Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 yang menyetujui usulan KADIN (komposium kelapa sawit) bahwa barang hasil pertanian sebaiknya dikenakan PPN 10%. Namun Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), Forum Komunikasi Asosiasi Komoditas Primer, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Dewan Karet Indonesia dan Dewan Teh Indonesia mengusulkan pembatalan penerapan kebijakan PPN tersebut, dengan kata lain kembali kepada PP Nomor 31 Tahun 2007. Penelitian ini bermaksud mengkaji dampak keputusan penerapan PPN sesuai amanat Mahkamah Agung tersebut terhadap daya saing produk-produk ekspor pertanian.Penelitian ini menggunakan analisis regresi data time series dengan data dari Februari 2012 sampai dengan Februari 2018 untuk menguji kaitan antara elastisitas dan kinerja ekspor (competitiveness). Semakin elastis permintaan ekspor suatu komoditas, berarti komoditas tersebut semakin kompetitif dalam ekspor. Hal ini sesuai dengan hasil kajian Senhadji dan Montenegro (1999) yang menyatakan bahwa semakin tinggi elastisitas permintaan terhadap harga, maka produk tersebut semakin kompetitif pada pasar dunia.Hasil regresi dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPN pada barang hasil pertanian memberikan implikasi ekspor biji kopi dan ekspor teh menjadi semakin elastis terhadap perubahan harga, yang artinya semakin kompetitif dalam ekspor. Namun sebaliknya. Ekspor CPO dan ekspor kakao menjadi semakin tidak elastis terhadap perubahan harga, artinya implikasi diterapkannya PPN mengakibatkan CPO dan kakao menjadi tidak kompetitif dan berpotensi merugikan ekspor CPO dan ekspor kakao.Sewaktu CPO dan biji kakao terkena PPN, seharusnya Pajak Masukan fully deductable (direfund sepenuhnya). Tetapi dalam kenyataannya mungkin proses refund tidak berjalan dengan lancar sehingga biaya dari perpajakan tersebut justru terbebankan pada biaya produksi yang mengakibatkan harga ekspor tidak kompetitif dan menurunkan volume ekspornya. Intervensi Pemerintah, seperti Bea Keluar, mengakibatkan total pajak yang dibebankan menjadi lebih besar sehingga kurang menguntungkan untuk diekspor. Sebaliknya, pengenaan PPN pada biji kopi dan teh meningkatkan daya saing.

---

This study aims to examine the impact of Supreme Court Decision Number 70P/HUM/2013 which approved the KADIN (oil palm composium) proposal that agricultural products should be subjet to a 10% VAT. However, the Indonesian Cocoa Industry Association (AIKI), the Association of Indonesian Rubber Companies (GAPKINDO), the Primary Commodities Association Communication Forum, the Association of Indonesian Coffee Exporters (AEKI), the Indonesian Rubber Council and the Indonesian Tea Council which proposed canceling the application of the VAT policy in other words, return to Government Regulation Number 31/2007. This study intends to examine the impact of the decision on the application of VAT to the competitiveness of agricultural export products.

The study use time series data regression analysis with data from February 2012 to February 2018 to examine the relationship between elasticity and export performance (competitiveness). The more elastic the export demand for a commodity, the more competitive the commodity is in exports. This is consistent with the results of a study by Senhadji and Montenegro (1999) which states that the higher the elasticity of demand for prices, the more competitive the product is on the world market.

Regression results from this study indicate that VAT on agricultural products has implications for the export of coffee beans and tea exports become more elastic to price changes, which means increasingly competitive in exports. But the opposite. CPO export and cocoa export become increasingly inelastic to changes in prices, meaning that the implication of the application of VAT causes CPO and cocoa to be uncompetitive and potentially detrimental to CPO exports and cocoa exports.

When CPO and cocoa beans are subject to VAT, the Input Tax should be fully deductable. But in reality, the refund process might not run smoothly, so the cost of the taxation will be borne by production costs resulting in uncompetitive export prices and reducing the volume of exports. Government interventions, such as Export Levy, result in a greater total tax charged so that it is less profitable to be exported. Conversely, the imposition of VAT on coffee beans and tea increases competitiveness."

"ABSTRAKTelur ayam merupakan salah satu produk peternakan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Telur sangat mudah diperoleh dan harganya murah sehingga terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Telur dapat diubah menjadi pangan fungsional dengan cara memberikan ayam ras sebagai sumber telur perlakuan berupa pemberian ransum ditambah dengan sediaan mikroemulsi limbah minyak ikan. Limbah minyak ikan terlebih dahulu dimurnikan sebelum dijadikan sediaan. Hasil analisa kandungan asam lemak didalam telur dengan GCMS menunjukkan bahwa telur yang dihasilkan oleh ayam yang diberikan sediaan mikroemulsi memiliki kandungan omega-3 jauh lebih tinggi dibandingkan telur yang dihasilkan oleh ayam yang hanya diberikan ransum dan konsentrat tanpa dibuat sediaan mikroemulsi"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari harga CPO terhadap alih fungsi pada hutan produksi konversi (HPK) menjadi perkebunan sawit di Indonesia, dengan adanya proses pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Dengan menggunakan data pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di tingkat provinsi tahun 1995 sampai tahun 2017, pelepasan kawasan hutan diestimasi menggunakan model tobit dengan left-censored (0), serta variabel ekonomi yang mempengaruhi permintaan lahan untuk sawit yaitu harga CPO, tingkat suku bunga, nilai tukar, serta besarnya share industri pengolahan dalam Produk Domestik Bruto (PDB), dan GDP dunia. Hasil empiris menujukkan bahwa tingkat harga pada lag tertentu secara signifikan mempengaruhi peningkatan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit sebesar 23,55% dan 23,48%. Penelitian ini menemukan bahwa harga CPO berperan besar dalam pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Indonesia di masing-masing wilayah.

