Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi mengenai aglomerasi ekonomi sudah cukup banyak dibahas dalam literatur. Akan tetapi, studi yang menunjukkan hubungan kausal di negara berkembang, yang didominasi oleh sektor informal dan pekerja dengan skill yang rendah, masih terbatas. Salah satu kendalanya, pada keterbatasan data longitudinal dan data ukuran perkotaan yang belum dapat menggambarkan kepadatan ekonomi. Untuk melengkapi gap literatur, studi ini memperbaiki ukuran kota menjadi urban dan suburban, yang mencerminkan arus commuting, dengan menggunakan data Landscan 2010 dan 2015 sehingga dapat menggambarkan ukuran kepadatan ekonomi yang lebih baik dan mengurangi bias akibat measurement error. Secara empiris, hubungan kausal antara ukuran kota terhadap premium pasar tenaga kerja individu diperoleh dengan menggunakan skor indeks risiko kejadian gempa dan ukuran kekasaran kabupaten sebagai instrument variable (IV) dan penggunaan industri fixed effect untuk mengatasi masalah endogenitas dalam mengestimasi parameter. Hasil menunjukkan bahwa kepadatan kota dua kali lebih besar, meningkatkan upah sebesar 53 persen. Hasil ini lebih tinggi dari sebagian besar literatur lainnya, yang disebabkan sampel hanya meliputi wilayah perkotaan dan penggunaan ukuran kepadatan yang lebih presisi dibandingkan berdasarkan batas administratif, sehingga masalah bias akibat measurement error sangat mungkin diatasi dengan baik.

---

The study of economic agglomeration has been widely discussed in the literature. However, studies that show causal relations in developing countries, which are dominated by the informal sector and workers with low skills, are still limited. The constraints are limitation of longitudinal data and urban size data, which cannot yet describe economic density. To complete the literature gap, this study improves the size of cities to become urban and suburban, reflecting the flow of commuting, using the 2010 and 2015 Landscan data to measure economic density better and reduce bias due to measurement errors. Empirically, using this density and using the 2SLS estimation technique with instrument variables in the form of earthquake risk and ruggedness measures and using industry and occupation fixed effect, the result of a city twice as large can increase wages 53 percent. This result is higher than most other literature because the sample only covers urban areas. The use of density measurements is more precise than based on administrative boundaries, so the problem of bias due to measurement error is very likely to be adequately resolved."

"ABSTRAKDalam dua dekade terakhir sistem perdagangan di negara berkembang semakin terbuka dengan berkurangnya hambatan perdagangan melalui tarif impor yang semakin menurun. Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat hubungan teoritis dan empiris antara penurunan tarif impor dan pemintaan tenaga kerja. Penelitian ini menguji hubungan antar penurunan tarif impor dengan permintaan tenaga kerja formal di tingkat kabupaten/kota dalam jangka menengah. Hal ini disebabkan karena pekerja yang terpapar penurunan tarif impor menurut Jones (1975) akan berpindah dan terserap pada sektor yang mengalami keuntungan perdagangan atau kenaikan ekspor. Sementara itu pekerjamembutuhkan waktu untuk melakukan perpindahan antar sektor dan antar daerah untuk terserap pada sektor yang mengalami kenaikan ekspor.Oleh karena itu dalam menganalisis permintaan tenaga kerja manufaktur akibat penurunan tarif impor, penelitian ini dilakukan dalam jangka menengah yaitu dalam periode lima tahun. Denganmenggunakan data tenaga kerja sektor manufaktur pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2000 sampai dengan 2015, penelitian ini mengestimasi model pengaruh penurunan tarif impor terhadap permintaan tenaga kerja formal manufaktur dengan regresi tertimbang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian inimenggunakan pengukuran paparan penurunan tarif impor Dix-Carneiro & Kovak (2017) untuk sektor manufaktur di tingkat kabupaten/kota dan mencakup 22 subsektor manufaktur. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penurunan tarif impor sektor manufakturdalam jangka menengah meningkatkan permintaan tenaga kerja formal manufaktur. Pengaruh penurunan tarif impor sektor manufaktur terhadap permintaan tenaga kerja formal manufaktur pada wilayah dengan sektor manufaktur yang beragam lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh penurunan tarif impor terhadap permintaan tenaga kerja formal manufaktur. Hal ini menyimpulkan bahwa keberagaman sektor manufaktur sebagai ukuran aglomerasi ekonomi suatu wilayah dapat mengurangi pengaruh paparan penurunan tarif impor karena persaingan harga.

