Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tesis ini menganalisis tentang implementasi kebijakan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2018, dengan lokus penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang melibatkan Bupati, Dinas Pendidikan, dan Sekolah Menengah Pertama sebagai narasumber penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan PPDB di Kabupaten OKU Timur, terdapat permasalahan kebijakan Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 40 Tahun 2019 dalam desainnya seperti logika kebijakan yang masih mengadopsi dari sistem rayon, kelayakan kebijakan mengenai pemetaan zona, strategi kebijakan mulai dari anomali bobot nilai, sumber daya, dan waktu pelaksanaan. Dari permasalahan yang diteliti dari varibel yang merujuk pada teori implementasi viennet dan pont, didapatkan beberapa faktor penghambat implementasi PPDB di OKU Timur sesuai dengan teori Edward III mulai dari faktor komunikasi yaitu konsistensi kebijakan, sumber daya, dan disposisi pegawai mengenai insentif sebagai faktor motivasi pegawai.

---

ABSTRACTThis thesis research analyzes the implementation of the New Student Acceptance policy with the zoning system in accordance with Minister of Education and Culture Regulation number 51 of 2018, with a research locus in East Ogan Komering Ulu District involving the Regent, the Education Office, and Junior High Schools as research sources. This study uses a post-positivist paradigm and qualitative-descriptive research type. Data collected through in-depth interviews, library research, and documentation. The results showed several problems in the implementation of New Student Acceptance policies in East OKU District, there are policy problems in the East OKU Regent Regulation Number 40 of 2019 in design policy such as the policy logic that still adopted from the rayon system, the feasibility of policies regarding zone mapping, policy strategies ranging from anomalies to value weights, resources, and implementation time. From the problems studied from the variables referring to the theory of viennet and pont implementation, it was found that several inhibiting factors of PPDB implementation in East OKU were in accordance with Edward III's theory starting from the communication factors, namely policy consistency, resources, and employee disposition regarding incentives as employee motivation factors."

"ABSTRAKStunting (pendek) merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengantinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Kecamatan TanjungAgung Palik memiliki persentase stunting tertinggi (47,48%), Desa yang menjadi lokasipenelitian adalah Desa Sengkuang dan Desa Sawang Lebar, kedua desa tersebutmerupakan desa yang paling tinggi kejadian stunting. Tujuan Penelitian ini untukmenganalisis sosial budaya suku Rejang terkait dengan stunting. Metode penelitian inimenggunakan kualitatif Rapid Ethnografi. Informan utama dalam penelitian ini adalah 4ibu yang memiliki anak balita stunting dengan ekonomi rendah, 4 ibu yang memiliki balitastunting dengan ekonomi menengah dan 4 ibu yang memiliki anak balita normal denganekonomi rendah, yang tinggal di suku Rejang Kecamatan Tanjung Agung Palik yangdipilih dengan metode purposive sampling yang datanya sudah diketahui dari sistem e-PPGBM Puskesmas berdasarkan pengukuran antropometri. Pengumpulan data dilakukanmelalui wawancara mendalam dan observasi partisipasi yang dilaksanakan pada bulanApril-Juni 2019 di Kecamatan Tanjung Agung Palik. Hasil penelitian menunjukan bahwapenyebab stunting pada masyarakat suku Rejang disebabkan oleh 1) Lingkungan danSanitasi yang buruk, 2) Masih belum melakukan ASI eksklusif, 3) Pemberian MP-ASI dinibalita, 4) Pola pemberian makanan yang masih rendah, 5) Pengetahuan masyarakat yangmasih rendah, 6) Masih adanya kepercayaan tentang pantang makan pada ibu hamil danbalita. Disarankan agar ada upaya penurunan kepercayaan pantang makan ibu hamil dananak balita, pengetahuan lingkungan dan sanitasi, mengurangi pemberian makananprelakteal pada bayi baru lahir, pola pemberian makan dan cakupan pemberian MP-ASIdini melalui penyuluhan rutin dengan melibatkan orang tua balita dan bermitra dengandukun untuk memberikan edukasi akan pentingnya kesadaran ibu terkait gizi.

---

ABSTRACTStunting is a chronic nutritional problem on toddlers characterised by a shorter heightcompared to the children in their age group. Tanjung Agung Palik District has the higheststunting case percentage (47,48%), the villages used as a sample for this thesis are theSengkuang and Sawang Lebar village. These two village has the highest numbers ofstunting cases. The purpose of this research is to analyse from a socio-cultural aspect ofhow the Rejang Tribe deals with stunting. This research uses a Rapid Etnographic method.The main informants for this research are 4 mothers with stunted toddlers from low incomefamilies, 4 mothers with stunted toddlers from middle income families, and 4 mothers withnormal toddlers from low income families all od whic are from the Rejang Tribe in theTanjung Agung Palik District selected by purposive sampling method whose data is knownfrom the Puskesmas e-PPGBM system based on anthropometric measurements. The datawere collected through an in-depth interview and participative observation conductedbetween April to June 2019 in the Tanjung Agung Palik District. The research resultsconcluded that the stunting cases in the Rejang Tribe are caused by 1) Bad environmentand sanitation, 2) Still not doing exclusive breastfeeding, 3) Provision of early MP-ASI fortoddlers, 4) The pattern of feeding is still low, 5) Community knowledge that is still low,6) There is still a belief about abstinence in pregnant women and toddlers. It isrecommended that there be an effort to reduce the confidence of abstinence from pregnantwomen and toddlers, knowledge of the environment and sanitation, reduce prelactealfeeding in newborns, feeding patterns and coverage of early MP-ASI through routinecounseling involving parents of toddlers and partnering with traditional healers to provideeducation on the importance of maternal awareness regarding nutrition."

"Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas.

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung.

This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System.

This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level.

This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC."