Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan sosial di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, dimana negara hadir melalui perlindungan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial. Salah satu faktor penentu keberhasilan program JKN adalah aspek partisipasi masyarakat. UU SJSN tahun 2004 mengikat warga negara untuk ikut serta dalam program ini tanpa terkecuali. JKN pertama kali diimplementasikan pada tahun 2014 dengan target cakupan kepesertaan sampai dengan akhir 2019 adalah 95%. Namun dalam perkembangnnya, sampai dengan Mei 2020 cakupan kepesertaan adalah 82,04%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dalam perencanaan kebijakan program JKN dari aspek kepesertaan. Metode penelitian menggunakan studi kualitatif untuk menganalisis dinamika perencanaan kebijakan yang terjadi diantara pemangku kepentingan terkait JKN di Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko PMK, DJSN dan Tenaga Ahli DPR RI. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pejabat terkait dan studi dokumentasi. Data studi dokumentasi bersumber berbagai berbagai dokumen terkait JKN sejak tahun 2014 sampai 2020. Hasil penelitian menunjukkan terdapat target yang optimis terkait kepesertaan, target ini mempengaruhi secara langsung kualitas dari program JKN, salah satunya adalah kondisi defisit yang saat ini terjadi. Perlu dilakukan kaligrasi ulang terhadap target Universal Health Coverage di Indonesia. Beberapa hambatan yang terjadi antara lain perbedaan pemahaman program, masalah kelembagaan dan pendanaan, inkonsitensi peserta dan data.

---

National Health Insurance (JKN) is one of the policies to support the implementation of social development programs in Indonesia. This is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, where the state is present through social protection to achieve social justice. One of the determining factors for the success of the JKN program is the aspect of participation. The SJSN Law of 2004 binds citizens to participate in this program without exception. JKN was first implemented in 2014 with a target of achieving membership until the end of 2019 is 95%. But in its development, until May 2020, membership reached 82.04% of population his study aims to determine the dynamics in JKN program policy planning from the aspect of membership. The research method uses a qualitative study to analyse the dynamics of policy planning that happened among stakeholders related to JKN in the Ministry of Development Planning, Coordinating Ministry of Human Development and Culture, National Social Security Council, and Indonesia Parliament. Researchers conduct in-depth interviews with relevant officials and study documentation. Documentation study data is sourced from various documents related to JKN from 2014 to 2020. The results showed there were optimistic targets related to participation, this target directly affected the quality of the JKN program, one of which was the current deficit problem. It is necessary to recalibrate the Universal Health Coverage target in Indonesia. Some of the obstacles that occur include differences in understanding of the program, safety and order issues, inconsistencies of participants and data."

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."

"Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2014 (Peraturan Presiden No. 12 dan 111 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan) dari Sisi Regulator. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori implementasi Edward III. Hasil penelitian menunjukanadanya permasalahan komunikasi yaitu kurangnya upaya sosialisasi dan adanya aturan yang dinilai belum harmonis dan adanya disparitas pelayanan kesehatan dari sisi sumber daya. Dari sisi disposisi, para pemangku kepentingan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki sikap yang menghambat kesiapan implementasi yang dapat dilihat dari informasi penetapan besaran iuran premi. Dari sisi struktur organisasi sudah terjalin koordinasi dengan baik antar atau antara pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah belum siapnya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional. Saran yang dapat dilakukan agar implementasi dapat berakselerasi dengan baik adalah sosialisasi hendaknya dilakukan secara masif dan efektif dengan menggunakan berbagai cara dan perlu adanya melibatkan masyarakat. Saran untuk mengurangi disparitas pelayanan kesehatan adalah mendorong pemerintah daerah untuk segera mendirikan berbagai fasilitas kesehatan di daerah upaya untuk akselerasi pembangunan kesehatan. Selain itu perlu aturan yang menetapkan penempatan tenaga kesehatan di seluruh Indonesiaagar tujuan Universal Health Coverage dapat tercapai di 2019 sesuai dengan Road Map Jaminan Kesehatan Nasional.

