Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partisipasi konflik sudah pernah dirasakan Indonesia pada 1980an sampai 1990an ketika berlangsungnya konflik di Afghanistan. Peningkatan partisipasi para militan ini terjadi pada masa Islamic State di tahun 2013. Di negara konflik tersebut, para militan belajar, berinteraksi, serta berbaur dengan ideologi kekerasan. Setelah merasa cukup dengan pengalaman yang mereka dapatkan di Suriah/Iraq, para militan  kembali ke negara asal mereka. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan yang tepat, agar mereka tidak menjadi virus, sumber ketakutan ditengah masyarakat. Untuk mendapatkan penanganan yang tepat, identifikasi motivasi mereka ketika pergi dan pulang adalah hal yang penting dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Analisis konsep damai oleh peacemaking criminology merupakan kerangka untuk membentuk model penanganan alternatif returnis. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan fenomenologis interpretatif. Tujuannya untuk menafsirkan dan menguatkan kisah ‘pengalaman yang dialami’ dari narasumber, agar pengalaman mereka bisa logis dalam menginterpretasikan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki konsep dan metode yang baku dalam penanganan returnis. Dari data Satuan Tugas FTF tahun 2014 sampai 2019, ada 126 orang yang pulang ke Indonesia dari Suriah, Iraq, dan Filipina. Banyak motivasi para militan yang pulang, mempengaruhi keamanan nasional. Ketika individu atau kelompok pulang ke Indonesia, beberapa dari mereka masih tetap radikal dan juga melakukan reradikalisasi. Pendekatan kekerasan menjadi salah satu cara untuk menangani kejahatan luar biasa ini, tapi para militan semakin kebal, Hal ini akan lebih maksimal jika disandingkan dengan pendekatan lunak yang dipadukan dengan perspektif damai untuk menangani sampai ke akar. Peacemaking criminology direkomendasikan sebagai metode dalam menangani returnis karena pendekatan ini mengedepankan enam konsep utama yakni non-kekerasan, keadilan sosial, inklusi, cara yang benar, kriteria damai yang tepat, dan pengkategorian yang penting. Hasil dari konsepsi ini akan menghasilkan model penanganan alternatif returnis dengan dengan mengedepankan humanisme, hak asasi manusia, mediasi, pengoptimalisasian proses pemahaman, dialog, dan partisipasi yang diharapkan mampu membuat returnis tidak kembali radikal serta melakukan radikalisasi.

---

Participation in the conflict was felt by Indonesian in the 1980s to 1990s when the conflict took place in Afghanistan. Increasing of militant participation occurred since Islamic State in 2013. In the conflict state, militants learn, interact, and blend with violent ideology. After they gained experience in Syria/Iraq, the militants returned to their countries. Therefore, proper handling is needed, so they do not become viruses and sources of fear in society. To get the proper handling, identify their motivation when they going and go back to their country by government and non-government is a must. And analysis the concept of peace by peacemaking criminology is a framework for forming an alternative model of handling returnees. Qualitative methods are using in this research through an interpretative phenomenological approach. The aim is to interpret and strengthen the experience from the interviewee, so the stories will be logical in interpretative.  Until now, Indonesia does not have a standard concept and method in handling returnees yet. Based on FTF Task Force's data from 2014 to 2019, there are 126 people were returned to Indonesia from Syria/Iraq/Philippines. Militant motivation to back to Indonesia has affected national security. When individuals or groups return to Indonesia, some of them still radical or will be radicalizing. A hard approach is a way to deal with this extraordinary crime, but the militants are increasingly immune. This will be maximum if juxtaposed with a soft approach that collaborates with a peaceful perspective to deal with the roots. Peacemaking criminology is proposed as a method for handling returnees due to this approach put forward six main concepts, non-violence, social justice, inclusion, correct means, ascertainable criteria, and the categorical imperative. The results of this conception will result in an alternative model of handling returnees by promoting humanism, human rights, mediation, optimizing the processes of understanding, dialogue, and participation which expected to make returnees become a radical and spread the radicalization. "

