Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program nasional dalam usaha pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, PKH merupakan program bantuan sosial yang di lahirkan dengan eksklusif. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perlakukan khusus karena tingkat heterogenitas penduduknya yang tinggi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam menanggulangi kemiskinan di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik A Model of the Policy Implementation Process yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan studi literature, serta analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pelaksanaan PKH di DKI Jakarta sudah baik, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan ditinjau kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal, seperti melakukan update data calon KPM PKH secara berkala, memberikan sosialisasi mengenai batas usia minimum lansia, dan menyediakan pendamping sosial yang memadai.

---

ABSTRACT

The implementation of the Family Hope Program (PKH) social assistance program is a national program in the government's effort to reduce poverty in Indonesia. Based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, PKH is a social assistance program that was born exclusively. DKI Jakarta Province as the State Capital of the Republic of Indonesia has special treatment because of the high level of heterogeneity of its population. Therefore, this study aims to illustrate how the implementation of PKH in reducing poverty in DKI Jakarta by using the A Model of the Policy Implementation Process public policy theory proposed by Van Meter and Van Horn. The method used in this research is post-positivist, data collection techniques through primary data with in-depth interviews and secondary data with literature studies, and the analysis conducted is qualitative. The results of this study in broad outline of the implementation of PKH in DKI Jakarta have been good, but there are some things that need to be improved and reviewed in order to get maximum results, such as updating the KPM PKH candidate data regularly, providing information about the minimum age limit for the elderly, and provide adequate social assistance."

"ABSTRAK

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dapat menyebabkan negara tersebut berkembang cepat. Perkembangan ini dapat terganggu oleh kutukan sumber daya alam. Penelitian ini mengeksplorasi keberadaan kutukan sumber daya alam di tingkat kabupaten dengan membagi model menjadi dua periode. Makalah ini menggunakan PDB per kapita, rasio belanja pendidikan, rasio belanja infrastruktur, dan tingkat melek huruf sebagai variabel independen. Untuk mengukur fenomena kutukan sumber daya alam, model penelitian menggunakan kabupaten penghasil sebagai variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kutukan sumber daya alam muncul di Indonesia dan lebih dalam pada periode kedua. Makalah ini juga membandingkan tingkat kemiskinan di setiap pulau dengan memodifikasi variabel kabupaten penghasil menjadi variabel pulau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang sama. Dibandingkan dengan pulau-pulau ini, pulau Kalimantan dan Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan pulau-pulau Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Akhirnya, tulisan ini mengusulkan bahwa program pemerintah Indonesia untuk pengentasan kemiskinan harus memperhatikan faktor kutukan sumber daya alam.

---

ABSTRACT

Indonesia has abundant natural resources, which could lead the country to fast development. This development could be disturbed by the natural resource curse. This research explores the presence of the natural resource curse on the district level by dividing the model into two periods. This paper uses GDP per capita, education expenditure ratio, infrastructure expenditure ratio, and literacy rate as independent variables. To measure the natural resource curse phenomenon, the model uses producing districts as dummy variables. The results show that the natural resource curse appears in Indonesia and is growing deeper in the second period. This paper compares the poverty rate on each island by modifying the producing districts’ dummy variable with the island’s dummy variable. The result indicates that Java, Sumatra, and Sulawesi islands have the same poverty rate. Compared to these islands, Kalimantan and Bali islands have lower poverty rates, and Maluku, Papua, and Nusa Tenggara islands have higher poverty rates. Finally, this paper proposes that the Indonesia government programs in poverty alleviation become aware of the natural resource curse. "

"Kesenjangan ekonomi diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka, maka pengetahuan akan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mobilitas sosial vertikal adalah hal yang sangat penting. Dalam studi ini, saya mengevaluasi dampak program bantuan tunai bersyarat di Indonesia, pada dimensi kemiskinan antargenerasi yaitu partisipasi anak di sekolah dan pekerjaan, serta alokasi waktu di antara keduanya. Data yang digunakan berasal dari randomized controlled trial pada baseline dan enam tahun setelah pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Melalui analisis variabel instrumental, saya menemukan bahwa partisipasi dan kehadiran di sekolah meningkat pesat, sementara insiden pekerja anak berkurang seiring dengan alokasi waktu masing-masing yang searah. Selanjutnya, ada heterogenitas pada dampak program di mana anak-anak dari rumah tangga sektor agrikultur terbukti memperoleh manfaat yang signifikan dari program dibandingkan dengan kawan-kawan mereka dari rumah tangga non-agrikultur.

---

As inequality is inherited from parents to their children, knowing what can be done to improve vertical social mobility is salient. In this study, I evaluate the impacts of a conditional cash transfer program in Indonesia, on the dimensions of intergenerational poverty namely the participation of children in school and work, as well as the time allocation between the two. Randomized controlled trials data at baseline and six years after the Program Keluarga Harapan implementation is utilized. Through instrumental variable analysis, I found that the enrolment and attendance in school are vastly improved, while child labor incidence is reduced along with their respective allocations of time. Furthermore, the results show heterogeneity for children in agricultural households who were proven to reap significant benefits from the program compared to their counterparts from non-agricultural households."

