Hasil Pencarian

Ditemukan 139933 dokumen yang sesuai dengan query

Irvan Sebastian Iskandar

Analisis gratifikasi melalui pendekatan motif kecurangan pada Badan Usaha Milik Negara: studi kasus pada Bank X = Analysis of gratification through fraud motives in state-owned enterprises: case study on X Bank

"Dari hasil rekapitulasi laporan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tahun 2015 sampai 2019. Badan Usaha Milik Negara selalu menempati daftar instansi dengan laporan gratifikasi terbanyak kedua setelah instansi eksekutif. Penelitian ini mencoba mengetahui motif kecurangan apa yang mendorong penerimaan terhadap gratifikasi dan bagaimana upaya pengendalian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan metode kualitatif melalui wawancara para narasumber terpilih dan studi literatur terhadap BUMN bidang perbankan dan jasa keuangan, Bank X, sebagai salah satu objek penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan kalau motif kecurangan berlian (fraud diamond) memberi dorongan terhadap penerimaan gratifikasi di lingkungan BUMN Bank X. Ada empat faktor berupa tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang membentuk motif kecurangan berlian terhadap perbuatan gratifikasi. Dalam upayanya mengendalikan gratifikasi, usaha yang dilakukan Bank X telah dipersiapkan dengan baik melalui sistem pengendalian internal yang dibentuk secara lengkap dan terpenuhi semua prinsipnya. Penelitian ini memberi saran sebagai upaya perbaikan pengendalian gratifikasi lebih lanjut untuk Bank X, yaitu: (1) Melakukan pembaruan terkait rujukan regulasi yang baru untuk pedoman pengendalian gratifikasi perusahaan; (2) Menambah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terkait urusan gratifikasi dan kebijakan antikorupsi organisasi; (3) Membangun kesadaran kepada segenap staf hingga pimpinan organisasi segala level supaya mau melaporkan segala bentuk penerimaan dan penolakan gratifikasi; (4) Segera melakukan dan melaksanakan SNI ISO 3700:2016 sebagai sertifikasi manajemen anti suap (SMAP); (5) Membuat penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dari aktivitas pengendalian gratifikasi yang sudah dilakukan.

According to the recapitulation report of gratification from the Corruption Eradication Commission (KPK) from 2015 until 2019. State-Owned Enterprises were always in the second place after executive agencies. This study is trying to find out what kind of fraud motives that could encourage the acceptances of illegal gratuities and how to control that activities has been made by State-Owned Enterprises. This study uses a post-positivist paradigm with a qualitative method through interviews with the key informants and literature study toward banking and financial services State-Owned Enterprises, X Bank, as one of these research objects. The results showed that diamond fraud motive could encourage the acceptances of illegal gratuities on X Bank. There are four factors in the form of pressure, opportunity, rationalization, and capabilities that shaped as a diamond fraud motive towards gratification. As an effort to control that activity, The Bank has been well prepared through their complete action and fulfill the principles of the internal control system. There are a number of suggestions to improve gratification control for the Bank, namely: (1) Making an update for their guidelines on corporate gratification control related to the new regulation; (2) Upgrade the quality and quantity of their human resources that related to gratification matters and organizational anti-corruption policies; (3) Building awareness to the all staff and the leaders at any levels, so they would to report all of forms in acceptance and rejection of any gratuities; (4) Implement and execute the ISO 3700:2016 as anti-bribery management certification in the organization; (5) Make a further research on the effectiveness of gratification control activities that have been done."

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agustina Arumsari

Analisis keputusan bisnis pada Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan melalui penerapan doktrin fiducary duty dan business judgment rules direksi studi kasus tindak pidana korupsi direktur BUMN = Analysis of business judgment on state owned limited liability enterprise through the application of director s fiduciary duty and business judgment rule doctrines case study on corruption cases of director's state owned limited liability enterprise

"Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Di samping memberikan kontribusi kepada penerimaan Negara dalam bentuk dividen, BUMN juga mempunyai peranan strategis lain yaitu menghasilkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, pelopor sektor usaha yang yang belum diminati swasta, pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta juga turut mengembangkan usaha kecil/koperasi. Sebagai pengurus BUMN Perseroan, direksi memegang peranan yang sangat penting agar tujuan pendirian BUMN tercapai. Dalam mengurus perseroan, direksi harus mengambil berbagai keputusan bisnis yang memiliki risiko. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah keputusan bisnis yang diambilnya merugikan perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan hukum kepada para direksi perseroan terbatas karena telah mengakomodasi doktrin fiduciary duty dan business judgment rule. Prinsip ini seharusnya juga berlaku di BUMN perseroan karena BUMN perseroan juga tunduk kepada prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT dan UU BUMN. Ada dua masalah yang dianalisis menyangkut penerapan kedua doktrin tersebut dalam BUMN perseroan yaitu : bagaimana doktrin fiduciary duty dan business judgment rule yang berasal dari common law principles diserap dalam UU PT dan UU BUMN dan bagaimana penerapan doktrin tersebut dapat digunakan sebagai pembelaan diri direktur BUMN perseroan yang didakwa merugikan keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa business judgment rule dalam UU PT berlaku sebagai standar of review. Unsur-unsur dalam business judgment rule diserap dalam UU PT ke dalam beberapa kualifikasi. Pembelaan diri sebagaimana kualifikasi tersebut bersifat kumulatif. Keberlakuan business judgment rule untuk direksi BUMN perseroan mengalami pergeseran dari wilayah hukum privat menjadi wilayah hukum publik karena definisi keuangan negara di pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan business judgment rule harus dilihat kasus demi kasus. Karena kualifikasi yang diserap dalam UU PT tidak secara jelas didefinisikan maka interpretasinya tergantung kepada pengetahuan hakim. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengertian keuangan negara dan agar dilakukan kejelasan atas kualifikasi business judgment rule untuk meminimalkan perbedaan interpretasi hakim.

State-Owned Limited Liability Enterprise (SOE) has a very important role in developing national economic. In addition to give money to the state receipts inthe form of dividends, SOE has strategic roles in making public goods andservices, pioneer in some business sectors, a counterweight private power also developing small business. The SOE's board of directors holds a very important role to make sure that the purpose of SOE is achieved.In proposing the company, the board of directors shall take a variety of the business decision that bearing a risks. One of the risk that might happen to the business of his detrimental to the company. Law No.40/2007 on Limited Liability Company give a legal protection by accommodating the fiduciary duty and business judgment rule doctrines. Theseprinciples should also apply in SOE due to SOE is subject on limited liability company law. There are two problems concerning the application of that doctrines on SOE's : how the doctrines of fiduciary duty and business judgment rule comes from common law principles were absorbed in Law No.40/2007 on LimitedLiability Company and Law No.19/2003 on SOE? How the application of these doctrines can be used as self defense of SOE?s Director that charged in corruptioncase? From the research, we can concluded that the doctrines of fiduciary duty and business judgment rule we absorbed in Law No.40/2007 on Limited Liability Company and Law No.19/2003 on SOE. Business judgment rule doctrine was absorbed into several qualifications as a standard of review and it is a cumulative review. The application of that two doctrines to the SOE?s board of directors wereshifting from the area of private law to the public law area due to the definition of financial state scope according to article number 2 and 3 of the Law No.31/1999 jo Law No.20/2001 on Corruption Eradication. The application of business judgment rule should be seen a case by case. Because of qualifications that absorbed in Law No.40/2007 on Limited Liability Company wew not clearly defined, its interpretation depends on judge's understanding. So, we need a synchronization of all legislation that related to the definition of financial state scope and we also need to clarity on qualifications to do business judgment rule in order to minimize the difference between judge?s interpretation."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41785

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nindya Putri Ferina

Analisis kepastian hukum terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada bank badan usaha milik negara pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 62/PUU-XI/2013 = Analysis of legal certainty of non performing loan on state owned bank post constitutional court decision number 62/PUU-XI/2013

"Skripsi ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 terhadap status hukum piutang kredit bermasalah bank BUMN. Kedua, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan tipe penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat adanya perbedaan penafsiran akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 membuat terciptanya ketidakpastian akan status hukum kredit bermasalah bank BUMN serta membuat kewenangan pengurusan dalam penyelesaian kredit bermasalah tidak sepenuhnya menjadi kewenangan Bank BUMN terutama dalam hal mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui hapus tagih. Untuk itu, diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi pemikiran, penafsiran serta pengaturan akan pengertian serta ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menciptakan kepastian hukum bagi status serta mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada Bank BUMN. Selain itu, diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kewenangan bagi bank BUMN dalam penyelesaian dan penghapusan kredit bermasalah sehingga nantinya bank BUMN dapat melaksanakan mekanisme penyelesaian kredit bermasalah dengan mekanisme korporasi yang dapat meningkatkan kinerja bank BUMN agar dapat berada di level of playing field yang sama dengan bank-bank swasta.

