Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode pendanaan terorisme di Indonesia terus berkembang semakin kompleks dan variatif. Dari yang awalnya menggunakan metode-metode konservatif seperti kurir tunai, badan amal, dan perampokan bank, kini mereka mulai memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, seperti peretasan terhadap Fintech ilegal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan teroris dalam memanfaatkan fintech sebagai sumber pendanaan mereka serta penanggulangannya. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori yang digagas oleh Michael Freeman tentang pertimbangan teroris dalam pemilihan metode pendanaan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu peretasan speedline.com oleh Rizki Gunawan pada tahun 2011 untuk pendanaan terorisme. Data penelitian didapatkan melalui wawancara pelaku peretasan tersebut, ahli dari PPATK, OJK, penyidik Densus 88, laporan, serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan terorisme adalah aspek keamanan pelaku, kuantitas dana yang didapat, dan tingkat kemudahan dalam mengumpulkan dana.

---

Terrorism financing method in Indonesia is developing in an alarming rate, to the point it is now becoming more complex than before. Terrorists traditionally use conventional methods like robberies, charities and courier service to fund their activities, today terrorists are able to utilize modern methods in financing their activities due to the rapid development in financial technology nowadays, one example is by hacking an illegal Fintech Company. Therefore, this research is conducted in order to explain and analyze the consideration behind the usage of illegal fintech company to finance terrorism activities and how to prevent it. The analysis on this research is done by using the theory that is coined by Michael Freeman about the reasoning of terrorists when choosing their financing method. The method used in this research is case study, and the case that is used for this research is the terrorism financing hacking of speedline.com in 2011 by Rizki Gunawan. Research data are acquired from interviews with the perpetrators, experts from INTRAC (PPATK), Special Detachment 88, reports, and journals that are relevant with the research. As a result, this study found that the priority aspects in terms of terrorist financing are security, quantity, and the simplicity while obtaining funds."

"Modus tindak pidana pendanaan terorisme telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Pendanaan teorisme kini telah beralih dengan memanfaatkan fintech yang sedang tumbuh pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Terbukti, kasus bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta didanai oleh Bahrun Naim dengan memanfaatkan jasa pengiriman dana dengan menggunakan PayPal dari Suriah kepada kelompoknya yang berada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 5 (lima) narasumber dari Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data sekunder juga diperoleh dari studi literatur, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana modus operandi pendanaan berbasis fintech dalam aksi teror bom di Mapolres Surakarta, upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kasus pendaan aksi teror berbasis fintech, dan upaya Polri dalam mencegah terjadinya modus serupa di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan studi kasus teror bom di Mapolresta Surakarta untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai modus yang digunakan. Hasilnya, diketahui bahwa pendanaan terorisme dengan memanfaatkan fintech digunakan karena regulasi fintech masih minim di Indonesia, sehingga dilihat sebagai celah yang bagus untuk menutupi aksi kelompok teror.

---

Terrorism funding has developed along with technological era. Terrorism funding has now shifted by utilizing fintech which is growing rapidly in the world, including in Indonesia. In the fact, suicide bombings in Mapolresta Surakarta were funded by Bahrun Naim by using PayPal from Syria to his group in Indonesia. This research is a qualitative research and collects data through in-depth interviews with 5 (five) members of Densus 88, the National Counterterrorism Agency (BNPT), and The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) and literature review, this study seeks to explain how the fintech-based funding was used in the case of Mapolresta Surakarta bombing, the Indonesian government's efforts to overcome the problem, and the efforts of the National Police in preventing similar modes from occurring in the future. This study uses case study of Mapolresta Surakarta bombing to get a clearer picture of the problem. As a result, study finds that fintech was considered to be used because Indonesia still has lack fintech regulation, so it is seen as a good gap to cover up terrorist group actions."

