Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisis strategi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Restoran Non-Pengguna TOSKA di DKI Jakarta dan mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah DKI Jakarta dalam upaya menerapkan strategi untuk meningkatan kepatuhan Wajib Pajak Restoran Non-Pengguna TOSKA di Kecamatan Koja. Di sini peneliti ingin melihat seperti apa cara Bapenda DKI Jakarta menyiasati kecamatan Koja yang Objek Pajaknya paling sedikit terdaftar dalam sistem online terintegrasi perpajakan daerah DKI Jakarta agar kepatuhan Wajib Pajaknya tetap terpantau meskipun tidak terdaftar dalam sistem online TOSKA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran non-pengguna TOSKA oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui upaya ekstensifikasi dan melalui upaya intensifikasi. Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Kendala eksternal yang dihadapi ialah karakteristik dari Wajib Pajak yang berbeda dengan daerah-daerah di sekitarnya dan masih adanya kesulitan bertemu dengan pemilik usaha atau penanggung jawab dari restoran yang terdaftar sebagai Objek Pajak. Sementara kendala internal, yaitu kurangnya sumber daya manusia di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah dan masalah keterbatasan dalam pemeriksaan.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses the results of research conducted to analyze strategies to improve compliance of TOSKA Non-User Restaurant Taxpayers in DKI Jakarta and determine the obstacles faced by Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta in implementing strategies to improve compliance of TOSKA Non-User Restaurant Taxpayers in Koja District. Here, the researcher wants to see how Bapenda DKI Jakarta gets around the Koja district whose tax objects are at least registered in the DKI Jakarta regional integrated taxation online system so that taxpayer compliance is monitored even though it is not registered in the TOSKA online system. This research uses qualitative methods by collecting data through field studies and literature studies. The results showed that the strategy of improving tax compliance for non-TOSKA restaurant users by Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta was carried out through extensification and intensification. The obstacles faced by Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta are external and internal constraints. External constraints faced are the characteristics of taxpayers who are different from the surrounding areas and there are still difficulties in meeting with business owners or those in charge of restaurants that are registered as tax objects. While internal constraints are the lack of human resources in Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah and the constraints in the examination."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi penerapan sistem online Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta dengan Analisis Biaya Manfaat (cost and benefit analysis) untuk memberikan gambaran apakah manfaat dari penerapan sistem online pajak dari segi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Online pajak telah memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

---

Jakarta administration to implement an online system for payment transaction data Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in Regional Tax Payments Supervision order. This study aimed to evaluate the implementation of online systems Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in DKI Jakarta Province with benefit cost analysis to give an idea whether the benefits of implementing online systems in term of taxpayer compliance monitoring of doing tax payment is greater than the cost incurred. This study concludes that the implementation of online tax system has provided grater benefits than costs."

"Berbasiskan studi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tax compliance model Fischer et.al (1992) yang dimodifikasi, penelitian ini mengevaluasi penerapan aturan PBB-P2 berupa tarif pajak progesif dan kenaikan basis pajak Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta dan hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan metode survei terhadap 368 wajib pajak yang dianalisis menggunakan regresi logit, penelitian ini mengungkap variabelvariabel pada hubungan persepsi wajib pajak atas faktor struktur pajak, faktor sosio-demografis dan faktor sosio-ekonomi yang signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara spesifik, variabel yang signifikan adalah pengaruh kelompok dari faktor sosio-demografis dan tingkat pendapatan dari faktor sosioekonomi. Untuk persepsi wajib pajak atas faktor strukur pajak, variabel yang signifikan adalah keadilan sistem pajak, kompleksitas sistem pajak, sanksi pajak, tarif progresif dan basis pajak. Variabel basis pajak NJOP 2014 yang diasumsikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak justru positif, yang menunjukkan wajib pajak menerima aturan kenaikan NJOP PBB-P2 di DKI Jakarta tahun 2014.

