Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 191299 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sekarayu Rahmadiani
"ABSTRAK
Penelitian ini berlatar belakang bahwa daur ulang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mendorong diperlukannya insentif pajak bagi industri daur ulang plastik serta menganalisis alternatif pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor baik fiskal maupun non fiskal yang mendorong pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik dari segi strength, weakness, opportunity, dan threat. Insentif fiskal yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik adalah PPN tidak dipungut sedangkan insentif non fiskal yang dapat diberikan adalah Extended Producer Responsibility. Dengan demikian disajikan analisis berupa kajian insentif yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik di Indonesia.

ABSTRACT
This research has a background that recycling is one of many ways that can be use to overcome the plastic waste problem. The purpose of this study is to analyze the factors that encourage the need for tax incentives for plastic recycling industry and analyzing the alternative of providing incentives for the plastic recycling industry in Indonesia. This study use a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are done through in-depth interviews. The results of this study indicate there are several factors, both fiscal and non-fiscal, that encourage incentives for the plastic industry in terms of strength, weakness, opportunity, and threat. Fiscal incentive that can be given to the plastic recycling industry is non-collected VAT while non-fiscal incentive that can be given is Extended Producer Responsibilty. Thus presented an analysis in the form of incentive studies that can be given to the plastic recycling industry in Indonesia. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kayla Aurelianisa
"Upaya mengatasi permasalahan timbulan sampah di Indonesia diejwantahkan dengan pengimplementasian konsep ekonomi sirkular pada industri daur ulang plastik. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pertumbuhan industri sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah melalui pemberian insentif fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemberian insentif fiskal, tantangan dalam merumuskan kebijakan insentif pajak atas konsumsi, dan optimalisasi pemanfaatan kebijakan insentif fiskal oleh pelaku industri daur ulang plastik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi diperlukannya dukungan tambahan dari pemerintah melalui pemberian insentif kepada industri daur ulang plastik adalah keterbatasan bahan baku dan kurang memadainya teknologi daur ulang plastik di Indonesia yang menyebabkan pelaku usaha banyak melakukan impor plastik untuk memenuhi kebutuhan industri, sementara masih banyak sampah plastik berjenis multilayer yang belum terkelola dan langsung berakhir di TPA. Adapun tantangan yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan insentif adalah bahwa perlu dipertimbangkan pula kesesuaian usulan insentif dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa saat ini sudah terdapat insentif fiskal yang dapat meringankan biaya untuk investasi mesin daur ulang, namun pelaksanaannya belum optimal karena belum banyak pelaku usaha yang mengetahui keberadaan insentif fiskal tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya mengoptimalisasi pemanfaatan insentif fiskal oleh pelaku industri daur ulang plastik, pemerintah untuk melakukan koordinasi antar pihak pemangku kebijakan mulai dari proses perumusan, pengimplementasian, hingga pengevaluasian kebijakan sehingga kebijakan insentif fiskal yang diberlakukan dapat terlaksana sesuai tujuan, serta memperluas jangkauan sosialisasi terkait pemanfaatan insentif fiskal untuk investasi mesin dengan bekerja sama dengan pihak lain yang terlibat di lapangan.

