Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah terdapat cacat hukum. Akta jual beli menjadi penting dalam proses pendaftaran tanah karena keabsahannya mempengaruhi keabsahan sertipikat yang akan diterbitkan, sehingga jika akta jual beli cacat hukum maka sertipikat yang diterbitkan dapat dilakukan pembatalan seperti dalam kasus pada putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah berkaitan dengan akibat hukum pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang cacat hukum, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang cacat hukum, serta proses pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. Metode penilitian tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif, dan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengetahuan terhadap tesis ini. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama akibat hukum adanya pembatalan sertipikat, mengakibatkkan pihak yang namanya tertulis di sertipikat kehilangan haknya dan pemilik yang sesungguhnya dapat memperoleh haknya, kedua PPAT dalam putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata maupun pidana karena akta jual beli yang cacat hukum tidak tidak terdaftar di kantor PPAT dan tidak dibuat oleh PPAT yang bersangkutan, ketiga Proses pembatalan sertipikat berdasarkan putusan nomor 72/G/2018/PTUN.BDG belum dapat dilaksanakan karena menurut Badan Pertanahan Nasiolan Kota Depok, belum ada permohonan dari pihak penggugat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 50 Ayat (1) PMNA 11/2016. Sehingga Menurut BPN Kota Depok walaupun telah diterima putusan pengadilan, tidak serta merta sertipikat menjadi otomatis batal melainkan harus dilakukan permohonan terlebih dahulu. Agar permasalahan pada tesis ini tidak terulang di masa mendatang sebaiknya Badan Pertanahan Nasional lebih cermat dan teliti lagi dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.

---

This thesis discusses the cancellation of a certificate of land ownership due to the deed of sale and purchase which is used as the basis for land registration has legal defects. Deed of sale and purchase becomes important in the process of land registration because its validity affects the validity of the certificate to be issued, so that if the sale deed is legally flawed, the certificate issued can be canceled as in the case in decision number 72/G/2018/PTUN.BDG. The problem in this thesis is related to the legal consequences of the cancellation of certificate of land ownership due to the deed of sale and purchase is legally defected, PPAT's responsibility for the legal defect, and the process of cancellation the certificate based on court decision at BPN Depok City. This thesis research method uses a form of juridical-normative research with descriptive research typology, and uses secondary data which is supported by interviews with resource persons who have the competence and knowledge of this thesis. The results of research in this thesis are, firstly due to the legal existence of certificate cancellation, resulting in the party whose name is written on the certificate losing their rights and the real owner can obtain their rights, secondly PPAT in decision number 72/G/2018/PTUN.BDG, cannot be held liable for administrative, civil or criminal liability because deed of sale and purchase is legally flawed are not registered at the PPAT office and not made by the relevant PPAT, thirdly, the process of certificate cancellation is based on decision number 72/G/2018/PTUN.BDG cannot be implemented because according to the BPN Depok City, there is no application from the plaintiff as mandated in Article 50 Paragraph (1) PMNA 11/2016. So according to the BPN Depok City even though a court decision has been received, it does not necessarily mean that the certificate will automatically be canceled, unless the application must be done in advance. In order for the problem in this thesis are not repeated in the future, the National Land Agency should be more carefully and more thorough in the process of issuing certificates of land rights."

"Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi yang bersifat negatif yang berunsur positif. Dalam artian, kepemilkan tanah tersebut masih dapat digugat oleh orang yang sebenarnya berhak, oleh karena Negara tidak menjamin kebenaran datanya yang diajukan oleh Penguasa tanah sengketa pada saat ia mengajukan permohonan pendaftaran atas tanah yang dikuasai olehnya. Dalam praktek, tuntutan hukum sering kali terjadi akibat peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah. Seperti halnya, putusan pengadilan yang menjadi obyek penelitian tesis ini juga mempersoalkan peralihan hak atas tanah karena hibah yang dianggap telah merugikan kepentingan para ahli waris. Dengan demikian, para ahli waris perlu merasa menuntut hak mereka selaku ahli waris ke muka pengadilan. Tuntutan tersebut diperbolehkan, berdasar pada putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Sip/1974 tertanggal 6/4/1976, yang menyatakan sebagai berikut :?hibah yang menyebakan kerugian bagi ahli waris harus dibatalalkan. Pembatalan peralihan hak karena hibah tersebut tentunya disertai dengan pembatalan akta yang timbul karena terjadinya peralihan hak tersebut.? Merujuk kepada putusan mahkamah agung tersebut, maka putusan Mahkamah Agung Nomor 2125K/ Pdt/2004, yang menguatakan putusan Judex Facti Nomor 277/Pdt/2003/PT. Sby, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 59/Pdt/2002/PN.Blt adalah putusan yang tepat menurut hukum, karena hibah yang menjadi permasalahan dalam putusan tersebut memang telah merugikan kepentingan ahli waris. Dengan adanya putusan hakim tersebut beranggapan bahwa akta dan surat kepemilikan atas tanah yang timbul akibat peralihan karena hibah, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, menyebabkan akta dan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut menjadi batal demi hukum.

---

Land registration implementation in practice could not give legal certainty for possession of land rights. A certificate which supposed to be a strong evidence of its stake for the owner of the land can be undone passing judgment of a court. It is in place, made possible because of the system of publication land registration is applied in Indonesia is a the negative system publication which has positive elements. In a sense, the land ownership can still be charged by an actual person entitled, by because the state does not guarantee the truth of the data submitted by a ruler in dispute and when he submit a request registration over the land is owned by him. In practice, lawsuits often been caused by the transfer of rights over the ground because heir or grant. As well; judgment of a court which become object of this research thesis also accepted the transfer of rights over the ground for grants deemed to have been detrimental to the interests of the heir apparent. Thus, the heirs need to feel demanding their rights as the heirs to face court..The demands allowed, based on a verdict by the supreme court number 900 K/Sip/197 publish on 6/4/1976, Stating as follows : grants prompting loss for heirs to be annulled. The cancellation of the transfer of rights by grant is certainly accompanied by the cancellation of the deed that arises because of the occurrence of the transfer of such a right. Refer to the verdict, the supreme court then the verdict of the supreme court number 2125K/ Pdt/2004 which amplifies the verdict of the high court in Surabaya, number of verdict 277/Pdt/2003/PT.Sby, and also amplifies the verdict of the state court in Blitar, number of verdict 59/Pdt/2002/PT.Blt are right decision according to the law, because grants become problems in a verdict was indeed has been detrimental to the interests of the heir apparent. With the existence of the award the judge was assume that the deed and the possession of the land that arise due to transfer by operation of grants is not legitimate and do not have the force of law, causing deed and the certificate land rights the dispute shall be declared void for the sake of law."

"Kasus sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada hukum terkait pertanahan di Indonesia, permasalahan tersebut timbul akibat perselisihan antar individu, individu berhadapan dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Permasalahan sengketa tentu membutuhkan penyelesaian melalui jalur mediasi atau gugatan yang dikenal melalui lembaga pengadilan negeri yang berkaitan dengan perdata atau pidana dan pengadilan tata usaha negara yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak milik oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional. Salah satu contoh kasus yang terjadi terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/K/TUN/2022 yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pada kasus ini menganalisis bagaimana hubungan hukum sertipikat hak milik penggugat & milik tergugat dan riwayat penerbitan sertipikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoris dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dari analisis putusan tersebut dapat diketahui bahwa penggugat merupakan pemegang sertipikat tanah terbit lebih dahulu pada tahun 1982 yang dibeli dari Setia Arhiap seluas 48.330 m2 pada tahun 2006 nomor sertipikat 28243/Desa Limbung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak, dan atas dasar Akta Jual Beli dilakukan pemindahan nama kepada WP (Penggugat) di Kantor Pertanahan Nasional namun pada tahun 2017 telah diterbitkan sertipikat oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kubu Raya atas nama NV seluas 7.500 m2 pada tahun 2017 dengan nomor 10112/Desa Limbung. Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta namun gugatan pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut ditolak sehingga penggugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung berpendapat putusan di tingkat pertama dan banding adalah keliru dan membatalkan sertipikat milik tergugat serta mencoret dari daftar buku tanah.

