Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas tentang evaluasi terhadap kepatuhan dalam pembutan Local File dan Benchmarking berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada PT PPP yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban untuk membuat dan menyimpan dokumen tersebut. Evaluasi dilakukan dengan memberikan penjelasanmengenai proses pembuatan Local File dan Benchmarking dan keseuaian isi Local File dengan Peraturan Menteri keuangan No. 213/PMK.03/2016 (PMK-213) dan kesesuaian Benchmarking dengan PER-22/PJ/2013 dan PER-43/PJ/2010. Berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa informasi yang tidak disampaikan dalam pembuatan Local File sesuai dengan dengan PMK-213. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa Benchmarking telah dilakukan sesuai dengan PER-22/PJ/2013 dan PER-43/PJ/2010.

---

This internship report aims to evaluate compliance in making Local Files and Benchmarking based on tax regulations that apply to PT PPP which is a domestic taxpayer who has the obligation to make and hold the documents. Evaluation is conducted by providing an explanation of the process of making Local Files and Benchmarking and the conformity of the contents of Local Files with Minister of Finance Regulation No. 213 / PMK.03 / 2016 (PMK-213) and conformity of Benchmarking with PER-22 / PJ / 2013 and PER-43 / PJ / 2010. Based on the results of the analysis, there is still some information that was not conveyed in making Local Files in accordance with PMK-213. The analysis also shows that benchmarking has been carried out in accordance with PER-22 / PJ / 2013 and PER-43 / PJ / 2010."

"Konvergensi IFRS 16 pada PSAK 73 menerapkan model akuntansi tunggal sehingga memilki dampak yang signifikan. Penelitian ini memuat analisis implikasi pajak yang timbul atas berlaku efektifnya PSAK 73 pada 1 Januari 2020 dengan penyajian studi kasus PT. X, sebagai pihak Lessee. Penerapan PSAK 73 pada PT. X ialah secara retrospektif dengan dampak kumulatif. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Yang kemudian dianalisis dengan teknis analisis metode kualitatif. Pada metode analisis data digunakan metode studi lapangan dan studi literatur. PT. X memilih untuk penerapan retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapannya yaitu, 1 Januari 2020. Akibatnya pada saldo laba ditahan awal tahun 2020, tidak terjadi penyesuaian atas sewa. Temuan dalam penelitian ini yaitu, terdapat penyesuaian atas penerapan PSAK 73, sebagai akibat dari perbedaan aturan akuntansi dan pajak terkait pembayaran Sewa Guna Usaha (SGU) dan penyusutan atas aset sewa guna sebelum Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli. Selain itu, aset Lease PT. X menjadi meningkat karena dituntut untuk mengakui aset hak guna serta liabilitasnya. Dengan penerapan PSAK 73, selisih nilai laporan keuangan komersial dan laporan keuangan. fiskal yang dimiliki Lessee semakin besar sehingga membutuhkan koreksi fiskal dalam menghitung pajak penghasilan terutang.

---

The convergence of IFRS 16 in PSAK 73 applies a single accounting model so that it has a significant impact. This study contains an analysis of tax implications arising from the effectiveness of PSAK 73 on January 1, 2020 with the presentation of case studies, PT. X as the Lessee. Implementation of PSAK 73 in PT. X is retrospectively with cumulative effect. This research was prepared with qualitative approach. Technical analysis in data collection is using descriptive methods. In data analysis method used field study method and literature study. Pt. X opted for retrospective implementation with cumulative impact at the beginning of its implementation, namely, January 1, 2020. As a result of retained earnings balances beginning in 2020, there is no adjustment to the lease. The findings in this study are that there are adjustments to the application of PSAK 73, as a result of differences in accounting and tax rules related to payment of Leases (SGU) and depreciation of Lease assets before the Lessee uses the right option to buy. In addition, PT. X Lease assets is increasing because it is required to recognize its right of use assets and its liabilities. With the implementation of PSAK 73, the difference in the value of commercial Financial statements and fiscal Financial statements owned by the Lessee bigger, requires a fiscal correction in calculating the income tax owed."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren dari perkembangan yang terjadi terhadap penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap narasumber yakni pihak Direktorat Jenderal Pajak, Konsultan Pajak, dan Akademisi. Hasil penelitian menunjukkan tren yang terjadi di dalam rezim perpajakan telah mengarah kepada era keterbukaan informasi dalam bentuk transparansi perpajakan namun, beberapa kendala ditemukan yakni Sumber Daya Manusia belum kompeten, infrastruktur belum memadai, belum adanya sistem audit terhadap informasi yang dipertukarkan, dan kerahasiaan perbankan. Selain itu, masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak. Kata Kunci:Hak wajib pajak; negara berkembang; transparansi perpajakan.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze trend of the development in the implementation of the transparency of taxation in the form of exchange of information. This study uses a qualitative approach with data collection through library and field study conducted depth interviews with informants namely the Directorate General of Taxation, Tax Consultants, and Academics. The results indicate a trend occurring in the tax regime has led to the era of transparency of information in the form of taxation, but some obstacles found that Human Resources is not incompetent, inadequate infrastructure, the lack of an audit of the system information exchanged, and bank secrecy. In addition, they still lack the protection of the rights of taxpayers. Keywords Developing country taxation transparency taxpayer rsquo s right."