The efforts to overcome plastic waste problem in Indonesia are manifested by implementing the circular economy concept in the plastic recycling industry. However, there are several obstacles that hinder the industrial growth, and it requires support from the government through the implementation of fiscal incentives. This study aims to analyze the urgency of providing fiscal incentives, challenges in formulating consumption tax incentive, and effort in optimalizing the utilization of fiscal incentive by the plastic recycling industry players. The approach used in this study is qualitative with descriptive research type. The techniques used for data collection is literature studies and field studies. The study shows that the urgency of providing incentive for the plastic recycling industry are due to the limited raw materials and inadequate plastic recycling technology in Indonesia which causes businesses to import plastic to meet industrial needs, while there is still a lot of multilayer plastic waste that has not been managed and directly ends up in landfill. The challenges in formulating tax incentive is that it is necessary to consider the suitability of the proposed incentives with the applicable regulatory provisions in Indonesia. Based on the analysis, it can be conclude that the government is already providing fiscal incentives that can reduce costs for investment in recycling machines, but the implementation is not optimal because not many businesses are aware of these fiscal incentives. To optimize the utilization of fiscal incentives by plastic recycling industry players, the government should do a coordination between policy makers in the process of formulating, implementing, and evaluating policies, so that the fiscal incentive policies can be implemented as intended, and expand the reach of socialization related to the utilization of fiscal incentives for machinery investment by working with other parties involved."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad
"Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 29,10%. Namun, pada tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 19,18%. Sejalan dengan hal tersebut penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010, industri manufaktur mampu menyerap 14,91% dari total tenaga kerja nasional. Sementara pada tahun 2022, industri manufaktur hanya mampu menyerap 13,80% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur agar kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja meningkat kembali. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri manufaktur. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri sasaran yang mencapai TKDN tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif fiskal tersebut terhadap peningkatan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Industri Besar – Sedang BPS tahun 2008-2019 dan menerapkan metode Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan TKDN industri manufaktur sebesar 23,5% dalam kurun waktu 2008 hingga 2019.

In the last decade, contribution of the manufacturing industry sector to the national economy continually decline. In 2010, contribution of the manufacturing industry sector to Indonesia's GDP reached 29.10%. However, in 2022 its contribution to GDP only reached 19.14%. As a result, employment in the manufacturing industry sector has also continued to decline. In 2010, the manufacturing industry was able to absorb 14.91% of the total national workforce. Meanwhile in 2022, the manufacturing industry only able to absorb 13.80% of the total national workforce. Therefore, the Indonesian government is trying to increase the growth of the manufacturing industry so it will contribute to the economy and job creation increases. One of the policies designed by Indonesia’s government for this purpose is the policy to increase the Domestic Component Level (called: TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri) in the manufacturing industry. The government provides fiscal incentives to the targeted industries that achieve certain TKDN. This study aims to analyze the impact of the provision of these fiscal incentives on increasing TKDN in the manufacturing industry in Indonesia. By using BPS Large-Medium Industry Survey data for 2008-2019 and applying the Difference in Difference (DID) method, this study shows that the fiscal incentive policy implemented has a positive effect on the increase in the TKDN of the manufacturing industry by 23,5% in the period 2008 to 2019."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cindhe Marjuang Praja
"Menggunakan regresi data panel pada 17 bidang usaha Kawasan Berikat dan 16 rentang periode kuartalan tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang diberikan oleh insentif fiskal maupun insentif non fiskal-moneter melalui skema Kawasan Berikat terhadap kinerja ekspor. Objek penelitian dalam tesis ini dibatasi hanya meliputi perusahaan Kawasan Berikat yang aktif melakukan kegiatan ekspor dan impor di wilayah Bekasi. Dalam menjelaskan kinerja ekspor, digunakan tiga variabel dependen yaitu nilai ekspor, volume ekspor dan konsentrasi ekspor.
Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat bukti yang kuat bahwa insentif fiskal secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan konsentrasi ekspor, sedangkan insentif non fiskal-moneter secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan volume ekspor. Hasil pengolahan data juga menemukan bukti bahwa PDB riil Jepang berpengaruh positif terhadap nilai dan volume ekspor, sedangkan nilai tukar nominal USD terhadap Rupiah berpengaruh negatif terhadap nilai ekspor

