Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini melihat dampak penerapan Performance Related-Pay (PRP) terhadap performa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menangani aduan masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) di DKI Jakarta. Aplikasi CRM merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Jakarta Smart City (JSC) untuk mempermudah ASN menangani aduan masyarakat. Penelitian ini menganalisis data panel jumlah rasio laporan aduan selesai di 267 kelurahan selama bulan Januari 2016 hingga bulan Desember 2019. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata, setelah adanya kebijakan PRP, terjadi peningkatan tren jumlah rasio laporan selesai atau penanganan aduan di kelurahan-kelurahan rawan banjir sebesar 6,53% dengan tingkat signifikansi pada tingkat 1%. Selanjutnya, efek kebijakan PRP ditemukan positif namun lebih rendah pada saat kelurahan rawan banjir berada di dekat daerah aliran sungai dibandingkan dengan kelurahan rawan banjir yang tidak berada di dekat daerah aliran sungai. Temuan penelitian ini mendukung literatur yang menjelaskan bahwa PRP akan memotivasi pemberi layanan publik dalam meningkatkan performa mereka.

---

This research views the effect of Performance Related-Pay (PRP) policy towards civil servants performance on handling citizen complaints through the Citizen Relation Management (CRM) application in DKI Jakarta. CRM application developed and managed by Jakarta Smart City (JSC) for civil servants to effectively handle public complaints. This research analyzes panel data on total ratio data of complaint reports solved in 267 urban villages from January 2016 to December 2019. By using the difference-in-differences (DID) approach, the findings of this research show that after implementing the PRP policy, there was a 6,53% increase in the trend of solving the complaints in urban villages that are prone to flooding with a significance level of 1%. Furthermore, the effect of the PRP policy was shown to be lower on urban villages that are located close by the river, compared to the urban villages that are located far from the river.  The findings of this research support previous literature studies, that found PRP motivates civil servants to increase their work performance.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistk dalam mengimplementasikan Jakarta Smart City. Jakarta Smart City mulai diimplementasikan pada tahun 2014 untuk mempermudah kinerja aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespon keluhan warganya. Pada perkembangannya, implementasi Jakarta Smart City masih menemui sejumlah masalah yang berasal dari sisi pengelolaan Jakarta Smart City dan sisi sumber daya manusia pengelola Jakarta Smart City. Pengukuran terhadap ASN Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistk menjadi perlu dilakukan untuk melihat melihat kondisi kesiapan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan teori e-readiness dari Supriyanto dan Mustofa (2016) yang memiliki enam dimensi kesipan yaitu kesiapan organisasi, kesiapan tata kelola dan kepemimpinan, kesiapan pengguna, kesiapan kompetensi, kesiapan TIK, dan kesiapan hukum untuk menganalisis kesiapan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistk. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ASN Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistk dinyatakan siap pada lima dimensi dan belum siap pada satu dimensi. Lima dimensi yang dinyatakan siap adalah dimensi kesiapan organisasi, kesiapan tata kelola dan kepemimpinan, kesiapan pengguna, kesiapan kompetensi, dan kesiapan TIK. Satu dimensi yang dinyatakan belum siap adalah dimensi kesiapan hukum.

---

ABSTRACT

The study aims to determine the readiness of the Civil Service Organization of the Communication, Informatics, and Statistics Office in implementing the Jakarta Smart City. Jakarta Smart City was implemented in 2014 to facilitate the performance of the DKI Jakarta Provincial Government officials in responding to the complaints from citizens. But, the implementation of Jakarta Smart City still faces several problems from the management side and the human resources side of managing the Jakarta Smart City. Measurements need to be done to see the condition of their readiness to carry out their duties and functions. This study uses the e-readiness theory from Supriyanto and Mustofa (2016) which has six dimensions of readiness, namely organizational readiness, governance and leadership readiness, user readiness, competency readiness, ICT readiness, and legal readiness to analyze the readiness of ASN Communication, Informatics, and Statistics. This study uses a post-positivist approach with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that ASN for the Communication, Informatics, and Statistics Office was declared ready in five dimensions and not ready in one dimension. The five dimensions that are declared ready are the dimensions of organizational readiness, governance and leadership readiness, user readiness, competency readiness, and ICT readiness. One dimension that is declared not ready is the dimension of legal readiness.