---

Land disputes frequently occur in Indonesia, arising from conflicts between individuals, individuals versus groups, and groups versus groups. These disputes often require resolution through civil court involving civil or criminal case and administrative courts related to the issuance of land ownership certificates by officials of the National Land Agency. One notable case is found in the Supreme Court Decision Number: 158/K/TUN/2022, which took place in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. In this case, the author analyses correlation between the land ownership certificates of the plantiff and defendant, and whether the issuance history of the certificates complies with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This study employs a doctrinal research method with a explanatory typology, utilizing secondary data. From the analysis of decision, it is revealed the plaintiff holds and earlier land certificate issued in 1982, Purchased from Setia Arhiap, covering and area of 48,330 m2 in 2006 with certificate number 28243/Village of Limbung, in the presence of Land Deed Official Pontianak Regency. Based on the Sale and Purchased deed, the name was transferred to WP (the plaintiff) at the National Land Agency. However, in 2017, certificate was issued by the Kubu Raya Land Office in the Name of NV for an area 7,500 m2 with certificated number 10112/Village of Limbung. The Plaintiff filed a lawsuit at the Administrative Court of Pontianak, which was subsequently rejected by the High Administrative Court of Jakarta at both the first instance and appellate levels. The plaintiff then filed for cassation at the Supreme Court, which opined that the decisions at the both the first instance and appellate levels were erroneous, thus annulling the defendant certificate and striking it from the land book."

"Tesis ini membahas mengenai Kepemilikan Hak-Hak atas Tanah bagi Warga Negara Asing yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda artinya adalah seseorang selain mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan negara lain (asing). Hal ini dapat terjadi karena adanya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), yang mana menyebabkan anak-anak keturunan mereka akan mempunyai kewarganegaraan ganda. Apabila anak hasil dari perkawinan campuran tersebut tetap menginginkan kewarganegaraan Indonesia-nya tidak hilang, anak-anak keturunannya juga tetap sebagai warga negara Indonesia, dan agar dapat memiliki tanah yang berstatus Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, maka harus diperlakukan sebagai seorang WNI sampai berusia 18 tahun, apabila nanti ingin melepaskan WNI-nya barulah Sertipikat Tanah-nya gugur dan kembali ke Negara.

---

This Thesis discusses the Ownership Rights of Land for foreign citizens in terms of Act No 5 Year 1960 on Basic Agrarian Principles and Law No. 12 Year 2006 on Citizenship. Dual citizenship, meaning that the person has Indonesian nationality and also has the citizenship of other countries (foreign). This can occur because of mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) by foreign nationals (WNA), which led to the children of their offspring will have dual citizenship. If the child is the result of mixed marriages still wants his Indonesian citizenship, and children are also descendants remain as a citizen of Indonesia, and in order to have leased hold land Ownership or Right to Build, then it should be treated as a citizen until the age of 18 years, if he wants to release its citizenship then Land Certificates will fall back to the State."

"Dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan wajib membuat akta sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak. PPAT juga wajib membaca, menjelaskan, dan memastikan akta PPAT yang dibuat telah sesuai isinya dengan apa yang dikehendaki para pihak, sebelum akta tersebut disampaikan ke kantor pertanahan guna pendaftaran peralihan hak atas tanah. Hal tersebut bertujuan agar akta yang dibuat PPAT terhindar dari unsur penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak, yang menyebabkan cacat kehendak tersebut merugikan pihak lawan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai peran dan upaya pencegahan PPAT terhadap penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta terkait tukar-menukar tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020; dan mengenai akibat hukum atas akta jual beli yang dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan berdasarkan Putusan Nomor 3145 K/Pdt/2020. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini adalah PPAT yang bersangkutan membuat akta jual beli dikarenakan atas dasar penyalahgunaan keadaan salah satu pihak dalam perjanjian tukar-menukar tanah dan bangunan. PPAT seharusnya dapat melakukan upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan keadaan dengan membaca dan menjelaskan isi akta kepada para pihak terlebih dahulu sebelum akta tersebut ditandatangani. Akta yang seharusnya PPAT tersebut buat adalah akta tukar-menukar, mengingat akta PPAT yang dibuat harus sesuai dengan perbuatan hukum yang disepakati para pihak dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun akibat hukum terhadap akta jual beli yang dibuat PPAT akibat penyalahgunaan keadaan salah satu pihak tetap mengikat dan sah sehingga dapat didaftarkan guna pendaftaran peralihan hak atas tanah. Namun jika pihak lawan mengajukan pembatalan terhadap perbuatan hukum dalam akta tersebut, maka akta jual beli tersebut dapat dibatalkan dengan dasar adanya bukti seperti putusan pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.

---

In the land and building exchange agreement, the concerned Land Deed Maker (PPAT) is obliged to make a deed in accordance with the legal actions agreed by the parties. The PPAT is also obliged to read, explain, and ensure that the PPAT deed made is in accordance with what the parties want, before the deed is submitted to the land office for registration of the transfer of land rights. This is intended so that the deed made by PPAT is protected from the element of undue influences from one party, which causes the defect of the will to be detrimental to the opposing party. The problems discussed in this study are regarding the PPAT's role and prevention efforts against Undue Influence in making deed related to the exchange of land and buildings based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020; and regarding the legal consequences of the deed of sale and purchase made on the basis of Undue Influence in the land and building exchange agreement based on Decision Number 3145 K/Pdt/2020. The research method used to answer the problem formulation above is normative juridical with an explanatory research typology. The results of the analysis of this study are the PPAT concerned made a deed of sale and purchase due to the undue influences of one of the parties in the land and building swap agreement. The PPAT should be able to make efforts to Undue Influence by reading and explaining the contents of the deed to the parties before the deed is signed. The deed that PPAT should have made is a deed of exchange, considering that the PPAT deed made must be in accordance with legal actions agreed upon by the parties and regulated in Government Regulation Number 24 of 1997. The legal consequences of the sale and purchase deed made by PPAT due to Undue Influence because one party remains binding and legal so that it can be registered for registration of the transfer of land rights. However, if the opposing party submits the cancellation of the legal action in the deed, the sale and purchase deed can be canceled on the basis of evidence such as a court decision or PPAT deed regarding a new legal act."

"Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentik juga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Apabila otentisitasnya hilang maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan bilamana ditandatangani oleh para pihak. Penulisan ini mengambil kasus mengenai akta notaris yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap cacat hukum. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalah apa yang menyebabkan akta pelepasan hak tanah dalam kasus ini menjadi dibatalkan, dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang aktanya dibatalkan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh badan peradilan apabila ternyata diketahui cacat hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan akta notaris dalam kasus ini sudah tepat. Penandatanganan akta otentik diluar wilayah jabatan notaris mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilangan otentisitasnya, artinya notaris tersebut bukanlah pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Perjanjian yang didasarkan pada penipuan adalah tidak sah. Penipuan melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk mengelabui pihak lawannya. Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian yang apabila penipuan tersebut tidak dilakukan maka salah satu pihak tidak akan membuat perjanjian itu. Akibat hukum bagi para pihak adalah status hukumnya kembali seperti keadaan semula sebelum akta dibuat.

---

Document that made by public functionary bound at conditions and legislation rule that effective apply. Notary as one of public functionary that make authentic act is obliged to obeys rule in order to authentic act that have authentic characteristic. Besides its form determined by the regulation, authentic act also made by or in front of charge public functionary for that on site that authentic act are made. If authentification is loses then authentic act are referred as only have strength as the usual document when signed by the parties.

