Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pengembangan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi energi dari sektor transportasi. KBH2 disebut kendaraan yang ramah lingkungan karena adanya persyaratan konsumsi minimal bahan bakar yang harus dipenuhi. KBH2 termasuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diimplementasikan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution (NDC) sebagai akibat ratifikasi Persetujuan Paris. Namun, seringkali penerapan dari suatu regulasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis penerapan regulasi KBH2 terhadap komitmen Indonesia dalam NDC, dilakukan penelitian secara analisis yuridis mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, serta dilakukan wawancara kepada pihak dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan KBH2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan regulasi KBH2 belum mendukung komitmen Indonesia dalam NDC dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila regulasi KBH2 terus diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan penerapan regulasi tersebut.

---

In 2013, the government issued a regulation regarding the kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). The regulation aims to encourage the use of motorized vehicles that are environmentally friendly and to support energy conservation from the transportation sector. KBH2 is called an environmentally friendly vehicle due to the minimum fuel consumption requirements that must be met. KBH2 is included in the Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program which is implemented to support Indonesia's commitment in the nationally determined contribution (NDC) as a result of the ratification of the Paris Agreement. However, often the implementation of a regulation does not work in accordance with the objectives that are intended to be achieved. Therefore, to find out, understand, and analyze the implementation of KBH2 regulation to Indonesia's commitments in the NDC, a juridical analysis of the relationship between the two matters was conducted, and an interview was also conducted with a representation from the Ministry of Industry, who regulates the provisions regarding the development of KBH2. The result showed that the implementation of KBH2 regulation has not supported Indonesia's commitment in the NDC. Thus, if the KBH2 regulation will continue to be implemented, the government must make some improvements relating to the implementation of the regulation. "

"ABSTRAK

Suatu peralatan listrik yang juga menyerap energi reaktif disamping mengkonsumsi energi aktif akan mengakibatkan penurunan faktor daya. Penelitian ini ditujukan untuk mendesain skema penalti energi reaktif yang tepat melalui analisis dampak faktor daya rendah terhadap sistem ketenagalistrikan, khususnya pada sistem distribusi sesuai dengan studi kasus yang dilakukan di PT PLN (Persero) UP3 Marunda. Metodologi penelitian diawali dengan pengambilan data dan perhitungan, analisis tarif listrik existing dan mendesain berbagai skema tarif baru, analisis perbaikan faktor daya, analisis teknis dan ekonomi. Dari data pemakaian energi 272 pelanggan PLN Marunda tahun 2018 diketahui faktor daya rata-rata bervariasi dari 0,45 hingga mendekati 1,0. Selanjutnya diciptakan dua desain skema tarif baru dengan mengacu pada ketentuan tarif listrik di berbagai negara maju dan standar internasional. Pada skema-1 yang dinamakan fixed rate, batasan faktor daya dirubah menjadi 0,90, sedangkan skema-2 menerapkan pemberian insentif dan pengenaan penalti secara progresif. Hasil analisis menunjukkan rugi-rugi jaringan sebesar 0,19% dan jatuh tegangan sebesar 0,36% antara titik kirim dengan titik terima. Penggunaan kapasitor berhasil menurunkan rugi-rugi jaringan 21,5% dan jatuh tegangan 11,4% dari nilai sebelumnya. Hasil analisis ekonomi menunjukkan perbaikan faktor daya tersebut laik direalisasikan. Apabila direalisasikan di PLN Marunda, penurunan emisi CO2 tahun 2018 mencapai 3.748 ton.

