"Peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru pada periode tahun 1960-1970 melahirkan kebijakan baru di bidang kependudukan. Pemerintahan Orla berikap prenatalis sedangkan pemerintahan Orba justru sebaliknya. Pemerintahan orba yang berorientasi pada pembangunan ekonomi menganut kebijakan kependudukan yang antinatalis. Salah satu kebijakan kependudukan yang diambil pemerintah adalah menekan angka pertumbuhan penduduk melalui upaya penurunan angka kelahiran dan juga menekan angka kematian. Hasilnya, laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,35 % pada periode tahun 1990-2000. Keberhasilan tidak terlepas CIO dukungan prNrard KB Melalui penyuluhan yang diarahkah kepada suami isteri pasangan usia subur (PUS). Terutama dalam pelaksanaan penggunaan kontrasepsi oleh PUS.
Pemilihan jenis kontrasepsi tertentu merupakan keputusan yang diambil suami Isteri PUS. Dalam proses pengambiian keputusan memilih kontrasepsi tersebut terdapat relasi gender antara keduanya. Berlcaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan penelitian dilokasikan pada proses pengambilan keputusan suami isteri pasangan usia subur dalam memilih kontrasepsi.
Sacaraa umum, teori-teori yang dipakai untuk menjelaskan masalah tersebut antara lain teori yang dikemukakan oleh Amal, Amran, Baumholz, Budiman, Effendy, Lestari, Moffat, Safilios-Rotschild, Sajogyo, Schramm, dan Singarimbun. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang proses pengambilan keputusan suami istri pasangan usia subur dalam memilih kontrasepsi dan bagaimana penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh kepada suami Isteri pasangan usia subur untuk memperoleh gambaran tentang pees pengambilan keputusan suami isteri PUS dalam memilih kontrasepsi dan bagaimana penyuluhan yang dilakukan penyuluh kepada suami isteri PUS, maka dalam penelitian ini dipilih pendekatan kualitatif bersifat studi kasus dengan Jenis penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data yang komprehensif dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 16 subjek penelitian dan observasi terhadap penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh sebagai sampal penelitian, ditetapkari Secara purposif Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan suami isteri PUS dalam memilih kontrasepsi adalah sebagai berikut. Panama, suami isteri membuat keputusan untuk menunda ketahiran atau tidak ingin menambah anak lagi. Terdapat 2 variasi dalam pengambilan keputusan yaitii : (a) keputusan yang dibuat berdataskan kesepakatan bersama antara suami isteri; (b) suami menyerahkan pengambilan keputusannya kepada isteri. Kedua, suami isteri mencari informasi mengenai cara-cara menunda kelahiran atau tidak ingin menambah anak lagi. Dalam proses ini, suami dan isteri baik secara bersama-lama maupun sendiri-sendiri mencari informasi kepada kader KB, pengurus posyandu, penyuluh KB, bidan atau dokter. Ketiga, suami isteri membuat kaputusan rnemilih kontrasepsi yang sasuai dengan kebutuhannya. Terdapat 4 variasi dalam pengambilan keputusan memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan suami isteri, yaitu : (a) keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara suami isteri dengan isteri sebagai akseptor; (b) keputusan yang dibuat oleh isteri sendiri dengan isteri sebagai akseptor; (c) keputusan yang dibuat oleh suami sendiri dengan isteri sebagai akeptor; (d) keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara suami isteri dengan suami sebagal akseptor. Keempat, suami isteri memilih tempat pelayanan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya. Terdapat 3 variasi dalam pengambilan keputusan suami isteri dalam memilih tempat pelayanan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu : (a) keputusan isteri seorang diri; (b) keputusan suami seorang diri; (e) keputusan bersama suami isteri. Kelima, suami isteri baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendatangi tempat pelayanan kontrasepsi sesuai dengan Jenis kontrasepsi pilihannya.
Dari hasil penelitian ini, kepada instansi pembuat kebijakan kependudukan, khususnya kepada pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diusulkan rekomendasi sebagai berikut: (a) program KB hendaknya dibuat dengan Memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan perempuan. Jangan hanya perempuan yang menjadi sasaran utama bagi pemakaian kontrasepsi tapi juga laki-laki. Caranya, dengan menyedihkan kontrasepsi untuk laki-laki - di luar kondom dari vasektomi-seperti berbagai kontrasepsi yang diperuntukan bagi perempuan; (b) dibuat kampanye iklan seperti suami Siaga pada iklan persalinan dan penyuluhan KS dilakukan juga ditempat/kantor suami bekerja untuk menggugah kepedulian suami terhadap kesejahteran isteri/perempuan; (c) supaya suami terlibat secara aktif dalam program KB maka advokasi harus menjadi prioritas program KB."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