"Penelitian ini menganalisis proyek implementasi Pajak Daerah melalui online system oleh PT. Bank DKI untuk proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah analisis discounted cash flow dengan Net Present Value menggunakan alternatif target implementasi seluruh wajib pajak, wajib pajak terkomputerisasi atau wajib pajak manual, sementara pilihan metode implementasi adalah metode tapping, software atau mobile. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi target wajib pajak manual dan metode tapping membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai NPV positif dan kombinasi wajib pajak terkomputerisasi dan metode mobile memberikan nilai NPV paling besar, namun memberikan potensi manipulasi data oleh wajib pajak, sehingga metode software lebih baik dalam hal potensi tersebut.

---

This research analyses tax online system implementation project by PT. Bank DKI for decision making. Method being used is discounted cash flow analysis with net present value using target alternative all tax subject, computerized tax subject and manual tax subject, alternative implementation methods used are tapping, software and mobile methods.

This research concludes that combination of manual tax subject and tapping method takes longer time to reach positive NPV, while combination of computerized tax subject with mobile method gives higher NPV within less than 1 year implementation. Furthermore, mobile method has vunerable threat to be manipulated by tax subject, while software method give short time to positive NPV and able to secure the tax data from manipulation by tax subject."

"Fungsi perbankan syariah dalam pembiayaan ekonomi mikro perlu diberikan dorongan insentif pajak seperti penggunaan nilai buku. Fokus skripsi ini untuk membahas pembatalan izin penggunaan nilai buku PT X yang ditinjau dari ketentuan yang berlaku dan asas-asas pemungutan pajak dari teori Adam Smith. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan izin penggunaan nilai buku PT X tidak sesuai dengan prosedur formal ketentuan Per-DJP 28 Tahun 2008. Ditinjau dari asas kepastian hukum, terdapat kesalahpahaman antara PT X dengan Kanwil DJP tempat PT X terdaftar terkait laporan keuangan audit sebelum dan sesudah pemekaran usaha. Ditinjau dari asas kenyamanan membayar pajak dan efisiensi, ketetapan pajak menjadi tidak tepat waktu dan biaya audit laporan keuangan cukup besar.

---

The function of syariah banking in financing micro-economics needs tax incentives such as use of book value. The focus of this thesis is about analyze permission cancellation of the used book value by PT X , which is viewed from regulations and the four maxims: the cannons of taxation. This research used the quantitative research approach. Result of research that the cancellation of permission to use pooling of interest method by PT X was not in accordance with the tax laws formal. In the certainty perspective, there is a misconception between PT X and the district office of Directorate General of Taxes regarding financial report an audited before and after of the expansion. In the convenience and efficiency perspective, tax assessment is not timely and the cost of the audit of financial statements is quite large."

"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

---

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."

"Tujuan dari Persetujuan Pengenaan Pajak Berganda (P3B) adalah menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak. Salah satu cara untuk mencegah penghindaran pajak adalah dengan cara melakukan pertukaran informasi antara dua negara yang terlibat. Pertukaran informasi merupakan fasilitas yang terdapat dalam P3B. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memandang bahwa pertukaran informasi menawarkan suatu kerangka legal untuk kerjasama antar negara tanpa harus melanggar hak negara lain maupun wajib pajak. Pertukaran informasi ini menjadi alat yang sangat efektif bagi administrasi suatu negara. Sejak 2006 OECD membuat suatu panduan manual yang dapat digunakan oleh setiap negara untuk melakukan pertukaran informasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di lingkungan globalisasi ekonomi dunia perlu meningkatkan pemanfaatan fasilitas klausul pertukaran informasi dalam P3B dengan negara treaty partnernya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian karya akhir ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari studi kepustakaan serta wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif.

---

The goal of the tax treaty are to avoid double taxation and prevent tax avoidance and tax evasion. One way to prevent this by uses exchange of information between the two countries involved. Exchange of information is one of facility in tax treaty. The OECD considers that the exchange of information offers a legitimate framework for cooperation between countries without having to violate the rights of other countries as well as taxpayers. This information exchange becomes a very effective tool for administration taxation of a nation. Since 2006 The OECD make a manual guidelines that can be used by each competent authority to do exchange of information. Indonesia as one of the countries that are in the circle of economic globalization of the world needs to boost usage of facilities the exchange of information clause in the treaty country P3B with his partner. The research method used in the writing of this thesis is description with data collection techniques of literary study and study-related interviews. The research approach used in this thesis is qualitative."