---

ABSTRACT

---

An electrical equipment that also absorbs reactive energy in addition to consuming active energy will result in a decrease of power factor. This study aimed to design the right scheme of reactive energy penalties through analysis the impact of low power factors on the electricity system, particularly in the distribution system in accordance with a case study conducted at PT PLN (Persero) UP3 Marunda. The research methodology begins with data collection and calculation, analysis of existing electricity tariffs and designing various new tariff schemes, analysis of power factor improvement, technical and economic analysis. From the energy consumption data of 272 PLN Marunda customers in 2018 it is known that the average power factor varies from 0.45 to close to 1.0. Furthermore, two new tariff scheme designs were created with reference to the electricity tariff provisions in various developed countries and international standards. In scheme-1 called fixed rate the power factor limit is changed to 0.90, while scheme-2 applies incentives and progressive penalties. The analysis shows power losses about 0.19% and a voltage drop of 0.36% between the sending point and receiving point. The use of capacitors also succeeded in reducing power losses by 21.5% and voltage drops by 11.4% from the values before. The results of economic analysis show that the power factor correction is worth realizing. If realized in PLN Marunda, the reduction of CO2 emissions in 2018 could reach 3,748 tons.

"

"Kenaikan emisi gas rumah kaca akibat dari meningkatnya migrasi penduduk yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta membawa efek domino terhadap pembangunan kota di masa depan. Untuk itu, dibutuhkan upaya untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi sebagai kunci dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Sebagai respon dari fenomena ini, Pemerintah DKI Jakarta telah merancang sebuah dokumen rencana aksi daerah yang berisi strategi-strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah model pembangunan kota yang digunakan untuk mengevaluasi beberapa strategi penurunan emisi gas rumah kaca terhadap sektor transportasi, rumah tangga dan industri sebagai tiga sektor penyumbang emisi terbesar di perkotaan. Sistem dinamis digunakan sebagai basis teori untuk mendapatkan gambaran dampak dari berbagai pilihan strategi penurunan emisi gas rumah kaca. Hasil dari permodelan menunjukkan bahwa dari tiga skenario yang diuji, skenario berpindah ke kendaraan umum memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

---

The increase in greenhouse gas emissions as a result of the increased migration of the population triggered by economic growth in Jakarta brings domino effect against the urban development in the future. For that, it takes a concerted effort to reduce energy consumption and emissions as a key in the sustainable urban development. In response to this phenomenon, the Government of Jakarta has designed regional action plan document which contains strategies for reducing greenhouse gas emissions. This research aims to obtain a model of urban development used to evaluate multiple strategies of greenhouse gas emissions reductions against sectors of transport, households and industries as the three biggest emitters in urban areas. System dynamics theory is used to get an overview of the impact of various policy options in decreasing greenhouse gas emissions. The results of the modelling show that the three scenarios tested, the scenario switches to public transport provide significant impact against a decrease in greenhouse gas emissions."

"Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik di Indonesia mencapai 8,6 per tahun berimplikasi terhadap peningkatan produksi energi listrik. Pemerintah telah mengantisipasinya melalui Program Pembangunan 35.000 MW yang didominasi PLTU batubara yang dapat meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menentukan jenis teknologi batubara bersih yang diimplementasikan dalam unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan skenario penggunaan teknologi batubara bersih yang disesuaikan dengan kelas kapasitas PLTU dan penentuan skenario terbaik didasarkan potensi emisi GRK terendah di sektor pembangkitan tenaga listrik dan module cost balance tertinggi, melalui simulasi LEAP. Berdasarkan hasil simulasi, seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW di regional Jawa-Bali harus menggunakan teknologi ultra super-critical untuk kelas kapasitas diatas 1.000 MW, super-critical untuk kelas kapasitas diatas 500 MW dan PFBC untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW. Pada regional Sumatera, teknologi yang digunakan adalah super-critical dan PFBC untuk masing-masing kelas kapasitas diatas 500 MW dan dibawah 500 MW. Pada regional Kalimantan dan Sulawesi, penggunaan teknologi PFBC merupakan skenario terbaik untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW, sedangkan teknologi CFBC digunakan pada unit kelas kapasitas pembangkit yang sama di regional Nusa Tenggara Barat. Potensi penurunan emisi GRK sektor pembangkitan tenaga listrik akibat implementasi teknologi batubara bersih dalam seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW sampai dengan 2020 mencapai 41,91 juta ton CO2e yang melampaui target penurunan emisi nasional dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca RAN-GRK dalam skema nasional atau berkontribusi 74,84 dalam skema unilateral. Pada 2025, penurunan emisi diperkirakan akan mencapai 57,87 juta ton CO2e atau berkontribusi 30,46 dari rencana target penurunan emisi nasional pasca 2020 dalam skema optimistik. Oleh karena itu, implementasi teknologi batubara bersih dalam unit PLTU batubara dapat direkomendasikan sebagai salah satu kegiatan utama penurunan emisi GRK sektor energi dalam draft kebijakan RAN-GRK pasca 2020 yang sedang disusun Pemerintah saat ini.

---

The growth of electricity consumption in Indonesia 8.6 per year has implications toward increasing of the electricity generation. The Government of Indonesia had anticipated through 35,000 MW Electricity Development Program predominantly coal fired power plants CFPP that increase Greenhouse Gas GHG emissions significantly. The study aims to determine the type of clean coal technology implemented in the CFPPs of 35,000 MW Electricity Development Program. The methodology on the study is modeling the scenario for the use of clean coal technology in the CFPPs in accordance to their capacity size, while the selection of best scenario based on the lowest GHG emission potential in power generation sector and the highest module cost balance by using LEAP. Based on the simulation results, all of them in Java Bali region should use ultra super critical for capacity size above 1,000 MW, super critical for above 500 MW and PFBC for below 500 MW. In the region of Sumatra, the technology should be used is super critical and PFBC for the capacity size above 500 MW and below 500 MW respectively. In the region of Kalimantan and Sulawesi, the use of PFBC is the best scenario for capacity size below 500 MW, while CFBC is used in the their same size located in the West Nusa Tenggara region. The potential for GHG emission reduction in the power generation sector due to the implementation of clean coal technology in the 2020 in all of them is expected to reach 41.91 million tonnes CO2e that exceed the national scheme emission reduction target in GHG National Action Plan RAN GRK or have contribution 74.84 in its unilateral scheme. By 2025, emissions reduction is expected to reach 57.87 million tonnes CO2e or have contribution 30.46 of post 2020 national emissions reduction target plan in the optimistic scheme. Therefore, the implementation of clean coal technology in the CFPPs is recommended as one of the main activities of GHG emission reduction in the energy sector of the post 2020 RAN GRK policy currently being drafted by the Government of Indonesia."

"Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau yang berada pada Peraturan Menteri Perindustrian NO 33 tahun 2013. Bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan impelemtasi kebijakan ini dari mulai sosialisasi sampai dengan pengawasan. Kebijakan dibentuk untuk meningkatkan kegiatan dan nilai tambah dalam bidang industri otomotif. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan pembebasan pajak pada bahan baku yang di impor untuk program KBH2. Penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif peneliti dapat mendeskripsikan proses implementasi kebijakan. Selain itu peneliti juga menemukan kendala dalam implementasi kebijakan dari dalam pemerintahan sendiri yang membuat jalannya proses implementasi berjalan dengan tidak maksimal

---

This research is about the Implementation of Development of cars production policy which saving energy and affordable inside of Peraturan Menteri Perindustrian Article 33 Year 2013.The purposes of this research are to know and describe the implementation of this policy from socialization until monitoring. This policy made for increase activity and value added in automotive industry. That thing did by giving tax-free to import raw materials to KBH2 program. Beside of that purpose, this research is for knowing problem which happens during policy implementation. With qualitative approach and qualitative data collecting method, researcher can describe the process of policy implementation.Moreover, researcher can find the problem of policy implementation from goverment side whom made the process of policy implementation didn’t maximum"

