Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Indonesia mengenai penyediaan listrik dengan target berkapasitas 35.000 MW bertujuan untuk menjawab kekurangan listrik di beberapa daerah dan meningkatkan perekonomian Indonesia. PLTU-B terbesar di ASEAN dibangun di Kabupaten Batang dan didominasi oleh perusahaan pendanaan Jepang. Akan tetapi, pembangunan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan meninggalkan dampak ekologis, kesehatan serta sosial. Greenpeace sebagai Environmental Non-Government Organization, melakukan penolakan bersama dengan masyarakat Kabupaten Batang dan beberapa NGO lokal maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Greenpeace, namun tidak berhasil untuk menghentikan pembangunan PLTU-B. Muncul pertanyaan, mengapa Greenpeace belum berhasil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini merujuk pada konsep Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink 1998 . Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan information politics, Greenpeace tidak memanfaatkan media secara maksimal. Dalam leverage politics, pemilihan aktor yang dianggap lebih powerful menjadi tidak efektif dan tidak tepat karena berbagai faktor. Accountability politics tidak dapat dijalankan secara maksimal karena benturan kepentingan dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Greenpeace telah gagal dalam menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang namun berhasil mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengadaan listrik 35.000 MW.

---

Indonesia 39 s policy on electricity supply with a target capacity of 35,000 Megawatt aims to address the shortage of electricity in some areas and improve the Indonesian economy. The largest coal plant in ASEAN is built in Batang and dominated by Japanese funding companies. However, this development pose many problems and leave ecological, health and social impacts. Greenpeace as an Environmental Non Government Organization, rejoin the communities of Batang and several local and international NGO rsquo s. Various efforts were made by Greenpeace, but they are not success to stop the construction of the coal plant. The question arises, why Greenpeace has not succeeded in pushing the Indonesian Government to stop the construction of coal plant in Batang. This study refers to the concept of Transnational Advocacy Network and Boomerang Pattern by Keck and Sikkink 1998 . This study will use qualitative research method with case study approach. This study found that in running information politics, Greenpeace does not utilize the media maximally. In leverage politics, the powerful actor become ineffective and inappropriate because of various factors. Accountability politics can not be executed maximally due to a conflict of interest in the formulation of a policy. Thus, this study concluded that Greenpeace has failed to stop the coal plant in Batang but succeeded in influencing the national policy regarding the supply of 35,000 Megawatt of electricity."

"Sebuah proyek dikatakan sukses apabila dapat memenuhi kriteria mendasar yaitu menyelesaikan dengan tepat waktu, biaya yang dikeluarkan dalam anggaran, dan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditetapkan. Sayangnya, proyek-proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia banyak yang mengalami keterlambatan, sehingga penyelidikan mengenai masalah ini dibutuhkan agar program pembangunan pembangkit listrik mendatang menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pada proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi respon risiko untuk tindakan perbaikan atas terjadinya keterlambatan pada proyek yang sedang berjalan dan pencegahan pada proyek mendatang. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan survey kepada para pakar dan project manager dan tim yang terlibat secara langsung dalam proyek, serta validasi ke proyek yang sedang berjalan.

---

A project is said to succeed if it can meet the basic criteria that is completed in a timely, cost incurred in the budget, and in accordance with the specified quality requirements. Unfortunately, many EPC power plant projects in Indonesia are delayed, so the investigation on the matter needed for future power plant construction program would be better. The purpose of this study was to identify the major factors causing delays in power plant EPC projects in Indonesia, also make risk respon recommendations for correction of ongoing projects ang prevention of any delays in future projects. The method used is to do a survey to the experts, project managers and teams directly involved in the project, as well as validation to ongoing projects."

"Dalam rangka mengatasi permasalahan kebutuhan energi atau listrik di Indonesia khususnya di wilayah regional Sumatera, Pemerintah telah mengambil langkah darurat dengan cara membangun MPP Mobile Power Plant dan menyewa MVPP Marine Vessel Power Plant . Melalui langkah strategis ini, cadangan daya listrik yang sebelumnya 15 pada tahun 2016 naik menjadi 32 di tahun 2017. Dalam jangka panjang, pemerintah tetap melanjutkan program 35.000 MW dengan memperkuat peran IPP Independent Power Producer baik PLTU berbahan bakar batu bara maupun bahan bakar diesel/gas. Untuk menurunkan biaya pokok penyediaan, Pemerintah berusaha menaikkan prosentase bahan bakar batu bara hingga tercapai target bauran energi. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah adalah memperpanjang masa ekonomis suatu PLTU maupun menambah PLTU baru. Sebuah pembangkit dapat melakukan mid-life refurbishment untuk mempertahankan kapasitas, efisiensi dan menjaga keandalan mesin. Keputusan untuk melakukan life-extension atau menutup/ menghentikan suatu pembangkit memerlukan kajian untuk mencari solusi optimal antara opsi life-extension dan membangun pembangkit baru. Pada tesis ini akan diperhitungkan opsi revitalisasi PLTU Labuhan Angin menggunakan skema privatisasi maupun secara mandiri oleh PLN. Pada tesis ini didapatkan kesimpulan bahwa pilihan privatisasi dengan metode perhitungan Discounted Cash Flow dihasilkan harga jual listrik lebih rendah dibandingkan pilihan revitalisasi secara mandiri.