"

Skripsi ini membahas adanya potensi tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) melalui financial technology (fintech) peer-to-peer lending di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Sektor Jasa Keuangan (SJK) melakukan upaya pengawasan dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan yaitu kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis dari dimensi content of policy menunjukkan bahwa masih kebijakan OJK dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending perlu dilengkapi dengan peraturan, inovasi, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan upaya-upaya lainnya. Hasil analisis context of policy menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sudah didukung oleh karakteristik institusi dan rezim serta sinergi antara kepentingan, kekuasaan, dan strategi aktor yang bersangkutan dalam kebijakan. Keberhasilan kebijakan juga mengalami hambatan dalam penerapan program APU-PPT di fintech P2P lending dan membutuhkan penyusunan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT. Saran-saran yang dihasilkan dari analisis penelitian ini antara lain melakukan analisis struktur organisasi, analisis bidang hukum dari segi regulasi, inovasi sistem pengawasan di bidang teknologi dan informasi, segera mengesahkan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT, dan peningkatan pegawai bersertifikasi CAMS.

---

This thesis discusses the potency of criminal terrorism financing through financial technology (fintech) peer-to-peer lending in Indonesia. The Financial Services Authority (OJK) as a Supervisory and Regulatory Agency (LPP) in the Financial Services Sector (SJK) undertakes supervisory efforts to prevent it through fintech P2P lending. This study uses a post-positivist approach with descriptive research type. The method is qualitative using in-depth interviews and literature study. The analysis results from the content of policy shows that the OJK’s policy in preventing criminal terrorism financing through fintech P2P lending needs to be complemented by regulations, innovation, increasing the quantity and quality of human resources, and other measures. The results of the context of policy analysis shows that the success of policies is supported by the characteristics of institutions and regimes as well as the synergy between the interests, powers and strategies of the actors concerned in the policies. The success of the policy also encountered obstacles in the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML-CFT) program in fintech P2P lending and required the preparation of the Surat Edaran OJK (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program. The suggestions of this research include analyzing organizational structures, analyzing the legal field from a regulatory perspective, innovating the supervisory system in the field of technology and information, ratifying the OJK Circular (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program immediately, and increasing in CAMS certified employees.

 

"

"Inovasi keuangan telah mengubah lanskap keauangan dunia. Sebagai suatu inovasi yang memperkuat sisi anonimitas traksaksi, virtual asset perlu senantiasa dipantau perkembangannya mengingat adanya potensi untuk digunakan sebagai salah satu alternatif pendanaan terorisme. Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang akan membahas mengenai peraturan pencegahan pendanaan terorisme yang dilakukan melalui virtual asset. Tesis ini memperlihatkan bahwa diperlukan penyempurnaan atas peraturan pencegahan pendanaan terorisme yang ada. Dalam hal ini, perlu ditetapkan definisi yang seragam, perlu ditinjau ulang ambang batas transaksi yang mana penyedia jasa virtual asset perlu untuk melakukan customer due diligence, dan perlu diperkuat proses implementasi regulasi dan sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan. Oleh karenanya, pemerintah perlu meninjau kembali tujuan awal mengatur virtual asset di Indonesia guna mendapatkan gambaran yang penuh akan potensinya dan menghindari risiko pendanaan terorisme yang muncul.

---

Financial innovation has changed the world's financial landscape. As an innovation that strengthens the anonymity of transactions, virtual asset needs to be continuously monitored for their development considering the potential to be used as an alternative to terrorist financing. This thesis is a judicial-normative research which discuss the regulation of preventing the financing of terrorism that is carried out through virtual asset. This thesis shows that it is necessary to improve the existing regulations to prevent the financing of terrorism. In this case, it is necessary to establish a uniform definition, review the transaction threshold at which virtual asset service providers need to carry out customer due diligence, and strengthen the regulatory implementation process and suspicious financial transaction detection system. Therefore, the government needs to reassess the purpose of regulating virtual asset in Indonesia to get a full picture of its potential and avoid the risks of terrorism financing that arise."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik pemodelan probability of default yang tepat pada portfolio pembiayaan bersama antara bank dan fintech lending dan perusahaan pembiayaan (multi finance) pada Bank Swasta Nasional. Teknik yang digunakan sebagai perbandingan adalah teknik tradisional regresi logistik dan teknik machine learning. Penelitian dilakukan berdasarkan data Bank Swasta Nasional dari April 2019 hingga Desember 2022 dan diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu defaiult dan non-default sehingga model dapat melakukan prediksi kemungkinan nasabah gagal bayar selama durasi pinjaman. Analisis dilakukan menggunakan data aplikasi dan data transaksi tanpa melanggar aturan menjaga kerahasiaan nasabah. Selanjutnya, analisis dilakukan hanya untuk produk pembiayaan bersama pada fintech lending dan multi finance yang beroperasi hanya di Indonesia. Variabel signifikan yang memengaruhi pemodelan probability of default pada pembiayaan bersama antara bank dan fintech lending/multi finance antara lain adalah tenor, tujuan pinjaman, nominal beban bunga, deskripsi pekerjaan, kota domisili, umur dan pendapatan. Lebih lanjut, teknik tradisional regresi logistik memiliki tingkat keandalan lebih tinggi dibandingkan pendekatan machine learning decision tree pada studi kasus BSN.

