Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesisir Kabupaten Tangerang mempunyai ekosistem alam yang luas namun pemanfaatannya belum optimal. Ekosistem tersebut memberikan jasa dan nilai yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Nilai setiap jasa ekosistem dapat dijadikan sebagai acuan dampak pembangunan agar tidak merugikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Masalah dalam penelitian ini yaitu belum dilakukannya pengelolaan pesisir berbasis nilai jasa ekosistem, padahal mengetahui nilai jasa ekosistem pesisir dibutuhkan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pengelola untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah menganalisis jasa ekosistem pesisir yang tersedia berdasarkan tipologinya, menganalisis karakteristik jasa ekosistem pesisir berdasarkan hak kepemilikan, pengelolaan, dan penerima manfaatnya, menganalisis nilai ekonomi jasa ekositem pesisir, dan merumuskan pengelolaan pesisir untuk peningkatan nilai jasa ekosistem. Metode yang digunakan adalah analisis penggunaan lahan, statistik deskriptif dan valuasi ekonomi berupa surplus produsen dan replacement cost. Hasil penelitian menunjukan bahwa jasa ekosistem utama adalah jasa penyedia pangan dari ekosistem laut dan jasa ekosistem rekreasi. Desa yang potensial dikembangkan dengan membuka investasi pembangunan adalah Desa Tanjung Anom dan Desa Surya Bahari. Kesimpulan penelitian ini adalah pembangunan di kawasan pesisir harus memperhatikan nilai manfaat yang masyarakat terima selama ini dari jasa ekosistem yang tersedia.

---

Coastal Tangerang Regency has a wide natural ecosystem, but its utilization is not optimal. The ecosystem provides services and values ​​related to community welfare. The value of each ecosystem service can be used as a reference for development impacts so as not to harm the welfare of the surrounding community.

The problem in this study is that the management of coastal ecosystems based on ecosystem service values ​​has not yet been carried out, whereas knowing the value of coastal ecosystem services is needed as consideration for management decisions to achieve sustainable development.

The research objective is to analyze the available coastal ecosystem services based on their typology, analyze the characteristics of coastal ecosystem services based on ownership rights, management, and beneficiaries, analyze the economic value of coastal ecosystem services, and formulate coastal management to increase the value of ecosystem services.

The method used is land use analysis, descriptive statistics, and economic valuations in the form of producer surpluses and replacement costs.

The results showed that the main ecosystem services are food service providers from the marine ecosystem and recreational ecosystem services. The villages that have the potential to be developed by opening investment in development are Tanjung Anom Village and Surya Bahari Village.

This study concludes that development in coastal areas must pay attention to the value of the benefits that people have received so far from the available ecosystem services."

"Tambak terlantar merupakan man made breeding places pada daerah endemis malaria di ekosistem pantai Pengelolaan habitat perindukan vektor dapat memutuskan rantai penularan malaria Penerapan manajemen terpadu yaitu manajemen kasus dan manajemen lingkungan dalam pengendalian malaria merupakan key alternative terutama pada daerah endemis dengan jumlah habitat perindukan vektor berupa tambak terlantar yang luas Pengelolaan tambak terlantar perlu menerapkan prinsip berkelanjutan yaitu mempertimbangkan aspek ekologi ekonomi sosial kelembagaan dan teknologi Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor berkelanjutan Lokasi penelitian adalah desa Sukarame Sukamaju dan Kampung Baru Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung Metode yang digunakan untuk pemilihan alternatif pengelolaan tambak terlantar berkelanjutan yaitu Analytical Network Process ANP Penyusunan model pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor menggunakan metode System Dynamics Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan alternatif pengelolaan tambak terlantar agar tidak menjadi habitat perindukan vektor yang mempertimbangkan aspek aspek keberlanjutan adalah budi daya ikan Nila Bandeng 27 Budi daya udang 22 rehabilitasi mangrove 18 mengeringkan tambak 12 mengalirkan air laut ke tambak 10 dan membersihkan ganggang atau lumut 9 Urutan kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan alternatif pengelolaan tambak terlantar adalah aspek lingkungan 26 sosial 24 Teknologi 18 Kelembagaan 17 dan ekonomi 15 Skenario terbaik pada model pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor berkelanjutan dilakukan dengan intervensi predator 60 dan rehabilitasi mangrove 10 Pengelolaan tambak terlantar membutuhkan keterlibatan lintas sektor yaitu instansi Dinas Perikanan 70 pengusaha tambak 80 peran serta aktif masyarakat 50 dan keterlibatan instansi Dinas Kesehatan 70 dalam manajemen kasus malaria Pengendalian malaria melalui pengelolaan habitat perindukan vektor berkelanjutan dapat menurunkan habitat perindukan vektor 8 28 kepadatan larva Anopheles sp 55 2 nyamuk Anopheles sp 11 68 dan kasus malaria 25 78

