Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Ganjil Genap diterapkan di beberapa ruas jalan utama di DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Selain itu, BRT Transjakarta juga telah disediakan sebelumnya. Sebagian besar penelitian, hanya berfokus pada pembatasan jumlah kendaraan tetapi belum melihat adanya spillover tehadap ridership moda angkutan umum. Oleh karena itu  dalam penelitian ini akan melihat dampak dari kebijakan ganjil genap terhadap pertumbuhan penumpang BRT Transjakarta. Metode yang digunakan adalah Difference in Difference (DiD) dengan  data panel penumpang penumpang harian BRT transjakarta pada 13 koridor selama 3 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Ganjil Genap dapat meningkatkan pertumbuhan penumpang rata-rata BRT Transjakarta walaupun tidak secara signifikan.

---

The odd-even policy is applied in several main roads in DKI Jakarta to overcome congestion. The DKI Jakarta government is also preparing Transjakarta BRT public transportation. Most of the research only focused on one policy to overcome traffic congestion. Therefore, in the study, the impact of the odd-even policy on the increase in Transjakarta BRT passengers was conducted. The method used is the difference in difference (DiD) with the daily passenger panel data of Transjakarta BRT passengers on 13 corridors for three years. This research shows that the Odd-Even policy can increase the average passenger growth of Transjakarta BRT, although not significantly."

"Penelitian terdahulu mengenai kebijakan ganjil genap utamanya berfokus pada dampak langsungnya terhadap kemacetan lalu lintas dan polusi udara, yang menghasilkan temuan yang bertentangan. Namun, pengetahuan mengenai konsekuensi jangka panjang dari kebijakan tersebut, khususnya pada pemilihan lokasi perumahan masih terbatas. Studi ini menggunakan model monosentris untuk menguji dampak diferensial dari perubahan biaya perjalanan, yang disebabkan oleh penerapan Kebijakan Ganjil-Genap di Jakarta, terhadap harga rumah di berbagai lokasi di dalam kota dengan memanfaatkan data harga rumah di Jakarta dan menggunakan pendekatan difference-in-difference (DiD). Selain itu, metode propensity score matching digunakan untuk mengatasi potensi bias yang timbul dari penugasan kebijakan non-acak. Hasilnya menunjukkan bahwa rumah-rumah yang terletak di dalam area yang dibatasi RRP mengalami penurunan harga (-8,7%) hingga (-15,5%) dibandingkan dengan rumah-rumah di kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa dampak positif yang dihasilkan dari RRP belum sepenuhnya mengimbangi terbatasnya aksesibilitas yang dialami oleh individu yang memiliki keterbatasan perubahan perilaku. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya biaya perjalanan dalam keputusan lokasi individu, konsisten dengan prediksi model ekonomi perkotaan.

---

Previous studies on road rationing policies has concentrated primarily on their immediate effects on traffic condition and air pollution, yielding contradictory results. However, limited is known about the long-term effects of such policies, particularly on housing location decisions. Using annual neighbourhood-level housing price data and the difference-in-differences (DiD) method, this study employs the monocentric model to examine the differential impact of commuting cost changes, induced by the implementation of the Odd-Even Road Rationing Policy (RRP) in Jakarta, on housing prices across various locations within the city. In addition, propensity score matching is employed to counteract potential biases resulting from non-random policy assignments. The results show that houses located within the RRP-restricted area experience a (-8.7%) to (-15.5%) decrease in price relative to those in the control group. This indicates that the positive impacts resulting from RRP have not fully compensated for the restricted accessibility experienced by individuals who have limited behavioral changes. In addition, the study affirms the significance of commuting costs in individuals' location decisions, consistent with urban economics model predictions."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan pembatasan kendaraan dengan melakukan peraturan ganjil-genap sejak tahun 2016 sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Tujuan penelitian ini adalah mengestimasi dampak dari peraturan ganjil-genap terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Dengan mengeksploitasi data harian dari tahun 2013-2021 serta menggunakan pendekatan difference-in-difference, studi ini menemukan bahwa peraturan ganjil-genap berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas udara ditandai dengan penurunan tingkat ISPU sebesar 15.3% berserta polutan lain diantaranya SO2 sebesar 34.8%, CO sebesar 27.1%, O3 sebesar 20.2%, dan NO2 sebesar 50.7%. Hanya polutan PM10 yang menujukkan hasil tidak berpengaruh signifikan.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has implemented vehicle restrictions by implementing an odd-even policy since 2016 as one of the efforts to reduce traffic congestion and air pollution. The objective of this research is to estimate the impact of the odd-even policy on air quality in DKI Jakarta. By utilizing daily data from 2013 to 2021 and employing a difference-in-difference approach, this study found that the odd-even policy has a significant effect on improving air quality, as indicated by a decrease in the Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) by 15.3%, along with other pollutants such as SO2 by 34.8%, CO by 27.1%, O3 by 20.2%, and NO2 by 50.7%. Only PM10 showed results that were not significantly affected."

