Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi perencanaan perpajakan bagi e-commerce business to consumer untuk memperoleh laba optimal dengan efisiensi pajak. Permasalahan yang diangkat yaitu pemilihan jenis bentuk usaha yang tidak tepat akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Teori yang digunakan adalah teori menejemen pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. X akan memperoleh laba optimal jika mendirikan kantor representatif atau TRO (Trade Representative Officer) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Bergnda) Indonesia-Selandia Baru pasal 5 ayat 4. Penelitian ini terbatas pada e-commerce Business to Consumer saja, tidak pada semua bentuk e-commerce, dan terbatas pada P3B Indonesia-Selandia Baru. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang tepat serta solusi efisiensi pajak bagi PT.X dan e-commerce cross borders lainnya.

---

This study aims to provide tax planning solutions for e-commerce business to consumer in order to obtain optimal profits with tax efficiency. The problem raised is the selection of the type of business that is not right will have an impact on the amount of tax that must be paid and the profits derived by the company. The theory used is the theory of tax management. This research uses a qualitative method with a case study strategy. The results of this study indicate that PT. X will get an optimal profit if it establishes a representative office or TRO (Trade Representative Officer) with the provisions as regulated in the Indonesia-New Zealand Tax Avoidance Agreement Article 5 paragraph 4. This research is limited to Business to Consumer e-commerce only, not in all forms of e-commerce, and limited to P3B Indonesia-New Zealand. The benefit of this research is to provide precise information and tax efficiency solutions for PT.X and other cross borders e-commerce"

"Perkembangan perdagangan secara elektronik e-commerce) di Indonesia, dewasa ini, sangat cepat. Pemerintah melihat adanya pergerakan potensi penerimaan pajak yang signifikan dari usaha konvensional ke e-commerce. Untuk mencegah adanya potensi penerimaan yang hilang maka pemerintah melakukan usaha untuk lebih memahami kegiatan e-commerce itu sendiri serta segala potensi perpajakan didalamnya, khususnya terkait dengan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk usaha ini. Sayangnya, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang ada saat belum secara khusus mengatur mengenai besaran Pajak Penghasilan (PPh) untuk usaha e-commerce. Oleh karenanya, sebagai bagian dari usaha untuk lebih memahami kegiatan e-commerce itu, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce, yang memberikan acuan bagi para aparatur negara di bidang perpajakan untuk melaksanakan proses pengawasan usaha e-commerce sekaligus melakukan penggalian potensi terhadap kegiatan e-commerce. Meskipun Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 telah secara spesifik menjabarkan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi potensi untuk dapat dikenakan pajak penghasilan dalam usaha e-commerce, namun, sifat dari Surat Edaran ini adalah pengaturan internal saja. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian yuridis-normatif sebagaimana mengacu kepada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki tipe deskriptif-analitis atas data kualitatif, yaitu menggambarkan suatu gejala serta menganalisa gejala tersebut untuk memperoleh jawaban atau penyelesaian masalah dari gejala tersebut dan diuraikan secara sistematis. Dengan melihat fakta yang ada, seyogianya Pemerintah mampu membuat regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran pajak utamanya Pajak Penghasilan (PPh)-bagi usaha e-commerce di Indonesia.