"Skripsi ini membahas tentang pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui asas-asas perpajakan apa saja yang terpenuhi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Pemberlakuan surut Peraturan Pemerintah Nomo 51 Tahun 2008 menimbulkan banyak kerugian bagi Wajib Pajak. Mereka diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang bukan pada waktu memperoleh penghasilan (prinsip ability to pay tidak terpenuhi). Perubahan-perubahan peraturan perpajakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi merepotkan Wajib Pajak karena membuat mereka harus berulang kali mengajukan permohonan pemindahbukuan pajak yang telah dibayar. Pengenaan PPh final bagi seluruh Wajib Pajak usaha konstruksi juga sangat tidak adil karena pengenaan pajak tidak lagi memperhatikan keadaan Wajib Pajak sedang untung atau rugi. Revenue adequacy principle terpenuhi dalam peraturan ini. Equity principle tidak terpenuhi. Certainty principle terpenuhi karena dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 pengenaan PPh final atas usaha jasa konstruksi menjadi pasti, tapi convinience sebagai salah satu unsur dari certainty tidak terpenuhi.

---

This thesis discusses about the fulfillment of the criteria of the principles of taxation in Government Regulation No. 51 of 2008. The purpose of this study is to determine the principles of taxation what is fulfilled in Government Regulation No. 51 of 2008. The method used is descriptive qualitative research design. Enabling ebb Government Regulation No. 51 Year 2008 caused much loss to taxpayers. They are required to pay the tax due is not earning at the time (the principle of ability to pay is not met). Changes in tax regulations on business income taxpayers inconvenient construction because they must repeatedly make the transfer request is filed taxes already paid. Imposition of the final income tax for the entire construction business taxpayers also very unfair because the taxation is no longer concern the taxpayer is lucky or loss. Revenue-adequacy principle is fulfilled in this rule. Equity principle is not fulfilled. Certainty principle is fulfilled because the Government Regulation Number 51 Year 2008 final imposition of income tax on construction services business to be sure, but convenience as one element of certainty is not met."

"Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Hal-hal yang dapat diajukan sebagai Gugatan diatur pada pasal 23 Undang- Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang memberikan secara luas kepada Wajib Pajak mengenai hal-hal yang dapat diajukan Gugatan. Sementara dalam PP No. 74 tahun 2011 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang KUP tersebut dalam Pasal 37 menyebutkan tentang Gugatan yang tidak dapat diajukan atau adanya pembatasan mengenai hal-hal yang bisa diajukan Gugatan. Dengan demikian Undang-Undang sendiri memberikan rumusan yang lebih luas mengenai apa saja yang diajukan sebagai gugatan, tetapi di Peraturan Pemerintah dibatasi hal-hal yang tidak bisa diajukan sebagai Gugatan.

---

Taxation is coercive and can be enforced. Besides liability, the taxpayer is also granted rights. Taxpayers have a right fundamental objection is filed, Appeal and Lawsuit. The lawsuit provided for in article 23 of the Law on General Provisions and Tax Procedures. For guidelines set out in Article 37 of Government Regulation No. 74 of 2011. The things that can be submitted as stipulated in Article 23, Claims Act on General Rules of Taxation which gives broadly to taxpayers on matters that may be filed lawsuit. While the PP. 74 in 2011 as the directive implementation in Article 37 mentions the lawsuit can not be filed or the restriction of the things that can be filed lawsuit. Thus the Law itself provides a broadly defined as to what is proposed as a lawsuit, but in limited government regulation of things that can not be filed as a lawsuit. "

"Perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah dalam hal pajak merupakan suatu hal yang wajar di sisi Wajib Pajak membayar pajak artinya mengurangi kemampuan ekonomis mereka tetapi dilain pihak pajak merupakan sumber dana bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Wajib Pajak berusaha melakukan cara untuk dapat mengefisienkan pajak mereka. Salah satu caranya adalah dengan manajemen pajak, salah satu bagian dalam manajemen pajak adalah kepatuhan pajak dan PT X merupakan kasus yang menarik untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.Tinjauan terhadap kepatuhan kewajiban pajak ini dibagi dalam tiga bagian yaitu tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan Wajib Pajak, tinjauan terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 dan tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tinjauan ini dibatasi hanya pada tahun pajak 2004.Tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban PPh badan Wajib Pajak menunjukan bahwa PT X cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban materiilnya sebagai Wajib Pajak namun terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran SPT masih kurang patuh.Tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban PPh Pasal 21 perusahaan, menunjukkan bahwa PT X kurang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.Tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban PPN menunjukkan bahwa berkaitan dengan kewajiban materiil PT X sudah patuh namun untuk kewajiban pelaporan dan pembayaran SPT masih kurang patuh. Wajib Pajak harus lebih meningkatkan pengetahuannya tentang ketentuan perpajakan dan harus lebih patuh dalam mernbayar dan melaporkan pajaknya."