"Dalam rangka menyelenggarakan layanan transportasi yang aman dan nyaman serta terhindar dari kemacetan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah membangun sistem Bus Rapid Transit (BRT) yang dikenal dengan Transjakarta Busway. Kenyamanan dalam layanan BRT dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas operator-operator bus Transjakarta yang terdiri dari berbagai perusahaan bus. Dalam melakukan layanan transportasi para operator tidak bersaing satu sama lain dalam menentukan harga/tarif perjalanan. Persaingan antar operator terjadi dalam proses untuk masuk menjadi operator bus transjakarta (competition for the market).Mekanisme persaingan untuk menjadi operator telah mengalami beberapa kali perubahan, pada awal dioperasikannya transjakarta, para operator transjakarta merupakan hasil proses penunjukan langsung. Dalam perkembanganya prosedur penetapan operator transjakarta dilakukan dengan metode pelelangan umum. hingga pada akhirnya terdapat regulasi yaitu Peraturan Gubernur DKI No.63 Tahun 2014 tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta yang kemudian diubah menjadi Peraturan Gubernur DKI No.17 Tahun 2015, dalam regulasi tersebut diatur bahwa proses penetapan operator transjakarta dilakukan dengan metode penunjukan langsung untuk operator angkutan lama (eksisting) serta metode pelelangan umum untuk operator angkutan baru (non eksisting).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi mekanisme penentuan operator transjakarta serta mendapatkan alternatif kebijakan dalam mekanisme penentuan operator Transjakarta. penelitian ini menggunakan metode competition checklist OECD untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap persaingan akibat adanya regulasi Penunjukan langsung untuk menjadi operator bus Transjakarta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan penetapan operator bus transjakarta ini berpotensi menghambat persaingan untuk masuk ke dalam pasar (berpotensi membatasi jumlah atau lingkup operator, berpotensi membatasi kemampuan pelaku usaha (operator) untuk bersaing, serta berpotensi mengurangi dorongan bagi para operator dalam bersaing).

---

In order to provide transport services are safe and comfortable and avoid the congestion, local government of Jakarta has built a Bus Rapid Transit (BRT), known as Transjakarta Busway. BRT service convenience is determind by the quantity and quality of Transjakarta bus operators. In the transport service operators do not compete with each other in determining the price/ tariff of travel. Competition between operators occur in the process for entry into the Transjakarta bus operator (competition for the market).

The mechanism of competition to become the operator has been amended several times, at the beginning of the operation of Transjakarta, the operator Transjakarta is the result of direct appointment process. In the expansion of Transjakarta operator determination procedures conducted by public tender method. until eventually there are regulations that Jakarta Governor Regulation 63 of 2014 on Determination Procedure Transjakarta bus operator which is then converted into Jakarta Governor Regulation No.17 Year 2015, in the regulation stipulated that the process of determining the operator Transjakarta done by direct appointment method for transport operators old (existing) as well as the methods of public tender for new freight carriers (non-existing).

This study aims to identify and evaluate mechanisms for determining the Transjakarta operator and get an alternative policy determination mechanism Transjakarta operator. This research uses methods OECD competition checklist to determine the impact on competition as a result of the regulation of direct appointment to be a Transjakarta bus operator. Based on the survey results revealed that Transjakarta bus operator assignment policy is potentially hampering competition for entry into the market (potentially limit the amount or scope of the operator, potentially limiting the ability of business (operator) to compete, as well as potentially reducing the incentive for operators to compete)."