Using panel data regression on 17 Bonded Zone?s business sectors and 16 quarterly period of year 2010 to 2013, this thesis aimed to analyze the Effect of Fiscal Incentives and Non Fiscal-Moneteary Incentives through The Bonded Zone Scheme on the Export Performance. The object of research in this thesis is limited only covers Bonded Zone?s companies in Bekasi region which actively doing export and import activities. To explain the export performance, this thesis used three dependent variable, namely : export value, export volume and export concentration.
The results shows that there is strong evidence that fiscal incentives are significantly positive effect on the export value and export concentration, while the non fiscal-monetary incentives significantly positive effect on the export value and export volume. The results also reveal that the Japan's real GDP has a positive effect on the export value and export volume, while the nominal exchange rate of USD has a negative effect on export value.
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42217
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Raras Danastri
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana insentif fiskal yang disediakan pemerintah dalam mendorong investasi akan berdampak pada perilaku manajemen laba perusahaan. Insentif fiskal yang digunakan dalam penelitian ini adalah fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan badan bagi perseroan terbuka sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2007 dan PP No. 77 Tahun 2013. Data yang digunakan berupa unbalanced panel dari 346 perusahaan terbuka dalam periode 2008-2014 dengan mengeluarkan perusahaan yang bergerak di industri keuangan dan pertambangan. Hasil regresi multivariat tidak menemukan bukti bahwa penerimaan fasilitas pengurangan tarif memiliki dampak pada perilaku manajemen laba perusahaan.

This study aims to analyze how fiscal incentive provided by the government to initiate investment will affect company?s earning management. The fiscal incentive used in this study is the corporate tax rate reduction for listed companies based on Government Regulation (GR) No. 81/2007 and GR No. 77/2013. The unbalanced panel data collected consists of 346 companies in the period of 2008- 2014 excluding companies from the financial and mining sectors. Multivariate regression results show that there is no evidence that the tax rate reduction have any impact on company's earning management."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S65624
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
F.X. Dewo Kusumo Adriyanto
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat insentif fiskal yang diberikan melalui fasilitas KITE IKM terhadap kinerja ekspor IKM di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekan Fixed Effect Model dengan objek penelitian adalah IKM pengguna fasilitas KITE IKMyang dikelompokkan kedalam 14 bidang usaha selama periode kuartal 1 2014 hingga periode kuartal 4 2020. Untuk menjelaskan kinerja ekspor digunakan tiga variabel terikat, yaitu nilai ekspor, volume ekspor dan konsentrasi ekspor. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa insentif fiskal yang diberikan melalui fasilitas KITE IKM berkorelasi positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor IKM di Indonesia.

This research aims to analyze the benefits of fiscal incentives provided through KITE IKM facilities on the export performance of SMEs in Indonesia. To achieve this goal, this study used a Fixed Effect Model with the object of research is SME users of KITE IKM facilities which was grouped into 14 business fields during the first quarter of 2014 to the fourth quarter of 2020. To explain export performance, three variables are used, namely export value, export volume and export concentration. The results show that the fiscal incentives provided through the KITE IKM facility are positively and significantly correlated to the export performance of SMEs in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faisal Alfiansyah
"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan insentif fiskal terhadap aliran foreign direct investment FDI pada sektor industri di Indonesia. Insentif fiskal yang diteliti dalam penelitian ini antara lain insentif pembebasan bea masuk impor, tax allowance dan tax holiday. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang menjadi stakeholders kebijakan insentif fiskal pada sektor industri di Indonesia. Kedua, pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengestimasi dampak kebijakan insentif fiskal dan variabel kontrol lainnya terhadap aliran FDI pada sektor industri di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui 1 insentif pembebasan bea masuk impor memiliki dampak yang positif terhadap aliran FDI, 2 insentif tax allowance tidak memiliki dampak terhadap aliran FDI, namun perluasan cakupan bidang industri penerima insentif tax allowance memiliki pengaruh yang positif terhadap aliran FDI, serta 3 insentif tax holiday tidak memiliki dampak bagi peningkatan aliran FDI, dimana insentif ini belum pernah diterbitkan selama periode pengamatan.

ABSTRACT
This study analyzes the impact of fiscal incentive policy on foreign direct investment FDI flow in industrial sector of Indonesia. Fiscal incentives that examined in this study include exemption incentives import duties, tax allowance and tax holiday. In conducting the analysis, the researchers used two approaches. First, a qualitative approach is conducted by interviewing informants who are stakeholders of fiscal incentive policies in the industrial sector of Indonesia. Second, a quantitative approach with regression analysis to estimate the impact of fiscal incentive policies and other control variables on FDI flows in the industrial sector of Indonesia. This study finds 1 the incentive for import duty exemption has a positive effect 2 tax allowance incentives have no impact on FDI flows, but the expansion of the coverage area of the recipient industries of tax allowance incentives has a positive effect on FDI flows, and 3 tax holiday incentives have no impact on increasing FDI flows, where these incentives have not been published during the observation period."
2017
T48538
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raysa Prima Annisa
"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas, pemerataan, dan ketepatan insentif pajak yang diterapkan Indonesia atas industri bahan bakar nabati. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa insentif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas industri Bahan Bakar Nabati secara umum di Indonesia tidak efektif bagi perkembangan industri tersebut karena minimnya industri yang memanfaatkan insentif yang disediakan oleh pemerintah. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan spesifik pada cakupan produk dan wilayah tertentu, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan.
Peneliti menemukan bahwa selain peningkatan kualitas sosialisasi insentif Pajak Penghasilan, kebijakan pajak lain yang tepat adalah insentif pajak untuk mendorong konsumsi, karena realisasi penanaman modal oleh industri pada umumnya mempertimbangkan adanya penawaran atau peluang pasar Bahan Bakar Nabati di Indonesia.

This research’s purpose is to describe the effectiveness, distribution, and accuracy of tax incentive for biofuel industries development in Indonesia. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researcher found that income tax incentive is ineffective for the development of biofuel industries, because of the lack of it's utilization by biofuel industries. Indonesia’s government have to do more focus and spesific socialization on certain industrial estate, criteria and type of product to optimize utilization of tax incentive.
Researcher found that in addition to the improvement of tax incentive socialization in Indonesia, the alternative tax policy is to encourage consumption on biofuel because, prior reason of realization on investment of biofuel industries is market or demand of biofuel in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47464
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Doddy Hardiana
"Tesis ini membahas kemungkinan penerapan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang dapat dijadikan alternatif bagi penguatan sumber keuangan daerah. Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan. Penelitian bertujuan mengetahui seberapa jauh bagi hasil PPN dapat membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mencari pendekatan dan porsi bagi hasil PPN terbaik dari beberapa alternatif yang disimulasikan. Simulasi dilakukan atas dua pendekatan yaitu pendekatan alokasi dasar PDRB (Growth Base Allocation - GBA) dan pendekatan alokasi dasar Konsumsi (Consumption Base Allocation - CBA) dimana masing-masing pendekatan menggunakan porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%, bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan daerah masingmasing sebesar sekitar 8-9%; 12-13%; dan 17-18%. Dengan menggunakan Indikator Ruang Fiskal Daerah (IRFD) diketahui bahwa dengan adanya alokasi bagi hasil PPN, kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk mendanai belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka mengalami peningkatan sebesar 3,63% pada bagi hasil dengan porsi 20%, sebesar 5,27% pada bagi hasil dengan porsi 30%, dan sebesar 6,79% pada bagi hasil dengan porsi 40%.
Dari ketiga porsi yang disimulasikan, hanya porsi bagi hasil 20% dan 30% yang masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional yang diukur dari rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2008. Namun jika yang dijadikan acuan batas aman defisit anggaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka ketiga porsi bagi hasil tersebut masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional.
Ditinjau dari aspek ketimpangan horizontal, diketahui bahwa pendekatan CBA pada porsi 20% lebih dapat meminimalisir ketimpangan horizontal antar daerah.

