Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkhususkan membahas permasalahan mengenai perlawanan pajak yang timbul dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan cara official assessment dan tarifnya ditentukan oleh kepala daerah, masa perpajakan dari PKB ini yaitu dalam 12 bulan. Dalam 12 bulan atau 1 tahun pemilik dari kendaraan bermotor tersebut di wajibkan membayar pajak, hal ini mengakibatkan adanya polemik karena mengapa pemilik dari kendaraan bermotor harus membayar pajak atas kendaraan  motor ditambah tarif progresif yang berdasarkan dimiliki dengan besaran sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki setiap tahunnya. Serta karena diharuskan membayar Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya  dan di DKI Jakarta memiliki tarif progresif yang paling besar diantara daerah lainnya di Indonesia mengakibatkan adanya beberapa dari Wajib Pajak yang melakukan pengurangan atas tarif progresif tersebut. Dengan menyalah gunakan identitas diri miliki orang lain agar tidak terkana tarif progresif yang tinggi. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe diagnostitik-preskriptif. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa dasar dikenakannya PKB setiap tahunnya yaitu karena kepemilikan atas kendaraan di jadikan objek pajak dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak atas PKB ini berdasarkan dari persyaratan untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor hanya membutuhkan identitas diri (KTP) tanpa penjelasan lebih lanjut, dengan juga kurangnya penerapan prosedur, dan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan perlawanan PKB dengan menyalah gunakan identitas diri milik orang lain dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi ganti kerugian berdasarkan hukum perdata.

---

This study specializes in discussing issues regarding tax resistance arising in the payment of Motor Vehicle Tax. PKB is a regional tax, the collection of which is carried out by official assessment and the tariff is determined by the regional head, the taxation period of this PKB is 12 months. In 12 months or 1 year the owner of the motorized vehicle is required to pay taxes, this results in a polemic because why the owner of the motorized vehicle must pay taxes on the motor vehicle plus progressive rates based on owned by the amount according to the number of vehicles owned each year. And because they are required to pay Motor Vehicle Tax each year and in DKI Jakarta has the most progressive rates among other regions in Indonesia resulting in some of the taxpayers who make reduction of these progressive rates. By misusing someone else's self-identity so as not to incur high progressive rates. This research is juridical-normative, with diagnostic-prescriptive type. The conclusions obtained from this study are that the basis for applying PKB every year is because the ownership of the vehicle is made a tax object in Article 3 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and taxpayers who carry out tax resistance This PKB is based on the requirements for registering motorized vehicles only requiring identification (KTP) without further explanation, with also lack of application procedures, and sanctions for taxpayers who fight PKB by misusing the identity of others may be subject to administrative sanctions, criminal sanctions, sanctions for compensation based on civil law."

"Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna membiayai pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian fungsi investasi pajak yang merupakan modal dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pengendara wajib membayar pajak sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Ketentuan mengenai besaran tarif serta mekanisme pembayaran dapat dilihat di dalam peraturan yang berbeda. Adapun aturan hukum terkait dengan pajak kendaraan bermotor selalu berubah tiap tahunnya, mengikuti dinamika pasar yang ada. Akibat rendahnya kesadaran warga DKI Jakarta dlam membayar pajak membuat aparat penegak memberikan “amnesty” kepada para wajib pajak, diantaranya pemotongan denda secara berkala. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, yang kemudian dianalisis menurut teori Economic Analysis of Law. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah y uridis normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu dengan memaparkan konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya kebijakan pengampunan pajak dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administrasi perpajakan (sunset policy) atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pemutihan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan pengampunan pajak merupakan pilihan terbaik saat itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, dan solusi yang paling menguntungkan bagi semua pihak, sesuai dengan konsep dasar teori Economic Analysis of Law, yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi

---

Tax is one of the biggest instrument of the government’s income which is used for increasing development in order to make the citizen prosperous. The contribution of tax in development can bee seen from every project held by government in which the government always states that every project is conducted by using tax. Regency-tax (fee to use public facility) are one of important income source that can be used for financing the operation of regency government to reach the wide, real, and responsible autonomy. Therefore, the tax investment function which is the capital of the public and returned to the public can be carried out properly. Based on DKI Jakarta Regulation Number 2 Of 2015 On Vehicle Tax, the rider obligate to pay taxes to the Government of DKI Jakarta. All specifications are at different law including the payment method. While the laws are changing year to year depending on market. As a result of low level of consciousness people paying taxes in DKI Jakarta makes governor have amnesty such as a free fine to those paying taxes. This research explains how the concept of tax amnesty policy, which has been analyzed according to theory of Economic Analysis of Law. The methodology that used in this paper is juridical normative with theoretical approach, which is describing the concept of tax amnesty policy which then analyzed based on legal theory. This paper concludes that the establishment of tax amnesty policy is intended to optimize state revenue and increase economic growth, with the realease Governor Regulation Number 90 of 2019 concerning the elimination of tax administration sanctions (sunset policy) or better known to the public by bleaching by The Provincial Government of DKI Jakarta. The tax amnesty policy is the best option at the time to achieve the objectives expected by the Government and the most favorable solution for all parties, in accordance with the fundamental concept of Economic Analysis of Law theory, which is maximization, equilibrium, and efficiency."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Peneliti bertujuan untuk menguraikan alasan dilakukannya kembali kebijakan ini, perbedaan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 dengan tahun-tahun sebelumnya dan alternatif lain yang dimiliki BPRD DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan terdapat beberapa alasan dilakukannya kembali program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 yaitu dalam rangka HUT RI ke-72, optimalisasi penerimaan dan peningkatan tertib administrasi serta perbaikan sistem pendataan. Selain itu juga terdapat beberapa perbedaan dari kebijakan yang dilakukan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah pelaksanaan razia bersama, pemberitahuan melalui media yang lebih luas, perpanjangan waktu pelayanan, dan peningkatan penerimaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. BPRD DKI Jakarta memiliki alternatif lain baik yang sedang berjalan maupun dalam proses perencanaan. Saran untuk BPRD DKI Jakarta dan Samsat agar program ini, sosialiasinya dan alternatif lain untuk lebih dioptimalkan.

---

ABSTRACT

This study discusses about the analysis of program about administrative sanctions write off of vehicle tax at DKI Jakarta in 2017. The researcher aims to describe the reasons for the re implementation of this policy, the difference of administrative sanctions write off policy of vehicle tax in 2017 with previous years and other alternatives owned by BPRD DKI Jakarta related to Vehicle Tax. This research is a qualitative approach research. The results of this study indicate the existence of several reasons for the program that exist in the framework of Indonesia rsquo s 72nd Year of the Independence Day, optimizing the acceptance and improvement of administrative order and improvement of data collection system. There are also some differences from the policies undertaken this year with previous years is the implementation of joint raids, notices through the wider media, extension of service time, and increased revenues than in previous years. BPRD DKI Jakarta has other alternatives both ongoing and in the planning process. Suggestions for BPRD DKI Jakarta and Samsat for this program, its socialization and its alternatives to be more optimized."

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini sudah menjadi benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya. Keadaan yang sudah berlangsung lama bahkan terus bertambah parah itu sepertinya tidak pernah diupayakan untuk diperbaiki. Korelasi antara jalan raya, kemacetan dengan kendaraan bermotor sangat kuat sekali. Pertambahan jaringan jalan ibarat deret hitung, sedangkan pertambahan kendaraan bermotor ibarat deret ukur, akibatnya semakin lama beban kota Jakarta semakin berat saja untuk bisa mengakomodasikan pertambahan kendaraan bermotor. Sementara pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor beroda empat tiap tahun meningkat pesat, tingginya arus urbanisasi, pesatnya perkembangan ekonomi di Jakarta, merupakan konsekuensi langsung yang mengakibatkan kemacetan-kemacetan dan bertambahnya kecelakaan di jalan raya. Pemerintah dalam hal ini Pemda DKJ Jakarta, memberlakukan peraturan atau kebijakan perpajakan mengenai kepemilikan mobil pribadi lebih dari satu dengan dikenakan "Tarif Progresif PKB" dengan maksud selain untuk penerimaan juga mengurangi penggunaan mobil pribadi di jalan jalan raya dan faktor keadilan. Namun pada dasarnya ketentuan tersebut tidak seiring dengan paradigma perpajakan dan tidak sepaham dengan tiga unsur pokok sistem perpajakan. Sehingga dalam pelaksanaannya cukup lemah dan menjadi tidak efektif dan tidak efisien untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, kebijaksanaan perpajakan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi atau lebih baik dicabut sehingga untuk meningkatkan kinerja dari Samsat yang menangani PKB dan BBN-KB (baik dilihat dari sisi potensi dan penerimaannya) perlu adanya kebijaksanaan perpajakan yang merupakan reformasi sehingga lebih adil, jelas, sederhana dan ekonomis. Dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang telah memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut."