This thesis is based on the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 which confirms the status of state assets originating from state finances and separated from the state budget to be included in the equity participation of state-owned enterprises which remain part of the state financial regime. This study addresses two main problems. First, the juridical implications of the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 on the legal status of accounts receivable (non-performing loans) of state-owned banks. Second, the mechanism for resolving non-performing loans at State-Owned Banks after the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013. This thesis uses a normative juridical research method, ie the research refers to positive law or written legal norms.
The results of the study indicate that the Decision of the Constitutional Court Number 62 / PUU-XI / 2013 made a difference in the interpretation of the legal status of non-performing loans of state-owned banks. Thus, the Constitutional Court Decision Number 62 / PUU-XI / 2013 made uncertainty about the legal status of non-performing loans of state-owned banks and made the authority to manage non-performing loans not entirely under the authority of state-owned banks, especially in the mechanism of resolving non-performing loans through hair cut. For this reason, synchronization and harmonization of thought, interpretation and regulation of the understanding and scope of state finances are needed in legislation so that legal certainty can be created for the status and mechanism for resolving non-performing loans at state-owned banks. In addition, legislation is needed which specifically regulates the authority of state-owned banks in the settlement and elimination of non-performing loans so that later state-owned banks can implement the mechanism for solving non-performing loans with a corporate mechanism that can improve the performance of state-owned banks to be at the level of playing the same field as private banks."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Try Dharmadi

Kebijakan penentuan badan usaha milik negara sebagai pemungut pajak pertambahan nilai ditinjau dari biaya kepatuhan pajak : studi kasus PT. X Tbk. = Analysis of tax compliance cost resulting from the policy which elects state owned enterprise as vat withholder : a case study of PT. X Tbk

"Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah diberlakukannya kebijakan Badan Usaha Milik Negara menjadi wajib pungut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah Latar Belakang dibuatnya kebijakan penentuan kembali BUMN dan implikasi dilapangan ats penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. (1) Adanya latar belakang di tunjuknya BUMN menjadi badan pemungut adalah kurang patuhnya vendor serta kurangnya pegawai pajak dan untuk mengamankan penerimaan negara (2) Dalam setiap terjadinya perubahan kebijakan perpajakan, pemerintah harus melakukan upaya upaya dalam meminimalkan tax compliance cost.

The issue covered in this study is focusing on the policy that elects State Owned Enterprise as VAT withholder. The purpose of this study is to understand the background of this policy and why did the government decided to re-instate this policy and the operational impacts of re-electing State Owned Enterprise as VAT withholder. This study is utilizing qualitative technique as the method of the research. The data gathering was done through intensive interviews and literature study. (1) The state owned enterprise was re-elected as VAT withholder due to the vendors’ lack of compliance and imbalance in the number of tax authorities, as well as to preserve nation’s income. (2) Before implementing the changes in tax policy, the government has to perform certain efforts in order to minimize the tax compliance cost."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Wita Adelina Noer Putri

Evaluasi Pelaksanaan Employer Branding untuk Milenial pada Badan Usaha Milik Negara (Studi Social Marketing Penyebaran Employee Value Proposition oleh Bank Mandiri) = Evaluating the Implementation of Employer Branding for Millennials in State-Owned Enterprises (Study of Social Marketing Deployment of Employee Value Proposition by Bank Mandiri)

Penelitian ini membahas evaluasi penerapan program employer branding di unit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada milenial dengan menggunakan konsep social marketing. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode evaluasi yang digunakan untuk melakukan penilaian terkaitproses pelaksanaan program komunikasi employer branding kepada milenial di Bank Mandiri. Melalui penelitian ini, diketahui bahwa implementasi dari program ini belum ditunjang dengan nilai unik perusahaan yang fokus sehingga pesan yang akan disampaikan menjadi terlalu umum. Selain itu, dalam melaksanakan pemasaran nilai, tidak pula dilakukan riset mendalam terkait dengan karakteristik dan preferensi target, padahal hal inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam melakukan proses pemasaran nilai pada fase berikutnya. Untuk ke depannya, diharapkan BUMN dapat lebih menentukan nilai yang akan dikomunikasikan sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih spesifik. Selain itu, perlu dilakukan riset kepada konsumen pesan sehingga fase berikutnya yakni targeting, positioning, communications channel, distribution channel, dan publicity dapat berjalan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

This study discusses evaluating the application of employer branding programs in units of State-Owned Enterprises (BUMN) to millennials using the concept of social marketing. This study uses a qualitative approach and uses evaluation methods that are used to conduct assessments related to the implementation process of employer branding communication programs to millennials at Bank Mandiri. Through this research, it is known that the implementation of this program has not been supported by the company`s unique focus value so the message to be delivered is too general. In addition, in carrying out value marketing, in-depth research is not carried out related to target characteristics and preferences, even though this is what should be the basis for the value-marketing process in the next phase. In the future, it is expected that SOEs can better determine the value to be communicated so that the message delivered becomes more specific. In addition, research needs to be done to consumers of messages so that the next phase of targeting, positioning, communications channel, distribution channel, and publicity can run more effectively and on target.

