Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 di Desa Tegal Maja merupakan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak mencakup semua objek tanah yang belum terdaftar. Adapun pelaksanaan di Desa Tegal Maja diantaranya perencanaan dan persiapan, pembentukan penetapan panitia ajudikasi dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis dan pembuktian hak, pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahannya, pembukuan dan pemberian sertifikat, dan pembiyaan. Adapun alasan penarikan biaya dalam pendaftaran tanah sistematislengkap yaitu karena tidak memiliki anggaran serta karena ada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 yang memerintahkan untuk menarik pembiyaan. Adapun metode penelitian ini yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris, sumber data primer dan wawancara sebagai pendukung, sumber data yang digunakan yaitu primer, skunder dan tersier, alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara serta metode Analisa data yang digunakan Analisakualitatif. Pembiayaan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program pemerintah yang memiliki anggaran tersendiri dalam pelaksnaannya. Sedangkan pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam membuat peraturan mengenai pembiyaan dalam program pertanahan karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Adapun kewenangan pemerintah kabupaten hanya dalam bentuk tugas bantuan.

---

ABSTRACTThe Implementation of complete systematic land registration based on the regulation of the minister of agrarian Number 6 of 2018 in Tegal Maja Village is the first land registration that is carried out simultaneously covering all land objects that have not been registered. Implementation in Tegal Maja Village includes planning and preparation, ordering, establishing the adjudication committee and task force, counseling, physical data procedures, juridical data, researching juridical data and proving rights, announcing physical and juridical data and ratification, bookkeeping and awarding of certificates, and financing. The reason for the collection of fees in complete systematic land registration is because they do not have a budget and because there is a Regent Regulation Number 34 of 2017 which orders towithdraw financing. The method of this research is juridical normative with explanatory typology, primary data sources and interviews as support, data sources used are primary, secondary and tertiary, data study tools, document studies and interviews, and data analysis methods used in qualitative analysis. Financing in the Complete Systematic Land Registration program is a government program that has a budget in its implementation. Meanwhile, district governments do not have the authority to make regulations regarding financing in land programs because this is the authority of the central government. District government authority is only in the form of assistance tasks."

"Salah satu visi Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sektor pertanahan adalah melakukan pemetaan skala nasional melalui kegiatan pendaftaran tanah. Berdasarkan buku realisasi legalisasi asset diketahui bahwa penerbitan sertifikat dan redistribusi tanah sejak tahun 2015 hingga 2017 adalah mencapai 2,8 juta bidang dari seluruh Indonesia sedangkan untuk tahun 2018 ditargetkan sertifikasi tanah harus mencapai 7 juta bidang. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diadakan tidak hanya untuk menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum tetapi juga untuk mendapatkan pemetaan skala nasional dan menekan serta mengurangi terjadinya konflik dan sengketa pertanahan. Atas dasar tujuan kebijakan PTSL, maka dari itu penting untuk dilakukan suatu penelitian tentang bagaimana kegiatan PTSL tahun 2018 dilakukan dan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam tesis ini, peneliti telah menganalisisnya dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan Goggin 1990 dan Van Meter Van Horn 1975. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif antara lain hasil verbatim wawancara dan dokumentasi. Dalam tesis ini peneliti juga memberikan kesimpulan dan rekomendasi dan menjabarkan mengenai manfaat apa yang telah dan yang belum dirasakan oleh masyarakat.

---

One of the visions of Joko Widodo and Jusuf Kalla in the land sector is to conduct national scale mapping through land registration activities. Based on the book realization of legalization of assets, it is known that the issuance of certificates and redistribution of land from 2015 to 2017 is reaching 2.8 million fields from all over Indonesia while for 2018 it is targeted that land certification must reach 7 million fields. Complete Systematic Land Registration activities are held not only to bring legal certainty and protection but also to obtain national scale mapping and suppress and reduce conflicts and land disputes. Based on PTSL policy objectives, it is therefore important to conduct a study of how PTSL activities in 2018 are carried out and what factors influence their implementation. In this thesis, researchers have analyzed it using the concept of implementing the Goggin 1990 policy and Van Meter Van Horn 1975. This research was conducted with a post positivist approach with qualitative data collection techniques including verbatim interviews and documentation. In this thesis the researcher also gives conclusions and recommendations and describes what benefits have been and have not been felt by the community."