---

Derelict ponds are man made breeding places in endemic areas in coastal ecosystems Vector breeding habitat management can break the chain of transmission of malaria Implementation of the integrated management of case management and environmental management in malaria control is a key alternative especially in endemic areas by the number of vector breeding habitats such as ponds abandoned areas Management of abandoned farms need to apply sustainable principles that consider the ecological economic social institutional and technological The purpose of this study is to formulate a model of malaria control through sustainable management of vector breeding habitats The research location is the village Sukarame Sukamaju and Kampung Baru Punduh Pedada subdistrict Pesawaran district Lampung province The method used for the selection of alternative sustainable management of derelict ponds were Analytical Network Process ANP Modeling the control of malaria through vector breeding habitat management using System Dynamics The results showed that the sequence of alternative farm management so as not to be stranded vector breeding habitats that considers aspects of sustainability are Tilapia aquaculture Milk 27 shrimp cultivation 22 rehabilitation of mangroves 18 dry ponds 12 sea water flowing into the pond 10 and cleaning algae or moss 9 The order of the criteria to be considered in the selection of alternative to derelict farm management are environment 26 social 24 technology 18 institutional 17 and economy 15 The best case scenario in a model of malaria control through sustainable management of vector breeding habitat is done by the intervention predators 60 and mangrove rehabilitation 10 Management of abandoned farms that require cross sector involvement Fisheries agencies 70 farm employers 80 public participation 50 and the Public Health Service agency involvement 70 in malaria case management Control of malaria vector breeding habitat through sustainable management can reduce vector breeding habitats of 8 28 density of larval Anopheles sp 55 2 the mosquito Anopheles sp 11 68 and decrease malaria cases of 25 78 "

"Desa Bojonegara yang memiliki lokasi strategis di pesisir Teluk Banten mengalami perkembangan industri yang pesat. Kegiatan ekonomi di wilayah pesisir secara bersamaan meningkatkan tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumber daya pesisir sehingga menyebabkan perubahan fisik, kimia, dan biologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui data observasi dan tinjauan pustaka bertujuan untuk memperkirakan perubahan lingkungan yang terjadi dan menghitung nilai kehilangan ekosistem yang terjadi jika salah satu elemen di wilayah pesisir terganggu. Pengambilan sampel air dilakukan di lima belas titik, termasuk industri, pelabuhan, dan stasiun pemantauan di sepanjang pesisir Kabupaten Bojonegoro hingga Pulau Lima untuk menilai tingkat keparahan dampak pencemaran industri. Total nilai kerugian ekosistem dihitung dengan menggunakan pendekatan produktivitas dan biaya penggantian untuk menganalisis nilai kerugian ekosistem pada tiga fungsi ekosistem mangrove adalah Rp. 166.863.567.165 dan harus dikembalikan untuk pemulihan lingkungan dengan dana pemulihan yang harus dikeluarkan oleh pelaku reklamasi (industri) adalah Rp. 9.254.253 per meter persegi kawasan reklamasi selama 30 tahun sebagai biaya kompensasi pengelolaan lingkungan. Pentapan biaya ini secara efektif melalui hasil simulasi dengan menggunakan system dynamics efektif mengurang tekanan dan meningkatkan kualitas lingkungan di pesisir Desa Bojonegara

