Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistk dalam mengimplementasikan Jakarta Smart City. Jakarta Smart City mulai diimplementasikan pada tahun 2014 untuk mempermudah kinerja aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespon keluhan warganya. Pada perkembangannya, implementasi Jakarta Smart City masih menemui sejumlah masalah yang berasal dari sisi pengelolaan Jakarta Smart City dan sisi sumber daya manusia pengelola Jakarta Smart City. Pengukuran terhadap ASN Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistk menjadi perlu dilakukan untuk melihat melihat kondisi kesiapan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan teori e-readiness dari Supriyanto dan Mustofa (2016) yang memiliki enam dimensi kesipan yaitu kesiapan organisasi, kesiapan tata kelola dan kepemimpinan, kesiapan pengguna, kesiapan kompetensi, kesiapan TIK, dan kesiapan hukum untuk menganalisis kesiapan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistk. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ASN Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistk dinyatakan siap pada lima dimensi dan belum siap pada satu dimensi. Lima dimensi yang dinyatakan siap adalah dimensi kesiapan organisasi, kesiapan tata kelola dan kepemimpinan, kesiapan pengguna, kesiapan kompetensi, dan kesiapan TIK. Satu dimensi yang dinyatakan belum siap adalah dimensi kesiapan hukum.

---

ABSTRACT

The study aims to determine the readiness of the Civil Service Organization of the Communication, Informatics, and Statistics Office in implementing the Jakarta Smart City. Jakarta Smart City was implemented in 2014 to facilitate the performance of the DKI Jakarta Provincial Government officials in responding to the complaints from citizens. But, the implementation of Jakarta Smart City still faces several problems from the management side and the human resources side of managing the Jakarta Smart City. Measurements need to be done to see the condition of their readiness to carry out their duties and functions. This study uses the e-readiness theory from Supriyanto and Mustofa (2016) which has six dimensions of readiness, namely organizational readiness, governance and leadership readiness, user readiness, competency readiness, ICT readiness, and legal readiness to analyze the readiness of ASN Communication, Informatics, and Statistics. This study uses a post-positivist approach with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results showed that ASN for the Communication, Informatics, and Statistics Office was declared ready in five dimensions and not ready in one dimension. The five dimensions that are declared ready are the dimensions of organizational readiness, governance and leadership readiness, user readiness, competency readiness, and ICT readiness. One dimension that is declared not ready is the dimension of legal readiness.

"

"

Penelitian ini melihat dampak penerapan Performance Related-Pay (PRP) terhadap performa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menangani aduan masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM) di DKI Jakarta. Aplikasi CRM merupakan aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Jakarta Smart City (JSC) untuk mempermudah ASN menangani aduan masyarakat. Penelitian ini menganalisis data panel jumlah rasio laporan aduan selesai di 267 kelurahan selama bulan Januari 2016 hingga bulan Desember 2019. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata, setelah adanya kebijakan PRP, terjadi peningkatan tren jumlah rasio laporan selesai atau penanganan aduan di kelurahan-kelurahan rawan banjir sebesar 6,53% dengan tingkat signifikansi pada tingkat 1%. Selanjutnya, efek kebijakan PRP ditemukan positif namun lebih rendah pada saat kelurahan rawan banjir berada di dekat daerah aliran sungai dibandingkan dengan kelurahan rawan banjir yang tidak berada di dekat daerah aliran sungai. Temuan penelitian ini mendukung literatur yang menjelaskan bahwa PRP akan memotivasi pemberi layanan publik dalam meningkatkan performa mereka.

---

This research views the effect of Performance Related-Pay (PRP) policy towards civil servants performance on handling citizen complaints through the Citizen Relation Management (CRM) application in DKI Jakarta. CRM application developed and managed by Jakarta Smart City (JSC) for civil servants to effectively handle public complaints. This research analyzes panel data on total ratio data of complaint reports solved in 267 urban villages from January 2016 to December 2019. By using the difference-in-differences (DID) approach, the findings of this research show that after implementing the PRP policy, there was a 6,53% increase in the trend of solving the complaints in urban villages that are prone to flooding with a significance level of 1%. Furthermore, the effect of the PRP policy was shown to be lower on urban villages that are located close by the river, compared to the urban villages that are located far from the river.  The findings of this research support previous literature studies, that found PRP motivates civil servants to increase their work performance.