"

Masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan di Indonesia serta lambannya proses sertifikasi tanah menjadi latar belakang dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para aktor pelaksana dituntut untuk melaksanan PTSL secara profesional yang mengacu pada ketentuan hukum maupun teknis sehingga tidak terjadi praktik maladministrasi. Hal tersebut menjadi alasan  dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PTSL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori dari Edwards III (1980) dengan pendekatan post-positivist  dan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi capaian, pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, secara keseluruhan program PTSL di Kota Jakarta Utara belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya penyuluhan intensif dari Kantor Pertanahan, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan PTSL, serta terdapat kekosongan hukum perihal peraturan teknis  pembiayaan persiapan pelaksanaan program PTSL. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program PTSL yaitu faktor kepemimpinan faktor sosial ekonomi masyarakat. 

---

The large number of land parcels that have not yet been registered and mapped in Indonesia and the slow process of land certification is the background for the establishment of a complete systematic land registration program (PTSL). The actors involved in this program are required to implement PTSL professionally which refers to legal and technical provisions so that there is no practice of maladministration, thus being the reasons for this research that aims to analyze the implementation of the PTSL program and the factors that influence it at the Land Office of North Jakarta in 2018. This research refers to the theory from Edwards III (1980) with a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that in terms of achievement, the implementation of the PTSL program in 2018 at the Land Office of North Jakarta City successfully achieved the set target. However, overall the PTSL program in North Jakarta City has not been implemented properly due to several constraints such as lack of intensive counselling from the Land Office the quantity of human resources and facilities are still lacking in supporting the PTSL implementation, and there is a legal vacuum regarding technical regulations that regulate the financing of preparation for implementing PTSL programs. The researcher also found other factors that influence the implementation of the PTSL program, namely the leadership factors and the socio-economic factors of the community.

 

"

"Pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting dan pokok guna menjamin kepastian hukum atas tanah. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Karawang mendeklarasikan Program Desa Lengkap sebagai upaya dalam membangun data bidang tanah terdaftar yang terpetakan dengan kualitas KW1. Dalam mewujudkan desa lengkap atau menuju kota/kabupaten lengkap, problematika di lapangan banyak ditemui baik terkait aspek fisik maupun aspek yuridis. Strategi dalam mewujudkan desa lengkap ini meliputi proses perencanaan, pembentukan panitia ajudikasi, sosialisasi masyarakat secara berjenjang, pengumpulan data yuridis dan fisik, serta data atribut pelengkap (surat ukur, buku tanah) untuk validasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam mewujudkan desa lengkap yakni adanya overlap bidang tanah, terdapat bidang tekstual double entri data, dan pada aplikasi terdapat bidang tanah yang tidak terbaca. Untuk mengatasi hal tersebut maka solusi yang dilakukan terhadap bidang yang overlap yakni dengan mengembalikan pada posisi sebenarnya, terhadap bidang tanah yang double entry maka dilakukan proses penghapusan data, sementara terhadap permasalahan aplikasi diperlukan koordinasi dengan pusat data dan informasi pada Kementerian ATR/BPN. Dalam kajian ini proses perbaikan kualitas data juga dilakukan dengan mereposisi bidang tanah agar sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya, melandingkan bidang K4, melakukan deliniasi fitur geografis dan unsur non geografis, perbaikan batas administrasi dan memastikan data spasial yang disajikan telah valid, tidak overlap, akurat serta selisih luas administrasi memenuhi toleransi. Untuk mewujudkan Desa Lengkap maka perbaikan terhadap data tekstual juga dilakukan melalui validasi buku tanah yakni memastikan informasi dalam buku tanah sesuai dengan data pada KKP serta memastikan semua buku tanah telah terentry. Perbaikan data non spasial juga dilakukan melalu ivalidasi surat ukur yakni memastikan luasan sesuai dengan data yang telah tercatat serta memastikan surat ukur yang ada secara fisik telah sesuai dengan data pada KKP. Upaya perbaikan data spasial dan tekstual ini menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan desa lengkap di seluruh Indonesia.

