan persediaan yang dibutuhkan oleh BLUD untuk membantu proses pengendalian internal dan manajemen aset. Penelitian ini menggunakan Framework for the Application of System Thinking (FAST) sebagai metode untuk pengembangan sistem yang dikembangkan oleh Whitten dan Bentley (2007). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode triangulasi, di mana data kualitatif sebagai data primer, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah BLUD yang bertanggung jawab atas manajemen aset. Saat ini, sistem informasi aset yang ada hanya merekam aset tetap dan tidak terhubung ke sistem pelaporan keuangan. Informasi aset dan persediaan harus dipindahkan secara manual dengan memasukkan kembali nilai untuk menyiapkan laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan sistem informasi aset untuk meningkatkan pengendalian internal.

---

This research aims to design an information system to asset and inventories recording at DKI Jakarta Regional Public Service Agency (BLUD). This study is based on the findings from Examination Report (LHP) issued by the Indonesian Supreme Audit Institution (BPK RI) which states that there are quite a few problems about assets at BLUD (BPK RI, 2017). This research is expected to answer research questions about how to design the system of assets and inventories needed by BLUD to assist the process of internal control and asset management. This study uses the Framework for the Application of Systems Thinking (FAST) as a method for systems development popularized by Whitten and Bentley (2007). This study uses a case study approach with the triangulation method, where the qualitative data as primary data by conducting interviews and observations. Unit of analysis in this study is the BLUD responsible for asset management. Currently, the existing asset information systems only record fixed assets and not connected to the financial reporting system. Assets and inventories information need to move manually by re- inputting the value to prepare financial statements. The result of this research is a design of asset information system to enhance internal control. "

"Proses penganggaran yang dilakukan di Badan Layanan Umum Daerah di DKI Jakarta masih dilakukan secara manual sehingga perubahan antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) korektif dan RKA telah yang diperbarui tidak dapat dilihat secara langsung. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan dan transparansi yang buruk dalam proses persiapan anggaran karena proses tersebut tidak terdokumentasi dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat desain sistem informasi akuntansi terintegrasi antara sistem informasi penganggaran sebagai bagian dari Integrated Financial Reporting and Management Information System (iFRAMES). Teori Transparansi digunakan untuk menganalisis kebutuhan transparansi penganggaran di organisasi pemerintah. Metode yang digunakan adalah Framework for the Application of Systems Thinking (FAST) sebagai metode dalam perancangan sistem perencanaan dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode triangulasi dengan data kualitatif berupa data dari wawancara dan data kuantitatif dalam bentuk ulasan dokumen. Unit analisis adalah unit multi-embedded antara Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan BLUD. Studi ini menghasilkan desain sistem perencanaan yang terintegrasi dalam melakukan kegiatan perencanaan untuk mendukung kegiatan BLUD yang dapat dilakukan dengan transparansi dan efisiensi yang tinggi.

---

At the moment, budgeting processes carried out in Regional Public Service Agency in health sector in DKI Jakarta had been done manually so changes between corrective Work Plan and Budget (RKA)s and updated RKA cannot be seen directly. It causes ineffectiveness and bad transparency in the budget preparation process as unconfirmed RKAs are not well documented. The purpose of this study is to create a design of integrated accounting information system between budgeting information system as a part of Integrated Financial Reporting and Management Information System (iFRAMES). Transparency Theory is used to analyze the needs of budgeting transparency in government organization.

The method used in budgeting system design is Framework for the Application of Systems Thinking (FAST) as the method in planning system design and the study approach used is a case study with triangulation method with qualitative data in the form of data from interview and quantitative data in the form of document review. The unit of analysis examined in this study is multiple-embedded units, between DKI Jakarta Health Office and BLUD. This study resulted in an integrated planning system design for BLUD to support planning activities so planning activities could be carried out with high transparency and efficiency."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas Integrated Financial Management and Information System IFMIS dalam mendukung proses pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berupa kuesioner kepada 230 pengguna sistem yang didukung dengan wawancara kepada pengelola sistem. Penelitian ini menemukan bahwa IFMIS di Indonesia telah efektif dalam mendukung pelaporan keuangan pemerintah yang ditunjukkan dengan kepuasan pengguna. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pengguna sebagai ukuran efektivitas sistem informasi adalah kualitas informasi.