---

This thesis discusses the Implementation Readiness Analysis of National Health Insurance Policy in 2014 (Presidential Decree. 12 and 111 of 2013 on Health Insurance) from the regulator view. This study was conducted with a qualitative approach using the implementation theory of Edward III. The results showed the existence of communication problems, namely the lack of socialization and regulation efforts are not yet harmonized and health care disparities in terms of resources. In terms of the disposition, the stakeholders of the National Health Insurance policy to have an attitude that impede implementation readiness that can be seen from the determination of the amount of dues premium information. In terms of organizational structure has been established with a good coordination between or among stakeholders.

The conclusion is unprepared implementation of National Health Insurance. Suggestions to do in order to accelerate the implementation of socialization should be done well is massively and effectively using a variety of ways and the need for community involvement. Suggestions to reduce health care disparities is encouraging local governments to immediately establish various health facilities in the region to accelerate health development efforts. Also needs to be a rule that defines the placement of health personnel throughout Indonesiaagar goal can be achieved Universal Health Coverage in 2019 in accordance with the Road Map for National Health Insurance."

"Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1 Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas hal tersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan pakar dalam bidang fraud sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan efektivitas dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dalam memberantas fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum akan efektif dalam memberantas fraud di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena komitmen Dinas Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan yang masih meragukan, dasar hukum pembentukan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang masih belum kuat, dan terakhir Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum komprehensif bila dijadikan sebagai strategi anti fraud.

---

Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started on January 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done by various party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry of Health Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rules about fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative which ask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy. The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraud prevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers in Indonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to less effective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraud experts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counter fraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is the lack of commitment of District Health Offices and healthcare providers to cooperate."

"ABSTRAKPengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 dilaporkan sebanyak 88,1juta, 75 juta diantaranya adalah pengguna smart-phone. Adanya fitur aplikasimemudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta pemenuhan kebutuhansehari-hari. Perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi tentusaja berdampak terhadap dunia kesehatan, Telemedis merupakan metode barudalam pelayanan kesehatan. Telemedis adalah penggunaan teknologi informasidan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikanlayanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa sementara dan perencanaantindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh, sistem inimembutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupavideo, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time.Telemedis sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya selain dapat langsungberkonsultasi secara online juga menghemat waktu, efisiensi biaya transportasidan operasional. Manfaat telemedis sangat dirasakan bagi masyarakat yangtinggal di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Telemedis jugabermanfaat dakam mengurangi angka rujukan maupun penanganan langsung olehdokter spesialis, sehingga penanganan pertama bisa dilakukan oleh dokter umumsebagai gate-keeper pelayanan kesehatan. Namun ada permasalahan hukum daritelemedis ini, yakni belum adanya regulasi permenkes yang mengatur pelayananserta standarisasi pelaksanaannya. Informed consent, kerahasiaan data pasien, danrekam medis menjadi hal yang sangat serius diperhatikan dalam pelayananTelemedis sesuai acuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Denganadanya telemedis, harapannya mutu pelayanan kesehatan lebih baik dikarenakantelemedis bukanlah upaya kuratif yang menegakkan diagnosa maupun sebagaiupaya pemberian resep (tele-prescription) namun Telemedis memperkuat upayakonsultasi, edukatif, promotif dan preventif kesehatan seseorang, sehinggaseseorang akan mendapatkan umpan balik self-care dan follow up-care

---

ABSTRACTInternet users in Indonesia in 2014 was reported as 88.1 million, 75 million ofthem are smart-phone users. Their application feature allows people to accessinformation and the fulfillment of their daily needs. The rapid development ofinformation technology in the field of course affect the health of the world,Telemedicine method is new in health care. Telemedicine is the use ofinformation and communication technologies combined with the expertise ofmedical staff to provide health services, start from consultation, suspect diagnosisand how to planning of medical action, without being confined space orconducted remotely, the system requires a communication technology that enablesthe transfer of data such as video, voice and images interactively performed in realtime. Telemedicine may have beneficial for the community, including in additionto directly online consultation and also saves much time, transportation costs arecheaper and the operational being more efficiency. Telemedicine have manybenefits, such as for the people who live at remote areas which so far from healthfacilities. Telemedicine is also very useful in reducing the number of referenceand handling of directly by specialist doctors, so the first treatment can beperformed by a general practitioner as the gate-keeper of health services.However, there are legal issues of this telemedicine, that telemedicine does nothave any regulations and standardized implementation services. Informed consent,confidentiality of patient data and medical records into a very serious thing to beconsidered in accordance reference Telemedicine service regulations andlegislation in force. With the telemedicine, hopefully more better quality of healthcare, because it is not curative that can give the absolutely diagnosis and attemptprescribing (tele-prescription). But Telemedicine can be strengthen the efforts ofconsultation, education for patients, promotive and preventive health, that personwill get feedback like self- care and follow-up care;"