---

The development of electronic commerce (e-commerce) in Indonesia, today, is very fast. The government sees a potential movement of significant tax revenues from conventional businesses to e-commerce. To prevent the potential for lost revenue, the government has made an effort to better understand e-commerce activities themselves as well as all potential taxation in them, especially related to the imposition of Income Tax (PPh) for this business. Unfortunately, the Law on Income Tax is currently not specifically regulating the amount of Income Tax (PPh) for e-commerce businesses. Therefore, as part of an effort for get a better understanding about e-commerce activities, the Directorate General of Taxes issues Circular Letter No. SE-06 / PJ / 2015 about Withholding and/or Collection of Income Taxes on E-Commerce Transactions, which provides a reference for State Apparatus in the field of taxation to carry out the supervision process of e-commerce businesses while simultaneously exploring the potential of e-commerce activities. Although Circular Letter No. SE-06 / PJ / 2015 has specifically described activities that can be subject to income tax in e-commerce businesses, however, the nature of this Circular Letter is an internal arrangement only. This research itself is juridical-normative research as referring to legal norms contained in the laws and regulations, while the research to be conducted has a descriptive-analytical type of qualitative data that describing a symptom and analyzing the symptoms to obtain answers or problem solving of these symptoms and described systematically. By looking at the facts, the Government should be able to make regulations in the form of laws and regulations that regulate the amount of tax-mainly Income Tax (PPh)-for e-commerce businesses in Indonesia."

"Penerapan deminimis threshold pada transaksi cross border e-commerce bertujuan sebagai fasilitasi perdagangan, namun berpotensi meningkatkan ketidakpatuhan dalam perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan perubahan deminimis threshold terhadap penghindaran pajak impor pada transaksi cross border e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan metode interrupted time series analysis, hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa kebijakan perubahan tingkat deminimis threshold menjadi USD75 pada tahun 2018 dan menjadi USD3 pada tahun 2020 telah dapat mengurangi pemanfaatan deminimis threshold secara tidak benar melalui underreporting nilai barang impor. Intervensi pemerintah tersebut berdampak pada penurunan tren kasus penghindaran pajak impor yang signifikan secara statistik.

---

Applying the Deminimis Threshold on the Cross Border E-commerce transaction aims to facilitate trade but can potentially increase non-compliance in taxation. This study aims to determine the impact of the deminimis threshold change policy on import tax evasion on cross-border e-commerce transactions in Indonesia. Using the Interrupted Time Series Analysis method, the results of empirical testing showed that the policy of changing the Deminimis Threshold to USD75 in 2018 and becoming USD3 in 2020 could reduce the use of Deminimis Threshold incorrectly through the underreporting value of imported goods. The government intervention impacts a decrease in the trend of a statistically significant import tax evasion."

"Penelitian ini didasarkan terhadap masalah perkembangan transaksi e-commerce yang tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penegasan berkaitan e-commerce dengan mengeluarkan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce, di mana atas transaksi e-commerce dikenakan pajak yang sama dengan pelaku bisnis konvensional. Namun ketentuan tersebut belum cukup berhasil memaksimalkan pajak atas e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan SE-62/PJ/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce di PT. Bukalapak.com dan memberikan rekomendasi kepada PT. Bukalapak.com berkaitan aspek perpajakan atas transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method (metode campuran). Objek Penelitian adalah PT. Bukalapak.com dengan Divisi Perpajakan sebagai unit analisis. Instrumen penelitian menggunakan wawancara terhadap PT. Bukalapak.com dan kuesioner kepada para penjual yang bertransaksi menggunakan platform marketplace. Kesimpulan penelitian adalah PT Bukalapak.com tidak melakukan penerapan atau ketentuan khusus bagi pengguna aplikasi Bukalapak, hal tersebut mengacu pada sistem perpajakan yang dilakukan di Indonesia yaitu self assessment. Kurangnya pengetahuan perpajakan atas kewajiban perpajakannya menyebabkan kurang berhasil dalam memaksimalkan pembayaran pajak atas transaksi e-commerce. Terdapat sentimen negatif dengan menyatakan belum pernah melakukan, tidak paham ataupun tidak mengerti ketentuan perpajakan dari penjual yang melakukan transaksi e-commerce. PT. Bukalapak.com memiliki inisiatif untuk menjadi mitra otoritas perpajakan dengan mengajukan diri sebagai Application Service Provider, sehingga pelaporan pajak dan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui aplikasi Bukalapak.