 

"

"Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian univariat dengan menggunakan teori Organizational Readiness for Implementing Change sebagai teori utama. Teori Organizational Readiness for Implementing Change memiliki dua dimensi, yaitu change commitment dan change efficacy. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei dan wawancara mendalam. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah quota sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 318 orang yang didapatkan dengan menyebarkan kuesioner secara daring dan luring kepada sebagian besar pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Data yang diperoleh telah diolah menggunakan software SPSS versi 25 melalui ukuran pemusatan berupa modus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dengan persentase sebesar 71,1%. Tingginya tingkat kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital tersebut diperoleh dari komputasi dua dimensi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran terkait bagaimana kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dalam menerapkan Identitas Kependudukan Digital dan juga referensi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya terkait kesiapan untuk menerapkan Identitas Kependudukan Digital.

---

This research examines DKI Jakarta Population and Civil Registration Service readiness level in implementing Identitas Kependudukan Digital. This research included univariate research using Organizational Readiness for Implementing Change theory as the main theory. The theory has two dimensions, change commitment and change efficacy. This study uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys and in-depth interviews. The sampling technique for surveys is quota sampling, while for in-depth interviews using purposive sampling techniques. The number of respondents in this study were 318 employees who were obtained by distributing online and offline questionnaires. The data has been processed using SPSS version 25 software through a measure of concentration in the form of mode. The results of this study indicate that the DKI Jakarta Population and Civil Registration Office has a high level of readiness in implementing Identitas Kependudukan which has 71,1%. This high level of readiness obtained from two-dimensional computing study. We hope this research can provide an illustration regarding the readiness of the Service in implementing Identitas Kependudukan Digital and also a reference for other Population and Civil Registration Services related to readiness to implement Identitas Kependudukan Digital."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk bertindak secara pintar dalam menghadapi permasalahan dan tantangan perkotaan yang dihadapinya. Menghadapai hal tersebut, Jakarta menerapkan Jakarta Smart City sebagai sebuah konsep pengembangan kota pintar dengan memanfaatkan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengelola sumber daya kota secara efektif dan efisien dengan mengedepankan inovasi dan partisipasi warga. Acara Indonesia Smart Nation Award menempatkan Jakarta pada peringkat tiga kota pintar kategori provinsi. Guna meningkatkan kematangan kota pintar perlu diketahui sejauh mana tingkat kesiapan Jakarta Smart City saat ini. Pengukuran tingkat kesiapan kesiapan kota pintar ini menggunakan metode Smart Cities Readiness Maturity Model and Self Assesment Tool yang telah mengadopsi standar BSI PAS 181:2014 tentang kerangka kerja kota pintar. Terdapat lima tingkatan kesiapan dari model tersebut yaitu tingkat Ad-hoc, Opportunistic, Purposeful & Repeatable, Oprationalised dan Optimised. Hasil analisis tingkat kesiapan melalui UP Jakarta Smart City memberikan nilai 1,46 atau masih dalam tingkat 1 (Ad-hoc). Peningkatan ke tingkat 2 dapat dilakukan dengan mengikuti praktik terbaik yang ada dalam model tersebut.

---

Provincial Government of Jakarta expected to act intelligently in the face of urban problems and challenges. Faced with this, Jakarta implements the Smart City concept development that uses Information and Communication Technology (ICT) to manage the city resources effectively and efficiently by promoting innovation and citizen participation. Indonesia Smart Nation Award puts Jakarta in third place within the provincial smart cities category. In order to increase the maturity level of Jakarta as smart city, we need to know the extend of Jakarta Smart City readiness currently.

Such measurement of smart city readiness uses the Smart Cities Readiness Maturity Model and Self Assessment Tool that has adopted BSI PAS 181: 2014 standard for smart cities framework. There are five levels of readiness in this model, which are Ad-hoc, Opportunistic, Purposeful & Repeatable, Oprationalised and Optimised. The result of the analysis that was applied through Jakarta UP Smart City shows a score of 1.46 or still at level 1 (Ad-hoc). Improvement to level 2 can be done by following the best practices in this model."