"Jakarta dikenal akan jumlah pusat perbelanjaan yang banyak dan terus bertambah. Pertumbuhan ini perlu disikapi dengan dukungan sarana mobilitas yang memudahkan masyarakat dalam mengunjungi pusat perbelanjaan. MRT Jakarta menjadi moda transportasi publik yang potensial dalam mendukung kemudahan masyarakat dalam bermobilitas dari dan ke pusat perbelanjaan. Penelitian ini kemudian membawa konsep Transit-oriented Development (TOD) berbasis pusat perbelanjaan untuk melihat faktor yang berdampak terhadap keputusan pengunjung pusat perbelanjaan untuk menggunakan MRT Jakarta melalui stasiun terdekat. Konsep TOD berbasis pusat perbelanjaan terdiri atas faktor daya tarik pusat perbelanjaan dan faktor rancangan TOD (TOD Built-form Indicators). Survei terhadap 307 responden dilakukan dan diuji dengan menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor daya tarik pusat perbelanjaan dan faktor rancangan TOD berpengaruh terhadap keputusan pengunjung pusat perbelanjaan untuk menggunakan MRT melalui stasiun terdekat. Adapun preferensi antara penduduk Jakarta dan pengunjung dari luar Jakarta menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan di antara kedua kelompok.

---

Jakarta is well-known for its large and growing number of shopping centers. This growth needs to be addressed with the support of mobility facilities that make it easier for people to visit shopping centers. MRT Jakarta is a potential public transportation mode in supporting the convenience of the community in moving from and to shopping centers. This research then brings the concept of Transit-oriented Development (TOD) with shopping center as a basis to see the factors that have an impact on the decision of shopping center visitors to use the Jakarta MRT via the nearest station. The TOD concept based on the shopping center consists of the attractiveness factor of the development center and the TOD design factor (TOD Built-form Indicators). A survey of 307 respondents was conducted and tested using the Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results showed that the shopping center attractiveness factor and the TOD design factor influenced the shopping center visitor's decision to use the MRT via the nearest station. Meanwhile, the preferences between Jakarta residents and visitors from outside Jakarta showed no significant difference between the two groups."

"ABSTRACTKebijakan pemerintah kota/provinsi untuk mengontrol volume kendaraan yang berfungsi untuk membatasi lalu lintas kendaraan bisa diterapkan menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya adalah pembatasan kendaraan bermotor berplat nomor ganjil-genap yang pada Bulan Juli 2016 mulai diterapkan di ruas-ruas utama Jakarta. Jika diperhatikan secara kasat mata, pembatasan tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan, melainkan tetap adanya kepadatan di ruas-ruas terkait dan muncul asumsi pindahnya kemacetan di ruas sekitar ruas utama. Perlu ditinjau secara spesifik dari segi parameter-parameter transportasi agar bisa dikaji dampak peraturan pembatasan tersebut yang akan dibandingkan pada saat terjadi penghapusan peraturan pembatasan kendaraan.

---

ABSTRACTMunicipal government policy to control vehicle volume that serves to restrict vehicle traffic can be applied using various methods. One of them is the odd even traffic restriction vehicles which has been implemented from july 2016 to Jarta rsquo s main protocol access. At observely glanced, the limitation does not imply significant impact, in fact that congestion density occurs to the related access and assumed the phenomena has known to be transfered into surrounding road section of protocol access. It should be reviewed specifically in terms of transport parameters to assess the impact of the restrictive rules that will be compared before the limitation rules enacted."

"Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai alasan mengapa implementasi kebijakan sistem ganjil-genap yang tidak berhasil dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta tahun 2018 - 2019. Hal yang juga menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai adanya perubahan teknis kebijakan dan juga peran aktor terkait baik dari aktor pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle dan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan sistem ganjil genap yang tidak mengurangi kemacetan di DKI Jakarta tahun 2018 – 2019. Faktor apa saja yang membuat dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut sehingga tidak berhasil mengurangi kemacetan di Ibukota. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran serta keterbatasan sumber daya yaitu pengawas dan alat pengawas menjadi hambatan juga tantangan dalam implementasi kebijakan sistem ganjil-genap di DKI Jakarta tahun 2018 – 2019 yang mempengaruhi ketidakberhasilan implementasi kebijakan sistem ganjil - genap untuk mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta

---

The focus of the discussion in this research is on the reasons why the implementation of the odd-even system policy is not successful in reducing congestion in DKI Jakarta in 2018 - 2019. What is also the focus of discussion in this research is the existence of technical changes in policies and also the role of related actors both from policy implementing actors and policy target groups. In this study, the author uses the theory of policy implementation model from Merilee S. Grindle and uses qualitative research methods to examine the implementation of the odd-even system policy that does not reduce congestion in DKI Jakarta in 2018 - 2019. What factors make and influence the implementation This policy has not succeeded in reducing congestion in the capital city. The results of this study found that the level of compliance and responsiveness of the target group as well as limited resources, namely supervisors and supervisory tools, became obstacles as well as challenges in implementing the odd-even system policy in DKI Jakarta in 2018 - 2019 which affected the unsuccessful implementation of the odd-even system policy to reduce congestion in DKI Jakarta."