---

Land registration is an important and basic activity to ensure legal certainty over land. The Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) Land Office of Karawang Regency declared the Complete Village Program as an effort to develop mapped registered land parcels with KW1 quality. In realizing complete villages or towards a complete city/regency, many problems are encountered in the field, both related to physical and juridical aspects. The strategy in realizing complete villages includes the planning process, the formation of an adjudication committee, community socialization in stages, juridical and physical data collection, as well as complementary/attributive data (measurement letters, measuring books) for validation. The results of this study indicate that there were several obstacles in realizing complete villages: overlapping plots of land, double entry of data in terms of textual plots, and an unreadable plot of land in the application. To overcome these problems, the solution for overlapping plots was to return to the actual position; for double-entry land parcels, a data deletion process was carried out; and for application problems, there needed to be coordination with the data and information center at the Ministry of ATR/BPN. In this study, the process of improving data quality was also carried out by repositioning land parcels to match the actual existing conditions, comparing K4 fields, delineating geographical features and nongeographical elements, improving administrative boundaries, and ensuring that the spatial data presented was valid, did not overlap, was accurate, and that administrative area difference met the minimum requirements. To realize a complete village, improvements of textual data were also carried out through land book validation by ensuring that the information in the land book was in accordance with the data in the Land Activity Computerization (KKP) and that data in all land books had been entered. Improvements of non-spatial data were also carried out through validation of measurement letters by ensuring that the area was in accordance with the recorded data and that the existing physical measurement documents were in accordance with the data in the KKP. Efforts to improve spatial and textual data are an absolute requirement in realizing complete villages throughout Indonesia."

"ABSTRAKDiary Putri Dayang SariProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Analisis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor Tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, kendala apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor serta bagaimana capaian tujuan atas program ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Datayang digunakan adalah data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara kepada pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang terlibat dalam program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor. Kesimpulan dari penelitian Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditentukan. Dari 80.000 bidang yang ditargetkan untuk Kabupaten Bogor, yang tercapai sebanyak 70.410 bidang tanah. Tidak tercapainya target 80.000 bidang tanah disebabkan berbagai kendala baik eksternal maupun internal. Program PTSL ini mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Sebab, sertifikat yang dimiliki bisa di agunkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan, kemudian catatan mengenai data fisik maupun yuridis sudah tersedia dengan baik, data tentang Subyek, obyek, dan luas faktual dan kongkrit. Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, asas-asas mengenai pendaftaran tanah belum terlaksana seluruhnya.Kata Kunci :Pendaftaran Tanah, Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL , Kabupaten Bogor.

---

ABSTRACTName Diary Putri Dayang SariStudy Program Master of NotaryTittle Analysis of the Acceleration of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency This thesis examines the Implementation of Acceleration Program of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency, with the the problem proposed is how the implementation of Complete Systematic Land Registry in Bogor Regency, any constraints that hinder the implementation of Complete Systematic Land Registry in Bogor Regency and how the achievement of the objectives of this program. This research is an empirical juridical research. Datathat used are primary data obtained directly through interviews to parties in the Land Office of Bogor Regency involved in the program of Complete Complete Land System Registration in Bogor Regency. The conclusion of the research of Acceleration of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency in 2017 has not reached the specified target. Of the 80,000 plots that targeted for Bogor Regency, 70,410 plots of land were reached. Bogor Regency did not reach the target of 80,000 plots due to various constraints both external and internal. This program is able to encourage the movement and economic progress of the community. Therefore, the certificate may be collateralized to banks and financial institutions, then records of physical and juridical data are available, data of subject, object, factual and concrete area. In the implementation of the Complete System of Complete Land Registration Program, the principles of land registration have not been fully implemented.Key Word Land Registration, Acceleration of Complete Systematic Land Registration, Bogor Regency "