---

To overcome the lack of electrical energy in Indonesia, especially in the region of Sumatra, the Government has taken emergency measures by building MPP Mobile Power Plant and leasing MVPP Marine Vessel Power Plant . Through this strategic move, the power reserves of 15 in 2016 rose to 32 in 2017. In the long term, the government continues the 35,000 MW program by strengthening the role of IPP Independent Power Producer both coal fired power plant and materials Diesel fuel gas. To reduce the cost of supply, the Government tries to increase the percentage of coal fuel until it reaches the target of energy mix. The steps taken by the Government are extention the economic life of a steam power plant or adding new steam power plant. A plant can treats mid life refurbishment to maintain capacity, efficiency and maintain engine reliability. The decision to do a life extension or shut down a plant requires a study to find the optimal solution between life extension options and build a new plant. This paper will take into account the revitalization of SPP Labuhan Angin using privatization scheme or independently by PLN. This paper concluded that the choice of privatization by Discounted Cash Flow method generated lower electricity selling price than the option of independent revitalizaation."

"PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) dan PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) membentuk ADHI-KMN Joint Operation dan menandatangani perjanjian Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Selor dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). Dalam pelaksanaan perjanjian, KMN sebagai partisipan Kerjasama Operasi ADHI-KMN dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Hukum Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang kerjasama operasi, sehingga ketentuan mengenai akibat hukum dari partisipan kerjasama operasi yang pailit belum ada. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari kepailitan KMN sebagai partisipan ADHI-KMN Joint Operation dan apakah perjanjian dapat dilanjutkan meskipun KMN pailit. Selain itu, Tesis ini menentukan apakah kepailitan partisipan kerjasama operasi dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu dalam kontrak konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KMN akan terikat pada akibat hukum dari kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia dan kontrak; Kerjasama Operasi ADHI-KMN dan perjanjian akan tetap berlanjut meskipun KMN dinyatakan pailit; dan kepailitan KMN sebagai partisipan tidak dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu.

---

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) and PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) formed ADHI-KMN Joint Operation and entered into an agreement on the Construction Project of Coal Fired Steam Power Plant in Tanjung Selor with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kalimantan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). During the commencement of the agreement, KMN was declared insolvent by the Semarang Commercial Court. Indonesian laws do not provide a specific regulation on joint operation; hence provisions on the legal consequences of an insolvent joint operation participant are absent. This thesis aims to determine the legal consequences of the insolvency of KMN as a participant in the ADHI-KMN Joint Operation and whether the agreement can continue despite KMN's insolvency. Additionally, this thesis determines whether the insolvency of a joint operation participant suffices as the grounds for an Extension of Time in construction contracts. The research method used is qualitative, whereby the Author uses primary and secondary data. The results of this research have shown that KMN will be entitled to legal consequences of insolvency stipulated within the Indonesian Insolvency Law and the contract; the ADHI-KMN Joint Operation and the agreement shall continue despite the insolvency of KMN; and the insolvency of KMN as a participant does not suffice as the condition of an Extension of Time."

"Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik di Indonesia mencapai 8,6 per tahun berimplikasi terhadap peningkatan produksi energi listrik. Pemerintah telah mengantisipasinya melalui Program Pembangunan 35.000 MW yang didominasi PLTU batubara yang dapat meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menentukan jenis teknologi batubara bersih yang diimplementasikan dalam unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan skenario penggunaan teknologi batubara bersih yang disesuaikan dengan kelas kapasitas PLTU dan penentuan skenario terbaik didasarkan potensi emisi GRK terendah di sektor pembangkitan tenaga listrik dan module cost balance tertinggi, melalui simulasi LEAP. Berdasarkan hasil simulasi, seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW di regional Jawa-Bali harus menggunakan teknologi ultra super-critical untuk kelas kapasitas diatas 1.000 MW, super-critical untuk kelas kapasitas diatas 500 MW dan PFBC untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW. Pada regional Sumatera, teknologi yang digunakan adalah super-critical dan PFBC untuk masing-masing kelas kapasitas diatas 500 MW dan dibawah 500 MW. Pada regional Kalimantan dan Sulawesi, penggunaan teknologi PFBC merupakan skenario terbaik untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW, sedangkan teknologi CFBC digunakan pada unit kelas kapasitas pembangkit yang sama di regional Nusa Tenggara Barat. Potensi penurunan emisi GRK sektor pembangkitan tenaga listrik akibat implementasi teknologi batubara bersih dalam seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW sampai dengan 2020 mencapai 41,91 juta ton CO2e yang melampaui target penurunan emisi nasional dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca RAN-GRK dalam skema nasional atau berkontribusi 74,84 dalam skema unilateral. Pada 2025, penurunan emisi diperkirakan akan mencapai 57,87 juta ton CO2e atau berkontribusi 30,46 dari rencana target penurunan emisi nasional pasca 2020 dalam skema optimistik. Oleh karena itu, implementasi teknologi batubara bersih dalam unit PLTU batubara dapat direkomendasikan sebagai salah satu kegiatan utama penurunan emisi GRK sektor energi dalam draft kebijakan RAN-GRK pasca 2020 yang sedang disusun Pemerintah saat ini.

---

The growth of electricity consumption in Indonesia 8.6 per year has implications toward increasing of the electricity generation. The Government of Indonesia had anticipated through 35,000 MW Electricity Development Program predominantly coal fired power plants CFPP that increase Greenhouse Gas GHG emissions significantly. The study aims to determine the type of clean coal technology implemented in the CFPPs of 35,000 MW Electricity Development Program. The methodology on the study is modeling the scenario for the use of clean coal technology in the CFPPs in accordance to their capacity size, while the selection of best scenario based on the lowest GHG emission potential in power generation sector and the highest module cost balance by using LEAP. Based on the simulation results, all of them in Java Bali region should use ultra super critical for capacity size above 1,000 MW, super critical for above 500 MW and PFBC for below 500 MW. In the region of Sumatra, the technology should be used is super critical and PFBC for the capacity size above 500 MW and below 500 MW respectively. In the region of Kalimantan and Sulawesi, the use of PFBC is the best scenario for capacity size below 500 MW, while CFBC is used in the their same size located in the West Nusa Tenggara region. The potential for GHG emission reduction in the power generation sector due to the implementation of clean coal technology in the 2020 in all of them is expected to reach 41.91 million tonnes CO2e that exceed the national scheme emission reduction target in GHG National Action Plan RAN GRK or have contribution 74.84 in its unilateral scheme. By 2025, emissions reduction is expected to reach 57.87 million tonnes CO2e or have contribution 30.46 of post 2020 national emissions reduction target plan in the optimistic scheme. Therefore, the implementation of clean coal technology in the CFPPs is recommended as one of the main activities of GHG emission reduction in the energy sector of the post 2020 RAN GRK policy currently being drafted by the Government of Indonesia."

"Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) dengan studi kasus PLTU Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap proyeksi arus kas pada saat studi kelayakan awal pada proyek, mengetahui alternatif pendanaan yang tepat untuk menutupi sisa pendanaan proyek, dan membuat program mitigasi risiko untuk meminimalisasikan risiko proyek. Pendanaan proyek sebesar ¥ 184,125.42 juta atau setara dengan 85,51% dari total biaya proyek menggunakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman JICA. Hasil analisis pendanaan proyek mendapatkan proporsi sisa pendanaan proyek yaitu sebesar 14,49% atau setara dengan ¥ 31,211.63 juta didapatkan melalui pinjaman komersial perbankan. Berdasarkan komposisi pendanaan tersebut, WACC yang digunakan pada perhitungan project financing adalah sebesar 1,86%. Hasil perhitungan pre-appraisal PT. PLN (Persero) menunjukkan IRR dan NPV yang overvalued karena hasil perhitungan project financing pada proyek PLTU Indamayu menunjukkan IRR sebesar 5,25% dan NPV sebesar ¥ 99,616 juta. Sementara itu, hasil analisis program mitigasi risiko proyek PLTU Indramayu mendapatkan bahwa program mitigasi risiko keterlambatan proyek merupakan program mitigasi risiko proyek terpenting yang harus dijalankan untuk meminimalisasikan resiko keterlambatan pembangunan dan pengoperasian proyek PLTU Indramayu.