"Pemanasan global menjadi isu utama yang terus diperhatikan. Transportasi laut, sebagai tulang punggung perdagangan internasional, juga merupakan penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi masalah ini, IMO pada April 2018 mengadopsi Initial Green House Gas Strategy dengan target pengurangan intensitas karbon sebesar 40% pada 2030 dan 50% pada 2050, salah satunya melalui penerapan Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI). Penelitian ini menganalisis persebaran nilai EEXI pada kapal berbendera Indonesia dan Jepang. Dari penelitian ini didapat bahwa persentase EEXI yang dicapai oleh kapal Indonesia paling kecil ada di kapal bulk carrier dengan 7.46% dan terbesar pada jenis kapal oil tanker dengan 86.36%. Sedangkan kapal Jepang persentase paling kecil ada di kapal bulk carrier dengan 6% dan terbesar pada kapal jenis oil tanker dengan 87.9%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Engine Power Limitation (EPL) dan mengganti bahan bakar menjadi LNG, Ethanol, atau Methanol memberikan dampak yang paling signifikan dalam pengurangan nilai EEXI dari kondisi baseline. Jepang sangat berambisi dalam mengurangi emisinya, banyak rencana dan juga investasi dari pemerintah yang mendukung akan hal ini untuk tercapainya zero emission pada tahun 2050. Sebagaimana Jepang, optimalisasi pengurangan emisi karbon dapat dicapai jika terdapat dorongan dari pemerintah dan jika dilakukan penggunaan bahan bakar alternatif.

---

Global warming has become a major issue of continuous concern. Maritime transportation, serving as the backbone of international trade, is also a significant contributor to greenhouse gas emissions. To address this issue, the International Maritime Organization (IMO) adopted the Initial Green House Gas Strategy in April 2018, targeting a 40% reduction in carbon intensity by 2030 and 50% by 2050, partly through the implementation of the Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI). This study analyzes the distribution of EEXI values on ships flagged by Indonesia and Japan. The research findings indicate that the percentage of EEXI achieved by Indonesian ships is lowest for bulk carriers at 7.46% and highest for oil tankers at 86.36%. For Japanese ships, the lowest percentage is for bulk carriers at 6% and the highest for oil tankers at 87.9%. Calculations show that Engine Power Limitation (EPL) and switching fuel to LNG, Ethanol, or Methanol have the most significant impact on reducing EEXI values from the baseline condition. Japan is highly ambitious in reducing its emissions, with numerous plans and government investments supporting the goal of achieving zero emissions by 2050. Similar to Japan, optimal carbon emission reduction can be achieved if there is governmental support and the use of alternative fuels."

"Potensi emisi GRK yang dihasilkan dari pengolahan air limbah domestik meliputi gas metana (CH4), dinitrogen oksida (N2O), dan karbon dioksida (CO2). Potensi pemanasan global gas CH4 dan N2O bernilai 28 dan 265 kali lebih besar dibandingkan satu ton CO2 dengan waktu tinggal rata-rata 100 tahun. Penelitian ini berfokus pada pengukuran emisi GRK langsung (scope 1) dari unit IPAL X di Jakarta. Pengukuran gas CH4 dan CO2 yang dilakukan melalui metode headspace dan uji gas chromatography thermal conductivity detector (GC-TCD) pada 7 titik, meliputi unit inlet, unit ekualisasi, 4 tangki MBBR, dan unit outlet mendapatkan laju emisi CO2 sebesar 2,1 x 105 TgCO2e/tahun. Namun, penelitian ini tidak mendapatkan gas CH4 yang dihasilkan dari metode headspace dan uji GC-TCD. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingginya kadar DO pada air limbah yang menghambat pembentukan CH4. Pengukuran emisi N2O yang dilakukan dengan sensor gas Unisense pada tangki MBBR 1 selama 6 hari berturut-turut mendapatkan laju emisi N2O sebesar 4,16 x 102 TgCO2e/tahun. Peningkatan suhu air limbah dari 30,55—30,98°C pada tangki MBBR dapat menurunkan konsentrasi N2O pada rentang 0,076—0,006 mg N2O-N/L. Faktor emisi CO2 dan N2O dari unit pengolahan biologis MBBR sebesar 2,61% ± 1,47 dan 0,04% ± 0,27 (rata-rata ± SD) secara berturut-turut. Unit MBBR tersebut beroperasi dengan kadar sCOD dan TN sebesar ± 152 mg/L dan 145 mg/L. Penurunan kadar DO dan sistem aerasi secara intermittent pada tangki aerasi merupakan aksi mitigasi utama yang potensial untuk diimplementasikan pada IPAL X di Jakarta dalam menurunkan emisi GRK langsung dari IPAL Domestik.