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentangPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program ini digadang-gadangkan sebagai pendaftarantanah yang gratis atau tanpa pungutan biaya. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Seperti yang terjadi di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, banyak warga yang mengeluhkan bahwa pengajuan PTSL mereka ditolak. Adapun yang menjadi alas an penolakan pengajuan penerbitan sertifikat tanah warga tersebut salah satunya adalah masalah status tanah eks-kotapraja.Dari latar belakang permasalahan tersebut didapatkan dua pokok permasalahan yakni yang pertama adalah bagaimana ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah eks-kotapraja dalam rangka PTSL di Jakarta Selatan, dan yang kedua adalah bagaimana implikasi pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja dalam pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja berimplikasi dalam kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Mengingat bahwa seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untukmenjamin kepastian hukum sehingga tercipta perlindungan hukum bagi pemegang hak, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat yang memiliki tanah ekskotapraja kemudian mendaftarkannya melalui PTSL, maka akan terhambat prosesnya akibat diharuskan terlebih dahulu untuk membayar retribusi agar terbit rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta, sehingga tidak terjamin kepastian hukum atas pemilik tanah eks-kotapraja.As stated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and GovernanceRoom/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerningComplete Systematic Land Registration, Complete Systematic Land Registration, hereinafter abbreviated as PTSL, is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area or other names of the same level, which include collection of physical data and juridical data regarding one or several objects of Land Registration for the purposes of its registration. This program is predicted as registrationfree or free land. However, in reality it is not like that. As happened in Bukit Duri Village, Tebet District, South Jakarta, many residents complained that their PTSL applications were rejected. One of the reasons for the refusal to apply for the issuance of the residents' land certificates was the issue of the status of the ex-municipal land.From the background of these problems, two main problems were obtained, namely the first is how the provisions governing the registration of ex-municipal land in the context of PTSL in South Jakarta, and the second is how the implications of regulations regarding ex-municipal land in the implementation of PTSL are. The method used in this research is normative legal research. The results of the study indicate that the regulation regarding ex-municipal land has implications for the implementation of Complete Systematic Land Registration. Bearing in mind that as previously mentioned that the purpose of land registration is to guaranteeing legal certainty so as to create legal protection for rights holders, this cannot be implemented because people who own exkotapraja land then register it through PTSL, the process will be hampered due to being required to first pay a levy in order to issue a recommendation from the Governor of DKI Jakarta, so there is no guarantee of certainty law on ex-municipal land owners."

"Tesis ini membahas tentang Sinkronisasi Format Daftar Isian Sistem Administrasi Badan Usaha Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran persekutuan Komanditer, Persekutuan firma Dan persekutuan Perdata, permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana format daftar isian sistem administrasi badan usaha menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha dan Bagaimana akibat hukum pendaftaran badan usaha yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan tipologi penulisan dari sudut sifatnya merupakan penulisan deskriptifanalitis, Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan bentuk penulisan yuridis normatif. Alat pengumpulan data dalam penulisan ini melalui studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Selain itu, untuk menunjang pengumpulan data yang diperlukan Penulis juga menggunakan metode wawancara. Setelah adanya Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 43 huruf (a) Maka dari itu administrasinya di kembalikan ke kementerian hukum dan hak asasi manusia. Permenkumham No. 17 Tahun 2018 hanya mengatur tentang kandungan dari Format Daftar isian sistem administrasi badan usaha, sehingga tidak ada aturan pasti tentang Format Daftar isian sistem administrasi badan usahaini sehingga Pemerintah harus secepatnya membuat peraturan tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dalam bentuk Undang Undang atau Peraturan Pemerintah.

---

This thesis discusses about the Synchronization of Format of Business Entity Administration System Registration Form Based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 Year 2018 concerning Registration of Commander Association, Firm Alliance and Civil Society Alliance, the problems in this research are How to form a business system administration checklist guaranteeing certainty law and ease of business and what are the legal consequences of registration of business entities registered at the Ministry of Law and Human Rights. This study uses typology of writing from the point of its nature is descriptive analytical writing, The form of writing used in this writing is to use the form of normative juridical writing. The data collection tool in this paper is through document study or literature search. In addition, to support data collection needed the author also uses the interview method. After the Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Power in article 43 letter (a), the administration was returned to the ministries of law and human rights. Permenkumham No. 17 of 2018 only regulates the contents of the Format of the business administration system questionnaire, so that there are no definite rules regarding Formatting of the administrative system so that the Government must immediately enact regulations concerning the registration of communal associations, Firm partnerships and Civil Partnerships in the form of Laws. or Government Regulations."

"ABSTRAKPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, karena terdapatnya proses sertifikasi yang lamban selama 36 tahun melalui PRONA sejak masa orde baru. Birokrasi dituntut untuk melaksanakan PTSL secara profesional, sesuai dengan payung hukum dan tidak terjadinya maladministrasi. Penelitian ini membahas bagaimana kesiapan birokrasi dalam implementasi PTSL, dengan studi kasus di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komitmen untuk berubah; adanya mekanisme perubahan PRONA ke PTSL, kuota penerima dan realisasi waktu pelaksanaan PTSL yang jelas dan baik. Dari segi kemampuan untuk berubah menunjukkan hasil: tuntutan bekerja telah terbagi secara proposional terdapatnya petunjuk teknis sebagai SOP PTSL, ketersediaan SDM dan anggaran, sarana dan prasaran yang memadai, terdapatnya kebijakan yang mengatur pelaksanaan PTSL, sistem informasi yang terkomputerisasi, tersedianya mitra kerja, serta terdapatnya partisipasi masyarakat. Disisi lain, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat kesiapan, seperti terdapatnya waktu kerja yang berlebihan, mitra kerja yang kurang mendukung kesiapan birokrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya maladministrasi, kurangnya pemahaman terhadap visi dan misi PTSL, partisipasi yang bersifat terbatas, serta tidak terdapatnya mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat.

---

ABSTRACT

The Comperhensive Systematic Land Registration or called by PTSL is the program made by The Government to completed the land certificate. The Reason of this Program, because the certification process for 36 years was plodding through PRONA since new orde era. In addition, The Bureaucracy required to carry out of this program in accordance with the regulations and againts the maladministration. This research describe about how bureaucracy readiness in implementation of PTSL with the case studies in Cibinong District. This research used the post positivist approach with techniques data collection through in depth interview and study literature and using qualitative technique to analyze data. The results of this study from change commitment rsquo s indikator there are a change mechanism from PRONA to PTSL, receivers quota and clear schedule. Change efficacy indikator show work demand was diveded accordance the structure and function, availability of standard operating procedure, availability of human resources and budget of implementation, good infrastructure and tools, availability of policy for implementationn, computerized information system, availability of partners and community participation during the implementation. On the other hand, there are some barrier of bureaucracy readiness like excessive work time, lack of partners supporting and causes the maladministration, lack of understanding of vision and mission of PTSL, participation is limited, there is no mechanism for complaints and feedback from the community. "

"Pada bulan September tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak atas tanah bagi hunian Orang Asing. Tesis ini membahas mengenai kesesuaian antara perbuatan hukum pemindahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan kepada Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 dengan ketentuan yang diatur di dalam UUPA, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun dalam Pasal 6 ayat 2 sebagai lembaga baru yang belum pernah ada, dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh PPAT terhadap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk tempat tinggal atau hunian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah yuridis normatif. Pasal 6 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan perundang-undangan lain di bidang agraria karena telah melanggar syarat materiil dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun sebagai lembaga baru yang belum pernah ada bertentangan dengan konsep Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, jalan keluar bagi PPAT dalam melakukan pembuatan akta pemindahan hak tersebut adalah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Terhadap Peraturan tersebut agar diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, PPAT harus lebih berhati-hati dan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan di bidang terkait dan peraturan jabatannya, Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada perusahaan pengembang untuk mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pakai.