2019

T54099

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mega Silvia Fahriani

Penerapan fraud risk assessment untuk mengantisipasi kecurangan pada siklus pembelian barang (studi kasus pada usaha kecil dan menengah: PT X) = Implementation of fraud risk assessment to anticipate fraud on goods purchasing cycle (case study on small and medium enterprises: PT X)

"Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan fraud risk assessment pada siklus pembelian barang PT X sebagai salah satu strategi dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan yang mengancam kelangsungan bisnis perusahaan. Melalui Fraud Risk Assessment, manajemen dapat menetapkan prioritas pengendalian dan upaya-upaya pencegahan yang tepat untuk setiap skema fraud berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Fraud Risk Assessment dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan panduan dalam COSO Fraud Risk Management Guide 2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan. Berdasarkan hasil assessment pada siklus pembelian barang PT X, kecurangan dengan skema Mark-up Billing, Kickback, dan Theft of Inventory and Equipment memiliki tingkat risiko tertinggi sehingga perhatian dan upaya dalam mengantisipasi risiko tersebut harus diprioritaskan.

Rekomendasi strategi anti-fraud yang dirancang dengan berpijak pada penerapan 2 pilar yaitu pencegahan dan pendeteksian fraud dapat digunakan oleh manajemen untuk menekan kemungkinan terjadinya risiko fraud, meminimalisir potensi kerugian, serta menjaga aset perusahaan dari tindak kecurangan.

This study aims to conduct the fraud risk assessment on the goods purchasing cycle at PT X as one of the strategies to anticipate fraud that threatens the company 39 s business continuity. Through the Fraud Risk Assessment, management can set priority controls and appropriate prevention strategy for each fraud scheme based on the level of risk. The Fraud Risk Assessment in this study was conducted in accordance with the guidelines in COSO Fraud Risk Management Guide 2017.
This study used a qualitative approach with field study data collection techniques. Based on the results of the assessment on the goods purchasing cycle at PT X, the Mark up Billing Scheme, Kickback Scheme, and Theft of Inventory and Equipment scheme has the highest risk level so that the attention and effort in anticipating those risk must be prioritized.
The recommended anti fraud strategy, which is designed based on the application of two pillars of fraud prevention and detection, can be used by management to minimize the possibility of fraud risk, minimize potential loss, and secure the company 39 s assets from fraud."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rafadha Madda

Legal analysis on the efficiency towards the procedure of privatization by state owned enterprises through capital market = Analisa hukum atas efisiensi terhadap prosedur dari privatisasi oleh badan usaha milik negara melalui pasar modal

"Demi kemajuan ekonomi bangsa, setiap kegiatan perekonomian harus diatur dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Peraturan kegiatan ekonomi yang dibahas di dalam skripsi ini adalah Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Pasar modal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pengaturan dalam prosedur Privatisasi beserta hambatan dari salah satu prosedur tersebut. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan memberikan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan privatisasi. Penelitian ini juga mengkorelasikan peraturan yang mengatur dengan kesuksesan program dari Kepemerintahan 2014-2019. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang sering terjadi pada Privatisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Pasar modal, serta akan pula memberikan saran demi kelancaran privatisasi tersebut.

For the sake of economic progress of the nation, every economic activity must be regulated properly and in accordance with principles that apply. The regulations of economic activity discussed in this thesis are Privatization Procedures of State Owned Enterprises through Capital Market. Therefore, the purpose of this thesis is to provide information on the arrangements in the privatization procedures along with any barriers of the procedures. Using Juridical Normative method, this research will provide principles that must be fulfilled in privatization. This study also correlates the rules governing the success of the program from Government 2014 2019. This study will ultimately provide conclusions regarding the problems that often occur on the Privatization of State Owned Enterprises through capital market, and will also provide advice for smooth privatization. "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69724

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Jessica Paulina

Analisis produk interest rate swap (studi kasus pada bank X) = Analysis of interest rate swap (case study at bank X)

"Tesis ini membahas pengembangan produk Interest Rate Sivap (IRS) pada Bank X, yang merupakan produk perbankan baru bagi Bank X. Pcngembangan IRS dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin melakukan hedging risiko suku bunga pinjaman. Sementara dari sisi Bank X, pengembangan IRS a1