This writing takes case about notarial act that canceled by Supreme Court because assumed lack of procedure. As for problems fundamental studied is what is the cause atc of release of land rights in this case become canceled, and how legal consequences to all party that is authentic act. In this writing, writer uses normative type of judicial formality research. Data that used is secondary data that analysed in qualitative.

From research result can be concluded that a notarial act can be canceled by jurisdiction body if in the reality known lack of procedure. Law consideration that used by Supreme Court to cancel notarial act in this case has been precise. Authentic act that signing of outside the region of notary position result authentic act lose the authentification, that means notary is referred is not official functionary who makes the authentic act. Agreement that relied on deception is illegal. Deception entangles intention elementary body from one of the parties to deceive its adversary. Deception is reason to cancellation of contract that if deception referred not conducted then one of the parties will not make that agreement. Legal consequences to all party is its law status returns like situation initialy before authentic act are made."

"ABSTRAK Jual beli tanah di Indonesia menurut Hukum Tanah Nasional dalam UUPA bersumber pada ketentuan Hukum Adat. Asas hukum adat terkait jual beli tanah adalah asas riil, terang dan tunai. Untuk memenuhi asas Terang maka jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT. Bukti bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT adalah dengan diterbitkannya Akta Jual Beli oleh PPAT. Selain menjadi bukti telah terjadinya jual beli, Akta Jual Beli juga menjadi salah satu syarat untuk dilakukan pendaftaran tanah. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari Akta Jual Beli yang terdapat kesalahan dalam pencantuman Nomor Sertifikat Hak Milik atas objek jual beli terhadap keabsahan jual beli tanah dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang tidak mengetahui terjadinya kesalahan tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diketahui bahwa kesalahan pencantuman Nomor Sertifikat Hak Milik tidak menjadikan jual beli tanah batal karena fungsi dari Akta Jual Beli adalah sebagai bukti terjadinya jual beli dan syarat pendaftaran peralihan. Peralihan telah terjadi apabila tanah objek jual beli tidak sedang dijaminkan atau sedang dalam sengketa, Penjual memiliki hak atas tanah tersebut dan berwenang dalam posisinya menjadi Penjual serta Pembeli juga merupakan orang yang berwenang menerima peralihan tersebut. Pembeli yang dapat membuktikan bahwa ia tidak mengetahui adanya kesalahan mengenai kewenangan penjual, objek jual beli dan isi Akta Jual Beli haruslah dilindungi dengan cara mengesahkan jual beli yang telah dilakukan dan menghukum Penjual untuk menyerahkan Sertifikat dan dokumen terkait tanah objek jual beli.

---

ABSTRACT

Land buying and selling in Indonesia according to the National Land Law in the UUPA is sourced from the provisions of Customary Law. The principle that used in customary law related to land sale and purchase is the Riil, Terang and Tunai. To fulfill the Terang principle, buying and selling must be done before The PPAT. Evidence that buying and selling has been done before PPAT is with the issuance of the Buy and Sell Deed by PPAT. In addition to being proof of buying and selling, the Deed of Sale is also a condition for land registration. This study aims to provide an explanation of the legal consequences of the Buy and Sell Deeds that have errors in the inclusion of the Number of Property Rights Certificate on the object of sale and purchase against the validity of land purchase and legal protection against buyers who do not know of the occurrence of such errors. The writing of this thesis uses a form of normative juridical law research with qualitative methods to analyze data and types of analytical descriptive research. based on the analysis carried out, it is known that the error in the inclusion of the Property Rights Certificate Number does not make the sale and purchase of land null and void because the function of the Sale and Purchase Act is proof of the sale and purchase requirements. Buying and selling has been valid if the land that is the object of sale and purchase is not being guaranteed or is in dispute, the Seller has the right to the land and is authorized to be the Seller and the Buyer is the person authorized to accept the transfer. A buyer who can prove that he is not aware of an error regarding the authority of the seller, the object of buying and selling and the Deed of Sale must be protected by validating the sale and punishing the Seller for submitting Certificates and documents related to the land of sale and purchase.

"