---

On September 2016, the Government issued the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Plan ATR Regulation Number 29 of 2016 which regulates the transfer of rights procedure by foreigner. This Thesis discusses the adjustment of the transfer of Ownership Rights and Rights to Build procedure by foreigner as regulated in Article 6 paragraph 1 to regulated provisions in The Basic Agrarian Law BAL , the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' in Article 6 paragraph 2 as a new ownership concept that has never been existed, and solution shall be taken by Land Deed Officer as regulated in Article 6. The research method used in this Thesis is normative juridical. Whereas Article 6 is not in accordance with the provisions of BAL and other implemented and related agrarian legislations for violating the material provision in transfer of rights, the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' as a new rumah susun ownership concept which has never been existed is illegitimate because it is contrary to the concept of the Ownership of a Unit of Rumah Susun, the solution for the Land Deed Officer is to keep referring to the related and implemented regulations of his position. A judicial review should be submitted to the Supreme Court, Land Deed officer should still put forward the regulations in related fields, Government should conduct socialization to property developer companies to build rumah susun on Rights to Use over States rsquo Land. "

"Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah. Program PTSL sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah menjadi tujuan paling mendasar. Presiden mendorong kegiatan ini melalui Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan PTSL di seluruh Indonesia. PTSL merupakan pendaftaran tanah secara serempak yang dahulunya terdapat program serupa yaitu PRONA. PTSL dan PRONA walau hampir serupa namun memiliki perbedaan yang mendasar pada pelaksanaannya. Objek pendaftaran pada pelaksanaan PTSL ialah keseluruhan bidang tanah di suatu wilayah, berbeda dengan PRONA yang pelaksanaannya masih terbatas pada beberapa bidang tanah saja. Kantor Pertanahan sebagai pelaksana PTSL kerap mendapatkan tantangan, permohonan yang diajukan dapat terhambat apabila terjadi sengketa. Sejak penyelenggaraan PTSL dimulai terdapat beberapa sengketa yang terjadi, salah satunya ditemukan di Kabupaten Buton Utara dalam putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penyelesaian sengketa tanah oleh Kantor Pertanahan dalam PTSL; dan, menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengadili sengketa objek PTSL. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan jenis penelitian problem identification. Hasil analisis adalah penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam menangani sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa terhadap objek PTSL diakomodir pada Kluster 2, objek tersebut tetap akan dilakukan pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan sertipikat akan diserahkan apabila permasalahan telah selesai. Adapun saran yang dapat diberikan berupa masyarakat harus sadar dalam menjaga batas-batas kepemilikan hak atas tanah untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah. Dibutuhkan pula sosialisasi tentang penyelesaian kasus pertanahan pada objek PTSL untuk memberi pedoman kepada masyarakat luas.

---

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) is the first simultaneous land registration activity carried out for all land registration objects. The PTSL program is very beneficial for the wider community, as legal certainty and legal protection of land rights are the most fundamental goals. The President encourages this activity through Presidential Instruction Number 2 of 2018 on the Acceleration of PTSL throughout Indonesia. PTSL is a simultaneous land registration system that was previously similar to the PRONA program. PTSL and PRONA, although nearly similar, have fundamental differences in their implementation. The object of registration in PTSL implementation is the entire land area in a certain region, unlike PRONA, whose implementation is still limited to a few land areas only. The implementation of PTSL by the Land Registry Office often poses challenges, as applications may be hindered in the event of disputes. Since the implementation of PTSL began, there have been several disputes, one of which was found in North Buton Regency in the decision of Raha District Court Number 1/Pdt.G/2019/PN Rah. The problem raised in this research is about the mechanism for resolving disputed objects by the Land Registry Office in PTSL; and, analyzing the legal considerations of the Panel of Judges who adjudicate PTSL object disputes. To answer these problems, a doctrinal research method was used with a problem identification research type. The result of the analysis is the mechanism used by the Land Registry Office in resolving disputes based on laws and regulations. The settlement of disputes over PTSL objects is accommodated in Cluster 2, where the object will still be registered, but the name of the holder of the right will be left blank and the certificate will be handed over once the issue has been resolved. As for suggestions, the community needs to be aware of maintaining the boundaries of land ownership rights to minimize land disputes. It is also necessary to socialize the settlement of land cases on PTSL objects to provide guidance to the wider community."