"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.

---

The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."

"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dan mempunyai wilayah yang sangat luas, oleh karena itu dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan. Pemerintah Daerah (pemda) memiliki otonomi sehingga berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kemampuan Pemda untuk otonomi maka dibutuhkan peningkatan kemampuan pembuatan dan pelaksanaan pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemda tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu Pajak Propinsi yang sejak tahun 1976 telah dipungut dengan menggunakan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak. Penerimaan PKB tergantung pada perkembangan jumlah dan peningkatan nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Pada wilayah Kota Bandung, terdapat peningkatan jumlah dan nilai jual kendaraan bermotor secara tents menerus, hal ini harusnya menjadikan PKB menjadi pajak yang potensial, akan tetapi sepertinya potensi pajak ini belum tergali dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya dana untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana umum yang diperlukan berkaitan dengan pertambahan jumlah kendaraan sehingga terjadi kemacetan yang sangat mengganggu kenyamanan berkendaraan. Berdasarkan fenomena ini maka ingin diketahui efektifitas pelaksanaan administrasi pemungutan PKB pada wilayah Kota Bandung dengan kurun waktu penelitian tahun 2003 sampai 2005. Efesiensi administrasi pemungutan PKB dapat diukur dengan menggunakan metode cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectivity Ratio (AER), dan tax performance index (TPI). CCER diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut dengan hasil yang diperoleh, akan tetapi tidak dapat digunakan pada administrasi pemungutan PKB karena tidak terdapat jumlah biaya pemungutan pajak yang khusus untuk pemungutan PKB. AER menggunakan tiga pendekatan, yaitu dari segi penerimaan, dari segi jumlah wajib pajak dan dari segi objek pajak. AER dari segi penerimaan diukur dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan yang ada. AER dari segi jumlah wajib pajak memberikan gambaran tentang kemampuan menjaring wajib pajak, akan tetapi tidak digunakan pada administrasi pemungutan PKB dikarenakan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor diasumsikan sama dengan objek pajak pada pajak kendaraan bermotor. AER dari segi objek pajak memberikan gambaran rasio dari objek pajak yang telah dijaring oleh instansi pajak. TPI diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui telah semakin efektifnya pelaksanaan administrasi pemungutan PKB di Samsat Wilayah Kota Bandung. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu ketiadaan pengarsipan SPPKB oleh Dipenda dan ketidak teraturan administrasi PKB yang mengakibatkan pendataan objek pajak kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan ketiadaan informasi yang berkaitan dengan pengeluaran formulir SPPKB sehingga kinerja fungsi pendataan objek pajak tidak dapat dinilai secara tepat. Bagi Samsat Kota Bandung, perlu dipertimbangkan perluasan/penyebaran tempat pembayaran pajak dan pengiriman SPPT/SKPD kepada setiap wajib pajak serta pengesahan STNK tidak perlu dilakukan setiap tahun sehingga biaya yang ditanggung oleh.wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikurangi. Selain itu juga diperlukan adanya suatu sistem yang sederhana, cepat dan memanfaatkan tehnologi informasi sehingga dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam membayar PKB. Faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan basis pajak juga harus dihitung dalam penentuan rencana penerimaan PKB sehingga rencana penerimaan akan lebih realitis. Selain itu agar pendataan objek pajak dapat diketahui oleh Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja maka formulir SPPKB sebaiknya diterbitkan rangkap tiga untuk arsip Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja. Kerjasama dengan Instansi-Instansi yang terkait seperti pihak Kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perhubungan, Pabrik/Importir mobil serta Instansi-Instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor juga harus ditingkatkan sehingga dapat dicapai optimalisasi pemungutan PKB dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk penelitian lebih lanjut yang dilakukan di Samsat Kota Bandung disarankan untuk menggunakan alat uji yang berbeda atau jangka waktu penelitian yang lebih panjang. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk dilakukan di Samsat wilayah-wilayah lain sehingga diperoleh hasil-hasil pelaksanaan administrasi pemungutan PKB yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran.

---

The Republic of Indonesia was the sovereign constitutional state and had the territory that very wide, because of that was divided on areas of the province, the regency and the city, that each province, the regency and the city had the government of the area. The regional government had autonomy so as to have the authority to determine and carry out the upper policy of the initiative personally in giving the service to the community. To support the Regional Government's capacity for autonomy then was needed by the increase in the production capacity and the implementation of the regional tax to be able to increase the income of the area. The regional tax was the obligatory subscription that was carried out by the personal person or the body to the government of the area without the balanced direct repayment that could be forced was based on the regulation the current legislation that was used to finance the implementation of the government and the development of the area. The regional tax consisted of the province tax and the regency tax/the city. The motor vehicles tax was one of the province taxes that since 1976 were picked up by making use of the administrative system manunggal below under the same roof (SAMSAT) that united the administrative service of motor vehicles by tax payment. Acceptance of the motor vehicles tax depended to the development the number and the increase of the value sold these motor vehicles. Bandung territory was received the increase the number and the value sold motor vehicles continually, this must made the motor vehicles tax become the potential tax, but apparently the potential for this tax was not yet dug up well, this was seen from the shortage of the fund to finance various means and the infrastructure of the public who was needed regarding the increase in the number of vehicles so as to the impasse happen that very annoying comfort. Was based on this phenomenon then wanted to be known by the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax to Bandung territory. The period of research time was 2003 up to 2005. The effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax could be measured by making use of three methods that is cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectiveness Ratio (AER), and tax performance index (TPI). CCER was measured with compared between the cost that was spent to pick up this tax and results that were received, but CCER could not be used because not the existence the number of collection fees for the PKB collection. AER made use of three approaches that is from the aspect of acceptance, aspect of the number of tax obligations and aspect of the object of the tax. AER from the aspect of acceptance can be measured by comparing the number of realizations of acceptance with the potential for available acceptance. AER from the aspect of the number of tax obligations gave the picture about the capacity to encompass the tax obligation, but this method was not used because the tax obligation to the motor vehicles tax was the same as the object. AER from the aspect of the object of the tax gave the picture of the ratio of the object of the tax that was encompassed by the tax agency. TPI was measured by comparing the realization of acceptance with the acceptance target of the tax. Based on results of the analysis then was known has increasingly the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax. But still was gotten by several hindrances that is the lack of SPPKB filing by was corrected and irregularity PKB administration that resulted in object data collection of the motor vehicles tax still could not be carried out optimally, and the lack of information that was linked with the issuing of the SPPKB form so as the achievement of the function of object data collection of the tax could not be assessed exactly. For Samsat Bandung, must be considered by the expansion/the spreading of the place of tax payment and the SPPT sending or SKPD might not be to each tax obligation as well as the STNK ratification carried out every year so as the cost that was borne by the tax obligation in carrying out his taxation obligation could be reduced. Moreover also was needed by the existence a simple system, fast and made use of information technology so as to be able to give the ease, the speed and comfort for the tax obligation in paying the motor vehicles tax. Factors that directly and indirectly influenced the growth of the basis of the tax also must be counted in the determination of the PKB acceptance target so as the determination acceptance would more real. Moreover so that object data collection of the tax could be known by Police, Dipenda and Jasa Raharja then the SPPKB form better be published double three for the Police archives, Dipenda and Jasa Raharja. The co-operation with related agencies like the Police, the Directorate General of the Tax, the Directorate General of the Duty and the Duties, the Directorate of the Communications, the factory/ importer of the car and other technical agencies that was linked with motor vehicles also must be increased so that able to reach optimalization of the collection and the increase in the obedience of the tax obligation of the motor vehicles tax. For the further research that was carried out in Samsat Bandung it was suggested to make use of the test implement that was different or the research period that longer. The further research was also suggested to be done in Samsat other territories so as to be received by results of the implementation of administration of the PKB collection that could be made as study."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi penerimaan paling besar di Provinsi DKI Jakarta. Pada pelaksanaan pemungutannya masih ditemukan adanya kecurangan dalam pajak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menerapkan penggunaan tarif progresif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan juga sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tarif progresif pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta ini menurut empat dimensi yang digunakan oleh peneliti yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah terpenuhi, meskipun masih terdapat sedikit kendala dari pihak internal maupun eksternal seperti sumber daya manusia, sosialisasi, dan persepsi masyarakat.