---

Bojonegara District, having a strategic location in the coastal area of Banten Bay, is undergoing rapid industrial development. The economic activities in coastal areas simultaneously increase the ecological pressure on ecosystems and coastal resources. Ecosystem stress, directly and indirectly, disrupts organisms' life on land and in waters, causing physical, chemical, and biological changes in coastal areas of Bojonegoro District to Lima Island, causing a potential impact on socioanthropogenic activities. This research uses a mixed qualitative and quantitative approach through the observational data and literature review, aiming to estimate the economic loss that occurs if one element in the coastal area is disturbed, impacting the whole system. The water sample was collected at fifteen spots, including industrial, port, and monitoring stations along the coastal areas of Bojonegoro District to Lima Island, to assess the severity of the impacts of industrial pollution. Total economic loss is calculated using the productivity and replacement cost approach to analyze the loss value of damage on three seagrass ecosystem functions. It is estimated that the total loss value due to damage is more than Rp. 166,863,567,165 and must be returned for environmental restoration with recovery funds that must be spent by the reclamation actor (industry) is Rp. 9,254,253 per meter cubic of reclamation area for 30 years as compensation for environmental management. This cost-effective determination through simulation results using system dynamics effectively reduces pressure and improves environmental quality in the coastal village of Bojonegara."

"Tidak dapat dipungkiri bahwa ancaman krisis iklim dapat terjadi tanpa mengenal waktu dan sangat mengancam bagi kehidupan manusia. Dalam menangani permasalahan krisis iklim tersebut ekosistem karbon biru sebagai penangkap karbon terbesar menjadi suatu solusi. Namun, Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan alam dan potensi karbon biru terbesar di dunia masih belum optimal dalam mengelola ekosistem tersebut. Hal itu juga diperparah dengan kondisi masyarakat pesisir yang merupakan kelompok paling rentan terkena dampak dari ancaman krisis iklim. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan ekosistem yang tepat dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui perspektif kejahatan lingkungan dan dengan menggunakan pengelolaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka, dimana penulis meninjau berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan laporan terkait isu terkait. Hal tersebut dilakukan agar penulis dapat menjangkau berbagai data dan kasus di skala lebih luas dari luar negeri dan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil dari kajian literatur ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kejahatan lingkungan yang terjadi pada pengelolaan ekosistem karbon biru dengan lemahnya tingkat ketahanan sosial masyarakat pesisir. Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat sebagai sarana menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan pengelolaan ekosistem karbon biru memberikan kontribusi positif. Komponen pendukung yang tidak dapat diabaikan juga diperlukan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui modal sosial. Penelitian ini berhasil memberikan model konseptual NKT yang dapat membantu dalam peningkatan ketahanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan melalui perspektif kejahatan lingkungan.

---

Undeniably, the threat of a climate crisis can come at any time for humans. In dealing with the problem of the climate crisis, the blue carbon ecosystem as the largest carbon catcher becomes a solution. However, Indonesia as a maritime country that has the largest natural wealth and blue carbon potential in the world is still not optimal in managing these ecosystems. It is also exacerbated by the condition of coastal communities which are the most vulnerable group affected by the threat of the climate crisis. The purpose of this literature review is to explain how proper ecosystem management can increase the social resilience of coastal communities through the perspective of green crime and by using community empowerment-based management. The research method used is a literature review, where the author reviews various kinds of literature such as journals, books, and reports related to related issues. This is done so that the authors can reach various data and cases on a wider scale from abroad and from various regions in Indonesia. The results of this study indicate that there is a relationship between environmental crimes that occur in the management of the blue carbon ecosystem and the weak level of social resilience of coastal communities. Furthermore, community empowerment as a means of bridging the needs of the community with the management of the blue carbon ecosystem has made a positive contribution. Supporting components that cannot be ignored is also needed in community empowerment efforts through social capital. This research has succeeded in providing an HCV conceptual model that can assist in increasing social resilience based on community empowerment and through the perspective of environmental crime."