---

This research is to find the appropriate credit scoring model technique to build the default model based on the joint financing schemes product between bank and fintech lending and multi finances that conducted by Bank Swasta Nasional. The credit scoring model to be compared using traditional approach, logistic regression against machine learning technique. This research is case study in Bank Swasta Nasional’s portfolio starting April 2019 up to December 2022 and will be classified into default or non-default so the model can predict the possibility of customer default during the period. The analysis conducted based on variables from application and transaction data that not breaching the confidentiality of personal data in Bank Swasta Nasional. Furthermore, the analysis only applicable for joint financing schemes product to fintech lending and multi finances that already have operated in Indonesia only. The significant variable to model the probability of default for joint financing schemes between bank and fintech lending or multi finances are tenure, loan purpose, interest amount, job description, home city, age and declared income. Furthermore, the analysis showed that the traditional technique logistic regression had higher accuracy compared to machine learning using decision tree in the case study."

"ABSTRAKTesis ini membahas tinjauan perubahan strategi pendanaan terorisme di Indonesia khususnya yang dijalankan oleh Jemaah lslamiya (JI) dan jejaringnya. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar leori Martha Crenshaw tentang kelogisan berpikir dari teroris. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan strategi pendanaan terorisme yang kemudian menjadi indikator perlimbangan bagi teroris dalam menentukan strategipendanaan bagi organisasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitalif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya kerangka hukum yang komprehensif terkait percepatan kriminalisasi pendanaan terorisme, dan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tenvujudnya mekanismekoordinasi dan kerjasama yang kuat antar instansi yang, terkait dengan upaya pencegahan dan pemberanlasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

---

AbstractThis thesis discusses about an overview of changes in the strategy of terrorist financing in Indonesia especially run by Jemaah lslamiya (JI) and its network. The analysis in this thesis is based on the theory of Martha Crenshaw which is about the logical thinking of terrorists. Literature study in this research found some factors that influence the changes of the strategy of terrorist financing. Those factors become the consideration indicators in detemiining the organization?s funding strategy. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of research recommends that the necessity of a comprehensive legal framework related to the acceleration of the criminalization of the financing terrorism. and the importance of good govermance, so that the establishment of coordination mechanisms and strong cooperation between institutions related to the prevention and eradication of terrorist financing in Indonesia."

"Dengan munculnya pemain financial technology (FinTech), saat ini Bank perlu mempunyai karakteristik seperti fleksibilitas dan kecepatan dalam hal merespons secara efektif kebutuhan nasabah yang berkembang di pasar yang dinamis dan bahkan disruptif. Kecenderungan perbankan yang sudah mapan semata-mata bersandar pada keunggulan kompetitif yang ada berdampak pada kurangnya kemampuan mereka dalam mencari peluang bisnis baru. Oleh karena itu, bank membutuhkan perangkat strategis untuk meningkatkan kemampuan eksplorasinya guna meningkatkan kinerja inovasi bisnisnya. Dalam hal ini, proses inovasi harus lancar, merangkul inovasi kolaboratif terbuka, yang melampaui kegiatan internal, seperti kolaborasi dengan start-up. Inovasi kolaboratif dengan start-up seperti FinTech sangat penting untuk unggul dalam transformasi era digital untuk memberikan layanan yang sesuai dengan tuntutan konsumen dan pemangku kepentingan pada umumnya. Studi ini berupaya untuk membahas pengaruh kewirausahaan strategis dan kinerja inovasi kolaboratif dalam industri perbankan Indonesia. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya, yang memungkinkan responden untuk menunjukkan sikap yang mendukung atau tidak mendukung terhadap objek yang diminati. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 72 manajer dan manajemen tingkat atas industri berbasis perbankan di Indonesia. Survei dianalisis dengan menggunakan perangkat analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan metode Partial Least Square (PLS) untuk menguji model struktural (hipotesis). Hasil penelitian menunjukkan kinerja inovasi kolaboratif dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya secara strategis dan pola pikir kewirausahaan. Untuk studi lebih lanjut, peneliti harus mempertimbangkan keterbatasan naskah ini dalam hal konteks dan kasus penelitian serta perspektif baru dari desain penelitian.