---

Motor vehicle tax is one kind of taxes which has the biggest tax revenue potential in the province of DKI Jakarta. In the implementation, tax deceptions are found. The provincial government of DKI Jakarta subsequently applies the use of progressive rates on collecting the motor vehicle tax. The purpose of this action is to reduce the growth in the use of motor vehicles in DKI Jakarta as well as to optimize the revenue from the local taxes, especially the motor vehicle tax. This research uses positivistic approach and descriptive analysis. The results of this research conclude that according to four dimensions used by researcher which are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, the implementation of progressive rates on the motor vehicle tax in DKI Jakarta are fulfilled, although there is still a little problem of internal and external parties such as human resources, socialization, and community perceptions."

"Skripsi ini membahas mengenai persepsi Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah responden yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini berjumlah 164 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta yang mengetahui kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian campuran (mix method) yang terdiri dari kuisioner dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki pengetahuan dan berkompeten dalam bidang perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai instrumen penelitian dalam mendapatkan data primer. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukan bahwa Wajib Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta memiliki persepsi yang baik mengenai kebijakan penghapusan sanksi adminstrasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Sebagian Wajib Pajak setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringankan beban ekonomi Wajib Pajak terkait. Namun demikian, belum seluruh Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan berpartisipasi dalam program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor ini, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih baik mengenai program penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada masa yang akan datang.

---

This study discusses about how the perception of DKI Jakarta tax payers regarding the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. The number of respondents used as data in this study is amounted to 164 respondents, all of whom are DKI Jakarta tax payers who knows about the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction. The research method used in this study is a quantitative method using questionnaires as research instruments in obtaining primary data. Futhermore, the research is also supported by data from interviews with several informants who have good knowledge and competency in the taxation field, especially vehicle tax. In general, the results of this study indicate that the DKI Jakarta tax payers have a good perception to the policy on elimination of vehicle tax administrative sanction in DKI Jakarta. Some tax payers agree and support this policy because it is considered to ease the economic burden of the related tax payers. However, not all tax payers have sufficient knowledge and participated in this program, so there is a need for better socialization to the program of elimination on vehicle tax administrative sanction in the future."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor sehingga terus meningkat dan dapat terus menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut, mulai dari formulasi, implementasi, sampai dengan evaluasinya. Penelitian ini juga menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah: pertama, ada empat strategi utama yang digunakan, yaitu: ekstensifikasi objek pajak, intensifikasi, peningkatan pelayanan, dan penyederhanaan administrasi; kedua, hambatan yang ditemui adalah permasalahan ketidaksinkronan sistem informasi data dan evaluasi yang tidak menyeluruh atas strategi sebelumnya.

---

This study discusses the strategies of Local Tax Authority in DKI Jakarta in managing motor vehicle tax that are increasing and may continue to be the foundation of Local Revenue of Jakarta. This study aimed to describe the management strategies, ranging from the formulation, implementation, to evaluation. The study also analyzes the barriers faced by the Local Tax Authority in the strategies applied. By using a qualitative approach, data collection techniques with field studies and literature studies, and qualitative data analysis techniques, the results of this study are: first, there are four main strategies are tax object extension, intensification, enhanced public services, and administrative simplification; second, the obstacles encountered is the problem of discrepancies in data information systems and evaluation are not exhaustive over the prior strategies."