---

Potential GHG emissions resulting from domestic wastewater treatment include methane gas (CH4), nitrous oxide (N2O), and carbon dioxide (CO2). The global warming potential of CH4 and N2O gases is 28 and 265 times greater than one ton of CO2 with an average residence time of 100 years. This study focuses on measuring direct GHG emissions (scope 1) from WWTP units X in Jakarta. CH4 and CO2 gas measurements were carried out through the headspace method and gas chromatography thermal conductivity detector (GC-TCD) tests at 7 points, including inlet unit, equalization unit, 4 MBBR tanks, and outlet unit obtained a CO2 emission rate of 2,1 x 105 TgCO2e/year. However, this study did not obtain CH4 gas produced from the headspace method and GC-TCD test. This is influenced by the high level of DO in wastewater which inhibits the formation of CH4. N2O emission measurements carried out with Unisense gas sensors in MBBR 1 tanks for 6 consecutive days obtained an N2O emission rate of 4,16 x 102 TgCO2e/year. An increase in wastewater temperature from 30,55—30,98°C in MBBR tanks can reduce N2O concentrations in the range of 0,076—0,006 mg N2O-N/L. CO2 and N2O emission factors from MBBR biological treatment units are 2,61% ± 1,47 and 0,04% ± 0,27 (average ± SD) respectively. The MBBR unit operated with sCOD and TN levels of ± 152 mg/L and 145 mg/L. Reducing DO levels and intermittent aeration systems in aeration tanks is a potential main mitigation action to be implemented at WWTP X in Jakarta in reducing GHG emissions directly from domestic WWTP."

"Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK dibandingkan skenario Business As Usual BAU . Selama 2010-2014, Provinsi Riau adalah emiter terbesar 22,7 dari total emisi GRK Nasional sebesar 7.942,46 juta ton CO2e, sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat emisi GRK per luasan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 145,2 dibandingkan rata-rata pertumbuhan emisi GRK Nasional sebesar 134,7. Dengan menggunakan regresi panel data tingkat provinsi, ditemukan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai RAD-GRK tidak efektif mengurangi emisi GRK serta hubungan negatif dan signifikan antara rasio gini terhadap emisi GRK sedangkan PDRB per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan. Direkomendasikan untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efektif untuk setiap satu satuan PDRB per kapita serta meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

---

Indonesia is committed to reduce Greenhouse Gas GHG emissions compared to Business As Usual BAU scenarios. During 2010 2014, Riau was the largest emitter 22.7 of total GHG emissions of 7,942.46 million tons of CO2e , while Central Java had the highest GHG emission rate per area with 145.2 national GHG emissions growth average of 134.7. Using provincial data panel regression, it was found that the enactment of Local Regulation on RAD GRK has not been effective in reducing GHG emission and negative and significant relation between gini ratio to GHG emission while GRDP per capita has positive and significant relation. It is recommended to effectively manage the use of resources for each one per capita GRDP and increase the commitment of Local Government to support the achievement of national GHG emission reduction targets."

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi Protokol Kyoto dan kontribusi energi baruTerbarukan dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui implementasi Protokol Kyoto pasca ratifikasi melalui Undang–UndangNomor 17 Tahun 2004, dan mengetahui kebijakan pendorong pemanfaatan energibaru terbarukan untuk penurunan emisi gas rumah kaca serta kendalanya diIndonesia. Sehingga diharapkan energi baru terbarukan dapat lebih berkembang, dansekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini mempergunakan metodepenelitian yuridis normatif dalam bentuk preskriptif analisis. Hasil penelitian inimenyarankan perlunya Pemerintah menyusun suatu kebijakan energi yangmengedepankan pemanfaatan energi baru terbarukan bukan hanya sebagai alternatifpenyediaan energi sebagai substitusi energi fosil, akan tetapi sebagai penyeimbang,sehingga dapat lebih kompetitif. Pemerintah juga harus lebih mendorongpemanfaatan energi baru terbarukan agar tercapai bauran energi yang proporsionalrangka menciptakan pembangunan energi yang berkelanjutan sehingga akanberdampak kepada penurunan emisi gas rumah kaca.