---

This research is based on the problem of the development of transactions e-commerce that do not necessarily boost state revenues from the taxation sector. The Directorate General of Taxation has made an affirmation regarding e-commerce by issuing SE-62/PJ/2013 dated December 27, 2013 concerning Affirmation of Provisions on Taxation of Transactions E-commerce, where transactions e-commerce are subject to the same tax as conventional business actors. However, this provision has not been enough to successfully maximize tax on e-commerce. This study aims to analyze the application of SE-62/PJ/2013 dated 27 December 2013 concerning Affirmation of Taxation Terms on E-commerce Transactions at PT. Bukalapak.com and provide recommendations to PT. Bukalapak.com related to the taxation aspect of transactions e-commerce. This study uses a research approach with case studies. This study uses mixed-method approach. The object of the research is PT. Bukalapak.com with the Tax Division as a unit of analysis. The research instrument uses interviews with PT. Bukalapak.com and questionnaires to sellers who transact using the marketplace platform. The conclusion of the study is that PT Bukalapak.com does not implement or apply specific provisions for users of the Bukalapak application, this refers to the taxation system carried out in Indonesia, namely self assessment. Lack of tax knowledge on taxation obligations causes less success in maximizing tax payments on transactions e-commerce. There was a negative sentiment by stating that they had never done, did not understand or did not understand the tax provisions of the seller who made a transaction e-commerce. PT. Bukalapak.com has the initiative to become a partner of the taxation authority by submitting itself as an Application Service Provider, so that tax reporting and tax payments can be made through the Bukalapak application."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi perdagangan melalui media internet (E-commerce) pada PT Harlanda Putera. PT Harlanda Putera sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut dan melaporkan PPN. Terdapat 2 jenis transaksi E-Commerce PT. Harlanda Putera yaitu perdagangan B2C (Busines to Customer) dan B2B (Business to Business). Kegiatan B2C perusahaan adalah berhubungan dengan penjualan produk perusahaan sendiri sedangkan kegiatan B2B perusahaan berkaitan dengan penyedia jasa penjualan produk rekanan melalui website Perusahaan. Transaksi perdagangan B2C perusahaan sudah dilakukan secara benar dan sesuai aturan yang berlaku. Pada transaksi perdagangan B2B ditemukan kesalahan dalam pencatatan akuntansi dan perhitungan PPN.

---

This Internship report aims to explain how to recording and reporting of value added tax on transactions via the Internet (E-commerce) in PT Harlanda Putera. PT Harlanda Putera as "Pengusaha Kena Pajak" (PKP) has an additional obligation to collect and report the VAT. The Procedure in this report is the calculation and recording of VAT according to the UU PPN and other relevant regulations. There are 2 types of E-Commerce transaction in PT. Harlanda Putera, the B2C (Busines to Customer) and B2B (Business to Business). B2C activities related to the sale of the company's own products, while the activities related to the company's B2B service is provide selling partners product through the Company's website. In conclusion the B2C trading is done correctly and according to the rules. In the B2B trading there’s an error in the accounting records and the calculation of VAT."

"Penelitian ini membahas mengenai efektivitas kebijakan pajak penghasilan bagi UMKM pada bidang e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan PP 46 Tahun 2013 atas UMKM e-commerce yang dilihat dari tujuan PP 46 dalam kemudahan administrasi untuk peningkatan voluntary compliance yang diharapkan dapat menigkatkan kontribusi UMKM pada penerimaan negara serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi DJP dalam penerapan PP 46 terhadap UMKM e-commerce. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kemudahan administrasi, penerapan PP 46 tahun 2013 pada UMKM e-commerce sudah efektif, namun dalam hal peningkatan voluntary compliance dan peningkatan kontribusi UMKM pada penerimaan negara, penerapan PP 46 tahun 2013 ini belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya data yang dimiliki DJP terkait para pelaku UMKM.