"Lapas industri merupakan sebuah program yang tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tujuan pembinaan narapidana. Program ini menjadi cara yang ditempuh oleh otoritas lapas untuk melibatkan narapidana dalam aktivitas kerja yang terstruktur yang mempunyai dampak pada terjadinya efek rehabilitatif, transformatif, dan juga kesejahteraan bagi narapidana. Secara tersurat, program lapas industri ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana menjadi manusia yang terampil dan mandiri serta menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional, meningkatkan kemandirian organisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau institusi lain.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap berjalannya lapas industri di Indonesia, problematika yang dihadapi, dan membangun model yang dianggap tepat agar program lapas industri dapat dijalankan secara efektif dan dapat mencapai tujuan yang diharapakan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan pada lima lapas industri percontohan. Metode Delphi menjadi metode yang digunakan untuk mendapatkan pendapat para ahli yang kemudian dilakukan peramalan tentang kebijakan yang perlu dilakukan terkait dengan model industri yang harus dijalankan oleh lapas. Perspektif kriminologi kesejahteraan dengan studi kelayakan digunakan sebagai pisau analisisnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program lapas industri menghadapi kendala, baik dalam aspek teknis, operasional, penjadwalan, ekonomi, maupun hukum. Data penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lapas industri masih bersinggungan erat dengan pengelolaan birokrasi, belum dikelola dengan prinsip-prinsip layaknya sebuah industri, menjadikan program lapas industri tidak mengalami perkembangan yang memadai. Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan infrastruktur, yang pada sisi yang lain berhadapan dengan ketersediaan anggaran untuk pemenuhannya, dan belum adanya arah dan mekanisme yang terukur juga menjadi permasalahan yang dihadapi dalam operasionalisasi lapas industri. Oleh karena itu, dibangun model lapas industri yang tepat dengan memperhatikan regulasi yang ada, kelayakan teknis operasional yang memadai, dan aspek ekonomi. Bahwa model yang dibangun didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu prinsip pembinaan, kesejahteraan, profesionalisme, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan beroperasinya program lapas industri yang utamanya adalah adanya peningkatan kesejahteraan narapidana dapat diwujudkan.

---

Prison Industry is a program that cannot be separated from achieving the goals of inmate treatment. This program is used by prison authorities to involve prisoners in structured work activities, which impact rehabilitative, transformative, and welfare effects for prisoners. Explicitly, prison industry program aims to prepare prisoners to become skilled and independent human beings as well as to grow and develop their businesses in order to build the national economy, increase organizational independence in order to meet their needs, and fulfil the needs of society or other institutions.

This research aims to reveal the operation of industrial prisons in Indonesia, and to build a model that is considered appropriate so that the prison industry program can be run effectively and can achieve the expected goals. A qualitative approach is used in this research. Data collection is carried out at five pilot prisons industries. The Delphi method is used to obtain expert opinions and then forecast the policies that need to be implemented in relation to the industrial model that must be implemented by prisons. A welfare criminology perspective with a feasibility study is used as the analytical tool.

The research results show that the management of the prison industry program faces obstacles, both in technical, operational, scheduling, economic and legal aspects. Research data shows that the management of prison industries is still closely related to bureaucratic management, and has not been managed with principles like an industry, meaning that the prison industry program has not experienced adequate development. Limited resources, both human resources and facilities and infrastructure, which on the other hand are faced with the availability of budgets, and the absence of measurable direction and mechanisms are also problems faced in the operationalization of prison industries. Therefore, an appropriate prison industry model is built by taking into account existing regulations, adequate operational technical feasibility, and economic aspects. The model built is based on four main principles, namely the principles of treatment, welfare, professionalism, and sustainability. Thus, the aim of operating the prison industry program, which is primarily to improve the welfare of prisoners, can be realized."

"Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kotadanmanusia. Didalam praktik penggusuran yang terjadi, seringkali penggusuran yang dilakukan berujung pada konflik dan luka sosial sehingga menimbulkan reaksi dari korban yang tergusur. CAP 16 Kampung merupakan salah satu bentuk reaksi dari korban penggusuran yang dilakukan dengan membangun koalisi diantara masyarakat dan menuntut agar diikut sertakannya masyarakat didalam penataan kota. Proses CAP 16 Kampung yang mengedepankan dialog dan partisipatif sejalan dengan penyelesaian dalam perspektif kritis, salah satunya Peacemaking Criminology. Dalam pendekatan perspektif Peacemaking Criminology, proses CAP 16 Kampung yang dilakukan pada kampung yang telah tergusur berjalan dengan lebih baik karena sudah terbangun empati di masyarakat karena adanya empati yang lahir dari proses menderita secara bersama-sama dan adanya afirmasi dari korban penggusuran atas nasib mereka. Pada kampung Muara Baru yang sekedar diwacanakan untuk digusur, proses CAP 16 Kampung belum berjalan dengan baik karena tidak adanya ancaman penggusuran yang nyata dan belum adanya afirmasi dari kampung tersebut karena belum terbentuk empati.

---

Eviction is phenomenon that happens in city livelihood related to city and human life development. In practice, eviction could lead to conflicts and social injury in which it causes reactions from the victims. CAP 16 Kampung is one of the reactions, in which the victims started a coalition to demand their participation in city development. CAP 16 Kampung process that involves dialogs and participatory actions are in line with Peacemaking Criminology perspective. From Peacemaking Criminology approach, CAP 16 Kampung in the evicted Kampung Akuarium fares much better due the already existing empathy and their affirmation actions about their shared fate as evicted victims. The other kampung, Kampung Muara Baru that yet tobe evicted doesnt have thesame degree of success because they didnt share the same threat as Akuarium did and there is no solid affirmation from them due the lacks of empathy being built."