---

This study aims to look at the effect of CPO prices on the conversion in conversion production forests (HPK) to oil palm plantations in Indonesia, with the process of releasing forest areas for oil palm plantations. Using data on the release of forest areas for oil palm plantations at the provincial level from 1995 to 2017, the release of forest areas was estimated using the Tobit model with left-censored (0), as well as economic variables that affect land demand for oil palm, namely CPO prices, interest rates, values exchange rates, as well as the size of the share of the manufacturing industry in the Gross Domestic Product (GDP), and world GDP. Empirical results show that the price level at a certain lag significantly influences the increase in the release of forest areas for oil palm plantations by 23.55% and 23.48%.This study found that the price of CPO played a major role in the release of forest areas for oil palm plantations in Indonesia in each region."

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Kebijakan Bea Keluar atas Ekspor Crude Palm oil (CPO). Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu kebijakan publik. Pemerintah juga memilki kewenangan untuk menetapkan tarif sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menahan laju ekspor. Tarif progresif yang ditetapkan bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasaran internasional, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan meningkatkan program hilirisasi industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alur proses formulasi penetapan tarif progresif dilakukan oleh tim tarif dimana departemen terkait memberikan usulan harga patokan ekspor kepada kementerian perdagangan, kemudian kementerian perdagangan menentukan harga patokan eskpor berdasarkan harga CPO bursa Malaysia dan Rotterdam yang memperhitungkan harga CPO internasional selanjutnya menetapkan harga referensi CPO berdasarkan hasil rata-rata harga patokan ekspor serta menetapkan tarif Bea Keluar yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat hambatan dalam proses formulasi kebijakan tarif progresif atas ekspor CPO.

---

This thesis discusses the analysis formulation of tax policy towards crude palm oil (CPO). The government has the authority to shape public policy. The goverment also has the authority to set rates as an instrument of fiscal policy in order to restrain of export. Progressive tariffs set out aims to anticipate the surge in prices in the international markets, to meet the needs in the country, and improve the downstream industries program. This research used the qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this research indicate that the groove process formulation progressive rate-setting did by tariff team where the related department make a export benchmark price proposal to the Ministry of trade, then the Ministry of trade determine export benchmark price based on Malaysia and Rotterdam CPO price that calculate with CPO international price. Further, set CPO reference price based on average benchmark price of exports and decide duty tariff that legal by Minister of Finance. and also, there are obstacles in process formulation progressive tariff policy."

"Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis yang strategis. Dipilihnya kawasan industri di Kabupaten Tangerang karena letak yang strategis tersebut menyebabkan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari pusat pertumbuhan industri wilayah Indonesia bagian barat. Analisa pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif yang menjelaskan terjadinya peralihan potensi lahan menjadi kawasan industri. Potensi lahan di dapatkan dari hasil scoring dan overlay. Pemberian nilai ini mengacu pada variabel (topografi, litologi, kemampuan tanah dan hidrologi) yang di jumlah dan di kali dengan variabel pembatas (banjir, erosi, dan salinitas tanah) untuk selanjutnya di analisa mengenai peralihan potensi lahan, dimana lahan yang harusnya sangat baik untuk pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri.

---

Tangerang District is one of the two levels that are part of the Banten Province. Located in a strategic geographical position. Choosing the industrial area in Tangerang District as a strategic location in the Tangerang District as a central part of the growth industry of the western part of the Indonesian. Analysis on this research using descriptive analysis that describes the potential of a transition into industrial land. Potential land available in the scoring and results from the overlay. The provision of this value to the variables (topography, litologi, the ability to land and hydrology) and the number of times in the variable divider (floods, erosion, and soil salinity) for further analysis on the potential of the land, where the land should be very good for agricultural area of its functions into the industry."