"Pada tahun 2015, cakupan persalinan tenaga kesehatan di Indonesia sebesar 85,55 , di Jawa Barat cakupan persalinan tenaga kesehatan sebesar 87,53 .Adanya kesenjangan sebesar 15,52 dengan target puskesmas pada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Cipaku pada tahun 2016. Dari 170 kelahiran di Kelurahan Rancamaya, hanya 88 yang ditolong oleh tenagakesehatan dan 82 ditolong oleh dukun bayi. Tujuan dari penelitian ini mengetahui lebih dalam alasan dan penyebab ibu memilih dukun bayi sebagai penolong persalinan di Kelurahan Rancamaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengambilan informasi dengan cara wawancara mendalam pada ibu yang bersalin dengan dukun bayi pada tahun 2016 yang memiliki dan tidak memiliki kartu BPJSdan keluarga ibu, dukun bayi dan bidan. Hasil penelitian menjelaskan kepemilikan kartu BPJS tidak berpengaruh dalam pemilihan tenaga kesehatan sebagai penolong persalinan karena masyarakat memilih dukun bayi karena percaya dukun berperandalam upacara dan prosesi saat kehamilan dan persalinan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, serta rasa nyaman bersalin dirumah dan pelayanan yang paripurna jika bersalin ditolong oleh dukun bayi. Oleh karena itu diperlukankerjasama lintas sektor tokoh masyarakat dan aparat sipil wilayah untuk mendukung program kemitraan bidan dengan dukun, serta menjadikan dukun rekan dalam pertolongan yang mengantar dan mendampingi pasien dalam persalinan.

---

In 2015, the scope of childbirth by health personnel in Indonesia was about 85.55 ,in West Java the scope of childbirth by health personnel amounted to 87.53 . Therewas a gap of 15,52 with target of public health center on the childbirth who wasassisted by health personnel at Cipaku public health center in 2016. From 170births in Kelurahan Rancamaya, only 88 births were helped by health personneland 82 births were helped by TBA traditional birth attendant.

The purpose of thisstudy is to know more deeply the reason and causes of pregnant mothers chooseTBA as their childbirth attendant in Kelurahan Rancamaya. This research usesqualitative method, the retrieval of information uses in depth interview on pregnantmothers who gave birth with TBA in year 2016 and who have or do not have BPJScard, the mothers rsquo family, TBA, and midwives.

The result of this study states thatthe ownership of BPJS card does not influence the choice of health personnel aschildbirth attendant, the society prefer to choose TBA because they believe the roleof TBA in the implementation of ceremony and procession during pregnancy andchildbirth which already become a habit that done by the society, as well as a senseof comfort giving birth at home, and plenary attendance when giving birth helpedby TBA. Therefore, the cross sector cooperation is needed such as public figureand regional civil apparatus to support midwife partnership program with TBA, aswell as to make the TBA become co worker in childbirth aid which to escorts andaccompanies the patients during childbirth."

"Skripsi ini membahas tentang Gambaran Respon Asuransi Kesehatan Komersial terhadap Kebijakan Coordination of Benefit CoB dalam Jaminan Kesehatan Nasional JKN . Penelitian ini didasarkan pada beberapa aspek dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah agar diketahuinya gambaran respon asuransi kesehatan komersial terhadap pembaruan kebijakan CoB sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan kerjasama CoB untuk kedepannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan terdapat beberapa aspek dari dalam kebijakan seperti mekanisme CoB, kompetensi pihak terkait dalam pelaksanaan CoB, pemahaman materi sosialisasi, perjanjian dengan pihak fasilitas kesehatan dalam menjalankan mekanisme CoB yang masih perlu diperhatikan terkait dengan adanya kebijakan baru CoB yang menjadi alasan asuransi kesehatan komersial menjalin kerjasama CoB dengan BPJS Kesehatan.

---

Focus of this study is Description of Commercial Health Insurance Response to Coordination of Benefit CoB Policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This study is based on several aspects in Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

The purpose of this study is to know description of commercial health insurance response to Coordination of Benefit CoB policy in Jaminan Kesehatan Nasional JKN . This research used qualitative research method.

The results of this study explain that there are several aspects of the policy such as mechanism of CoB, the competence of related parties for the implementation of CoB, the understanding of socialization materials, the agreement with the health facility in carrying out the mechanism of CoB which still needs to be considered related to the new policy of CoB that become the reason of the commercial health insurance in cooperating CoB with BPJS Kesehatan."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program Asuransi Kesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasional menemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggi tetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebut didukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider dan perusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuan kesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkan penyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif pada akses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuan kesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi di Amerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensi fraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitian mendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risiko kejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak di RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikan saran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untuk mengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untuk kepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS) Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health Insurance Program in January 2014. The implementation of a national insurance program found the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very high but it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack of awareness of all parties, both from patients, providers and insurance companies although such actions are felt presence.

Health fraud is a serious threat to the entire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negative impact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health. Health fraud associated with increased health care costs in the United States.

This study was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraud prevention policies towards the National Health Insurance program which is the reason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collection techniques such as interview guides, recorders, written records and documents.

The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization of the risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact on the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provide advice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending and use of resources for the benefit of the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo"

"ABSTRAKTujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance. "

"Kenaikan jumlah penderita penyakit Diabetes Mellitus (DM) termasuk beban biaya pelayanannya mendorong penerapan kebijakan untuk melakukan pecegahan sekunder di pelayanan Tingkat pertama termasuk melalui penerapan kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Studi ini melakukan evaluasi terhadap kebijakan KBK terhadap pola pelayanan Kesehatan pasien DM baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, menggunakan metode Regression Discontinuity in Time (RDIT) terhadap Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2020. Ditemukan adanya kenaikan pada pemanfaatan pelayanan Kesehatan di FKTP dengan tingkat kepercayaan 99% dan 95%, namun tidak diikuti dengan tren penurunan rujukan pelayanan Kesehatan dari FKTP ke FKRTL serta penurunan tingkat pelayanan Kesehatan di FKRTL yang diharapkan terjadi paska penerapan KBK. Temuan ini mendukung literatur terkait penerapan konsep pay for performance dalam pelayanan Kesehatan Tingkat pertama dan dampaknya pada perbaikan pelayanan Kesehatan Tingkat pertama terkait pelayanan DM. Perbaikan kebijakan KBK perlu dilakukan dalam penetapan indikator, target serta kebijakan pendukung lainnya dalam pencapaian kinerja FKTP yang didasarkan pada temuan pada pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam.

---

The increase in number of people suffering from Diabetes Mellitus, including the burden of service costs, has encouraged the implementation of policies to carry out secondary prevention in primary healthcare level, including to implement Performance Based Capitation (KBK) policy. This study aim to evaluate the KBK policy implemented by BPJS Health on health services for Diabetes Mellitus patients both in Primary Health Care Facilities and Referral Health Facilities, using the Regression Discontinuity in Time (RDIT) method on BPJS Health Sample Data 2015-2020. It was found that there was a slight increase in the level of utilization of Health services at FKTP with confidence levels of 99% and 95%, but this was not followed by a trend of decreasing referrals for Health services. This increase is not accompanied by a decrease in the level of health services at FKRTL which was expected to occur after the implementation of the KBK. These findings support the literature related to the application of the pay for performance concept in first level health services and its impact on improving first level health services related to Diabetes Mellitus services. Apart from that, the findings also encourage the need to improve the KBK policy both in determining indicators, targets and other supporting policies in achieving FKTP performance, based on qualitative data findings through in depth interview."