---

Based on taxpayer compliance study using a modification of Fischer et.al's tax compliance model frame (1992), this research emphasizes on evaluating Rural and Urban Property Tax Province of DKI Jakarta's policies for progressive tariff tax and increasing tax base Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) in 2014 and its relation with taxpayer's compliance. By using survey method for 368 taxpayers and logit regression analysis for the survey data, this research unveils variables of taxpayer's perception of tax structure's factor, socio-demographic factor, and socio-economic factor which had significant effects on taxpayer's compliance. Specifically, significant variables are peer influence from socio-demographic factor and income lever from socio-economic factor. For taxpayer`s perception of tax structure's factor, the significant variables are: fairness of tax system, complexity of tax system, tax sanction, progressive tariff tax and tax base. Other result from this research shows that the tax base variable NJOP 2014, which was assumed to have a significant negative effect on taxpayer compliance, was ascertained to have a significant positive effect on taxpayer compliance. This outcome shows taxpayer`s approval on increasing tax bases NJOP 2014's regulation in Province of DKI Jakarta."

"Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. Kepatuhan pajak diukur dari kepatuhan formal dengan data pelaporan SPT Tahunan 2012 dan 2013, serta kepatuhan material dengan data ketidakpatuhan penerbitan Faktur PPN Tahun 2012 dan 2013. Uji statistik kuantitatif Mann Whitney U Test menghasilkan secara formal Wajib Pajak Auditee KAP lebih patuh dengan nilai yang signifikan, sedangkan secara material lebih patuh dengan nilai yang tidak signifikan. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan metode kualitatif teknik wawancara langsung ke beberapa Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP serta praktisi perpajakan yang kompeten di bahasan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Auditee KAP lebih tinggi dari Wajib Pajak Non-Auditee KAP didominasi factor kebijakan/budaya perusahaan untuk patuh. Terakhir, penelitian juga menganalisis teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan teknik wawancara ke beberapa Account Representative pada KPP Pratama Jakarta Koja dan KPP Madya Jakarta Utara. Hasil wawancara menunjukkan adanya teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi berbeda yang lebih efektif untuk kedua kelompok Wajib Pajak tersebut.

---

This research analyzes tax compliance level of Public Accounting Firm’s Auditee and Un-Auditee Taxpayers that is registered in Small Tax Office of Jakarta Koja. Tax compliance is measured by formal compliance in tax return 2012 and 2013 reporting, and material compliance in uncompliance data related to the issuance of Value Added Tax Invoice in 2012 and 2013. The quantitative statistical test of Mann Whitney U Test results that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers is more adherent formally with significant value but materially with not significant value. The research also analyzes both taxpayer groups compliance factors with qualitative methods of direct interview to some of both taxpayer groups and tax practitioners who are competent in this discussion. The results show that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers compliance is higher than the other dominated by policy/corporate culture to comply. Finally, the study also analyzes the techniques of supervision and tax potential exploration on both taxpayer groups with interview techniques to some of Account Representative on Small Tax Office of Jakarta Koja and Middle Tax Office of North Jakarta. Interview results indicate the presence of surveillance techniques and different potential exploration is more effectively done by Account Representative."

"Penerapan sistem self-assessment pajak memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.  Untuk mencapai hasil yang optimal, penerapan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dengan mendesain Compliance Risk Management (CRM) dalam rangka pemeriksaan wajib pajak. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berperan dalam penerapan kebijakan pajak di Indonesia dan di DKI Jakarta. Studi ini menemukan bahwa: (1) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan kebijakan Compliance Risk Management sejak tahun 2019 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak serta mengurangi biaya pemungutan; (2) Pengawasan dan pemeriksaan fokus pada wajib pajak yang tidak patuh yang sudah dilakukan analisa menggunakan analisis prioritas berdasarkan “big data analytics” dengan pengolahan data menggunakan alogaritma machine learning melalui aplikasi approweb; (3) Bapenda belum memiliki kebijakan compliance risk management fungsi pemeriksaan dan profil resiko kepatuhan wajib pajak, sehingga belum tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi atas wajib pajak restoran; (4) Bapenda belum memiliki payung hukum keterbukaan informasi perpajakan dengan pihak ke tiga sehingga belum adanya integrasi data yang memudahkan fiskus dalam rengka pengawasan wajib pajak. Selain itu disarankan agar Bapenda membuat aturan mengenai kebijakan kepatuhan Compliance Risk Management Fungsi Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