---

ABSTRACTThis study aims to explore the effectiveness of Integrated Financial Management and Information System IFMIS in supporting proccess of government financial reporting in Indonesia. This research uses quantitative and qualitative approach in the form of questionnaires to 230 users supported by interviews to system managers. This study found that IFMIS in Indonesia has been effective in supporting government financial reporting indicated by users satisfactions. The most influential factor on user satisfaction as a measure of the effectiveness of information systems is the quality of information."

"Penelitian ini mengenai analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi dalam rangka optimalisasi modul Accounts Payable pada PT XYZ. Penelitian menggunakan metode studi kasus pada data dan kondisi perusahaan dari hasil wawancara dan observasi bersama studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kelemahan pada sistem informasi akuntansi terkait modul Accounts Payable di PT XYZ yang menyebabkan terjadinya duplikasi pembayaran dan kesulitan dalam penyetoran pajak PPN dan PPh Badan . Melalui perbaikan sistem informasi akuntansi yang memadai terjadi peningkatan yang signifikan pada proses dan pengendalian internal terhadap masalah duplikasi pembayaran, penyetoran pajak pertambahan nilai masukan dan pajak penghasilan badan.

---

This research discusses the analysis and design of accounting information system in order to optimize Accounts Payable module at PT XYZ. The research itself is a case study on the company rsquo s data and condition using interviews and observation together with literary study. The result shows there are several weaknesses in current systems in Accounts Payable which cause duplicate payment and difficulties in tax payment for Value Added Tax and Corporate Income Tax. Through sufficient of system rsquo s improvement, the company is able to gain a significant improvement in process and internal control in connection with duplicate payment, payment of value added tax and payment of corporate income tax."

"PT Multi Artha Sarana Solusi MASS Cargo adalah perusahaan logistik yang menyediakan jasa freight forwarder. MASS Cargo memiliki proses bisnis penjualan jasa yang mengedepankan lead time pengiriman barang. Hal lainnya yang menjadi fokus utama dari proses bisnis perusahaan adalah pengumpulan dokumen dan laporan administrasi yang cepat atau tepat waktu. Namun, hal ini menjadi masalah utama yang dihadapi MASS Cargo karena berdampak terhadap lambatnya penagihan invoice kepada para customer sehingga secara langsung berpengaruh terhadap cashflow perusahaan, bahwasanya cashflow adalah faktor pendukung utama bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, diajukan sebuah perancangan spesifikasi sistem informasi manajemen dokumen terintegrasi yang mampu membantu kelancaran pengumpulan dokumen administrasi. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi sistem informasi yang akan dijadikan sebagai sistem utama dalam pengumpulan dokumen serta pelaporan MASS Cargo. Analisis proses bisnis perusahaan, dokumen perusahaan, dan wawancara terhadap para stakeholder digunakan sebagai arahan dalam perancangan agar sistem informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metodologi yang digunakan dalam perancangan spesifikasi sistem informasi adalah Rational Unified Process RUP . Disiplin RUP yang dilakukan dalam penelitian ini adalah requirement dan analysis design pada fase inception dan elaboration. Fase-fase tersebut dilalui dengan 3 iterasi, yang mana iterasi 1 pada fase inception dan elaboration, lalu iterasi 2 serta 3 pada fase elaboration. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perancangan menggunakan RUP adalah analyze the problem, understand stakeholder needs, define the system, manage the scope of the system, dan refine the system definition. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen artefak kebutuhan yang merepresentasikan kebutuhan sistem informasi manajemen dokumen terintegrasi MASS Cargo, dan juga kumpulan mockup yang telah divalidasi oleh para pengguna sistem informasi tersebut. Bidang-bidang di dalam perusahaan yang menjadi pemakai dari sistem informasi MASS Cargo adalah bidang Operasional, bidang Finansial, dan bidang Akuntansi. Fungsi-fungsi utama yang ada pada sistem informasi MASS Cargo adalah penyimpanan data pengiriman barang dan penyimpanan data tagihan atas pengiriman barang.