This thesis focusess on the possibility of applying Value Added Tax (VAT) sharing in Indonesia that could be used as an alternative to strengthen local financial resources. The study was a quantitative descriptive that using secondary data drawn from the Central Bureau of Statistics and Ministry of Finance. The study aims to find how far VAT sharing could improve subnational fiscal capacity, and to find out the best approaches and portion from several alternative VAT simulations. Simulations performed on two bases allocation approaches, namely Growth Base Allocation (GBA) and Consumption Base Allocation (CBA) which each approach uses the following portions 20%, 30% and 40%.
The study concluded that by using 20%, 30% and 40% of sharing portion, VAT sharing could increase subnational revenues for each VAT sharing portion about 8-9%, 12-13% and 17-18%. By using the Regional Fiscal Space Indicators (IRFD), it is known that VAT sharing could increase the Subnational ability and flexibility to cover their real needs for about 3.63% on VAT sharing 20%, 5.27% on VAT sharing 30%, and 6.79% on VAT sharing 40%.
From the three simulated portions, only the 20% and 30% of sharing portion which is still in the safe threshold of national fiscal sustainability as measured by the ratio of budget deficit to Gross Domestic Product (GDP) based on Miniter of Finance Regulation (PMK) No.123 of 2008. But if the referenced of budget deficit is the Act No. 17 of 2003, the three VAT sharing portion is still in the safe threshold national fiscal sustainability.
From the horizontal inequality aspect, the CBA approach of 20% portions is the most approach which could minimize horizontal inequality between regions.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T30173
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fitria Istikara
"Industri daur ulang plastik merupakan salah satu jenis industri yang mulai banyak dilakukan di Indonesia. CV Majestic Buana Group sebagai salah satu industri daur ulang plastik yang berlokasi di Bekasi menghasilkan air limbah dari proses pencucian sampah plastik. Air limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke lingkungan tanpa suatu pengolahan. Karenanya, dibutuhkan suatu proses pengolahan untuk menurunkan tingkat polutan pada air limbah. Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik air limbah pencucian plastik, air limbah mengandung chemical oxygen demand COD dengan konsentrasi tinggi yaitu sebesar 1810 mg/L yang melebihi baku mutu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014. Selain itu air limbah juga mengandung konsentrasi fosfat yang tinggi jika dibandingkan dengan air limbah sejenis seperti air limbah laundry dan air limbah pencucian mobil, yaitu sebesar 25,3 mg/L. Pada penelitian ini digunakan sequencing batch reactor SBR untuk menurunkan konsentrasi COD dan fosfat. SBR dioperasikan dengan hydraulic retention time HRT yang bervariasi yaitu 12, 24, dan 36 jam untuk mendapatkan HRT optimum yang menghasilkan efisiensi SBR terbesar. Rentang efisiensi removal COD untuk HRT 12, 24, dan 36 jam secara berturut-turut adalah 83,60-90,19 ; 89,09-92,33 ; dan 89-91,93 . Sementara sistem SBR tidak mampu menghasilkan efisiensi removal fosfat yang baik karena efisiensi sangat berfluktuatif dan beberapa kali dihasilkan efisiensi bernilai negatif. Dari hasil penelitian, tidak terdapat perbedaan efisiensi removal COD yang signifikan antar HRT.

Plastic recycling industry is one of industries that began increasing in Indonesia. CV Majestic Buana Group in Bekasi as one of the plastic recycling industries, producing wastewater from plastic waste washing process. Wastewater discharged directly into environment without any treatment. Therefore, a treatment is required to reduce the level of pollutants in the wastewater. Based on the results of the characteritation of plastic washing wastewater, wastewater contains high concentration of COD for 1810 mg L which exceeds the quality standard in Regulation of Minister of Environment Number 5 Year 2014. In addition, wastewater also contains high concentration of phosphate when compared with other wastewater such as laundry wastewater and car wash wastewater, the concentration is 25,3 mg L. This study using sequencing batch reactor SBR to reduce the concentration of COD and phosphate. SBR runs with varying hydraulic retention times HRT of 12, 24, and 36 hours to get the optimal HRT that resulting the greatest SBR efficiency. The COD removal efficiency range for HRT 12, 24, and 36 hours respectively are 83,60 90,19 89,09 92,33 and 89 91,93 . While the SBR system is not capable of producing high phosphate removal efficiency because the efficiency is fluctuate and several times produced negative efficiency. This research showed that there is no significant difference of COD removal efficiency between HRT."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S 67135
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>