---

ABSTRACTIn the last two decades the trading system in developing countries has become more open with reduced trade barriers through declining import tariffs. Based on previous research there is a theoretical and empirical relationship between the reduction in import tariffs and the demand for labor. This study examines the relationship between importtariff reductions and formal labor demand at the district or city level in the medium term. This is because workers exposed to a reduction in import tariffs according to Jones (1975) will move and be absorbed in sectors that experience trade gains or increased exports. Meanwhile, workers need time to make transfers between sectors and between regions to be absorbed in sectors experiencing an increase in exports. Therefore, in analyzing the demand for manufacturing labor due to lower import tariffs, this research was conducted in the medium term, namely in a five-year period. Using the manufacturing sector employment data at the district or city level in Indonesia in 2000 to 2015, this study estimates a model of the effect of decreasing import tariffs on demand for formal manufacturing labor with a weighted regression. In contrast to previous research, this study uses a measurement of exposure to the reduction in import tariffs of Dix-Carneiro & Kovak (2017) for the manufacturing sector at the district or city level and covers 22 manufacturing subsectors. The estimation results show that the reduction in manufacturing sector import tariffs in the medium term increases the demand for formal manufacturing labor. The effect of decreasing import tariffs on the manufacturing sector on the demand for formal manufacturing labor in regions with diverse manufacturing sectors is smaller than the effect of decreasing import tariffs on the demand for formal manufacturing labor. This concludes that the diversity of the manufacturing sector as ameasure of the economic agglomeration of a region can reduce the effect of exposure to falling import tariffs due to price competition."

"Terpusatnya aglomerasi ekonomi di Indonesia membuat disparitas pembangunan antar daerah di Indonesia cukup tinggi, akibatnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin meningkat. Ketergantungan pemerintah daerah dapat dilihat dengan adanya fenomena flypaper effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai bentuk upaya pemerataan aglomerasi ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menganalisis pengaruh PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap perilaku belanja daerah. Dengan menggunakan metode analisis data panel dengan unit analisis kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki KEK pada rentang tahun 2012 hingga 2021, ditemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah serta masih terdapat fenomena flypaper effect dalam perilaku Belanja daerah walaupun dengan adanya KEK telah terjadi peningkatan pada PAD.

---

The centralization of economic agglomeration in Indonesia makes development disparities between regions in Indonesia quite high, as a result, the dependence of local governments on the central government is increasing. The dependence on local government can be seen in the phenomenon of the flypaper effect. This study aims to analyze the effect of Special Economic Zones (SEZ) as a form of economic agglomeration equity on Local Own-source Revenue (LOSR) and to analyze the influence of LOSR and General Allocation Funds (GAF) on regional spending behavior. Using panel data analysis at municipalities in Indonesia that have SEZs during 2012-2021, it is found that LOSR and GAF significantly have a positive effect on regional spending and there is still a flypaper effect phenomenon in regional spending behavior even though with the SEZ there has been an increase on LOSRs."