"Pengembangan sistem transportasi publik merupakan salah satu solusi permasalahan transportasi perkotaan. Bus Rapid Transsit (BRT) adalah sistem transportasi publik yang banyak diimplementasikan pada kota-kota dunia, terutama di negara berkembang dikarenakan performanya yang dapat disandingkan dengan transportasi publik berbasis rel, namun dengan biaya pembangunan yang jauh lebih ekonomis. Jakarta termasuk salah satu kota yang mengembangkan sistem BRT tersebut, dikenal dengan nama Transjakarta. Sejak beroperasi pada tahun 2004, Transjakarta telah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemacetan dan tingkat polusi di Jakarta. Namun, Transjakarta masih memiliki berbagai kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil klasifikasi sistem Transjakarta yang termasuk level terendah pada klasifikasi sistem BRT di dunia. Oleh karena itu, sistem Transjakarta memerlukan perbaikan.Makalah ini bertujuan untuk mengkomparasi sistem Transjakarta dengan dua sistem BRT di Ahmedabad dan Bogota yang disinyalir sebagai sistem BRT level terbaik. Komparasi ini diharapkan dapat menganalisa komponen-komponen sistem Transjakarta yang dapat diperbaiki berdasarkan contoh sistem BRT di Ahmedabad (Janmarg) dan di Bogota (Transmilenio). Hasil analisa makalah menunjukan bahwa sistem Transjakarta memilikin beberapa komponen yang bisa disandingkan dengan Janmarg dan Transmilenio. Namun dalam beberapa komponen yang signifikan terhadap efisiensi pelayanan, sistem Transjakarta memerlukan peningkatan. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah: regulasi untuk menjaga jalur Transjakarta bebas dari kendaraan bermotor lainnya; lajur ganda pada halte; efisiensi sistem kontrol dan informasi; keamanan bus dan halte; pemeliharaan insfratruktur; aksesibilitas; integrasi dengan sistem transportasi publik lainnya; dan, integrasi dengan fasilitas pejalan kaki dan pengguna sepeda."

"Studi ini mempelajari interelasi negara, pasar, dan masyarakat melalui kajian pembangunan BRT-Transjakarta. Penulis tidak bermaksud menguji teori/konsep interelasi negara, pasar, dan masyarakat yang dibangun oleh para teoretisi, tetapi digunakan untuk membantu dalam memahami dinamika interelasi yang berkembang menuju kontestasi dan kolaborasi menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa interelasi negara, pasar, dan masyarakat mengalami pergeseran dari gaya dominasi (state authority) ke gaya pasar (competition). Bergesernya interelasi itu tampak dalam pembangunan BRT-Transjakarta. Negara dikondisikan oleh logika kuasa bisnis yang dilatari oleh kepentingan pemerintah untuk mengontrol operator dalam rangka mewujudkan transportasi berkelanjutan. Ekonomi pasar tidak dapat berjalan tanpa negara yang bertindak sebagai regulator dan penentu kebijakan politik. Kolaborasi negara dan pasar merupakan preskripsi kebijakan dan jalan keluar yang baik untuk menciptakan transportasi berkelanjutan. Namun, tanpa keterlibatan masyarakat, kolaborasi negara dan pasar/swasta tidak dapat menjadi preskripsi yang dapat diandalkan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan melalui desakannya kepada negara untuk memberikan jaminan pelayanan minimum yang dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk turut mengontrol peran negara secara tepat. Kesimpulan studi ini adalah BRT-Transjakarta sebagai proyek hegemoni kekuatan pemerintah yang didukung oleh birokrasi untuk mensubordinasi kekuatan operator dan masyarakat. Logika pengelolaan dan pengembangan BRT-Transjakarta merupakan cermin dari menguatnya dominasi negara dalam interelasi dengan pasar dan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memberi kemudahan bagi dirinya sendiri untuk merealisasi kepentingan ekonomi politik dan budaya. Operator menjadi tersubordinasi karena tidak menjadi pemain bebas, tapi dikendalikan oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai representasi dari negara. Semuanya itu menjadi fenomena demi terciptanya transportasi yang berkelanjutan, yang oleh masyarakat dipahami sebagai transportasi yang aman, nyaman, selamat, dan terjangkau. Intervensi negara dalam bentuk pemberian subsidi yang besar, telah menjadikan BRT-Transjakarta sebagai komoditas kolektif yang terus berkembang menjadi sumberdaya ekonomi, politik, dan budaya yang diperebutkan oleh para aktornya.

