Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Festival musik merupakan salah satu jenis hiburan insidental yang banyak digelar di DKI Jakarta. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, festival musik telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh festival musik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Hiburan, khususnya tentang penyelenggaraan festival musik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan proses pemungutan pajak hiburan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Pengawasan dan proses pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap pihak penyelenggara festival musik sudah maksimal atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Suku Badan Pendapatan Kota bersama UPPPD masih terdapat kendala. Kendalanya ada pada proses pengawasan dan proses pemungutan pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik. Pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik yang dikenakan terhadap tiket yang telah di porporasi masih berpotensi menimbulkan kecurangan. Kecurangan yang dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab merugikan banyak pihak. Penerimaan pajak hiburan atas penyelenggaraan festival musik seharusnya dapat melebihi dari apa yang ditargetkan. Namun pelaksanaannya yang tidak maksimal dapat mempengaruhi penerimaan pajak hiburan yang berimbas pada turunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

---

Music festival is one type of incidental entertainment that is often held in DKI Jakarta. In the past 10 years, the music festival has experienced rapid development. This makes the DKI Jakarta Provincial Government utilize the potential of the music festival. Law No. 28/2009 regulates Entertainment Taxes, specifically regarding music festivals. This study aims to analyze the implementation of supervision and entertainment tax collection processes as an effort to increase the Original Revenue of DKI Jakarta. The supervision and collection process carried out by the DKI Jakarta Provincial Government of the organizers of the music festival is maximal or not. This research uses qualitative research methods with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study are the supervision conducted by Badan Pendapatan Daerah of DKI Jakarta with UPPPD there are a lot of obstacles. The obstacle lies in the process of supervision and the process of collecting entertainment tax for organizing music festivals. Entertainment tax for organizing music festivals that are levied on tickets validation still has the potential to cause fraud. Fraud used by irresponsible people is detrimental to many parties. The entertainment tax revenue for organizing a music festival should be more than what is targeted. However, the implementation that is not optimal can affect entertainment tax revenue which has an impact on the decline in revenue from DKI Jakarta Regional Revenue.

"

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman pada tempat hiburan di DKI Jakarta dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi pemungutan pajak daerah atas penjualan makanan dan minuman pada tempat hiburan di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pengenaan pajak hiburan terhadap penjualan makanan dan minuman di tempat hiburan DKI Jakarta belum memenuhi asas kepastian hukum dan tidak sesuai dengan isi kebijakan terkait pajak hiburan itu sendiri. Selain itu, berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan menunjukkan bahwa akan lebih sulit untuk mengimplementasikan pengenaan pajak hiburan atas jasa penyelenggaraan hiburannya saja dimana atas penjualan makanan dan minuman di tempat hiburan dikenakan pajak restoran.

---

This study aims to analyze the implementation of local tax collection on food and beverage sales at entertainment venues in DKI Jakarta and to analyze the factors that influence the implementation of local tax collection on food and beverage sales at entertainment venues in DKI Jakarta. The research approach in this thesis is post positivism using descriptive methods. The results of this study are that the imposition of entertainment tax on the sale of food and beverages in entertainment venues in DKI Jakarta has not fulfilled the principle of legal certainty and is not in accordance with the content of policies related to entertainment tax itself. In addition, based on the factors that influence the implementation of the policy, it shows that it will be more difficult to implement the imposition of entertainment tax on entertainment services where food and beverage sales in entertainment venues are subject to restaurant tax."

"Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi yang cukup besar di Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2010-2011, konser musik menjadi fenomena ditengah-tengah masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang secara self assessment pada konser musik, membuat pemeriksaan menjadi komponen penting didalam pencapaian target pajak hiburan dan menghindari kebocoran pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam melaksanakan pemeriksaan pajak hiburan pada konser musik karena berdasarkan data, masih banyak ditemukan kesalahan oleh pemeriksa pajak.

---

Entertainment Tax is one type of Regional Taxes which has a great potencial in the Province of DKI Jakarta. In 2010-2011, music concert has become a new social phenomenon for most people in the province of DKI Jakarta. Self assessment system in the implementation of the Entertainment Tax collection for a music concert makes inspection become an important element for attainment entertainment tax target and avoiding entertainment tax abuses.This research is a descriptive research design that using qualititative approach with qualitative data collection method.The result of this research conclude The Inspection entertainment tax in music concert by Dinas Pelayanan Pajak Daerah Province of DKI Jakarta has not run effectively refer to theres some errors by the inspector."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Perkembangan industri perhotelan di Kabupaten Blora, tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak hotel sehingga kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: implementasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora dan faktor penghambat pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora mengalami beberapa kendala diantaranya adalah penerapan sistem self assessment tidak berjalan sesuai ketentuan, kepatuhan wajib pajak hotel masih rendah, kurangnya sumber daya manusia, dan sanksi yang masih belum tegas oleh otoritas pajak setempat.

---

This research discusses about the implementation of hotel tax collection in Blora Regency. The hotel industries are growing significantly in Blora Regency but the receipts in hotel tax is less contribute to the local revenues. The research problems are the implementation of hotel tax collection in Blora Regency and the factors that hinder in implementing the hotel tax collection. This research uses a qualitative approach.

The result of this study presents that implementation of hotel tax collection in Blora Regency still have some problems including self assessment system which is not correctly implemented according to tax regulations, low tax compliance, lack of human resources, and weak in imposition of sanctions by the local tax authorities."