"Kebijakan promosi ekspor telah diberlakukan di banyak negara berkembang. Salah satunya adalah Export Processing Zone EPZ yang di Indonesia diterapkan dalam bentuk Kawasan Berikat. Ada minimal dua isu menarik dari pembentukan Kawasan Berikat, yaitu terkait aglomerasi industri dan insentif pajak berdasarkan batasan intensitas ekspor. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak aglomerasi di Kawasan Berikat terhadap perbedaan produktivitas antara perusahaan yang berlokasi di dalam dan di luar Kawasan Berikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode two step Heckman untuk mengatasi masalah selection bias karena penggunaan data pelaporan SPT. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah eksportir yang bergerak pada sektor industri pengolahan, sementara periode penelitian adalah tahun 2009 sampai dengan 2016. Tahap pertama dari prosedur twostep Heckman adalah model probit dari persamaan kepatuhan pelaporan SPT, sementara persamaan produktivitas pada tahap kedua diestimasi dengan menggunakan OLS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar terdapat masalah selection bias dalam data yang diobservasi, sehingga nilai Inverse Mills Ratio IMR dimasukkan ke dalam persamaan utama untuk mengatasi masalah tersebut. Perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Berikat terbukti lebih produktif dibandingkan dengan perusahaan yang berlokasi di luar kawasan. Hasilnya konsisten setelah memasukkan interaksi antara insentif pajak dan intensitas ekspor dengan variabel dummy Kawasan Berikat. Hal ini berarti bahwa dengan atau tanpa insentif pajak, perusahaan di dalam Kawasan Berikat lebih produktif dikarenakan menerima manfaat dari terbentuknya aglomerasi di dalam kawasan. Perusahaan memperoleh manfaat dari tersedianya sarana dan infrastruktur penunjang kegiatan produksi, kemudahan akses tenaga kerja sesuai spesialisasi yang dbutuhkan, serta knowledge spillover. Sementara itu, secara parsial hasil estimasi menunjukkan bahwa insentif pajak berdasarkan batasan intensitas ekspor ternyata berpengaruh negatif terhadap produktivitas. Sebagai rekomendasi, kebijakan perekonomian di Indonesia sebaiknya diarahkan dalam bentuk kebijakan berbasis kawasan karena terbukti mampu meningkatkan produktivitas.

---

Export promotion policies have been implemented in many developing countries. One of that policy is the Export Processing Zone EPZ , which is implemented as Bonded Zone in Indonesia. There are at least two interesting issues from the Bonded Zone rsquo s existence, which are related to industrial agglomeration and tax incentives based on export share requirement. This study aims to look at the impact of agglomeration in the Bonded Zone on productivity differences between firms located within and outside the Bonded Zone. This study uses twostep Heckman method to overcome the problem of selection bias because the usage of tax reporting data. The object of this study were exporters in the processing industry sector, while the period was from 2009 to 2016. The first phase of the Heckman twostep procedure was the probit model of the tax reporting compliance equation, while the productivity equation in the second stage was estimated using OLS.The estimation outputs show that there is selection bias problem in the data observed, so the value of Inverse Mills Ratio IMR is included in the main equation to overcome the bias selection problem. Firms that are located in the Bonded Zone are proven to be more productive compared to firms that are located outside the zone. The results are consistent after including the interaction between tax incentives and export intensity with the Bonded Zone dummy variable. It means that with or without tax incentives, companies in the Bonded Zone are more productive because they receive benefits from industrial agglomeration in the zone. The firm benefits from the availability of facilities and infrastructure to support production activities, ease of access to labor that are suitable with the specialization needed, and knowledge spillover. Meanwhile, partially the estimation results show that tax incentives based on export share requirement have a negative effect on productivity. As a policy recommendation, economic policies in Indonesia should be directed in the form of place based policies because they are proven to be able to increase productivity."

"Pemerintah RI melalui RPJMN 2014-2019 membuat Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis melalui percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur di setiap daerah. Untuk itu peningkatan aksesibilitas terhadap akses informasi menjadi amat penting untuk meningkatkan perekonomian daerah. Perkembangan teknologi informasi melalui pengembangan repositori memungkinkan akses informasi untuk mendiseminasikan informasi dalam menghasilkan setiap kebijakan perencanaan pembangunan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penelitian yang dihasilkan oleh universitas di daerah melalui repositori jurnal yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 1.355 repositori jurnal yang tersebar di 5 wilayah yaitu Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara-Maluku dan Papua. Pengolahan data dilakukan dengan pendekatan data mining. Hasil temuan yang diperoleh dari kajian ini adalah bahwa repositori jurnal saat ini masih didominasi oleh Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara-Maluku-Papua, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan di seluruh daerah di Indonesia belum sinkron dengan perencanaan RPJMN 2014-2019."