"Kajian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji tingkat perkembangan berbagai tipologi industri pertanian ;(2) mengindentifikasi permasalahan dlm peningkatan sistem pelayanan agribisnis dlm mendukung pengembangan industri pertanian dan (3)Menyusun strategi pengembangan industri pertanian melalui penguatan sistem pelayanan agribisnis. Industri pertanian skala kecil dan rumah tangga relatif banyak jumlahnya, namun berperan besar dlm penyerapan tenaga kerja, sementara nilai tambah yg diperoleh relatif kecil dibandingkan dengan industri besar dan sedang.Hasil kajian menunjukkan bahwa pengusahaan komoditas ubikayu, nenas, pisang dan kopi umumnya dilakukan secara sederhana sampai semi intensif. Dari analisis usahatani menunjukkan bahwa R/C dari empat komoditas tersebut berkisar antara 1,81 - 6,71, artinya tingkat penerimaan usahatani mencapai 1,81 - 6,71 dr total biaya yg dikeluarkan. Keempat komoditas di atas merupakan bhn baku industri pengolahan pd industri skala kecil dan rumahtangga, namun komoditas tsb sebagian besar hanya dipasarkan dlm bentuk segar. Hal ini antara lain disebabkan :(1) Pelaku industri pengolahan belem mampu mengakses pasar secara baik (2)Keterbatasan ketrampilan dan modal (3) penyuluhan masih bias ke usaha budidaya. Pada umumnya industri pengelohan masih berskala kecil, kecuali komoditas kopi. namun usaha kelompok terbentuk blm merupakan kelompok usaha bersama yg tumbuh secara mandiri sebagai suatu kebutuhan efisiensi usaha. Secara umum R/C industri pengolahan empat komoditas tsb berkisar antara 1.02 -2.03 artinya tingkat penerimaan usaha tani mencapai 1,02-2,03 dr total biaya yg di keluarkan. Untuk pengembangannya telah mulai dirintis kemitraan usaha dlm pemasaran hasil olahan, walaupun masih relatif terbatas. kemitraan usaha dpt memperpendek rantai peamasaran dan kepastian pemasaran hasil. Peranan subsistem pelayanan, seperti lembaga pembiayaan, penyuluhan dan penunjang lainnya masih relatif terbatas. Untuk itu kebijakan dan strategi yg dikembangkan diarahkan untuk : (1) Peningkatan akses pelaku agribisnis terhadap pembiayaan usaha agribisnis, (2) Peningkatan akses terhadap informasi pasar (3)Memperceapat penyampaian inovasi teknologi pertanian ke pelaku agribisnis, (4)Peningkatan kapasitas usaha pealaku agribisnis dan mutu produk, serta (5)Penguatan lembaga penyuluh pertanian."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi kebijakan Pungutan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan dukungan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis PE dengan tarif tetap dan tarif nol dapat diimplementasikan sesuai rencana, sedangkan tarif progresif agak sulit diimplementasikan pada situasi harga ekspor aktual lebih rendah dari harga referensi. Hasil analisis menunjukkan secara umum PE mengakibatkan harga ekspor CPO Indonesia tidak kompetitif dan berimplikasi pada peningkatan pasokan CPO di pasar dalam negeri yang mendorong berkembangnya industri hilir sawit. Untuk menjaga stabilitas harga maka pemerintah memberlakukan tarif progresif dan pada kondisi tertentu memberikan fasilitas tarif nol PE CPO dan turunannya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait PE CPO dan turunannya selama tahun 2018-2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan konteks waktu berlakunya PMK, namun implikasi PMK belum sepenuhnya optimal. Tarif progresif dinilai paling sesuai oleh para pemangku kepentingan, namun perlu rumusan kebijakan yang lebih adaptif. Saat ini harga CPO masih ditentukan oleh pihak lain di luar negeri. Agar dapat berperan sebagai penentu harga, maka perlu dipertimbangkan pembentukan badan pemasaran bersama minyak sawit Indonesia.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation and implications of the 2018-2020 Crude Palm Oil (CPO) Export Levy (PE) policy. The research method used in this study is a qualitative research method. The data used in this study is obtained by conducting in-depth interviews with several key persons, who are considered relevant to the issues raised, then carrying out a descriptive analysis with the support of secondary data. Based on the analysis of PE with a fixed rate and zero tariff, it can be implemented as planned, while progressive tariffs are somewhat difficult to implement in situations where the actual export price is lower than the reference price. The results of the analysis indicated that in general, PE resulted in the uncompetitive export price of Indonesian CPO and had implications for the increasing supply of CPO in domestic markets that stimulate development of palm oil downstream industries. To maintain price stability, the government applies progressive tariffs and under certain conditions provides zero tariff facilities for PE CPO and its derivatives. In general, this study concludes that the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) related to PE CPO and its derivatives during 2018-2020 can be carried out in accordance with the context of the time the PMK takes effect, but the implications of PMK are not yet fully optimal. Stakeholders consider progressive rates to be the most appropriate tarrifs, but more adaptive policy formulations are required. Currently, the price of CPO is still determined by other parties abroad. In order to play a role as a price setter, it is necessary to consider establishing a joint marketing agency for Indonesian palm oil."

"The Agricultural Ritual of"Aum Tandur and Aum Panen" is still done by the society. The research aims at finding the process of cooperation in that ritual. The methods of research is descriptive qualitative. The techniques of collecting the date are observation, interview and literary study...."