---

This study takes the topic of project funding analysis of PT. PLN (Persero) with Indramayu power plant case study. This study aims to analyze the impact of macroeconomic changes on cash flow projections at the time of the initial feasibility study on the project, find the right financing alternatives to cover the remaining project funding, and create risk mitigation program to minimize project risk. Project funding of ¥ 184,125.42 million, equivalent to 85.51% of total project costs using funding sourced from JICA loan. The results of the analysis of project funding to get the proportion of the remaining project funding that is equal to 14.49%, equivalent to ¥ 31,211.63 million loan obtained through commercial banks. Based on the composition of funding, the WACC used in the calculation of project financing amounted to 1.86%. The results of the calculations pre-appraisal of PT. PLN (Persero) shows the IRR and NPV calculations are overvalued as a result of project financing in the power plant project Indamayu shows an IRR of 5.25% and NPV of ¥ 99.616 million. Meanwhile, the results of analysis of risk mitigation programs Indramayu power plant projects found that project delays risk mitigation program is an important project risk mitigation program must run to minimize the risk of delays in the construction and operation of power plant projects Indramayu."

"Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik.

---

The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics."

"ABSTRAKProyek Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW direncanakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian di Indonesia. Nilai investasi yang dibutuhkan sebesar 814 Triliun Rupiah dengan komposisi 51% dari total pembangunan pembangkit listrik berada di wilayah Jawa-Bali . Untuk mengembangkan persebaran pembangunan Proyek 35.000 MW ini, diperlukan pembuatan alternatif pemetaan persebaran pembangunan pembangkit listrik berdasarkan kebutuhan energi di Indonesia. Proses pembuatan alternatif pemetaan menggunakan prediksi kebutuhan energi sampai tahun 2030 dengan melakukan pendekatan menggunakan metode regresi linear berganda dan analisa beban puncak. Sedangkan untuk perhitungan nilai investasi proyek 35.000 MW yang berdasarkan alternatif pemetaan menggunakan analisa benchmarking dan time value. Pada penelitian ini, didapatkan komposisi pembangunan pembangkit listrik di wilayah Jawa-Bali sebesar 33% dan di luar wilayah Jawa-Bali 67%, dengan total kebutuhan listrik Indonesia sebesar 35.380,64 MW dan nilai total investasi adalah sebesar Rp. 1.813.327.584.711.390,00.

---

ABSTRACTThe 35,000 MW Power Plant Construction Project is planned to increase development and economics of Indonesia. An 814 trillion-rupiah investment value is needed, which consists of 51% of the total investment, located in Java-Bali. To expand the development distribution of this 35,000 MW Project, the creation of an alternative distribution map of power plant construction based on energy use in Indonesia, is needed. The process of creating this alternative map using energy predictions until 2030, uses a linear regression and peak load analysis approach. However, to calculate the investment value of this 35,000 MW Project, based on the alternative mapping, benchmarking and time value analysis is used. The results of this research shows that 33% of total power plant construction is located in Java-Bali and 67% outside of Java-Bali, with Indonesia?s total energy consumption of 35,380.64 MW. The total investment value is Rp. 1,813,327,584,711,390.00."

"Tingginya fenomena pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kenaikan konsumsi energi di Jakarta, termasuk di dalamnya kebutuhan akan energi listrik. Untuk memenuhi kebutuhan, PLN telah memiliki rencana untuk membangun pembangkit listrik tambahan pada tahun 2016 ndash; 2025 dimana rencana tersebut didominasi dengan pembangkit berbahan bakar batu bara. Akan tetapi, mega proyek ini memiliki efek samping dan hubungan terhadap perekonomian Jakarta produk domestic regional bruto , efek emisi CO2 melalui social cost of carbon, mengingat bahwa batu bara merupakan bahan bakar dengan tingkat emisi tertinggi dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Melalui sistem dinamis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan rancangan kebijakan yang dapat diambil pemerintah Jakarta sehingga usaha penyediaan ketenagalistrikan berbahan bakar batu bara tetap berjalan seiring dengan pertumbuhan makro ekonomi, dengan meminimumkan dampak emisi CO2 yang diciptakan. Terdapat tiga kebijakan yang akan diaplikasikan adalah business as usual, green policy dan good economy policy.

---

Rapid economic growth phenomenon gives rise to energy consumption in Jakarta including electricity needs. In order to supply the needs. PLN have a plan to build additional power plant which dominated by coal based power plant. However, this mega project have side effects and relations on Jakarta economy gross domestic regional product and CO2 emission effects through social cost of carbon, remember that coal fired power plant has the highest emission rate if comparing with other power plant types. Through system dynamic methodology, the aim of this study is to get several policy scenarios those can be applied by Jakarta government in order to keep electricity production success, grow Jakarta economy and minimize CO2 emission effects simultaneously. There are three policies that will be applied to the model, business as usual, green policy and good economy policy."