"Sampai saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui aSampai saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut hanya menghubungkan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Penelitian tesebut tidak memasukkan faktor lain seperti kelompok kelas menengah yang mempunyai peranan penting, terutama peran secara ekonomi dimana kelompok ini merupakan konsumen potensial untuk berbagai barang dan jasa. Secara khusus, untuk kasus di Indonesia, belum ada penelitian yang memasukkan kelompok kelas menengah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan pada alasan tersebut serta pentingnya peranan kelompok kelas menengah, tesis ini mencoba untuk berkontribusi dengan memasukkan kelas menengah sebagai salah satu peubah dalam meneliti hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010, tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan antara kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini mengaplikasikan pooled OLS, fixed effect panel data model dan dynamic panel data model.Berdasarkan pada hasil dari dynamic panel model sebagai model utama dalam tesis ini, diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimana semakin tinggi ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, hasil lain menunjukkan bahwa kelas menengah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa jumlah penduduk yang besar akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini perlu diperhatikan karena sensitivitas dari pemilihan jumlah lag dan spesifikasi model yang digunakan dalam dynamic panel data modeltersebut hanya menghubungkan ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Penelitian tesebut tidak memasukkan faktor lain seperti kelompok kelas menengah yang mempunyai peranan penting, terutama peran secara ekonomi dimana kelompok ini merupakan konsumen potensial untuk berbagai barang dan jasa. Secara khusus, untuk kasus di Indonesia, belum ada penelitian yang memasukkan kelompok kelas menengah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berlandaskan pada alasan tersebut serta pentingnya peranan kelompok kelas menengah, tesis ini mencoba untuk berkontribusi dengan memasukkan kelas menengah sebagai salah satu peubah dalam meneliti hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel dari 31 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010, tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi serta hubungan antara kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tesis ini mengaplikasikan pooled OLS, fixed effect panel data model dan dynamic panel data model.

---

There have been numerous studies conducted to investigate the link between inequality and economic growth. However, typically, these studies only relate inequality and economic growth to poverty. They do not consider another factor, such as the middle class which has vital roles, especially economic roles where for example it can be potential consumers for goods and services. Especially in the case of Indonesia, there is no study that takes into account the middle class as one of determinants of economic growth. Considering this lack of study and potentially important role of the middle class, this paper tries to contribute by including the size of the middle class as one of variables while examining the inequality-growth relationship. By utilizing a panel data set from 31 provinces in Indonesia covering the years 2005 to 2010, this paper aims to examine the link between inequality and economic growth as well as between the middle class and growth across provinces in Indonesia. To meet these objectives, pooled OLS, fixed effect panel data model and dynamic panel data model are applied.