---

With the emergence of financial technology (Fintech) players, nowadays Banks need to be more flexible and faster to respond effectively to customers’ growing needs in dynamic and even disruptive market. The tendency of established banking solely leans on their existing competitive advantage impacting on their deficient capability when it comes to explore new business opportunities. Therefore, banks need strategic tools to enhance their exploration capability to increase their business innovation performance. In this instance, the innovation process must be fluid, embracing open-collaborative innovation, which extends beyond internal activities, such as start-up collaboration. Collaborative innovation with start-up such as Fintech is critical to excel in digital era transformation to provide services that suit consumers' demands and stakeholders in general. This study endeavors to address the effects of strategic entrepreneurship and collaborative innovation performance in Indonesia’s banking industry. This study has used questionnaires developed from previous study, which enables respondents to display favorable or unfavorable attitude toward the object of interest. This study was conducted through survey method. Data were collected using questionnaires distributed to seventy-two managers and top-level management of banking-based industry in Indonesia. Surveys are analyzed by using Structural Equation Modelling (SEM) analysis with Partial Least Square (PLS) method to assess the structural model (hypotheses). For further study, researcher should consider the limitation presented in this paper in terms of context and case of the study as well as new perspective of research design."

"Tulisan ini akan membahas mengenai ada tidaknya pengaturan penagihan pinjaman di Indonesia, khususnya pinjaman melalui Perusahaan Fintech Peer-to-Peer Lending serta apakah pengaturan tersebut telah mengakomodasi perlindungan penerima pinjaman sebagai konsumen dari perusahaan fintech Peer-to-Peer Lending terhadap tindakan penagihan yang tidak beretika. Penulis menemukan bahwa saat ini Indonesia memiliki peraturan dalam tingkat Pedoman Perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang mengatur secara umum mengenai penagihan dan peraturan tersebut berprinsip pada perlindungan konsumen meskipun tidak diatur secara rinci dan khusus. Akan tetapi, tidak ditemukan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penagihan yang tidak beretika.

---

This paper will discuss whether there is a debt collection regulation in Indonesia, especially loans through the Fintech Peer-to-Peer Lending Company and whether the regulation has accommodated the protection of debtors as consumers of the Fintech Peer-to-Peer Lending Company against unethical debt collection. The author finds that Indonesia currently has regulations in the Code of Conduct of the Pedoman Perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) which regulates in general terms about debt collection and the regulation is based on consumer protection even though it is not regulated in detail and specifically. However, no sanctions were found that could have a deterrent effect for those who conduct unethical debt collection."