---

This study discusses the effectiveness of income tax policy for SMEs in the field of e commerce. This study aims to analyze the effectiveness of PP 46 Year 2013 policy on SMEs e commerce seen from the objective of PP 46 in the ease of administration to increase voluntary compliance which is expected to boost the contribution of SMEs to state revenues as well as to know the problems faced by the DGT in the application of PP 46 against SMEs e commerce.

The results of this study indicate that in the ease of administration, the application of PP 46 of 2013 on SMEs e commerce has been effective, but in terms of increasing voluntary compliance and increasing the contribution of SMEs to state revenue, the implementation of PP 46 of 2013 is not effective. This is due to lack of data owned by DGT related to the perpetrators of SMEs."

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan memacu pertumbuhan Business to Consumer B2C e-commerce lintas negara. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel pada 14 negara dalam periode 2010-2016. Pendekatan analisis ekonometrika berupa regresi linier berganda dengan teknik estimasi Generalized Least Square GLS diterapkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pemacu perdagangan online. Studi ini memberikan kesimpulan bahwa penetrasi pengguna internet, kesiapan regulasi transaksi elektronik, dan kemudahan akses modal ventura merupakan pemacu pertumbuhan B2C e-commerce karena memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh hasil simulasi kondisi terbaik, medium, terburuk, dan khusus Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki implikasi pada kebijakan publik di Indonesia sehingga dapat digunakan oleh regulator sebagai bahan kajian untuk mengembangkan e-niaga di Tanah Air.

---

ABSTRACTThis research is intended to identify the factors that influence and drive the growth of cross country Business to Consumer B2C e commerce. The data used in the research is panel data on 14 countries in the period 2010 2016. The analytical approach of econometrics of multiple linear regression with Generalized Least Square GLS estimation technique is applied to identify the factors that become the driver of cross country e trade. This study concludes that internet user penetration, electronic transaction regulation, and ease of venture capital access are the driving force because it has a significant and positive influence to the B2C e commerce growth. This conclusion is reinforced by simulation results of the best, medium, worst, and specific condition in Indonesian. Therefore, the results of this study have implications on public policy in Indonesia, so that it can be used by the regulator as a lesson learned to develop e commerce business in the country."

"ABSTRAKE-commerce adalah industri jual-beli melalui jaringan internet yang sedang berkembang pesat. Salah satu cara yang digunakan agar target market merasakan ikatan secara emosional dengan brand adalah meningkatkan social media engagement di media sosial. Dalam makalah ini penulis ingin menggambarkan penggunaan media sosial pada perusahaan e-commerce sebagai salah satu sumber informasi khalayak yang dilatarbelakangi oleh social media engagement. Hal tersebut berhubungan dengan AISAS model yang menjelaskan mengenai online consumer behavior. Penulisan makalah ini menggunakan studi kasus pada akun media sosial Instagram HappyFresh Indonesia. Penulis melakukan analisa terhadap konten Instagram HappyFresh Indonesia. Hasil penulisan makalah ini menunjukan bahwa konten di Instagram HappyFresh Indonesia sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan social media engagement. Implikasi makalah ini bagi pelaku industri terutama dalam e-commerce untuk menjaga media sosialnya dan terus meningkatkan social media engagement agar membedakan diri dengan kompetitor, menjadi sumber informasi yang kredibel, dan terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari khalayak.

---

ABSTRACTE commerce is an industry when you can buy and sell through internet network which is growing rapidly. One of the ways to engage target market in an emotional way is to increase social media engagement on social media. In this paper, author wanted to describe social media use in e commerce business as one of the information sources for audience in the social media engagement. That is related with AISAS model which describes online consumer behavior. This paper uses case study of HappyFresh Indonesia Instagram account. Author performed an analysis of its content. Results of this paper showed that HappyFresh Indonesia Instagram account contents matched with their purpose to increase social media engagement. The implication of this paper for the industry, especially in e commerce business, is to maintain their social media and increasee social media engagement to make differences between competitors, being a credible source of information, and involved in audience everyday life."