---

The study analyzes the interrelation among state, market and society in the development of BRT-Transjakarta. The writer did not intend to examine the theory/ concept of interrelation among state, market and society established by theorists. Rather he employed the theories to help understanding the dynamics of the interrelation which leads to contestation and collaboration using qualitative research methodology.

The results of the study show that the interrelation among state, market, and society experienced a shift from domination style (state authority) to market style (competition).

This is shown by the development of BRT Transjakarta. The state was conditioned by the logic of business power where the local government has the interests in controlling the operator in order to have a sustainable transportation. The market economy cannot function without the existence of the state as the regulator and the political policy maker.

The collaboration or alliance between the state and the private sector is the prescribed policy and a good way out to create a sustainable transportation. However, without the involvement of the society, the alliance between the state and the market/private sector will not be a dependable prescription. The involvement of the society is shown through its demand to the state to provide the minimum guaranteed service which can be the basis for the society to control the role of the state properly.

The study concluded that BRT-Transjakarta as a project that shows the hegemony of government power supported by the bureaucracy to subordinate the power of the operator and the society. The logic of the management and the development of BRT Transjakarta is a reflection of the strengthened domination of the state in its interrelation with the private sector and the civil society. This is reflected by various regulations set by the government to facilitate its economic, political and cultural interests. Operators are subordinated and cannot be free agents because they are controlled by the regulations set by the government as the representative of the state. It is all committed to create a sustainable transportation, which the society perceives as a safe, comfortable, and affordable transportation. The state?s intervention in the form of huge subsidies has made BRT-Transjakarta as a collective commodity which continues to grow to become economic, political and cultural resource that is being contested by its actors."

"

Aksesibilitas yang terbatas menuju tempat kerja adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh angkatan kerja wanita di negara-negara berkembang. Makalah ini mengukur dampak dari peningkatan sistem transportasi perkotaan pada status pekerjaan perempuan di Jakarta, Indonesia. Ketersediaan angkutan bus cepat yang aman dan nyaman mengurangi biaya tetap (dalam hal uang dan waktu) dari perjalanan ke tempat kerja, sehingga kami memperkitakan jumlah perempuan bekerja akan meningkat setelah selesainya pembangunan busway di Ibukota. Dengan menggunakan survei sosial dan ekonomi nasional (SUSENAS) dan metode difference in difference (DID), kami menemukan hubungan positif antara status pekerjaan wanita dan peningkatan layanan transportasi perkotaan. Secara khusus, efek terbesar dan signifikan dialami oleh wanita berusia 15-29 tahun dan tidak signifikan pada pria. Selain itu, kehadiran BRT juga meningkatkan probabilitas wanita bekerja di sektor formal dan menurunkan probabilitas bekerja di sektor informal. Dapat kami simpulkan bahwa peningkatan transportasi perkotaan, sebagai proxy dari aksesibilitas, memainkan peran penting dalam meningkatkan angkatan kerja perempuan, khususnya di negara berkembang.

Kata kunci: Transportasi perkotaan, ketenagakerjaan, gender, evaluasi kebijakan.

 

---

Limited accessibility to workplace is one of the greatest challenges faced by women’s labor force in developing countries. Low rates of female labor force participation show a significant waste of productive human resources and lead to the stagnation growth of the female labor force participation rate. This paper quantifies the impacts of improved urban transport systems on women’s employment outcomes living in Jakarta, Indonesia. Since the availability of appropriate and safer bus rapid transit (BRT) reduces fixed costs of commuting to work in terms of money and time, we predict the number of employed women to increase after the completion of busway construction in the capital. Using the social and economic national survey (SUSENAS) and the difference in difference (DID) method, we found a positive relationship in employment status among urban women. In particular, the largest and significant effect is observed for women aged 15-29 years. Moreover, in terms of occupation, the presence of BRT increased accessibility to formal job and lowered probability to the informal job. We also explore a possibility that bus rapid transit did not affect the employment status of males, due high accessibility to private vehicle. Our result indicates that improved public transportation, as the proxy of accessibility, plays an important role in increasing female labor force partcipation, especially in developing countries.

 

Key words: Urban transport, employment, gender, impact evaluation.

"