Based on a dynamic panel model which is the main specification on which this paper relies, the results show that there is a positive relationship between inequality and economic growth in Indonesia, implying higher level inequality can lead to higher economic growth. On the other hand, the result does not indicate that the middle class has an effect on economic growth in Indonesia. In addition, the result also supports the empirical evidence that a large population can be detrimental for achieving higher economic growth. Nevertheless, these results must be treated with caution due to the sensitivity of the results to choice of lag length and model specification in dynamic panel data model."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"Perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia merupakan proses dari aglomerasi ekonomi yang sangat besar dan biasanya diawali dari perkembangan meningkatnya skala produksi sektor industrI manufaktur. Aspek lokasi sangat penting dalam tahapan pembangunan ekonomi dari suatu negara. Aspek ruang memiliki dimensi geografis dan lansekap ekonomi (economic landscape) yang menjadi sangat penting dalam kerangka teori ekonomi pembangunan. Aspek ini dapat dianalisis dari ekonomi spasial dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari konsenytasi ekonomi dan penduduk melalui proses aglomerasi ekonomi.Dengan menggunakan data panel dari tahun 2000-2012 pada 27 kota besar di Indonesia, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor penentu dari konsentrasi ekonomi dan penduduk di Indonesia. Penelitian ini juga melakukan analisis pengaruh dari aglomerasi ekonomi di wilayah perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode estimasi OLS Panel Data untuk model konsentrasi ekonomi dan penduduk, serta GMM untuk model Pertumbuhan Ekonomi yang dipengaruhi oleh aglomerasi perkotaan di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk aglomerasi yang terjadi pada wilayah perkotaan adalah jenis lokalisasi ekonomi dan berkembang menjadi urbanisasi ekonomi. Kondisi ini didorong oleh variabel PDRB signifikan terhadap produktifitas output sebagai representasi dari konsentrasi ekonomi. Semakin ke wilayah dataran rendah/pinggir pantai maka konsentrrasi ekonomi menjadi lebih tinggi. Variabel tenaga kerja dengan pendidikan tinggi dan produktifitas dari modal juga memiliki hubungan yang positif dengan konsentrasi ekonomi di wilayah perkotaan Indonesia.Konsentrasi penduduk dengan variabel city rank dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan belanja pemerintah. Semakin ke Pulau Jawa maka konsentrasi penduduk perkotaan di Indonesia akan semakin tinggi. Jadi orang memilih untuk tinggal di kota karena memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar, dibanding wilayah pinggiran. Kota Jakarta tetap menjadi dominasi (super primate city) baik untuk konsentrasi ekonomi maupun penduduk dibannding dengan kota lainnya di Indonesia. Model rank size menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sangat terkonsentrasi pada 3 kota utama dengan nilai koefisien paretonya dibawah 0,9.Penduduk sangat terkonsentrasi pada kota utama (urban primacy) yakni Jakarta, Surabaya dan Bandung dimana ketiganya berada di Pulau Jawa. Distribusi ekonomi justru jauh lebih tidak merata dibanding dengan konsentrasi penduduk, karena koefisien pareto nya sebesar 0,2. Variabel aglomerasi perkotaan yakni konsentrasi ekonomi dan penduduk juga memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga kota akan menjadi lebih besar skala ekonominya secara terus menerus. Belanja pemerintah akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi lagi.

---

The development of urban areas in Indonesia is a process of agglomeration economies are very large and usually starts from the development of increased production scale manufacturing. Location is very important aspect in the stage of economic development of a country. Aspects of space as a geographic dimension and economic landscape, which became very important in terms of the theory of economic development . This aspect can be analyzed from the spatial economy by looking at the impact of economic and population concentration through the process of agglomeration economies.By using panel data from the years 2000-2012 in 27 major cities in Indonesia , the study aims to look at the determinants of economic concentration and the population in Indonesia . This study was also conducted an analysis of the effects of economic agglomeration in urban areas to the economic growth . This study uses panel data OLS estimates for the concentration of economic and population models , as well as the GMM for Economic Growth models are affected by urban agglomeration in Indonesia.The results showed that the shape of agglomeration occurs in urban areas is a kind of economic localization and urbanization evolved into the economy. This condition is driven by the GDP variable significantly to productivity output as the representation of economic concentration . The more to the lowlands / beachside then economic concentration becomes higher .Variable workforce with higher education and productivity of capital also have a positive relationship with the concentration of the economy in the region. The more to the lowlands / beachside then konsentrrasi economy becomes higher. Variable workforce with higher education and productivity of capital also have a positive relationship with economic concentration in urban areas of Indonesia.The concentration of residents with city rank variables influenced by income per capita, population , population density and government spending . Getting to the island of Java , the concentration of urban population in Indonesia will be higher. So people choose to live in the city because it has a chance to earn a larger income , compared to a suburb. Jakarta city remains a domination ( super primate city ) for both economic and population concentration than with other cities in Indonesia . The model shows that the rank size of the Indonesian population is highly concentrated in three major cities with pareto coefficient below 0.9 .Residents are concentrated in major cities (urban primacy ) namely Jakarta , Surabaya and Bandung which three are located in Java Economic distribution is far more uneven than the concentration of population , because of its Pareto coefficient of 0.2. Variable urban agglomeration namely economic and population concentration also has a significant relationship to economic growth , so that the city will be greater economies of scale continuously. Government spending will drive economic growth rate towards higher again."