"Skripsi ini membahas mengenai Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Elektronik Akta Kelahiran (e-Akta) Pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Teknik analisis menggunakan konsep perubahan paradigma e-Government yang dikemukakan oleh Haedler dan Peliici (2001) antara lain dilihat dari faktor Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Mode of Service Delivery, dan Principle of Service Delivery.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-Akta dinilai masih kurang baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu utama di dalam pelaksanaan program e-Akta diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan warga DKI Jakarta dalam mengatasi isu digital divide, serta dari faktor keamanan data kependudukan yang tersimpan pada aplikasi program e-Akta. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kerja keras oleh semua pihak yang terkait dengan program e-Akta ini terutama pada proses rekrutmen staf pelaksana yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, pemberian pelatihan rutin baik itu kepada pihak internal maupun eksternal guna menambah pengetahuan di dalam cara penggunaan e-Akta, serta perlunya diberlakukan prosedur operasi standar yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

---

This thesis discusses the Implementation of e-Government in Services of Electronic Excerpt of Birth Certificate (e-Akta) at Office of Population and Civil Registration Administration City of Jakarta Pusat. This study uses positivism approach. Analysis techniques using the concept of e-Government paradigm shift proposed by Haedler and Peliici (2001), among others, viewed from the factors of Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Modes of Service Delivery, and Principle of Service Delivery.The result of the research shows that the e-Akta program has not yet well-succeeded, there are still some problems to be the main issue in the implementation of e-Akta program including the availability of human resources, the ability of Jakarta's people in tackling the issue of the digital divide, as well as the security factor of population data that stored on e-Akta application program. Respond these conditions, it takes hard work by all parties associated with the e-Akta program is mainly on the process of implementing recruitment of staff in accordance with the educational background required, giving regular training to both internal and external parties in order to increase knowledge in how to use e-Akta, and the need for standard operating procedures that apply must be adapted to the conditions that exist today."

"Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik guna mendukung pelaksanaan open governance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Riau mampu menunjukan peningkatan penilaian KIP yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 karena cukup memenuhi enam dimensi teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terutama pada ketersediaan sumber daya dan political will yang kuat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, yaitu: Proses mutasi jabatan di berbagai perangkat daerah yang frekuensinya cukup sering, pelaksana yang kurang memprioritaskan pemberian layanan Informasi Publik; dan masih minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap kebijakan ini

---

Public information openness (KIP) is one form of responsibility given by the-Governmet to the community to fulfill public accountability demand in order to support the implementation of open governance in Indonesia. This study aims to investigate the extent to which the Public information openness policy in the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Office had been implemented in 2018-2019 year. This study employs post-positivist approach by using qualitative data collection method with the in-depth interviews and literature study. The research shows that Riau Province was able to show a significant increase in KIP assessments from 2018 to 2019 because it was sufficiently fullfiling all six dimensions proposed by the Van Meter and Van Horn’s theory, particularly on the availability of resources and strong political will. However, there are several obstacles that need to be addressed, including: Frequent transfers of higher level officers, the existence of officers who did not prioritize the provision of Public Information services; and also lack of public socialization from the-Governmet to the community which has contributed to low public participation to support the policy"

"Skripsi ini membahas dan menganalisis tentang e-readiness implementasi kebijakan integrasi pembayaran QRIS dengan mengambill lokus di DKI Jakarta yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan jumlah transaksi digital terbanyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis e-readiness implementasi kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pengumupulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-readiness implementasi kebijakan integrasi pembayaran QRIS sangat baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya penetrasi pasar yang besar di DKI Jakarta, regulasi pemerintah yang mendukung adanya QRIS, dan indeks persaingan digital yang tinggi. Adapun hambatan pada penelitian ini adalah data yang disajikan bisa saja sudah diperbaharui seiring dengan perkembangan teknologi finansial QRIS yang ada.

---

This thesis discusses and analyzes e-readiness of implementation QRIS payment integration policy by taking the locus in DKI Jakarta, which is one of regions in Indonesia with the highest number of digital transactions. The purpose of this study was to analyze the e-readiness of implementation QRIS policy by Bank Indonesia in DKI Jakarta. The research approach used in this study is post-positivist, as well as qualitative data collection methods, with collecting data method of in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the e-readiness of implementation QRIS payment integration policy was very good. This condition is caused by the large market penetration in DKI Jakarta, government regulations that support the implementation of QRIS, and the high digital competition index. The obstacle in this research is that the data presented may have been updated along with the development of existing QRIS financial technology."