"Pesatnya perkembangan sektor industri, pariwisata, transportasi, pelabuhan, serta pemukiman manusia di daerah pesisir, telah mengarah pada penurunan kualitas lingkungan pesisir tersebut. Oleh karena itu, diperlukan rencana yang dapat menyeimbangkan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan kawasan pesisir untuk mencapai keberlanjutannya, yang mempertimbangkan daya dukung pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif perencanaan tata ruang berdasarkan pada daya dukung pemanfaatan ruang dalam keberlangsungan daerah pesisir. Penelitian ini dilakukan menggunakan sistem informasi geografis (SIG) berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2007, 2012, dan 2017 di wilayah pesisir di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Provinsi Banten, Indonesia. Berdasarkan hasil studi, didapatkan bahwa arahan perkembangan pemanfaatan ruang Kawasan Pesisir Area Studi lebih terpusat kepada sektor Industri (23,23%), dengan penurunan luasan area lahan kosong (17,33%) dan Ruang Terbuka Hijau 4,98%. Adapun tinjauan berdasarkan Indeks Kerentanan Pesisir (IKP), kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi berada pada Kecamatan Ciwandan, Citangkil, dan Grogol, sementara kerentanan rendah berada pada Kecamatan Anyar, Cinangka, dan PuloMerak. Untuk Daya Dukung Kawasan (DDK) Pariwisata dengan total pengunjung pariwisata 25.336 orang/hari pada tahun 2017 dari total DDK seharusnya 11.186 orang per hari. Disisi lain, Kawasan Pesisir Barat area studi berpotensi dikembangkan untuk pariwisata alam berupa pemandangan, pariwisata bawah laut, serta flora dan fauna dengan membangun kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, sementara permasalahan yang terdapat pada area studi adalah limbah yang dihasilkan oleh industri dan tidak adanya sempandan pantai sehingga rentan terhadap bencana. Adapun alternatif yang dihasilkan oleh peneliti adalah adanya pembangunan sabuk hijau sebagai buffering pada kawasan industri.

---

The rapid development of industrial sectors, tourism, transportation, and ports, along with human settlement in coastal areas, leading to the deterioration of its environmental qualities. Hence, it requires a plan that able to balance between the development and the environmental conservation of the coastal area to achieve its sustainability, which is to consider the coastal carrying capacity. This study aims to analyze alternative spatial planning based on the carrying capacity of spatial use in the sustainability of coastal areas. This study conducted using geographic information system (GIS) based on the land use data in 2007, 2012, and 2017 in the coastal area at Serang Regency and Cilegon City, Banten Province, Indonesia. Based on the study, it was found that the direction of the coastal area utilization of the Study Area was more focused towards the Industrial sector development (23.23%), while reducing the vacant land (17.33%) and green open space 4.98% area. As for reviews based on the Coastal Vulnerability Index (IKP), areas with a high level of vulnerability are in Ciwandan, Citangkil and Grogol Subdistricts, while low vulnerability is in Anyar, Cinangka, and PuloMerak Districts. This also can be seen from Regional Carrying Capacity (DDK) Tourism, where the total tourism visitor is 25,336 people / day from the total DDK of 11,186 people per day. On the other hand, the West Coast Area study area has the potential to be developed for natural tourism in the form of landscapes, underwater tourism, and flora and fauna by building cooperation between the government and the private sector, while the problems found in the study area are lack of the industrial waste management and space for beach border so its vulnerable to disasters. Therefore, the alternative suggested is to develop of green belts that will act as a buffering in industrial estates towards the coastal area. "

"Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar kuesioner kepada para “expert” sebanyak 12 responden yang terdiri dari pelaksana kebijakan, pemerhati kebijakan dan dianggap paling tahu permasalahan kegiatan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun.Fokus penelitian ini adalah memberikan penilaian pada bobot stakeholder dan kriteria proyek yang telah disusun secara sistematis dalam suatu hirarkis melalui skala perbandingan. Stakeholder yang menjadi pemerhati pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir terdiri dari : DPRD, LSM, Asosiasi Kelompok Nelayan, Media Massa dan Dosen, Kriteria evaluasi dalam pengembangan kawasan pesisir yaitu : Efektifitas, Efisiensi dan Responsivitas dengan Objek kriteria untuk melihat evaluasi terdiri dari : Input, Output dan Benefits. Adapun proyek yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir adalah : Coastal Road, Pemukiman Nelayan Sei. Ayam, dan Pengembangan Kawasan Mangrove.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun lebih menonjol pada sisi stakeholder Media Massa, hal tersebut ditunjukan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,236) dibandingkan dengan 4 stakeholder lainnya. Secara umum pada setiap stakeholder kebijakan, kriteri efektifitas merupakan kriteria yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Objek kriteria pada kriteria evaluasi yang paling penting dan mendapatkan bobot tertinggi yaitu benefits dengan bobot (0,559). Hasil sintesa hirarki dan analisis keseluruhan menunjukan bahwa rekomendasi alternatif proyek yang disarankan di masa yang akan datang adalah pelaksanaan proyek Coastal Road dengan bobot tertinggi sebanyak 0,529.

---

The aim of this thesis to evaluate the development of coastal policy in the Karimun Regency. This research was conducted by quantitative methods approach Analytical Hierarchy Process (AHP). The research was conducted by way of questionnaires to spread the "expert" as many as 12 respondents consisting of policy implementation, and policy observers deemed most problems of coastal development activities in Karimun Regency.

This research focused an assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Stakeholders become observers of the implementation of coastal development consists of: Parliament, NGOs, Association of Fishermen Group, Mass Media and Lecturers, the evaluation criteria in the development of coastal areas, namely: effectiveness, efficiency and responsiveness of the attractions to see evaluation criteria consists of: Input, Output and Benefits. The project was the focus in the implementation of the development of coastal areas are: Coastal Road, Settlement Fishermen Sei. Chicken and Mangrove Area Development.

The results showed that the policy of coastal development in the District Karimun more prevalent in the mass media stakeholders, it is indicated by the weight of the highest priorities in the analysis (0.236) compared with 4 other stakeholders. In general, at each stakeholder policy, kriteri effectiveness is the most important criterion in the implementation of the policy. Attractions on the criteria most important evaluation criteria and get the benefits with the highest weight is the weight (0.559). The synthesis and analysis of the overall hierarchy shows that the recommended project alternative recommendations in the days to come is the implementation of the Coastal Road project with the highest weight as much as 0.529."

"Kota merupakan suatu ruang bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Perkembangan kota dapat diartikan sebagai suatu perubahan menyeluruh, yaitu menyangkut segala perubahan sistem perkotaan secara menyeluruh. Salah satu kota di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan adalah Kota Kendari. Perkembangan yang terjadi pada Kota Kendari cenderung sporadis, yang apabila tidak diarahkan dan dikendalikan akan menimbulkan masalah baru. Salah satu potensi Kota Kendari yang mengalami dampak negatif dari perkembangan perkotaan adalah kawasan pesisir Teluk Kendari. Teluk Kendari mengalami sedimentasi yang cukup parah dari tahun 1960-2010 sehingga mengancam keberlanjutan Teluk Kendari. Teluk Kendari merupakan potensi besar Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara yang terancam berubah menjadi daratan tahun 2019. Oleh karena itu, penelitian ini untuk melihat pola perkembangan perkotaan, struktur ruang yang dihasilkan dari dampak perkembangan kota terhadap keberlanjutan lingkungan pesisir perkotaan. Pendekatan dalam penelitian menggunakan metode deduktif kuantitatif rasionalistik. Ada beberapa variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, hingga menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis statistik deskriptif dan analisis spasial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa teknik untuk mendapatkan informasi yang cukup, yaitu kajian kepustakaan, observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder. Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan dari tahapan persiapan hingga tahap perumusan hasil penelitian. Perkembangan Kota Kendari di mulai dari lokasi awal terbentuknya Kota Kendari, yaitu Teluk Kendari. Kawasan Teluk Kendari memiliki peranan penting dalam perkembangan Kota Kendari. Kecamatan Mandonga menjadi poros utama dalam perkembangan Kota Kendari. Seiring perkembangan waktu, struktur ruang Kota Kendari semakin baik karena pusat-pusat aktivitas dalam perkotaan didukung oleh jaringan-jaringan perkotaan meskipun beberapa jaringan masih di bawah standar pelayanan minimal. Perkembangan Kota Kendari tidak lepas dari masalah lingkungan, yaitu penurunan kualitas lingkungan Teluk Kendari. Keberlanjutan dari lingkungan Teluk Kendari cukup terancam karena tingginya sedimentasi yang terjadi pada perairan Teluk Kendari. Kenaikan nilai faktor-faktor perkembangan perkotaan berbanding lurus dengan laju sedimentasi.