---

Multi Artha Sarana Solusi Inc. MASS Cargo is a logistic company which provides freight forwarder service. MASS Cargo has a service sales business process which prioritize lead time delivery. Another thing that becomes the main focus of the company rsquo s business process is the quickness of document and administration report collection. However, this thing is the main problem faced by MASS Cargo since it affects to the delayed of invoice billing to the customers which impacts on the company rsquo s cashflow directly, where cashflow is the main support factor for the company in running its business. As a solution to that problem, an integrated document management information system specification design which is able to help the smoothness of the administration document collection is proposed.

This research does an information system specification design which will be used as the main system in document collection and also report. Analysis of the company rsquo s business process, company rsquo s document, and interview with the stakeholders is used as referrals in the designing so that the information system corresponds to company rsquo s need. The methodology used in the information system specification design is Rational Unified Process RUP. RUP disciplines done in this research are requirement and analysis design on inception and elaboration phases. Thoses phases is traversed with 3 iterations, where the 1st iteration on inception and elaboration phases, then the 2nd also the 3rd iterations on elaboration phase. Stages done in the designing using RUP are analyze the problem, understand stakeholder needs, define the system, manage the scope of the system, and refine the system definition.

The result of this research are the needs in artifact documents which represent the needs of the MASS Cargo rsquo s integrated document management information system, and also mockup collection that has been validated by the users of the system. Parts of the company which become the users of the MASS Cargo rsquo s information system are Operational department, Financial department, and Accounting department. Main functions that exist in the MASS Cargo rsquo s information system are delivery data storage and invoice data storage."

"Ditjen. Imigrasi sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian telah memanfaatkan SI/TI yang mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik di dalam maupun luar negeri, yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Lingkup SIMKIM yang meliputi hampir seluruh aspek layanan keimigrasian menyebabkan ketersediaan layanan SIMKIM menjadi sangat penting. Tidak tersedianya layanan SIMKIM menyebabkan proses pelayanan keimigrasian menjadi tidak berjalan. Terjadinya insiden terkait keamanan informasi dalam organisasi serta maraknya kasus serangan siber di instansi pemerintah Indonesia, menuntut kepastian pengamanan SIMKIM untuk melindungi data krusial yang dimiliki. Tingginya ketergantungan Imigrasi terhadap SIMKIM dan dalam rangka menjaga kredibilitas instansi, dibutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan SIMKIM. Dalam menyusun perencanaan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM, penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2018 sebagai kerangka kerja utama dalam proses manajemen risiko, NIST SP 800-30 Rev. 1 sebagai panduan pelaksanaan aktivitas penilaian risiko, dan NIST SP 800-53 Rev. 5 sebagai acuan penentuan rekomendasi. Dari penilaian risiko, diidentifikasi 23 skenario risiko yang perlu dimitigasi oleh organisasi dan 5 skenario risiko yang dapat dialihkan ke pihak ketiga. Penelitian ini menghasilkan dokumen rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM.