"

"ABSTRAK

Pelayanan publik berbasis elektronik sudah menjadi kebutuhan di setiap pemerintahan, terutama di kota. Perkembangan teknologi digital ini sekarang sudah mengarah ke bentuk yang lebih luas lagi, yaitu menjadikan kota biasa menjadi kota cerdas smart city . DKI Jakarta sebagai kota setingkat provinsi yang memiliki tanggung jawab dan masalah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya juga memiliki program untuk bertransformasi menuju kota cerdas, yaitu program Jakarta Smart City. Penggunaan teknologi menuju smart city yang terus berkembang diluar kontrol pemerintah mengharuskan pemerintah untuk memiliki dynamic capabilities sehingga dapat menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Skripsi ini membahas dynamic capabilities Unit Pengelola Jakarta Smart City dalam melaksanakan tugasnya mengelola Jakarta Smart City. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pengelola Jakarta Smart City belum menerapkan aspek dynamic capabilities. Hal itu ditunjukkan dari ketiadaan salah satu dari tiga kemampuan kognitif yang membangun dynamic capabilities, yaitu kemampuan thinking across dan adanya kesenjangan pengetahuan tentang proses pelaksanaan program Jakarta Smart City antara Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan struktur dan Tenaga Ahli di bawahnya.

---

ABSTRACT

Electronic based public service has become a necessity in every government, particularly in the metropolis. The development of digital technology changes a city into a smart city. DKI Jakarta as province level city that has more responsibility and issue than other regions is one of a metropolis that transform itself to a smart city. The program is titled Jakarta Smart City. The use of technology towards smart city that continues to grow beyond the control of government requires the government to have a dynamic capabilities that can solve governmental issues and adapt to change occured. This study discusses the dynamic capabilities of Jakarta Smart City Management Unit in carrying out its duties. This study was conducted by post positivist approach and data collection through in depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Jakarta Smart City Management Unit have yet to implement aspects of the dynamic capabilities. It was evident from the absence of one of the three cognitive ability to build dynamic capabilities, that is the ability of thinking across and knowledge gap on the process of implementation of Jakarta Smart City program between head of the Management Unit and its subordinates."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara stres kerja dan kinerja pegawai, dengan mempertimbangkan dukungan sosial sebagai variabel moderator. Pendekatan yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan metode pemilihan sampel nonprobabilitas-purposif dan melibatkan 132 pegawai ASN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI sebagai sampel. Data dikumpulkan melalui survei secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang terdiri dari komponen konflik peran, ambiguitas peran, beban kerja, dukungan sosial, kinerja, dan informasi demografis responden. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji korelasi, dan regresi bertingkat. Penelitian ini menemukan stres kerja memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja ASN, sedangkan dukungan sosial memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja ASN. Efek moderasi dukungan sosial terhadap hubungan antara stres kerja dan kinerja ASN juga ditemukan dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan konsep lsquo;matching hypothesis rsquo; dimana keberadaan dukungan sosial dalam lingkungan kerja dapat memoderasi hubungan faktor-faktor penyebab stres dalam pekerjaan dengan kinerja pegawai di kantor. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman akan pentingnya kesadaran pegawai ASN terhadap stres dalam pekerjaan dan pentingnya dukungan sosial dalam lingkungan pekerjaan guna menjaga kinerja.

---

ABSTRACTThis study examined the relationship between job stress and job performance, considering social support as a moderating variable. A descriptive quantitative approach, with nonprobability purposive sampling method was used to investigate these relationships among 132 public sector employees of Ministry of Research, Technology, and Higher Education. Data were collected in a direct survey using structured questionnaire, which included role conflict scale, role ambiguity scale, workload scale, social support scale, perceived job performance scale, and demographic form. Descriptive statistics, Pearson product moment correlations, and hierarchical multiple regression techniques were used to analyze the data. Results indicated a negative and significant relationship between job stress and job performance, while a positive and significant relationship found between social support and job performance. This study also found an evidence for the buffering effect of social support, which in line with the lsquo matching hypothesis rsquo as work related stressors and job performance were affected by social support in the workplace. The findings provide us an understanding of the importance of employees rsquo awareness on work related stress and social support in the workplace in order to maintain job performance."