---

A city is a space for people to establish their lives. The growth of the city can be interpreted as a complete change, which involves all the changes in the urban system as a whole. One of the cities in Indonesia which is experiencing growth is the city of Kendari. The growth of Kendari City tend sporadic that could cause a new peoblem if not directed and controlled. One of the potentials of Kendari City which experienced the negative impact of urban development is the coastal region of Kendari Bay. The Kendari Bay suffered severe sedimentation of the years 1960-2010 that threatening the sustainability of Kendari Bay. Kendari Bay is a great potential of Kendari, Southeast Sulawesi that threatened turn into the mainland in 2019. Therefore, this study aims to look the patterns of urban development and the spatial structure resulting of the impact of urban development on the urban coastal environmental sustainability.

The study approach used is deductive quantitative rationalistic method. There are several variables that will be analyzed in this study, to generate answers to research questions set. The analysis technique used in this study is descriptive statistical analysis and spatial analysis. Data collection techniques used in this study are the study of literature, field observation, and secondary data collection. The study was conducted in several stages from the preparation stage to the stage of formulation of the research results.

Kendari Bay is the initial formation of the development of Kendari City. Kendari Bay region has an important role in the development of the city of Kendari. Subdistrict Mandonga is a major hub in the development of the city of Kendari. Over the years, the spatial structure of Kendari become better because of the development of activity centers in urban supported by urban networks though some networks are still below the minimum service standards. The development of Kendari not be separated from environmental issues, namely environmental degradation of Kendari Bay. Environmental sustainability of Kendari Bay is in danger because of the high sedimentation in waters. The increasing of the urban development factors is directly proportional to the rate of sedimentation."

"Resort Cubadak Paradiso Village dalam pengelolaan wisata bahari pada wilayah pesisir di Pulau Cubadak selama 23 tahun telah melakukan pembatasan akses masuk ke dalam Pulau serta membatasi wilayah perairan laut sejauh 60 meter dari bibir pantai Pulau Cubadak. Padahal tanah yang dikelola tersebut berstatus sebagai tanah ulayat kaum Masyarakat Hukum Adat. Sehingga menciptakan konflik kepentingan antara masyarakat di sekitar Pulau dengan pengelola. Padahal wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah terbuka yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan tidak menghendaki adanya penguasaan atas sumber daya alam oleh pengelola selaku investor. Sementara kontrak antara pemilik tanah kaum dengan investor terkait sewa tanah juga tidak mengatur mengenai pembatasan tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai hak menguasai Negara atas sumber daya alam di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan socio-legal. Ditujukan agar pengelolaan sumber daya alam khususnya wisata bahari oleh investor tetap berjalan selaras dengan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

---

The Cubadak Paradiso Village Resort in running its marine tourism business along a stretch of the coast of Cubadak Areas for 23 years has restricted access into the island and 60 meters out of the beach front. Meanwhile, the land that the resort manages is communal land owned by the indigenous community. The situation has created a conflict between the community on the island and the business operator. The coastal area and sea beyond is an open area and should accessible to the people. The law has not intended for control of a natural resource to be controlled by business operator as investor. The contract between communal land owner and the investor with regard to lease also does not authorize such restriction. Therefore, this study is aimed at examining the right of the state to control natural resources situated on communal land of the indigenous community using a social-legal approach. The research is conducted with the aim of ensuring that the management of natural resources, in this case marine tourism, by the investor is in line with the protection of the rights of the indigenous communities."