"Skripsi ini mengeksplorasi evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi DKI Jakarta, sebuah inisiatif pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang diidentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan prosedur dari Kementerian Sosial. Sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan, penelitian ini mengungkapkan bahwa masih ada banyak masyarakat miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah di Provinsi DKI Jakarta. Keadaan tersebut memberikan tantangan serius bagi implementasi PKH sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, evaluasi program dilakukan menggunakan model CIPP oleh Daniel L. Stufflebeam. Model ini mengevaluasi beberapa dimensi program, yaitu context, input, process, dan product. Pendekatan penelitian yang diadopsi adalah postpositivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menyoroti kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam sumber daya yang tersedia, koordinasi antar pihak, dan pelaksanaan proses bisnis PKH di Provinsi DKI Jakarta. Kelemahan-kelemahan tersebut memiliki dampak langsung pada pencapaian program yang belum optimal. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi perbaikan diajukan, terutama terkait peninjauan ulang desain program PKH, penambahan jumlah pendamping, implementasi transformasi kepesertaan secara terstruktur, serta penguatan komplementaritas program. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan dan strategi komunikasi program yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan program PKH di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di tengah kompleksitas sosial ekonomi di Provinsi DKI Jakarta.

---

This thesis explores the evaluation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan or PKH) in the DKI Jakarta Province, an initiative providing conditional social assistance to Poor Families (Keluarga Miskin or KM) identified as Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat or KPM) through the Integrated Social Welfare Data (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial or DTKS) by the Center for Social Welfare Data and Information, following procedures from the Ministry of Social Affairs. As the economic and governmental center, this research reveals that there are still numerous impoverished communities with low levels of well-being in the DKI Jakarta Province. This situation poses a serious challenge to the implementation of PKH as a strategy to enhance the welfare of the impoverished population in the province. In this study, program evaluation is conducted using Daniel L. Stufflebeam's CIPP model, which assesses multiple dimensions of the program, including context, input, process, and product. The research adopts a postpositivist approach with qualitative data collection techniques. The findings of the research highlight identified weaknesses in available resources, coordination among stakeholders, and the execution of PKH business processes in the DKI Jakarta Province. These weaknesses directly impact the suboptimal achievement of the program. Therefore, a set of improvement recommendations is proposed, particularly concerning a review of the PKH program's design, an increase in the number of facilitators, structured transformation implementation, and strengthening the complementarity of programs. Additionally, better coordination with stakeholders and more effective program communication strategies are necessary to enhance the success of the PKH program in the future. This research contributes to refining and enhancing the effectiveness of social assistance programs amid the socioeconomic complexity in the DKI Jakarta Province."

"Tesis ini berupaya melihat persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan publik terutama berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Bali. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Subsidi Raskin. Dalam melihat persepsi masyarakat ini, metode yang digunakan yakni survei menggunakan kartu penilaian warga atau sering dikenal dengan citizen report card (CRC). Selain berguna untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat, CRC juga berguna sebagai alat evaluasi partisipatif yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam evaluasi program dan/atau kebijakan.Hasil Penelitian ini berguna untuk pengambilan kebijakan terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai terutama untuk melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat sebagaimana hasil survei.

---

This thesis attempts to see the beneficiaries? perception of public policies, especially related to poverty reduction programs in Karangasem Regency, Bali. Poverty reduction programs assessed were the Conditional Cash Transfer Program (CCT) or better known as the Program Keluarga Harapan (PKH) and rice subsidy for the poor families program (Raskin Program).

In looking at the people's perception, the survei method used in this survei was Citizen Report Card (CRC). Besides useful to assess the level of community satisfaction, CRC is also useful as a participatory evaluation tool that allows direct publik involvement in the evaluation of programs and / or policies.

The results of this study are useful for policy making related to poverty reduction programs to make improvements to the community services."

"Penelitian ini menginvestigasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan multidimensi di DKI Jakarta pada tahun 2020 dengan menggunakan data Susenas Maret 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 620.028 penduduk DKI Jakarta berada dalam kondisi kemiskinan multidimensi. Analisis juga mengungkapkan bahwa status sebagai penerima PKH berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan multidimensi. Variabel independen lainnya, seperti wilayah geografis, jumlah anggota rumah tangga, dan sumber pembiayaan utama, juga memengaruhi kondisi kemiskinan. Temuan penting lainnya adalah adanya dugaan misalokasi bantuan PKH di DKI Jakarta. Studi mendatang disarankan untuk meluaskan cakupan geografis, melibatkan pemangku kepentingan program untuk data kualitatif, dan melakukan penelitian longitudinal untuk memantau perubahan dalam kondisi kemiskinan dan dampak program seiring waktu.

---

This study investigates the impact of the Family Hope Program (PKH) on multidimensional poverty in DKI Jakarta in 2020 using March 2020 Susenas data. The research reveals that 620,028 residents of DKI Jakarta are categorized as experiencing multidimensional poverty. Additionally, the analysis shows that PKH recipient status significantly influences multidimensional poverty. Other independent variables such as geographical location, household size, and primary sources of household financing also affect poverty levels. Another notable finding is the suspected misallocation of PKH assistance in DKI Jakarta. Future studies are recommended to broaden the geographical scope, involve program stakeholders for qualitative data, and conduct longitudinal research to monitor changes in poverty conditions and program impacts over time."

"Penambahan komponen lanjut usia pada PKH sejak tahun 2016 merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah khususnya melalui Kementerian Sosial untuk bisa memberikan kesejahteraan sosial bagi lansia miskin terutama pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam komponen lanjut usia di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Moulton & Sandfort (2017) tentang Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil dari penelitian ini menggambarkan secara garis besar pengimplementasian PKH bagi komponen lanjut usia sudah baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup lansia. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah yaitu terkait dengan pengoordinasian DTKS dengan yang terjadi di lapangan, memberikan sosialisasi kepada KPM PKH lansia perihal bantuan PKH agar tidak salah persepsi, penambahan anggaran dan kuantitas SDM pelaksana PKH di DKI Jakarta, dan dibutuhkan keterlibatan DPRD dalam penanganan PKH di DKI Jakarta.

---

The addition of the elderly component to PKH since 2016 is one form of assistance provided by the government, especially through the Ministry of Social Affairs to be able to provide social welfare for the poor elderly, especially in meeting the needs of daily life. Therefore, this study aims to describe how PKH is implemented in the elderly component in DKI Jakarta using the theory by Moulton & Sandfort (2017) regarding the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs). The method used in this study is post-positivist, data collection techniques through primary data conducted by in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of this study describe in general terms the implementation of PKH for the elderly component is good to help meet the needs of the elderly. However, there are several things that need to be addressed by the government, namely related to coordinating DTKS with what is happening in the field, providing socialization to the elderly PKH KPM regarding PKH assistance so as not to misperceive, increasing the budget and quantity of PKH implementing human resources in DKI Jakarta, and the involvement of DPRD in handling PKH in DKI Jakarta."

"Isu kemiskinan masih menjadi tantangan berbagai pemerintah di dunia, salah satunya di Indonesia dimana angka kemiskinan tergolong tinggi. Berangkat dari penerapan Sustainable Development Goal SDG terdapat arah penekanan kemitraan dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Sehingga, atas arahan Presiden RI mengenai Sistem Keuangan Inklusif, diterapkan aspek penyaluran bantuan sosial menjadi non tunai. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI mensinergikan ketiga program unggulan bantuan sosialnya yakni: PKH, KUBE, dan BPNT melalui Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Program BPSU E-Warong KUBE PKH . Dasar hukum daripada program tersebut diatur di dalam Permensos RI No. 25 Tahun 2016 yang menekankan kemitraan di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur collaborative governance melalui kemitraan yang dilakukan dalam Program BPSU E-Warong KUBE PKH di Kota Depok sebagai usaha penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori utama model collaborative governance oleh Ansell dan Gash 2008 yang terdiri dari empat dimensi yakni starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dimana teori collaborative governance dijadikan dasar analisis temuan penelitian. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur collaborative governance melalui program memiliki pemenuhan dimensi yang berbeda dimana dalam penerapannya terdapat dimensi facilitative leadership yang terlaksana dan beberapa indikator lain di dalam dimensi yang berbeda. Faktor determinan yang dimiliki program dalam kesuksesan pencapaian kolaborasi adalah faktor waktu.

---

Poverty issue is still a problem in many countries, one of them in Indonesia, where the poverty rate still categorized as high. Based on the implementation of Sustainable Developments Goal SDG, there is an emphasize in the partnerships as a poverty alleviation effort. Based on President RIs direction on Inclusive Financial System, one of the main aspects is the delivery of non cash social assistance. Therefore, Social Ministry as one of the main stakeholders in poverty eradication, synergize its three programs PKH, KUBE, and BPNT through Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan BPSU E Warong KUBE PKH. The legal basis of this program is regulated in Permensos RI No. 25 Tahun 2016 which points out partnerships in its implementation. This research purpose is to describe collaborative governance elements through partnership which is being done from BPSU E Warong KUBE PKH Program in Depok City as a poverty eradication strategy. This research uses the main theory of collaborative governance model by Ansell and Gash 2008, that includes the four dimensions of starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. This research uses post positivist approach in which collaborative governance theory is made as the basis of research finding analysis. The data was collected through interviews literature studies. The research results show that the implementation of the program have collaborative governance elements as a dimension, which is facilitative leadership and several other indicators although not make up into a dimension. Moreover, the determinant factors that this program have for collaboration to succeed is time. "

"Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique.

The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities.

Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities.

The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province."