"ABSTRAKPelayanan publik berbasis elektronik sudah menjadi kebutuhan di setiap pemerintahan, terutama di kota. Perkembangan teknologi digital ini sekarang sudah mengarah ke bentuk yang lebih luas lagi, yaitu menjadikan kota biasa menjadi kota cerdas smart city . DKI Jakarta sebagai kota setingkat provinsi yang memiliki tanggung jawab dan masalah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya juga memiliki program untuk bertransformasi menuju kota cerdas, yaitu program Jakarta Smart City. Penggunaan teknologi menuju smart city yang terus berkembang diluar kontrol pemerintah mengharuskan pemerintah untuk memiliki dynamic capabilities sehingga dapat menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Skripsi ini membahas dynamic capabilities Unit Pengelola Jakarta Smart City dalam melaksanakan tugasnya mengelola Jakarta Smart City. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pengelola Jakarta Smart City belum menerapkan aspek dynamic capabilities. Hal itu ditunjukkan dari ketiadaan salah satu dari tiga kemampuan kognitif yang membangun dynamic capabilities, yaitu kemampuan thinking across dan adanya kesenjangan pengetahuan tentang proses pelaksanaan program Jakarta Smart City antara Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan struktur dan Tenaga Ahli di bawahnya.

---

ABSTRACTElectronic based public service has become a necessity in every government, particularly in the metropolis. The development of digital technology changes a city into a smart city. DKI Jakarta as province level city that has more responsibility and issue than other regions is one of a metropolis that transform itself to a smart city. The program is titled Jakarta Smart City. The use of technology towards smart city that continues to grow beyond the control of government requires the government to have a dynamic capabilities that can solve governmental issues and adapt to change occured. This study discusses the dynamic capabilities of Jakarta Smart City Management Unit in carrying out its duties. This study was conducted by post positivist approach and data collection through in depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Jakarta Smart City Management Unit have yet to implement aspects of the dynamic capabilities. It was evident from the absence of one of the three cognitive ability to build dynamic capabilities, that is the ability of thinking across and knowledge gap on the process of implementation of Jakarta Smart City program between head of the Management Unit and its subordinates."

"Pegawai negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki sistem pola karier terbuka yang membawa konsekuensi pada terbukanya lowongan jabatan administrasi, fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang tidak hanya dapat diisi oleh PNS tetapi juga oleh kalangan non PNS seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta diemban oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi. Besarnya kekuasaan, jika tanpa pengawasan tentu saja dapat mengundang kesewenang-wenangan, karena setiap kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan. Untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan kepada setiap pegawai negeri sipil dalam hal pengembangan kariernya, pengawasan mutlak diperlukan.

---

Civil servants have a very important role in governance in achieving the objectives of the state. Civil servants are elements of the state apparatus to run the administration and development in order to achieve the objectives of the state. Law No. 5 of 2015 on Civil Administrative State has a system of open career patterns that have consequences on the opening of a vacancy administrative, functional and high leadership positions who not only can be filled by civil servants but also among noncivil servants such as government employees with a work contract. Establishes authority appointment, transfer and dismissal of officials in addition to officials and mid-level leaders of the main high on the Jakarta provincial government assumed by the Governor of Jakarta as the official provincial staff development. The amount of power, if unattended can certainly invite arbitrariness, because power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. To ensure the enforcement of law and justice to every civil servants in terms of career development, oversight is absolutely necessary."

"Tesis ini akan membahas strategi pembangunan smart city yang tengah dilakukan oleh Jakarta dan Seoul. Penelitian ini menggunakan metode perbedaan komparatif yang dilakukan dengan membandingkan strategi pembangunan smart city di Jakarta dan Seoul melalui tiga dimensi utama yakni, teknologi, manusia dan institusi. Selain membandingkan strategi pembangunan yang dilakukan oleh Jakarta maupun Seoul, penelitian ini juga akan menggali pembelajaran apa yang dapat diambil dari pembangunan smart city di Seoul. Hal tersebut berkaitan erat dengan kedudukan Seoul yang terlebih dahulu menggagas program smart city dan telah diakui keberhasilannya oleh dunia internasional.

---

This thesis will discuss the strategic development of smart city in Jakarta and Seoul. The method that being used is a comparative difference model, which implemented by comparing strategic development of smart city in Jakarta and Seoul through three dimensions, including technology, human and institutions. More over this thesis will also finds the lessons learned from the development of smart city in Seoul. Seoul have develops smart city earlier than Jakarta, the city also internationally recognized as one of the best smart city in the world. "