"ABSTRAKSejak tahun 2012, beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia secara mandiri telah menginisiasi pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city. Smart city merupakan terminologi kepada sebuah kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja ekonomi kota-kota dan menyelesaikan permasalahan kota secara lebih efektif dan efisien. Meskipun selalu ditekankan pada teknologi, akan tetapi, fokus utama pembangunan smart city tidak hanya terbatas pada teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga pada peran human capital, sosial, dan masalah lingkungan Lombardi et al., 2012 .Pemerintah pusat juga telah mendukung pembangunan smart city melalui program ldquo;Gerakan Menuju 100 Smart city rdquo; di Indonesia sejak tahun 2017, oleh karena itu penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city. Penelitian ini bermaksud untuk mengestimasi pengaruh dari penerapan konsep smart city terhadap kinerja ekonomi kota-kota di Indonesia dengan menggunakan metode Two Stages Least Square 2SLS. Studi ini menggunakan instrument variable IV berupa variabel indikator-indikator kecerdasan kota yang dikemukakan oleh Giffinger et al. 2007 untuk mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep smart city. Indikator-indikator kecerdasan kota tersebut, antara lain smart economy, smart people, smart governance, smart environment, smart mobility, dan smart living. Hasil studi membuktikan bahwa pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi kota-kota di Indonesia. Hasil juga menunjukkan bahwa internet sebagai proksi dari smart mobility berperan penting dalam penerapan konsep smart city di Indonesia.

---

ABSTRACTSince 2012, local governments in Indonesia has independently initiated city development by implementing smart city concept. This concept is useful as a terminology or tools to improve city performance in order to solve problems more effectively and efficiently through the usage of technology. Although often linked to technology, however technology is not the only focused from implementing smart city concept, so that we also have to focus on utilizing the role of human capital, social, and environmental issues Lombardi et al., 2012 .Central government finally supported smart city development through a program named ldquo Gerakan Menuju 100 Smart City rdquo since 2017, so that it is important to know the success of city development using the application of smart city concept. This study aims to estimate the effect of smart city concept implementation on cities economic performances in Indonesia by using Two Stages Least Square 2SLS method. This study also utilize Instrument Variable IV by using city smartness indicators proposed by Giffinger et al. 2007 to control some factors which will affect smart city concept implementation. Those smartness indicators are smart economy, smart people, smart governance, smart environment, smart mobility, and smart living. The results prove that the implementation of smart city concept in districts or cities in Indonesia has a significant positive effect towards cities economic performance in Indonesia. This study also results that internet as a proxy of smart mobility is the most important thing that must be built for implemeting smart city concept in Indonesia."

"Pegawai negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki sistem pola karier terbuka yang membawa konsekuensi pada terbukanya lowongan jabatan administrasi, fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang tidak hanya dapat diisi oleh PNS tetapi juga oleh kalangan non PNS seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta diemban oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi. Besarnya kekuasaan, jika tanpa pengawasan tentu saja dapat mengundang kesewenang-wenangan, karena setiap kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan. Untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan kepada setiap pegawai negeri sipil dalam hal pengembangan kariernya, pengawasan mutlak diperlukan.

---

Civil servants have a very important role in governance in achieving the objectives of the state. Civil servants are elements of the state apparatus to run the administration and development in order to achieve the objectives of the state. Law No. 5 of 2015 on Civil Administrative State has a system of open career patterns that have consequences on the opening of a vacancy administrative, functional and high leadership positions who not only can be filled by civil servants but also among noncivil servants such as government employees with a work contract. Establishes authority appointment, transfer and dismissal of officials in addition to officials and mid-level leaders of the main high on the Jakarta provincial government assumed by the Governor of Jakarta as the official provincial staff development. The amount of power, if unattended can certainly invite arbitrariness, because power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. To ensure the enforcement of law and justice to every civil servants in terms of career development, oversight is absolutely necessary."

"Skripsi ini membahas pengaruh antara 55 yang Dirasakan terhadap Komitmen Afektif dan Kinerja Pegawai dengan Mediasi Employee Engagement pada Aparatur Sipil Negara di Wilayah Jakarta. Dengan sampel sebanyak 137 responden, penelitian ini menggunakan metode analisis SEM yang mengkombinasikan aspek faktor analysis dan multiple regression yg memungkinkan peneliti utk menguji secara simultan serangkaian interrelated dependence relationships antara variabel pengukuran dan variabel laten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Dukungan Organisasi yang Dirasakan terhadap Employee Engagement serta Komitmen Afektif. Begitu juga Employee Engagement dengan Komitmen Afektif dan Kinerja Karyawan. Employee Engagement juga ditemukan memediasi hubungan antara Dukungan Organisasi yang Dirasakan terhadap Komitmen Afektif dan Kinerja Karyawan. Tetapi ada satu temuan yang menunjukkan bahwa Dukungan Organisasi yang Dirasakan tidak berpengaruh secara positif terhadap Kinerja Karyawan.(br>This study discusses the influence between Perceived Organizational Support towards Affective Commitments and Employee Performance with Employee Engagement as Mediation of the State Civil Apparatus in Jakarta Region. With asample of 137 respondents, this study uses a SEM analysis method that combines aspects of factor analysis and multiple regression that allows researchers to examine simultaneously a series of interrelated dependence relationships between measurement variables and latent variables. The results showed that there was a positive influence between Perceived Organizational Support to Employee Engagement and Affective Commitment. Likewise, Employee Engagement also positively influence Affective Commitment and Employee Performance. Employee Engagement was also found to mediate the relationship between Perceived Organizational Support and Affective Commitment and Employee Performance. But there is one finding that shows that Perceived Organizational Support does not have a positive influence on Employee Performance."

"Qlue adalah aplikasi berbasis media sosial yang digunakan sebagai media interaksi warga Jakarta dengan Pemda DKI semenjak Desember 2014. Qlue mengalami permasalahan dalam aspek ketertarik warga, karena berdasarkan hasil penelitian dari lembaga Public Opinion and Policy Research yang dilakukan pada Agustus 2016, Qlue termasuk dalam program kerja dengan tingkat penyikapan positif warga yang terendah jika dibandingkan program kerja DKI yang lain. Terkait dengan permasalahan ketertarikan warga, penelitian yang dilakukan para peneliti dari German Research Institute for Public Administration pada tahun 2013, menyimpulkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap situs interaksi user-to-institutional berbasis media sosial disebabkan tiga faktor, yaitu keberadaan kontribusi pengguna dalam menghasilkan nilai tambah 3 aspek, karakteristik orientasi interaksi 4 aspek, dan kualitas jejaring sosial 4 aspek. Dengan merujuk pada hasil penelitian tersebut, penelitian ini hendak melakukan peninjauan terkait faktor-faktor daya tarik dari situs interaksi berbasis media sosial yang telah atau belum dipenuhi oleh Qlue. Penelitian ini akan melakukan analisis perbandingan terhadap tingkat pemenuhan faktor-faktor daya tarik antara Qlue dengan aplikasi sejenis yang berbasis media sosial. Faktor daya tarik yang lebih dipenuhi oleh aplikasi lain yang sejenis menjadi rujukan dalam merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketertarikan warga. Peninjauan terhadap Qlue dan aplikasi sejenis dilakukan dengan menggunakan metode observasi terhadap karakteristik aplikasi. Khusus untuk Qlue, peninjauan juga dilakukan melalui interview dengan stakeholder terkait dan survey persepsi pengguna terhadap penggunaan Qlue. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa Qlue belum memenuhi ketiga faktor daya tarik situs interaksi berbasis media sosial secara menyeluruh. Qlue telah memenuhi untuk aspek kontribusi pengguna dalam menghasilkan konten, kontribusi pengguna dalam perluasan jangkauan pelayanan, konfigurasi interaksi, respon terhadap pengguna, perolehan identitas sosial, pembentukan kepercayaan sosial, dan peningkatan kekuatan warga. Qlue masih memerlukan perbaikan pada aspek kontribusi pengguna dalam menghasilkan inovasi, aktivitas kerjasama yang menghasilkan nilai tambah, kedudukan warga sebagai titik sentral aktivitas pemerintahan, serta word of mouth. Untuk aspek yang belum dipenuhi, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah langkah pemberdayaan pengguna dalam perencanaan dan pemetaan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, langkah pemfungsian Qlue sebagai sarana konsultasi pemerintah daerah kepada warganya, dan langkah pemberdayaan warga dalam peninjauan kondisi tempat pelayanan publik milik pemerintah.

---

Qlue is citizen to government communication platform apps that based on social media characteristics and has been launched in Jakarta City since December 2014. Until two years of its usage as communication platform, Qlue has some problems on citizen attractiveness toward Qlue. Based on summary research that has been conducted by Public Opinion and Policy Research, Qlue was one of government program that has lowest attractiveness among other government program. Related to citizen attractiveness problem, a research that has been done by a group of researcher from German Research Institute for Public Administration in 2013, summarize that citizen attractiveness toward social media websites was influenced by three factors. The factors are user added value 3 aspects, interaction configuration 4 aspects, and social networking 4 aspects. Based on previous research, this research will review the social media website attractiveness factor that has been fullfiled or not yet fullfiled by Qlue.

This research will also compare the fulfillment level of social media website attractiveness factors between Qlue and other similar sites from other countries. Attractiveness factors that has more fulfilled by other similar apps will be used to summarize a strategy that must be done to increase citizen attractiveness toward Qlue. The review process of Qlue and other sites use observation method toward apps characteristics. Interview method with related stakeholder and survey method to review the user perception are also used to review Qlue. This research use qualitative and quantitative approach to analyze the data.

The result of the review shows that Qlue not yet complete fulfilled three social media website attractiveness factors. Qlue has fullfiled on user generated content aspect, user generated contact aspect, user response aspect, social identity aspect, social trust aspect, and increasing of user power aspect. Qlue has not fullfiled on user generated innovation, interaction configuration aspect, cooperative value generation aspect, citizen centricity aspect, and word of mouth aspect. For aspect that has not been fullfiled by Qlue, Qlue must do some ideas. The ideas are the empowerment of user on planning and mapping of public service development infrastructure, the use of Qlue as consultation tools for government to their citizens, the empowerment of user on the evaluation of public place that has been owned by government."

"Organisasi publik kini didorong untuk menghasilkan solusi yang inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang kian kompleks. Budaya belajar di dalam organisasi dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kemampuan. Hal tersebut dikarenakan organisasi akan terbuka terhadap wawasan dan keterampilan baru. Salah satu organisasi publik, Jakarta Smart City merupakan instansi yang berperan besar dalam transformasi digital di Provinsi DKI Jakarta. Proses transformasi tersebut memerlukan inovasi yang solutif. Berangkat dari hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh learning organization terhadap organizational innovation di Jakarta Smart City. Penelitian ini menggunakan teori learning organization oleh Marsick dan Watkins (2003) dan teori organizational innovation oleh Krasnicki et al (2016). Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan. Sebanyak 66 pegawai Jakarta Smart City terlibat sebagai responden kuesioner dan 5 informan dari Jakarta Smart City sebagai narasumber wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif explanatory, berupa nilai modus per dimensi dan uji Spearman’s rank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara learning organization terhadap organizational innovation di Jakarta Smart City. Hal tersebut didukung oleh nilai modus berupa ‘sesuai’ pada mayoritas dimensi variabel learning organization dan organizational innovation.

---

Public organizations are encouraged to produce innovative solutions in tackling the ever-increasing number of complex social problems. Learning organization can act as one of the many strategies to increase the organization’s capacity. This is due to the fact that learning will expose organization to new knowledge and skills. Through acquiring new knowledge and skills, organization may translate that ability to create innovative solutions. Jakarta Smart City is responsible in implementing digital transformation within DKI Jakarta Province through smart city. Innovative solutions are required in the process of building a smart city. Based on that context, this research aims to study the effect of learning organization towards organizational innovation in Jakarta Smart City. This research utilises learning organization theory by Marsick and Watkins (2003) and organizational innovation theory by Krasnicki et al (2016). This research uses a quantitative approach by utilising questionnaire, interview, and literature review to obtain the data.  Approximately 66 employees of Jakarta Smart City with additional 5 informants from the same institution participated in the questionnaire and interview, respectively. The data then analysed quantitatively such as mode and Spearman’s rank test. Based on the quantitative analysis, the results show that there is a significant effect of learning organization towards organizational innovation. The significant effect is supported by ‘sesuai’ being the mode of majority of the dimensions in learning organization and organizational innovation in Jakarta Smart City."