---

ABSTRACTThe focused of this study is the implementation of Kyoto Protokol with new andrenewable energy contribution for greenhouse gas emission reduction. The researchaims to know the implementation of the Kyoto Protokol post ratification by the LawNumber 17 of 2004, and know the policy driving new and renewable energyutilization for GHG emission reduction, as well as obstacles in Indonesia. So, that thenew and renewable energy is expected to be more developed in Indonesia, not tomention reducing greenhouse gas emission. This research is using normativejuridical method in the form of prescriptive analysis. The results of this study suggestthe need for the government to compile an energy policy that emphasizes the use ofnew and renewable energy not only as an alternative energy supply as a substitute forfossil energy, but as a counterweight, so it could be competitive. In addition, thegovernment should further develop the use of new and renewable energy in order toachieve a proportionate energy mix to create sustainable energy development thatwill have an impact on greenhouse gas emission reduction."

"Tiga emisi gas rumah kaca (GRK) utama, yaitu karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitrogen oksida (N2O) telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak era pra-industrialisasi. Perdagangan internasional telah menjadi katalis yang signifikan terhadap emisi GRK karena pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan intensitas kegiatan ekonomi, yang dapat disebut sebagai efek skala, efek komposisi, dan efek teknik. Sebagai daerah yang belum banyak dipelajari terkait topiknya, penelitian ini berupaya untuk memahami pengaruh keterbukaan perdagangan, diukur dengan nilai penjumlahan X+M/GDP, dan pertumbuhan ekonomi, terhadap emisi CO2, CH4, dan N2O di antara sepuluh Negara-negara ASEAN dengan analisis data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hasil analisis menemukan bahwa peningkatan keterbukaan perdagangan mengurangi emisi CH4 dan N2O per kapita tetapi meningkatkan emisi CO2 per kapita di negara-negara ASEAN, sedangkan peningkatan PDB per kapita mengakibatkan peningkatan semua emisi GRK per kapita. Namun, efeknya berbeda di seluruh kelompok pendapatan. Untuk negara-negara berpenghasilan rendah, peningkatan keterbukaan perdagangan umumnya meningkatkan emisi GRK per kapita dengan efek sebaliknya untuk negara-negara berpenghasilan tinggi. Teori Kurva Kuznets Lingkungan (EKC) ditemukan ketika memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan emisi gas rumah kaca. Informasi ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah polusi yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan saran studi lebih lanjut disajikan.

---

The three major greenhouse gas (GHG) emissions, namely carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) have risen to an unprecedented level since pre-industrialization era. International trade has become a significant catalyst to GHG emissions for its effect on economic growth and the intensity of economic activity, which can be termed as either scale effect, composition effect, and technique effect. As an understudied region with regards tot his topic, this study looks to understand the effect of trade openness, measured by the sum value of X+M/GDP, and economic growth, to the emissions of CO2, CH4, and N2O among the ten ASEAN countries with a panel data analysis using Fixed Effect Model (FEM). The result of analysis found that increase in trade openness reduces CH4 and N2O emissions per capita but increases CO2 emission per capita in ASEAN countries, while increases in GDP per capita results in increases in all GHG emissions per capita. However, the effect differs across income groups. For lower-income countries, increase in trade openness generally increases GHG emissions per capita with the converse effect for higher-income countries. Environmental Kuznets Curve (EKC) theory is found when understanding the relation between economic growth and greenhouse gas emission. This information can help policymakers in addressing pollution concerns with regards to international trade and further study suggestions are presented"