"Setelah terjadi penurunan harga minyak di pasaran dunia awal tahun 1980-an Indonesia mulai memperluas sektor-sektor ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Pada batas tertentu, perubahan sikap terhadap mekanisme pasar itu telah membuat daya saing dan produktifitas sektor ekonomi nonmigas Indonesia meningkat mulai menjelang pertengahan tahun 1980-an. Namun, secara keseluruhan peningkatan daya saing tadi belum optimal karena pemerintah masih memiliki sikap mendua dalam menerima sistem ekonomi pasar. Sikap mendua tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan protektif yang diberikan terhadap subsektor atau komoditas tertentu, dan terhadap kelompok usaha tertentu.Kebijakan-kebijakan protektif tadi tidak terlepas dari kekosongan institusi-institusi yang diperlukan bagi pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang baik dan kekosongan institusi-institusi politik yang demokratis. Hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998, baik institusi ekonomi pasar maupun institusi-institusi politik yang demokratis di Indonesia masih jauh dari memadai. Kecuali dengan kemajuan pada institusi pasar modal, institusi-institusi pada pasar uang maupun pasar barang dan jasa masih banyak kelemahan dan kekurangan. Institusi yang mencegah persaingan usaha tidak sehat hampir tidak ada. Bank Indoensia sebagai Bank Sentral, juga berada pada posisi subordinat dari pemerintah (eksekutif). Sementara, institusi-institusi yang mengatur eksternalitas dan memerangi praktek-praktek korupsi juga sangat tidak memadai.Goncangan harga minyak kedua yang terjadi pada tahun 1986, di satu sisi makin mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah sektor-sektor ekonomi yang diliberalisasi dan dideregulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut memang berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat tinggi melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan sebelumnya. Namun memasuki fase ini, pemerintah Indonesia bukan saja tidak memperlihatkan upaya serius untuk membangun institusi-institusi ekonomi pasar, tetapi juga membiarkan perekonomian Indoensia tumbuh tinggi di atas kondisi bubble economy. Akibatnya, kondisi perekonomian Indonesia sejak akhir tahun 1980-an hingga sebelum krisis juga berhadapan dengan ancaman persoalan sosial yang berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi tadi.Ancaman persoalan sosial tadi memang tidak semuanya disumbangkan oleh persoalan ekonomi, melainkan juga konsekuensi dari sistem politik dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang dibuat pemerintah. Tetapi, kajian ini melihat, kesemuanya itu secara bersama-sama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya angka kemerosotan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis tahun 1997 dan sulitnya memulihkan krisis tersebut jika dibanding dengan kemampuan negara-negara lain yang sama-sama dilanda krisis, menunjukkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditentukan oleh dukungan institusi politik, dan struktur serta perilaku sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan tergantung juga kepada sejauhmana negara mengeluarkan panduan kebijakan yang tepat, dan sejauhmana kesungguhan pemerintah bersama lembaga legislatif membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan institusi-institusi yang diperlukan oleh sistem ekonomi pasar yang baik, lebih menyempurnakan lagi institusi-institusi politik, dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan sosial guna mewujudkan iklim sosial yang nyaman sebagai salah satu syarat dari iklim investasi yang baik."

"Economic development in Indonesia is closely guided by the Five Year Plan. Starting from the first Five Year Plan, covering the period 1969-1974, the emphasis was shifted from rehabilitative operations to substantial economic development. The targets are to produce more of the traditional products and services in addition to building new organizations and manufacturing plants capable of producing new goods and services, which previously have been imported. In this phase of economic development, institutional and organizational problems often hampered the realization of specified targets. The introduction of empirical macro organization research at the present cime will be im_portant, because it may create an instrument for observing and analys_ing organizational data to detect past errors and suggest ways of problem resolution. Such research can also help in designing good organization. The resulting higher organizational efficiency and productivity should provide more certainty in achieving those targets set in the Five Year Plan. The focus of the study will be on the formal aspects of organi_zational structure, which is defined as the internal differentiation"