---

The implementation of tax self-assessment system gives full trust to taxpayers to calculate, pay, and report their tax payables. To achieve optimal results, the implementation of this system is largely determined by the level of compliance of the taxpayers. This study aims to increase the level of compliance of restaurant taxpayers by designing Compliance Risk Management (CRM) in auditing taxpayers. This study uses a qualitative approach by conducting interviews with informants who play a role in the implementation of tax policy in Indonesia and in DKI Jakarta. This study found that: (1) the Directorate General of Taxes (DGT) through Compliance Risk Management policy since 2019 was able to increase taxpayer compliance and tax revenue and reduce collection costs; (2) Supervision and audit focus on non-compliant taxpayers who have been analyzed based on “big data analytics” by processing data using machine learning algorithms through the approweb application; (3) Bapenda does not yet have a compliance risk management policy for the audit function and compliance risk profile of taxpayer, so that a high level of compliance has not yet achieved for restaurant taxpayers; (4) Bapenda does not yet have a legal protection for tax information disclosure with third parties, so that there is no data integration that makes it easier for the tax authorities to supervise taxpayers. In addition, it is recommended that Bapenda make rules regarding the Compliance Risk Management Compliance Policy for the Audit Function in order to improve restaurant taxpayer compliance."

"Penelitian ini membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner terhadap 103 responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di DKI Jakarta dan pernah secara langsung menerima pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak, serta serta menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Responden rata terbagi antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki, dengan dominasi termasuk dalam rentang usia 18-29 tahun. Jenis pekerjaan terbanyak adalah pegawai swasta yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir Sarjana. Domisili terdaftarnya Wajib Pajak di DKI Jakarta paling banyak berada di Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima variabel bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh sebesar 77,4 persen terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DKI Jakarta. Variabel yang mempunyai pengaruh paling besar secara parsial adalah empati. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar manfaat pelayanan yang dirasakan, semakin besar pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DKI Jakarta.

---

This research discusses the results of research conducted to analyze the effect of service on individual taxpayer compliance in DKI Jakarta. This research uses a quantitative method which is carried out through data collection by distributing questionnaires to 103 respondents who are registered individual taxpayers in DKI Jakarta and have directly received services at the Tax Service Office, as well as using library study data collection techniques and in-depth interviews. Data analysis in this study was carried out by descriptive analysis and multiple regression analysis. Respondents were equally divided between the sexes of women and men, with the dominance being in the age range 18-29 years. Most types of work are private employees with the latest Bachelor's educational background. The domicile of taxpayers in DKI Jakarta is mostly in South Jakarta. The results showed that five variables of physical evidence, reliability, responsiveness, assurance and empathy significantly influence the compliance of individual taxpayers of DKI Jakarta as much as 77,4 percent. Variabel which has the most significant influence partially is empathy. This shows that the greater the perceived service benefits, the greater the compliance level of DKI Jakarta Individual Taxpayers."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi penerimaan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta melalui ekonomi digital namun hanya sedikit pelaku usaha ekonomi digital yang melakukan pembukuan untuk administrasi yang berdampak pada minimnya penerimaan pajak restoran atas transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist didukung studi kepustakaan dan studi lapangan atau wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan dua upaya yakni, intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan pengawasan; memperkuat proses pemungutan pajak; melakukan koordinasi dengan instansi terkait; meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan. Strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta didukung berbagai faktor, seperti kesadaran akan digitalisasi sistem pemerintahan, kerja sama dengan pemerintah pusat, pembaruan peraturan pajak restoran. Sedangkan, strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran berbasis transaksi online di Provinsi DKI Jakarta mengalami kendala yang disebabkan berbagai faktor seperti kesadaran wajib pajak rendah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tidak punya regulasi hukum untuk akses informasi keuangan, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhalang oleh perizinan untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, tidak ada pasal pidana dalam ketentuan perpajakan daerah di Provinsi DKI Jakarta.

---

This research is based on the potential for restaurant tax revenue in DKI Jakarta Province through the digital economy, but only a few digital economy business actors do account for administration which has an impact on the lack of restaurant tax revenue on online transactions. This study aims to analyze restaurant tax optimization strategies based on online transactions in DKI Jakarta Province. This research method used a post-positivist paradigm supported by literature studies and field studies or in-depth interviews. The results of this study are the optimization strategy of restaurant tax collection in DKI Jakarta Province is conducted with two measures, intensification and extensification. Intensification efforts are conducted by increasing supervision through local tax regulations in the digital sector; strengthening the tax collection process; establishing cooperation with the central government and the private sector; increasing the efficiency of tax administration. Extensification efforts are conducted by expanding the revenue base. The strategy of optimizing online transaction-based restaurant tax collection in DKI Jakarta Province is supported by various factors, such as awareness of the digitalization of the government system, cooperation with the central government, updating restaurant tax regulations. Meanwhile, the strategy of optimizing online transaction-based restaurant tax collection in DKI Jakarta Province experiences obstacles caused by various factors such as low taxpayer awareness, the DKI Jakarta Province Government does not have legal regulations for access to financial information, the DKI Jakarta Province Government is hindered by permits to collaborate with external parties, there is no criminal article in the provisions of local taxation in DKI Jakarta Province."

"Kualitas pelayanan Otoritas Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) wilayah kecamatan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tanggung jawab terhadap warga Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan perngaruh kualitas pelayanan otoritas pajak daerah terhadap wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali kepulauan seribu. Pendekatan penelitian menggunakan mix methods yaitu metode kualitatif menggunakan metode wawancara semiterstruktur untuk melakukan cek silang dan membantu menginterpretasikan hasil kuantitatif dan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang diolah melalui uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak daerah pada wajib pajak restoran Provinsi DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak. Saran penelitian yaitu agar otoritas pajak daerah dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan handal, cepat tanggap, melayani dengan hati dan sikap peduli serta memberikan pendekatan yang lebih persuasif dengan tujuan memajukan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia sehingga publik yang merupakan wajib pajak dengan sukarela menjalani kepatuhan perpajakan sebagai bentuk kontribusi sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

---

The service quality of the DKI Jakarta Provincial Tax Authority is under the authority and responsibility of Regional Revenue Agency (Bapenda) of DKI Jakarta Province through the Regional Tax Collection Service Unit (UPPPD) in the sub-district of DKI Jakarta Province which has responsibility for the residents of DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the relationship and influence of local tax authority service quality on restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands. The research approach uses mixed methods, namely the qualitative method using the semi-structured interview method to cross-check and help interpret the quantitative results and the quantitative method using a questionnaire that is processed through descriptive statistical tests, regression tests, and coefficient tests. The results of this study indicate that the quality of service by the local tax authority for restaurant taxpayers in DKI Jakarta Province except for the Thousand Islands can provide satisfaction to taxpayers. The research suggests that local tax authorities can maintain and improve service quality reliably, and responsively, serve with a heart and caring attitude and provide a more persuasive approach to advance the Provincial Government of DKI Jakarta and Indonesia so that the public who are taxpayers voluntarily undergo compliance. taxation as a form of contribution as a community living in the DKI Jakarta Province."

"Penelitian ini membahas pengawasan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem online atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dan kendala penerapan sistem online Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem online pajak telah memberikan manfaat, terutama meminimilisasi biaya administrasi pajak dan efisiensi dalam pengawasan pemungutan pajak. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem online adalah belum kooperatifnya wajib pajak dan beragamnya tipe alat transaksi di tempat usaha wajib pajak yang menyebabkan target jumlah objek Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang menggunakan sistem online pajak belum tercapai. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pelayanan Pajak mengupayakan kesesuaian alat sistem online dengan alat transaksi di tempat usaha wajib pajak, melakukan lebih banyak penyuluhan kepada wajib pajak, serta menambah bank untuk bekerjasama dalam penerapan sistem online pajak.

---

This study discusses regional tax collection monitoring of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax through the online system conducted by Provincial Government of DKI Jakarta. This study is intended to analyze the benefits and constraints of the implementation of the online system of Hotel Tax, Restaurant Tax, and Entertainment Tax in DKI Jakarta. The approach used is a case study approach. This study concludes that the online system has provided benefits especially tax costs minimilized and efficiency in the monitoring of tax collection. Constraints encountered in the implementation of the online system such as taxpayers uncooperative and various types of transaction tools in taxpayer's place of business that causes the target number of taxpayers use tax online system has not been achieved. Recommendations from this study is the Provincial Government of DKI Jakarta, particularly the Dinas Pelayanan Pajak, compliance efforts online system tools with transaction tool in a taxpayers place of business, doing more outreach to taxpayers, as well as add a bank to cooperate in the implementation of tax online system."