Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia bertekad untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan di masa yang akan datang hingga tahun 2025 diharapkan penggunaan energi terbarukan mencapai 23% dari total bauran energi primer. Namun untuk memenuhi target tersebut, perusahaan membutuhkan barang modal yang memadai. Belum terpenuhinya barang modal untuk memproduksi alat pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia, membuat pelaku industri pembangkit listrik tenaga surya harus melakukan impor. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis implementasi kebijakan pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta apa saja faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya serta menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dilaksanakan melalui berberapa tahapan dan pada nyatanya implementasi yang dilakukan belum cukup optimal, masih banyak faktor yang belum terpenuhi untuk memaksimalkan penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal pembangkit listrik tenaga surya.

---

The Indonesian government is determined to maximize the use of renewable energy in the future until 2025, it is expected that renewable energy will reach 23% of the total primary energy energy. However, to meet these targets, companies need goods that are adequate. The unfulfilled capital goods for producing solar power plants in Indonesia have made the solar power generation industry have to import. Based on this background, the researcher wants to analyze the implementation of the import duty policy on the import of solar power plant capital goods and what are the factors that can implement the implementation of this policy. This study aims to analyze the implementation of import duties on capital goods for solar power plants and to analyze the problems that occur in implementing this policy. This study uses a qualitative approach with literature study data techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation is carried out through several stages and in fact the implementation has not been optimal, there are still many factors that have not been fulfilled to take advantage of the import duty facilities on the import of capital goods for solar power plants."

"The analysis on manufacturing sector mostly focuses on economic valuation such as output, value added, and employment, but few studies attempt simultaneously to analyze economic, energy consumption and carbon dioxide emissions (CO2). We applied the graph theory to select the dominant industries based on selected criteria. We found that food industry became a dominant industry. However, none industry was dominant for the all criteria. This implied that pro growth is not always similar with pro environment, even the two criteria can be conflicted one and another. We argue that different characteristics of industry need to be considered in evaluating industy performance. Finally, in terms of policy intervention, we suggest government to construct intensity indicator and to develop broad policy framework in enhancing energy efficiency."

"Skripsi ini bermula dari pesatnya pertumbuhan Jakarta yang mendorong pembangunan ke daerah-daerah sekitar sehingga membentuk megapolitan bernama Jabodetabek. Tingginya volume sampah menarik perhatian pemerintah daerah untuk mengembangkan pemanfaatannya sebagai sumber energi alternatif Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Keterbatasan yang dimiliki masingmasing wilayah memunculkan perlunya kerjasama antar daerah di Jabodetabek. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi model kerjasama antar daerah yang tepat dalam pengelolaan PLTSa di wilayah Jabodetabek. Berdasarkan analisis dengan metode kualitatif, didapatkan simpulan bahwa pemerintah daerah di Jabodetabek memilih Regional Special Districts And Authorities untuk mengakomodir pembangunan berkesinambungan. Model kelembagaan ini dipilih dalam rangka memberikan pelayanan publik melewati batas-batas kota dan provinsi.

---

This thesis examines the phenomenon of massive growth in Jakarta that lead the government to expand its development to urban areas and create a megapolitan city named Jabodetabek. The amount of current waste attracts local governments of five cities in Jabodetabek to consider waste as alternative energy sources in Waste-to-Energy Power Plant. Realising the challenges that may faced in plant management latter rises the importance of cooperation among region. Therefore, this research objective is to identify an ideal institutional model of the cooperation among region on Waste-to-Energy Power Plant management in Jabodetabek area.

From qualitative analysis, we may conclude that the governments of the region in Jabodetabek assume Regional Special Districts And Authorities as the ideal model to accommodate comprehensive development within area. This institutional model chosen in order to deliver public services throughout five cities local government."

"Letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menjadikannya salah satu negara terkaya dengan sumber daya energi surya yang stabil. Hal ini mendorong permintaan energi surya terbarukan di seluruh negeri. Meskipun Indonesia tampaknya memiliki banyak wilayah yang potensial dalam pembangunan teknologi panel surya, ada tantangan dan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kesesuaian implementasi teknologi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang tepat untuk mengkaji hal tersebut. Studi ini menerapkan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) berdasarkan algoritma Multi Criteria Decision Making (MCDM) dengan proses pengolahan data meggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG terdiri dari data berbasis satelit pada sumber daya energi dan lapisan data yang dikumpulkan secara lokal seperti penggunaan lahan, topografi, pemukiman masyarakat, jalur jalan, dan jaringan listrik, yang dianggap sebagai lapisan kriteria untuk penilaian kesesuaian lokasi. Salah satu perangkat lunak berbasis GIS yang akan digunakan yaitu ArcGis. Hasil penelitian ini berupa pemetaan wilayah di Indonesia terhadap tingkat kecocokan pembangunan panel surya dengan beberapa variabel kecocokan yang sudah dianalisis. Dari hasil pemodelan, hasil peta kecocokan dengan kawasan seluas 42.162,12 memiliki indeks kesesuaian yang sangat cocok, 559.097,36 dengan indeks kesesuaian yang cocok, 892.546,62 dengan indeks kesesuaian yang kurang cocok, dan 215238,89 dengan indeks kesesuaian yang tidak cocok. Kerangka pemodelan ini dapat mendorong energi terbarukan di Indonesia dimana pemerintah menargetkan 23% di tahun 2025 dan 31% pada 2050.

---

Indonesia's location on the equator makes it one of the richest countries with stable solar energy resources. This is driving demand for renewable solar energy across the country. Even though Indonesia seems to have many potential areas in the development of solar panel technology, there are challenges and various factors that need to be considered to assess the suitability of implementing this technology. Therefore, an appropriate method is needed to study this. This study applies the Analytic Hierarchy Process (AHP) method based on the Multi Criteria Decision Making (MCDM) algorithm with data processing using Geographic Information System (GIS) technology. GIS consists of satellite-based data on energy resources and locally collected data layers such as land use, topography, human settlements, roadways, and power grids, which are considered as criteria layers for site suitability assessments. One of the GIS-based software that will be used is ArcGis. The result of this research is a mapping of regions in Indonesia to the suitability level of solar panel development with several compatibility variables that have been analyzed. From the modeling results, the results of the suitability map with an area of ​​42.162,12 have a very suitable suitability index, 559.097,36 with a suitable suitability index, 892.546,62 with a less suitable suitability index, and 215238,89 with unmatched suitability indices. This modeling framework can encourage renewable energy in Indonesia where the government is targeting 23% in 2025 and 31% in 2050."

"Pemanfaatan energi terbarukan sudah sangat mendesak guna mereduksi emisi gas CO2 di atmosfir. Salah satunya adalah pemanfaatan biomassa sebagai energi alterntif pengganti energi fosil. Kabupaten Lampung Tengah sebagai sentra produksi gula nasional memiliki potensi bagase yang melimpah, yang dapat dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dengan sistem gasifikasi. Saat ini komplek perkantoran Pemda Lampung Tengah masih mengoperasikan PLTD guna memenuhi kebutuhan energinya karena keandalan jaringan grid KLP SSM sangat terbatas. Untuk itu perlu analisa biaya energi yang dikeluarkan bila menerapkan PLT Biomassa sebagai pengganti PLTD. Dalam analisa ini menggunakan bantuan perangkat lunak HOMER versi 2.68 beta yang dapat mengoptimasi sistem pembangkit dari nilai NPC dan COE terendah. Dari analisa hasil simulasi didapat bahwa dengan mennggunakan PLT Biomassa biaya energi akan turun sebesar 23% dari USD$0.187/kWh menjadi USD$0.144/kWh. Terjadi penghematan pemakaian BBM sebesar 111.625 liter/tahun dan menurunkan emisi gas CO2 sebesar 47,5% dari 603.034 kg/tahun menjadi 316.577. Pada harga grid sesuai BBP TR Provinsi Lampung sebesar Rp.860/kWh maka PLT Biomassa akan dapat bersaing bila harga bagase sebesar USD$ 12/ton.

---

Utilization of renewable energy is very urgent to reduce emissions in the atmosphere. One of the utilization of biomass is as an alternative energy substitute for fossil energy. Central Lampung District as the center of the national sugar production has the potential bagase abundant, which can be utilized as Biomass Power Plant with gasification system.