---

The Directorate General of Immigration as the executor of the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in the Immigration sector has utilized IS/IT that integrates all immigration functions both at inside and outside territory of Indonesia, namely the Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). The scope of SIMKIM which covers almost all aspects of immigration services makes the availability of SIMKIM services very important. The unavailability of SIMKIM services causes the immigration service process to not work. The occurrence of incidents related to information security within the organization as well as the rise of cases of cyber attacks in Indonesian government agencies, demands the certainty of SIMKIM security to protect the crucial data held. Immigration's high dependence on SIMKIM and to maintain the credibility of the agency, an information security risk management plan is needed to ensure the confidentiality, integrity, and availability of SIMKIM services. In preparing the information security risk management plan for SIMKIM, the research uses the ISO/IEC 27005 framework as the main framework in the risk management process, NIST SP 800-30 Rev. 1 as a guide for the implementation of risk assessment activities, and NIST SP 800-53 Rev. 5 as a reference for determining recommendations. From the risk assessment, 23 risk scenarios were identified that need to be mitigated by the organization and 5 risk scenarios that can be transferred to third parties. This research produces a SIMKIM information security risk management design document.

"

"Ditjen. Imigrasi sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian telah memanfaatkan SI/TI yang mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian baik di dalam maupun luar negeri, yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Lingkup SIMKIM yang meliputi hampir seluruh aspek layanan keimigrasian menyebabkan ketersediaan layanan SIMKIM menjadi sangat penting. Tidak tersedianya layanan SIMKIM menyebabkan proses pelayanan keimigrasian menjadi tidak berjalan. Terjadinya insiden terkait keamanan informasi dalam organisasi serta maraknya kasus serangan siber di instansi pemerintah Indonesia, menuntut kepastian pengamanan SIMKIM untuk melindungi data krusial yang dimiliki. Tingginya ketergantungan Imigrasi terhadap SIMKIM dan dalam rangka menjaga kredibilitas instansi, dibutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan SIMKIM.Dalam menyusun perencanaan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM, penelitian dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005:2018 sebagai kerangka kerja utama dalam proses manajemen risiko, NIST SP 800-30 Rev. 1 sebagai panduan pelaksanaan aktivitas penilaian risiko, dan NIST SP 800-53 Rev. 5 sebagai acuan penentuan rekomendasi. Dari penilaian risiko, diidentifikasi 23 skenario risiko yang perlu dimitigasi oleh organisasi dan 5 skenario risiko yang dapat dialihkan ke pihak ketiga. Penelitian ini menghasilkan dokumen rancangan manajemen risiko keamanan informasi SIMKIM.

---

The Directorate General of Immigration as the executor of the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia in the Immigration sector has utilized IS/IT that integrates all immigration functions both at inside and outside territory of Indonesia, namely the Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). The scope of SIMKIM which covers almost all aspects of immigration services makes the availability of SIMKIM services very important. The unavailability of SIMKIM services causes the immigration service process to not work. The occurrence of incidents related to information security within the organization as well as the rise of cases of cyber attacks in Indonesian government agencies, demands the certainty of SIMKIM security to protect the crucial data held. Immigration's high dependence on SIMKIM and to maintain the credibility of the agency, an information security risk management plan is needed to ensure the confidentiality, integrity, and availability of SIMKIM services.

In preparing the information security risk management plan for SIMKIM, the research uses the ISO/IEC 27005 framework as the main framework in the risk management process, NIST SP 800-30 Rev. 1 as a guide for the implementation of risk assessment activities, and NIST SP 800-53 Rev. 5 as a reference for determining recommendations. From the risk assessment, 23 risk scenarios were identified that need to be mitigated by the organization and 5 risk scenarios that can be transferred to third parties. This research produces a SIMKIM information security risk management design document."

"Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) adalah alat manajemen untuk memantau program KIA di suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Pelaksanaan kegiatan PWS KIA yang telah berjalan selama ini masih bersifat surveilans pasif. Data yang dicatat dan dikumpulkan adalah data hasil surveilans pasif yaitu sasaran dan pelayanan ibu hamil dan bayi pada pelayanan kesehatan saja dan tidak berbasis kewilayahan. Kualitas data yang dijadikan masukan kepada sistem merupakan hal yang juga penting. Masukan data yang diharapkan adalah data yang valid dengan memperkuat aspek penelusuran dan survailans aktif yang dilakukan oleh elemen kesehatan dibantu elemen masyarakat dengan basis wilayah. Dari masukan data yang berkualitas dapat menghasilkan analisis data yang berkualitas. Oleh karenanya maka perlu dikembangkan sistem supervisi sebagai suatu instrumen manajemen yang mengkoreksi dan mengendalikan masukan dan proses yang jelas terkait dengan mutu data. Penguatan sistem supervisi akan menggiring proses pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sesuai standar. Bersama dengan instrumen manajemen lainnya, pemantauan dan evaluasi, supervisi menjadi tumpuan perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sistem yang terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, perancangan basis data dan tahap uji coba. Pengembangan sistem menggunakan data sekunder kabupaten Malang dan Pasuruan. Kemudian sistem yang diajukan diujicobakan di kabupaten Pandeglang untuk mendapat masukan demi kesempurnaan sistem. Analisis data penelitian dilakukan dengan cara penggabungan analisis dari seluruh metode yang dilakukan. Berdasarkan hasil kajian data sekunder dan hasil wawancara, diketahui bahwa sistem supervisi tingkat desa perlu dikembangkan. Saran dari tingkat desa, puskesmas dan kabupaten mengenai kemungkinan pengembangan sistem telah dimanfaatkan untuk melihat kemungkinan penggunaan sistem dan penyempurnaan sistem. Pada sistem yang diajukan, supervisi dilakukan dengan menggunakan daftar tilik dengan tahap kegiatan yang terdiri dari orientasi, kajian mandiri, verifikasi, rencana tindak lanjut perbaikan dan evaluasi hasil. Informasi daftar tilik kemudian dimasukkan ke aplikasi perangkat lunak untuk diolah datanya. Hasil pengolahan perangkat lunak akan memberikan informasi wilayah prioritas berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dengan kode warna tertentu. Penelitian yang telah dilakukan di tiga kabupaten terpilih telah menghasilkan rancangan sistem supervisi pencatatan dan pelaporan KIA terpadu di kabupaten yang dapat menkoreksi dan mengendalikan input dan proses yang dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan sistem perencanaan program KIA.

---

Maternal and Child Health Local Area Monitoring (MCH - LAM) is a management tool to monitor the MCH program continuously in a particular area for immediate and appropriate follow up. The current LAM activities are still passive surveillance. Data collected through passive surveillance record pregnant women and newborn; the data are facility-based, not area-based. Data quality that serve as input for the system is also important. Input data are expected to be valid to strengthen active surveillance and tracking by health providers and community members in the area. Quality input will generate quality analysis. Therefore it is considered necessary to develop a supervision system as one of the management tool to correct and control inputs and process to provide quality data. Stronger supervision system will align recording and reporting to comply to standard. Together with other management tool, the monitoring and evaluation tool, supervision become the core of continuous quality improvement in health services.

Methodology used in this study is system approach that consists of system analysis, system design, database design and pilot testing. Development of the system uses secondary data from Malang and Pasuruan districts. The system was then pilot tested in Pandeglang district to get input for finalization. Data were analyzed by combining all analysis result from the methodologies used in this study. Secondary data review and in-depth interview found that recording and reporting system at village level should be developed. Input from village, puskesmas and district levels on system feasibility has been utilized to see possibility of usage and refinement of the system.

In the proposed system design, supervision is coducted using checklist containing steps of activities including orientation, self-assessment, verification, plan of action and continuous result evaluation. Information from the checklist is inputted into the software for data processing. The software output will yield information on priorities areas based on compliance result shown in color coding. The study was conducted in three districts and produced design of district level integrated MCH recording and reporting supervision system. The system is useful to correct and control input and process of recording and reporting mechanism and will produce valid data and information to improve maternal and neonatal program planning. "