"Penelitian Indeks Kepekaan Lingkungan (IKL) terhadap potensi tumpahan minyak di pesisir utara Teluk Tolo difokuskan kepada evaluasi model-model IKL yang banyak digunakan oleh berbagai pihak. Model yang dijadikan bahan evaluasi adalah model yang dikembangkan oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), model dari Det Norske Veritas (DNV), dan model dengan Metode Penjumlahan. Komponen-komponen penyusun IKL diperoleh dari analisis citra ALOS AVNIR dan PRISM tahun 2009 dan 2010. Hasil analisis citra diperoleh 16 komponen penyusun IKL yang kemudian dilakukan skoring untuk dimasukan ke dalam setiap model IKL. Setiap model ternyata memberikan hasil yang bervariasi dalam memberikan informasi wilayah kelas IKL. Variasi tersebut terutama terjadi pada wilayah daratan dengan ketinggian lebih dari 5 meter dan jarak dari garis pantai lebih 1 km ke arah darat. Kondisi ini dijumpai hampir di sepanjang garis pantai. Uji dengan ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95 % menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketiga model tersebut. Uji lanjutan dilakukan dengan menghitung indeks sensitivitas model untuk menentukan model terbaik dalam memberikan informasi IKL. Berdasarkan indeks tersebut diperoleh hasil bahwa Model Penjumlahan mempunyai nilai rata-rata (mean) terbesar yang berarti model tersebut adalah model terbaik untuk memberikan informasi spasial IKL.

---

Study on Environmental Sensitivity Index (ESI) related to potential of oil spill was conducted in the northern coast of the Tolo Bay, Central Sulawesi. This study focused on the comparative evaluation of ESI models widely used by various parties. The models included in this study are those developed by the Centre for Coastal and Marine Resources Studies, Bogor Agricultural University (IPBPKSPL), used by Det Norske Veritas (DNV), and a model using Summation Method. The ESI components are obtained from image analysis done by ALOS AVNIR and PRISM 2009 and 2010. Upon the production of 16 ESI components, scoring is performed into each ESI model. It turns out that spatially each model give various results in providing the information on ESI-class areas. Variations occurred mainly on inland areas with altitude of more than 5 meters and those with distance over 1 km landward from the shoreline. These conditions are found almost along the shoreline of study areas. ANOVA Test (with 95% confidence interval) suggested a difference is occured between the three given models. Further tests were performed by calculating the sensitivity index models to determine the best model. Based on these calculations, the Summation Model produced the highest mean, which suggest it is the best model to provide an ESI spatial information."

"Skripsi ini mendeskripsikan dan menganalisis dinamika respon yang dilakukan oleh sekelompok petani padi dalam menyiasati permasalahan agroekosistem pesisir. Dinamika dan perubahan itu didorong dari usaha-usaha petani dalam mengupayakan berbagai praktik ujicoba, kreativitas, dan inovasi untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan taraf/kesejahteraan hidup petani. Melalui peran sejumlah petani dalam melakukan tindakan agensi untuk memroses dan memengaruhi rekan petani yang lain dalam menindaklanjuti introduksi pengetahuan dari luar. Hal itu kemudian berpengaruh pada tumbuhnya pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan kreatif petani dalam kasus strategi mereka menghadapi persoalan praktik pertanian yang berisiko. Tumbuhnya pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan petani tersebut ditujukan sebagai upaya intensifikasi untuk meningkatkan taraf hidup petani. Selain itu, dengan tujuan yang sama, mereka pun melakukan upaya diversifikasi pekerjaan dengan melakukan berbagai praktik usaha baru di luar bertani.

---

This thesis describes and analyzes the dynamics of the response made by a group of rice farmers in coastal agroecosystem get around the problem. Dynamics and the change was driven from the farmers' efforts in spearheading a variety of practice tests, creativity, and innovation to improve agricultural productivity and the level / standard of living of farmers. Through the role of farmers in a number of agency action to process and influence the other fellow farmers to follow up the introduction of knowledge from outside. It was later influential in the growth of decision-making and creative actions of farmers in case their strategy addressing the issue of agricultural practices at risk. The growth of decision-making and actions are aimed at farmers as the intensification of efforts to improve the living standard of farmers. In addition, with the same purpose, they were making efforts to diversify the work with a variety of new business practices outside the rice farming."