Recently the local government office complex of Central Lampung still operate diesel generator to meet its energy needs because the supply capacity grid network of KLP SSM only 70%. It is necessary to analyze cost of energy incurred when applying Biomass power plant substitute for diesel generator. The analysis using Homer software version 2.68 beta, to optimize the systems of power plant according to the lowest NPC and COE.

The result of analysis shows that cost of energy Biomass power plant will drop from USD$ 0.187/kWh to USD$ 0.144/kWh. It will save of fuel consumption 111.625 liters/year and reduce CO2 emissions 286.457 kg/year. For gid energy purchase USD$ 0.086/kWh, Biomass power plant will be competitive if bagasse price of USD $ 12/ton."

"Manajemen Tenaga Listrik dan Energi Judul : Analisis Skenario Optimasi Pemanfaatan Energi Listrik Tenaga Surya pada Sektor Industri Pembangkit listrik berbasis energi terbarukan diperkirakan akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun kedepan. Pada tahun 2025, Pemerintah menetapkan target pengembanganenergi terbarukan ET sebagai energi primer sebesar 23 dengan persentase pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 40 atau sekitar 45 GW.Permintaan tenaga listrik sektor industri merupakan kedua terbesar setelah sektor rumah tangga, yaitu sekitar 35 dari total permintaan energi final. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis skenariooptimasi biaya pemanfaatan listrik berbasis energi surya PV Rooftop pada sektor industri, sehingga keputusan untuk mengintegrasikan PV Rooftop dengan industri dapat menjadi solusi bagipenyediaan energi secara mandiri dan meningkatkan nilai tambah industri tersebut.Penelitian ini menggunakan pengembangan perhitungan Levelized Cost of Electricity LCOE , dan analisis kelayakan keekonomian pada PV Rooftop terintegrasi pada industri melalui perhitungan Net Present Value NPV penghematan listrik dengan skenario skema Net Metering dan Net Bilingdengan mempertimbangkan kapasitas PV rooftop terpasangdankecenderungan tarif listrik PT PLN di Industri dengan menggunakan aplikasi System Advisor Model SAM. PV rooftop pada industri akan menghasilkan nilai pengembalian investasi positif melalui skema Net Metering. Hal ini ditunjukkan dengan nilai NPV positif sebesar 69.076 dan Payback period selama 8 tahun. NPV ini didapatkan dari hasil penghematan biaya listrik yang dihasilkan tanpa sistem PV. Semakin besar kapasitas PV terpasang semakin besar nilai NPV. Namun, kapasitas PV terpasang dibatasi oleh luas lahan tersedia daneconomic value biaya sistem PV. Kata kunci: Energi terbarukan,PV Rooftop,Industri, Levelized Cost of Electricity LCOE , Kelayakan Keekonomian ?

---

Study Program Electicity Power and Energy Management Title Optimization Scenario Analysis of Solar PV Utilization in Industrial Sector Renewable energy power generation is expected to increase significantly in the years to come. In 2025, the Government sets a target of renewable energy development as primary energy by 23 with a percentage of renewable energy based power generation of 40 or about 45 GW. The demand for industrial power is the second largest after the household sector, which is about 35 of the total final energy demand. The objective of this research is to analyze the optimized cost scenario of solarpv utilization PV Rooftop in industrial sector, so that the decision to integrate the Rooftop PV with the industry can be a solution for independent energy supply in some areas and increase the added value of the industry.

This research uses the development of Levelized Cost of Electricity LCOE calculation, and economic feasibility analysis on PV Rooftop integrated in industry through Net Present Value NPV electricity saving calculation with Net Metering and Net Biling scheme scenario taking into account the installed rooftop PV capacity and tariff trend electricity PT PLN in the industry by using the application System Advisor Model SAM. PV rooftop in the industry will generate positive returns on investment through the Net Metering scheme. This is indicated by a positive NPV value of 69,076 and a payback period of 8 years. This NPV is obtained from the resulting electricity cost savings without PV system. The larger the installed PV capacity the greater the NPV value. However, the installed PV capacity is limited by the available land area and the economic value of PV system costs. Keywords Renewable Energy, Rooftop PV, Industry, Levelized Cost of Electricity LCOE , Economic Feasibility."

"Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan peran energi baru terbarukan (EBT) minimal 23% dari bauran energi nasional ketenagalistrikan. Salah satu jenis EBT adalah panas bumi yang menjadi salah satu potensi yang besar. Berdasakan data Kementiran ESDM, potensi energi panas bumi sebesar 28.579 MWe yang terdiri dari sumber daya sebesar 11.073 MWe dan cadangan sebesar 17.506 MWe. Selain itu berdasarkan RUPTL 2019-2028, komposisi bauran energi listrik regional Sumatera akan mencapai 38,5% bersumber EBT atau mencapai total 2647,1 MW yang terdiri dari air sebesar 20,1%, panas bumi sebesar 19,5%, dan sumber EBT lainnya sebesar 1,9%. Pada tahun 2019-2023, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang direncanakan akan memasuki sistem interkoneksi Sumatera Utara pada dengan total kapasitas 240 MW. Oleh karena itu, studi interkoneksi dibutuhkan untuk mengetahui efek dari pembangkit terhadap jaringan interkoneksi dan kesesuaian dengan standar yang ada. Studi interkoneksi yang dilakukan terdiri dari studi aliran daya, studi stabilitas sistem tenaga listrik, dan studi hubung singkat menggunakan perangkat lunak DIgSILENT Power Factory 2019 SP 4. Hasil dari studi aliran daya menunjukan level tegangan pada pembangkit dan dua Gardu Induk (GI) terdekat sesuai dengan aturan yang berlaku pada Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera 2007 2.1.b yang menyebutkan standar tegangan pada jaringan interkoneksi 150 kV harus selalu diantara 135 kV dan 165 kV (±10% tegangan nominal). Selain itu, stabilitas sistem tenaga listrik dilihat dari parameter tegangan, frekuensi dan sudut rotor. Jaringan interkoneksi tetap stabil ketika ada gangguan di salah satu generator pembangkit, gangguan di satu atau dua saluran antara pembangkit dan GI terdekat, dan pelepasan beban di salah satu GI. Ketidakstabilan terjadi ketika dua GI terdekat terisolasi dengan jaringan interkoneksi Sumatera yang menghasilkan pemadaman total. Sementara itu, penambahan kapasitas pembangkit pada sistem interkoneksi 150 kV Sumatera Utara menyebabkan nilai arus hubung singkat di GI meningkat. Seluruh nilai arus hubung singkat masih memenuhi standar IEEE Std C37.06-2009.

---

In 2025 the government is targeting the renewable energy at least 23% of the national electricity energy mix. One type of renewable energy is geothermal which has a great potential. Based on the Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia data, the potential for geothermal energy is 28,579 MWe consisting of resources 11,073 MWe and reserves 17,506 MWe. Further based on 2019-2028 RUPTL, the composition of Sumatra's regional electric energy mix will reach 38.5% from renewable sources or reach a total of 2647.1 MW consisting of water 20.1%r, geothermal 19.5%, and other renewable sources by 1.9%. In 2019-2023, there is a Geothermal Power Plant which is planned to enter the North Sumatra interconnection system with a total capacity of 240 MW. Therefore, an interconnection study is needed to determine the effect of the new power plant on the interconnection grid and compliance with the standards. Interconnection studies carried out consist of power flow, stability, and short circuit study using the DIgSILENT Power Factory 2019 SP 4 software. The results of the power flow study show that the voltage level at the power plant and the two closest substations is in accordance with the Grid code Electricity System Power System 2007 2.1.b which states the voltage standard on the 150 kV interconnection grid must always be between 135 kV and 165 kV (± 10% nominal voltage). In addition, the stability of the electric power system can be seen from the voltage, frequency and rotor angle parameters. The grid remains stable when there is a disturbance in one of the power plant generators, disturbance in one or two cables between power plant and the nearest substation, and the release of load in one of the substations. Instability occurs when it is isolated with the Sumatra interconnection grid which results in total blackouts. Meanwhile, the addition of generating capacity through PLTP in the 150 kV North Sumatra interconnection system causes the value of short circuit current in substations increase. All short circuit current still meets IEEE Std C37.06-2009 standard."