"Perkembangan teknologi di dunia mendorong globalisasi sehingga masyarakat sangat mudah untuk mengakses informasi dengan menggunakan koneksi internet. Perkembangan teknologi membuat transformasi mendalam dalam sistem pembiayaan di Indonesia. Inovasi teknologi yang semakin meningkat mempengaruhi perkembangan dalam sektor keuangan. Perkembangan dalam sektor keuangan akibat teknologi salah satunya adalah Financial Technology, yaitu sektor keuangan yang menggunakan inovasi teknologi sehingga pelaksanaan transaksi menjadi lebih mudah dan efisien. Fintech meningkatkan aksesibilitas pendanaan, perbaikan taraf hidup masyarakat, dan mendukung inklusi keuangan. Salah satu aktivitas Fintech adalah deposito, pinjaman, dan penambahan modal. Pendekatan yang umum dan populer masyarakat gunakan adalah pinjam-meminjam uang secara daring yaitu Peer to Peer Lending. Fintech P2PLending ialah platform Penyelenggara sebagai perantara yang mempertemuan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Fintech P2P Lending  melibatkan tiga pihak yaitu Penyelenggara Fintech P2P Lending, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Ketiga pihak tersebut terhubung dalam beberapa hubungan hukum yaitu kuasa dan pinjam meminjam. Dalam pelaksanaan pinjam meminjam ada kalanya Penerima Pinjaman tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Keadaan tersebut adalah keadaan gagal bayar. Penyelenggara melakukan penagihan sebagai pengingat kepada Pemberi Pinjaman ketika belum terlambat dan sesudah gagal bayar. Penyelenggara dapat mengalihkan tugas penagihan kepada Pihak Ketiga. Tidak ada peraturan yang seccara langsung melarang Pemberi Pinjaman untuk melakukan penagihan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanannya Pemberi Pinjaman seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan.

---

The development of technology in the world encourages globalization so that people find it very easy to access information using an internet connection. Technological developments have deep transformation in the financing system in Indonesia. Increasing technological innovation affects developments in the financial sector. One of the developments in the financial sector due to technology is Financial Technology, which is a financial sector that uses technological innovation to make the implementation of transactions easier and more efficient. Fintech increases funding accessibility, improves people's lives, and supports financial inclusion. One of the activities of Fintech is deposits, loans, and capital increases. A common and popular approach is online money Lending, namely Peer to Peer Lending. Fintech P2P Lending is a platform that acts as an intermediary that brings together lenders and borrowers. Fintech P2P Lending involves three parties, namely the Fintech P2P Lending Organizer, the Lender, and the Borrower. The three parties are connected in several legal relationships, namely power of attorney and Lending-and-borrowing. In the implementation of Lending-and-borrowing, there are times when the Borrower is unable to pay the loan. This situation is a state of default. The Organizer conducts collection as a reminder to the Lender when not yet late and after default. The Organizer may assign the task of collection to a Third Party. There is no regulation that directly prohibits the Lender from collecting. Based on the laws and regulations and the implementing regulations, the Lender should have the authority to collect."

"Perkembangan fintech lending diiringi dengan risiko munculnya fintech lending ilegal. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi fintech lending ilegal dan kejahatan yang dilakukan oleh PT Vcard Technology Indonesia, PT Southeast Century Asia, dan PT Vega Data Indonesia (dan PT Barracuda Fintech Indonesia) sebagai bagian dari corporate crime untuk menunjukkan resiko – resiko yang akan terjadi saat melakukan transaksi pinjaman dengan fintech lending ilegal. Fintech lending ilegal yang dilihat berdasarkan ketiga perusahaan ini telah melakukan kejahatan – kejahatan yang merugikan masyarakat, antara lain pelanggaran terhadap data pribadi penerima pinjaman, menetapkan biaya bunga, denda, dan administrasi yang tinggi, serta tidak melindungi data pribadi penerima pinjaman. Kejahatan disebabkan karena tujuan perusahaan itu sendiri yaitu untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang sebesar – besarnya, sehingga masyarakat mengalami berbagai kerugian dan berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap fintech lending itu sendiri.

---

Financial technology, P2P Lending, Illegal Fintech lending, Corporate crime The development of fintech lending is accompanied by the risk of the emergence of illegal fintech lending. This paper aims to identify illegal fintech lending and crimes committed by PT Vcard Technology Indonesia, PT Southeast Century Asia, and PT Vega Data Indonesia (and PT Barracuda Fintech Indonesia) as part of corporate crime to demonstrate the risks that will occur when committing fraud. loan transactions with illegal fintech lending. Illegal fintech lending, which is seen by the three companies, has committed crimes that harm the public, including violations of consumer personal data, setting high interest, fines and administrative costs, and not protecting consumer personal data. The crime is caused because the company's own goal is to gain as much economic profit as possible, so that people experience various losses and have a negative impact on public trust in fintech lending itself."