"Penelitian ini membahas pengawasan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem online atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan kendala penerapan sistem online Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem online pajak telah memberikan manfaat, terutama meminimilisasi biaya administrasi pajak dan efisiensi dalam pengawasan pemungutan pajak. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem online adalah belum kooperatifnya wajib pajak dan beragamnya tipe alat transaksi di tempat usaha wajib pajak yang menyebabkan target jumlah objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang menggunakan sistem online pajak belum tercapai. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan kesesuaian alat sistem online dengan alat transaksi di tempat usaha wajib pajak, melakukan lebih banyak penyuluhan kepada wajib pajak, serta menambah bank untuk bekerjasama dalam penerapan sistem online pajak.

---

This study discusses regional tax collection monitoring of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax through the online system conducted by Provincial Government of DKI Jakarta. This study is intended to analyze the benefits and constraints of the implementation of the online system of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax in DKI Jakarta. The approach used is a case study approach. This study concludes that the online system has provided benefits especially tax costs minimilized and efficiency in the monitoring of tax collection. Constraints encountered in the implementation of the online system such as taxpayers uncooperative and various types of transaction tools in taxpayer's place of business that causes the target number of taxpayers use tax online system has not been achieved. Recommendations from this study is the Provincial Government of DKI Jakarta, particularly the Dinas Pelayanan Pajak, compliance efforts online system tools with transaction tool in a taxpayers place of business, doing more outreach to taxpayers, as well as add a bank to cooperate in the implementation of tax online system."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas sistem online dalam pemungutan pajak hiburan di propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan system online dalam pemungutan pajak hiburan di propinsi DKI Jakarta menurut tujuh indikator pengukur yang digunakan peneliti, yaitu strategi, struktur, system, gaya kepemimpinan, staff, skill dan nilai bersama sudah efektif walaupun masih ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

---

The purpose of this study is to analyze the effectivity of online system in the collection of entertainment tax in the province of DKI Jakarta. This research is a descriptive research using quantitative approach with qualitative data collection method.

The results of this research conclude that the implementation of online system in the entertainment tax collection in the province of DKI Jakarta which refer to seven indicators (strategy, structure, system, style, staff, skill and shared value) are already effective although still found a few flaws."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Melalui Online System yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Sistem Pajak Online tahap II dan bagaimana strategi yang digunakan pemerintah dalam meningkatkan pemungutan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Implementasi Sistem Pajak Online tahap II di Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik, namum masih terdapat kendala dalam hal sosialisasi, staf, fasilitas, standard operating procedure (SOP) dan struktur birokrasi. Strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan adalah berkerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta atas pembuatan dan perpanjangan izin usaha hiburan yang masih terdapat kendala pada struktur birokrasi pada kebijakan ini.

---

The Government Provincial DKI Jakarta issued governor regulation number 224 year of 2012 for payment and reporting business transactions of entertainment Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax and Parking Tax by Online System aims to improve the effectiveness and efficiency collecting entertainment taxes in DKI Jakarta. This research focused to analyze the implementation of Online Tax System phase II and government strategies to improve collection of entertainment tax in DKI Jakarta. This qualitative research used in-depth interviews and observations as data collection technique. The Implementation of Online Tax System phase II has some obstacles in socialization, human resource, facilities, standard operating procedure (SOP) and bureaucracy structure. Government strategy in increase entertainment tax revenue is by coordinating with Department of Tourism and Culture for entertainment business license issuance and renewal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"Tingginya pertumbuhan pariwisata di Banyuwangi seharusnya menjadi potensi penerimaan bagi pemerintah daerah, termasuk penerimaan dari pajak hiburan. Namun, penerimaan pajak hiburan belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki Banyuwangi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak hiburan di Banyuwangi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak hiburan serta strategi optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya adalah terdapat dua kendala yang dihadapi oleh Banyuwangi yakni kendala eksternal dan internal. Selain itu, terdapat dua strategi yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburannya, yakni melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

---

High growth in Banyuwangi tourism should be potential revenues for the local government, especially from entertainment tax. However, revenue from entertainment tax is not optimal, if compared to Banyuwangi?s potential. Therefore, it takes strategies to optimize revenues from entertainment tax. This study is focused on analyze the implementation of entertainment tax collection and entertainment tax revenue optimization strategies. This research was conducted with qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results are, there are two constraints faced by Banyuwangi called external and internal constraints. Besides, there are two strategies to optimize the entertainment tax revenue, through expansion and intensification."

"Perkembangan usaha hiburan karaoke di DKI Jakarta membuat pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar bagi penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang self assessment yang dilakukan pada hiburan karaoke, membuat pengawasan menjadi komponen yang penting dalam pencapaian target pajak hiburan dan juga untuk menghindari kebocoran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pajak hiburan atas usaha karaoke Di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta masih belum optimal karena berdasarkan data masih banyak terjadi kelemahan dalam fungsi pengawasannya.

---

The growth of karaoke as an entertainment business in the Province of DKI Jakarta made the entertainment tax as one of tax which has a great potential for the tax revenue in Province of Jakarta. Self assessment systems in the implementation of entertainment collection for karaoke business makes supervision function become an important component to gain entertainment tax target and to avoid entertainment tax abuses.

This research is a descriptive research design by using post positivist approach with qualitative data collection method. The result of this research conclude that the supervision function of entertainment tax of karaoke business in Province of DKI Jakarta by Dinas Pelayanan Pajak Province of DKI Jakarta has not run optimal refers to some data which find any weaknesses of supervision function."