This thesis is focus on the initiation ofa new banking product called Interest Rate Swap (IRS) in Bank X Bank X ojizrzs this product to its debtors who need interest rate hedging far their interest installment. Likewise, by doing this transaction BankX will enhance its non-interest income from the transaction fee. The amount of transaction _/ee will aject the amount of swap spread determined to the theoretical swap rate, in order to obtain a certain swap rate ojered to the customer: In Bank X the amount of swap spread is shape from the risk premium and transactlonjec, while the transaction _/ee it self is determined by the length of the swap and the accessibility in the swap market. Furthermore, Bank X should also concern about the risk mitigation arouse from this new transaction."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010

T32114

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Dimas Suryadiyanto

Analisis Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebelum dan Sesudah Privatisasi Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). (Studi Kasus Pada BUMN Sektor Manufaktur dan Sektor Perbankan) = Financial performance Analysis of State Owned Enterprises (SOE), Before and After The Privatization, using Data Envelopment Analysis (DEA). (Case Study on SOE Manufacturing Sector and Banking Sector)

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perubahan kinerja keuangan dan tingkat efisiensi BUMN, sebelum dan sesudah privatisasi dengan menggunakan metode DEA. Hasil penelitian menunjukan bahwa selama periode penelitian yang dilakukan, kinerja perusahaan cenderung tidak mengalami peningkatan dalam kinerja keuangan yang dilihat dari rasio keuangan. Sementara itu dalam pengukuran efisiensi, perusahaan tidak secara konsisten dalam mempertahankan nilai efisiensi yang telah diolah menggunakan model DEA. Hasil penelitian menunjukan bahwa BUMN mengalami perubahan kinerja, baik dalam kinerja keuangan, maupun efisiensi kinerja, namun beberapa BUMN mengalami penurunan, dan tidak sesuai dengan tujuan dari privatisasi, yaitu meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan

The purpose of this study was to analyze changes in the financial performance and the level of efficiency of SOEs, before and after privatization by using DEA. The results showed that during the period of the research conducted, the performance of the company are less likely to experience an improvement in the financial performance of financial ratios seen. Meanwhile, in the measurement of efficiency, companies tend to be inconsistent in achieving the efficiency that has been processed using DEA models. The results showed that SOE performance changes, both in financial performance, efficiency and performance, but some SOEs has decreased, and not in accordance with the objectives of privatization, which improves the performance and efficiency of the company."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Herudi Kandau Nugroho

Pengaruh sinergi transaksional Badan Usaha Milik Negara terhadap kinerja pembiayaan bank umum syariah perusahaan anak Badan Usaha Milik Negara = Transactional synergy effect of State Owned Enterprises on the financing performance of Islamic Bank subsidiary state owned enterprises / Herudi Kandau Nugroho

"ABSTRAK

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan cross selling transaction serta memperkuat posisi BUMN dalam menghadapi persaingan bebas dan era globalisasi, diperlukan sinergi BUMN di segala lini. Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah sinergi transaksional dimana sumber pembiayaannya berasal dari bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa frekuensi dan nilai transaksi sinergi BUMN berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap Financing to Debt Ratio FDR dan Non Performing Financing NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Secara parsial, dari sisi pengaruhnya terhadap FDR: semakin banyak number of account sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi FDR bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Semakin besar nilai sinergi transaksional BUMN, semakin rendah FDR bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Secara parsial, dari sisi pengaruhnya terhadap NPF: semakin banyak number of account sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Semakin besar nilai sinergi transaksional BUMN, semakin tinggi NPF bank umum syariah perusahaan anak BUMN. Dalam pelaksanaan sinergi transaksional tersebut, PT BNI S berada pada batas efisiensi, sedangkan PT BSM dan PT BRIS tidak efisien.

ABSTRACT

In order to support accelerated growth and cross selling transaction as well as strengthening the position of state owned enterprises to face free competition and globalization, synergy in all of the lines business are needed. One of them is the transactional synergy where the source of financing came from Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The research concluded that both frequency and value of transactions are significantly influence Financing to Debt Ratio FDR and Non Performing Financing NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its influence on FDR the more number of synergy transactional accounts of SOE, the higher FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the lower the FDR Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. Partially, from the side of its effects on the NPF the more number of synergy transactional accounts of SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. The larger the value of synergy transactional SOEs, the higher NPF Islamic commercial bank subsidiaries of SOEs. In the implementation of synergy transactional , PT BNI S is at level of efficiency, while PT BSM and PT BRIS are not."

2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian