Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur penilaian tata kelola perusahaan PT ADC oleh KAP SSS. KAP SSS menggunakan standar yang terdapat di dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 untuk melakukan penilaian. PT ADC merupakan sebuah perusahaan BUMN. Hasil dari laporan magang ini adalah bahwa prosedur penilaian tata kelola perusahaan yang dilakukan KAP SSS pada PT ADC sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan magang ini juga bertujuan untuk melakukan refleksi diri. Hasil dari refleksi diri adalah dengan mengikuti program magang di KAP SSS meningkatkan kemampuan teknis maupun non teknis seperti pengetahuan mengenai tata kelola perusahaan dan kemampuanberkomunikasi dengan rekan kerja.

---

This internship report`s purpose is to evaluate the PT ADC`s corporate governance assessment procedure by KAP SSS. PT ADC is one of the SOEs. KAP SSS uses the standards contained in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE Number SK-16 / S.MBU / 2012 to do the assessment. The result of this internship report is that the corporate governance assessment procedures that performed by KAP SSS at PT ADC are in accordance with the applicable standards. This internship report also aims to do selfreflection. The result of self-reflection is that taking part in an internship program at KAP SSS improve technical and non-technical abilities such as knowledge of corporate governance and the ability to communicate with colleagues."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai penilaian penerapan tata kelola perusahaan pada PT KLM untuk tahun 2017. PT KLM merupakan salah satu anak perusahaan BUMN. Laporan ini menjelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT KLM, cara penilaian yang dilakukan oleh KAP ABC, nilai yang diadapatkan oleh PT KLM, serta rekomendasi untuk peningkatan tata kelola PT KLM. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan, telah ditemukan adanya beberapa peraturan yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Namun, dari analisis yang dibuat disimpulkan bahwa PT KLM telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

---

ABSTRACTThis internship report explains corporate governance assessment at PT KLM for the year 2017. PT KLM is one of the subsidiaries of SOEs. This report contains analysis of PT KLM, the assessment method that is done by KAP ABC, the result value earned by PT KLM, and the recommendation based on analysis to improve PT KLM rsquo;s management. Based on the corporate governance assessment, there are several indicators which do not meet the regulation. However, from the analysis made, it is confirmed that PT KLM has introduced good corporate governance. "

"ABSTRAKPenerapan tata kelola perusahaan di perusahaan publik merupakan suatukeharusan guna melindungi pemegang saham dari kepentingan terselubungmanajemen dan juga melindungi pemegang saham minoritas dari tindakankesewenang-wenang pemegang saham mayoritas.Penelitian ini bermaksud untuk melakukan evaluasi penerapan tata kelolaperusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan gap analysis dalamrangka melaksanakan penawaran saham perdana. Gap analysis dilakukan denganmembandingkan penerapan tata kelola perusahaan saat ini dengan (a) lima prinsiptata kelola perusahaan sesuai dengan PBI no.11/33/PBI/2009, (b) lima pilar tatakelola perusahaan untuk perusahaan penyedia jasa keuangan sesuai denganIslamic Financial Services Board dan (c) Keputusan Ketua Bapepam-LK no.KEP-431/ BL/2012.Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri telah memilikifondasi tata kelola perusahaan yang baik untuk menjadi perusahaan publik, namunmasih memerlukan penguatan sistem, infrastruktur dan proses partisipasi publikguna melakukan pengawasan kepatuhan syariah.Sembilan poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) menyusunprosedur kerja sesuai standar IFSB, (b) melakukan pembentukan unit audit syariahinternal, (c) melakukan rekrutmen pegawai untuk mengisi Sharia ComplianceDepartment, (d) menyertakan jumlah rapat dan opini syariah dalam KPI DewanPengawas Syariah (DPS), (e) melakukan pengembangan anggota DPS dan ShariaCompliance Department, (f) menyelenggarakan forum public guna mengevaluasiOpini Syariah, (g) mengungkapkan keterkaitan keluarga/perusahaan anggota DPSdalam laporan tahunan, (h) meningkatkan peran kepatuhan syariah oleh DPS dan(i) mengoptimalkan sistem kontrol internal.

---

ABSTRACTThe implementation of corporate governance among public companies ismandatory as it protects the shareholders from management’s vested interest andalso protects minority shareholder from arbitrary decision of majority shareholder.This research aims to evaluate the implementation of corporate governancepractice in PT Bank Syariah Mandiri in order to undertake initial public offering(IPO). Gap analysis was conducted to compare current practice of corporategovernance with (a) five principles of corporate governance vide. BI Regulationno.11/33/ PBI/2009 (b) five pillars of corporate governance according to IFSB forInstitution offering financial services, and (c) decree of Bapepam-LK Chairmanno.KEP-431/ BL/2012.This research concludes that PT Bank Syariah Mandiri has implemented a solidcorporate governance foundation to transform itself to become a public company,yet still need the system, infrastructure and public participation to ensure thatsharia policy has been set in place consistently.Nine points of recommendations was proposed: (a) construct key terms andoperating procedures consistent with IFSB framework, (b) create internal shariaaudit department, (c) recruit manpower to fill the position of Sharia ComplianceDepartment, (d) include meeting participation and sharia resolution published asSharia Board’s KPI, (e) develop members of Sharia Board and Sharia ComplianceDepartment, (f) explain sharia resolutions published in the annual report, (g)disclose related family/company of Sharia Board member in the annual report, (h)increase Sharia Board’s role in sharia compliance functions and (i) optimalizeinternal control in order to decrease fraud."

"Laporan magang ini membahas mengenai Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada PT XYZ. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan tata kelola perusahaan PT XYZ, prosedur penilaian yang dilakukan oleh KAP MMM dan temuan atas penilaian beserta analisisnya. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan ditemukan adanya beberapa kriteria yang hanya diterapkan secara parsial. Analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT XYZ telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan bagus secara normatif.

---

This internship report discusses about Good Corporate Governance Assessment at PT XYZ. PT XYZ is a property company. This report describes the corporate governance policy at PT XYZ, Good Corporate Governance Assessment procedures conducted by KAP MMM, findings and the analysis. According to Good Corporate Governance Assessment, it has been found few criteria that are partially implemented. This report concludes that PT.XYZ has implemented a normatively Good Corporate Governance."

"Laporan magang ini membahas mengenai penilaian tata kelola perusahaan pada PT XYZ untuk periode tahun 2013. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan Persero. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan tata kelola PT XYZ, cara penilaian yang dilakukan oleh KAP RSM AAJ Associates dan ketidaksesuaian atas penilaian beserta rekomendasinya. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa kriteria yang tidak dipenuhi perusahaan. Namun, analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT XYZ telah melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik.

---

This internship report explains about corporate governance assessment at PT XYZ for the year 2013. PT XYZ is one of the Persero company. This report describes about the corporate governance policy at PT XYZ, good corporate governance assessment way by RSM AAJ Associates, mismatch and recommendations. According to good corporate governance assessment, it has been found a few criteria are not met by the company. Nevertheless, this report conclude that PT XYZ has performed a good corporate governance."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi proses penilaian tata kelola perusahaan yang dilakukan pada PT Euphoria berdasarkan standar Australian Securities Exchange Corporate Governance Council (ASX CGC) Principles 4 th Edition dan refleksi diri dari kegiatan magang yang dilakukan di KAP Vante. PT Euphoria merupakan perusahaan yang terdaftar dalam Australian Securities Exchange (ASX) Listing sehingga diwajibkan untuk melakukan pengungkapan praktik tata kelola perusahaan berdasarkan ketentuan dari ASX dalam laporan tahunan. Proses penilaian tata kelola perusahaan PT Euphoria dievaluasi dengan menggunakan ASX Listing Rule 4.10.3 dan ASX CGC Principles 4th Edition. Refleksi diri yang di bahas dalam laporan ini di dasarkan padapengalaman aktivitas magang yang diperoleh selama kegiatan magang. Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa proses penilaian yang dilakukan oleh KAP Vante pada PT Euphoria telah sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian, berdasarkan hasil refleksi diri dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan magang yang dilaksanakan di KAP Vante membantu dalam meningkatkan soft skill dan hard skill.

---

This report discusses the evaluation of the corporate governance assessment process conducted at PT Euphoria based on the Australian Securities Exchange Corporate Governance Council (ASX CGC) Principles 4th Edition and self-reflection of the apprenticeship activities carried out at Vante`s Public Accountant Firm. PT Euphoria is a company registered on the Australian Securities Exchange (ASX) Listing, so it is required to disclose corporate governance practices based on the provisions of ASX in the annual report. The process of evaluating PT Euphoria`s corporate governance was evaluated using ASX Listing Rule 4.10.3 and ASX CGC Principles 4th Edition. The self-reflection discussed in this report is based on the experience of the apprenticeship activities obtained during the apprenticeship activities. Based on the evaluation results it is known that the appraisal process carried out by KAP Vante at PT Euphoria complies with applicable standards. Then, based on the results of self-reflection, it can be concluded that the apprenticeship activities carried out at Vante`s Public Accountant Firm help in increasing soft skills and hard skills."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi prosedur penilaian tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh SNK Indonesia berdasarkan kriteria ACGS. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur yang dilakukan oleh SNK Indonesia dengan prosedur penilaian ACGS. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur penilaian yang dilakukan oleh SNK Indonesia telah sesuai dengan metodologi penilaian ACGS yang berlaku. Namun untuk menghasilkan hasil yang lebih akurat, penilai perlu mengumpulkan informasi secara lebih mendalam menggunakan sumber primer. Laporan magang ini juga memuat refleksi diri penulis selama mengikuti kegiatan magang di SNK Indonesia.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of the corporate governance assessment procedures carried out by SNK Indonesia based on the ACGS criteria. The evaluation was carried out by comparing the procedures carried out by SNK Indonesia with the ACGS assessment procedures. Based on the evaluation results, the assessment procedure carried out by SNK Indonesia is in accordance with the applicable ACGS assessment methodology. However, to produce a more accurate result, the assessor needs to collect more in-depth information using primary sources. This internship report also contains the author's self-reflection during the internship at SNK Indonesia."

"Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik ataupun penerapannya dalam praktik pengelolaan perusahaan perlu senantiasa di lakukan evaluasi. Penilaian terhadap implementasi Good Corporate Governance ("GCG") atau assessment merupakan suatu hal yang sangat penting ketika mengelola praktik GCG. Dalam hal ini bagaimana implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia saat ini, Bagaimanakah kesesuaian penerapan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN dan Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Publik Non-BUMN atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penerapan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN adalah kurang sesuai. Hal ini disebabkan oleh indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak sesuai dengan karakteristik dari perusahaan publik Non-BUMN baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari best practices.

---

Implementation of Good Corporate Governance or its implementation in the practice of company management must be constantly evaluated. The assessment on the Good Corporate Governance ("GCG") is an utmost important when implementing the GCG practice. In this regards, it is needed to be assessed on how the implementation of Good Corporate Governance in Indonesia is currently, how the alignment of Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16 / S.MBU / 2012 is in the implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companies and how the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Indonesia Financial Services Authority/ IFSA) in monitoring the Non-SOE Public Company upon the mplementation of Good Corporate Governance.

This research uses the normative juridical method by the using secondary data. It is found that the implementation of Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16 / S.MBU / 2012 is in the implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companies is not quite appropriate. This is due to the indicator used in assessing the Good Corporate Governance does not match characteristics of the Non-SOE public company either from the applicable laws and regulation or from the best practices."

"Laporan magang ini membahas mengenai Penilaian Penerapan Good Corporate Governance PT ABC Tbk Tahun 2013. Sebagai perusahaan dual listing di Indonesia dan Australia, penilaian penerapan praktik good corporate governance PT ABC Tbk yang digunakan ialah menggunakan Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG dan ASX Corporate Governance Principles and Recommendations. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai penerapan good corporate governance dengan menggunakan dua pedoman tersebut, prosedur penilaian yang dilakukan oleh KAP RSM AAJ, dan temuan atas penilaian beserta analisisnya. Berdasarkan penilaian atas penerapan good corporate governance ditemukan adanya beberapa kriteria yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Namun, analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT ABC Tbk telah menjalankan good corporate governance dengan baik.

---

This internship report discuss about Assessment of Good Corporate Governance Implementation PT ABC Tbk in 2013. As a dual listing company in Indonesia and Australia, PT ABC Tbk uses the good corporate governance assessment of practice application from the Indonesian Corporate Governance Code of KNKG and ASX Corporate Governance Principles and Recommendations. This report describes about the implementation of good corporate governance using the Indonesian Corporate Governance Code and ASX Corporate Governance Principles and Recommendations, good corporate governance assessment procedures conducted by RSM AAJ, findings and its analysis as well. According to good corporate governance assessment, it has been found that a few criteria are not met by PT ABC Tbk. Nevertheless, this report conclude that the PT ABC Tbk has performed a good corporate governance."

"Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang balk (GCG) pada perseroan terbuka merupakan cerminan bahwa perusahaan dikelola oleh Direksi dan Kornisaris dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Hubungan yang tercipta antara Direksi dan Komisaris dalam menerapkan prinsip GCG adalah check and balances yang bertujuan untuk kemajuan dan kesehatan Bank Mandiri. Direksi berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan perseroan, sedangkan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan untuk memastikan pengurusan perseroan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri sebagai suatu perseroan terbuka tunduk pada peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, UUPM, dan UU Perbankan. Adapaun latar belakang dibentuknya pedoman pelaksanaan GCG di Bank Mandiri dikarenakan Direksi dan Komisaris Bank Mandiri memiliki kornitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat di Indonesia. Penerapan GCG di Bank Mandiri juga untuk memenuhi tuntutan pilar ke-4 API yakni membentuk perbankan domestik yang kuat, dikelola dengan baik dan memiliki keahlian yang memadai. Penerapan GCG panting karena pengelolaan perusahaan yang baik dapat menarik minat dan kepercayaan investor, meningkatkan kinerja bank, euisiensi dan pelayanan kepada stakeholders, dan melindungi Bank Mandiri dari intervensi politik dan tuntutan hukum. Dalam menerapkan GCG di Bank Mandiri terdapat beberapa kendala yang dihadapi yakni baik dari faktor eksternal berupa pengumuman basil audit BPK yang mengindikasikan perbuatan kolusi dan korupsi Direksi Bank Mandiri dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian dalam pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum perseroan yang identik dengan kerugian keuangan negara. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor internal perseroan yakni fraud dan kurang berperannya fungsi Kornite Audit untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terkait informasi keuangan dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal. Untuk menghadapi kendala dalam penerapan GCG tersebut, pihak manajemen menempuh solusi-solusi sebagai berikut : Panama, memperbaiki image perusahaan, meningkatkan penerapan GCG dan memperkuat kapabilitas. Kedua, meningkatkan profesionalisme sumber Jaya manusia melalui sistem pengendalian internal berbasis risiko untuk mengawasi terjad i nya fraud dan memberdayakan fungsi Komite Audit."