"ABSTRAKPenulisan ini akan menganalisis penanganan mahasiswa penyalahguna narkotika oleh pihak kampus menggunakan paradigma peacemaking criminology. Kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya paham bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan penyimpangan dan mereka adalah korban yang seharusnya mendapatkan perawatan. Namun, penanganan dari pihak kampus bertolak belakang. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa pernyataan beberapa pihak kampus. Salah satu penanganan tersebut adalah melakukan pengeluaran terhadap mahasiswa yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Uniknya, pengeluaran dinyatakan sebagai keberhasilan, dan dilakukan untuk kepentingan mereka guna melakukan rehabilitasi. Pengeluaran yang mengatasnamakan rehabilitasi merupakan suatu kekeliruan. Bagaimana bisa dilakukan rehabilitasi sosial, ketika pelaku penyimpangan tersebut telah diekslusikan?Di Indonesia, terlihat bahwa penanganan mahasiswa penyalahguna narkotika oleh kampus lebih mengarah shaming yang identik dengan stigma/label. Menurut teori Reintegrative Shaming, pengeluaran merupakan shaming yang dibebankan kepada mahasiswa penyalahguna narkotika, hingga status ldquo;penyalahguna narkotika rdquo; menjadi master status mereka. Shaming tipe ini akan membuat tingkat penyalahgunaan narkotika menjadi tinggi.

---

ABSTRACTThis paper will analyze the handling of student drug abusers by the campus using the paradigm of peacemaking criminology. Campus as an educational institution should understand that drug abuse is a social deviance, and they are victims who should get treatment. However, the handling of the campus opposite. This is also reinforced by some of the statements from the campus. One such treatment is the expenditures on students proved as drug abuser. Uniquely, outcasting college student by campus declared as a success, and performed on their behalf in order to carry out rehabilitation. Outcasting college student on behalf of rehabilitation is a mistake. How can it be done for social rehabilitation, when the deviant person have been exlude by his her society In Indonesia, it appears that the handling of drug abuse by college students is more directed shaming is synonymous with stigma label. According to the theory Reintegrative shaming, shaming by outcasting is heavily charged to student drug abusers, to the status of drug abuser become masters of their status. Shaming of this type would create a drug abuse rate is high."

"Dalam tulisan ini, analisis dilihat dengan menggunakan pemikiran Goyes, southern green criminology. Dengan southern green criminology, permasalahan pencamaran udara akibat keberadaan emisi gas buang yang coba ditangani menggunakan kebijakan pemerintah lokal DKI Jakarta, yakni Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019. Tulisan ini berfokus dalam membahas Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 sebagai bentuk kebijakan untuk memperbaiki kualitas udara sebagai akibat dari pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 hadir sebagai respon dari Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya menarik perhatian publik karena kondisi pencemaran udara di kota Jakarta. Pencemaran udara khususnya yang terjadi di daerah perkotaan menjadi salah satu sumber masalah kesehatan bagi masyarakat. Melalui analisis terhadap data impor kendaraan bermotor yang digunakan, dapat dikatakan bahwa penyebab utama pencemaran udara di lingkungan perkotaan adalah tingkat emisi gas yang berasal dari kendaraan.

---

In this paper, the analysis is viewed using the thinking of Goyes, southern green criminology. With southern green criminology, the problem of air pollution due to the presence of exhaust emissions is being tried to be handled using DKI Jakarta local government policies, namely DKI Jakarta Governor Instruction Number 66 of 2019. This paper focuses on discussing DKI Jakarta Governor Instruction Number 66 of 2019 as a form of policy to improve air quality as a result of air pollution caused by motorized vehicles. DKI Jakarta Governor's Instruction Number 66 of 2019 comes as a response from the DKI Jakarta Provincial Government which previously attracted public attention due to the condition of air pollution in the city of Jakarta. Air pollution, especially in urban areas, is a source of health problems for the community. Through an analysis of the import data of motorized vehicles used, it can be said that the main cause of air pollution in urban areas is the level of gas emissions from vehicles."

"ABSTRAKMelihat kondisi Ambon pasca konflik, yang antara lain ditandai dengan lemahnya kebijakan manajemen pelayanan publik; masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; pertumbuhan ekonomi yang belum merata; dinamika ketenagakerjaan, bursa tenaga kerja yang belum memadai; belum tuntasnya penanganan pengungsi; lemahnya proses penegakan hukum menyangkut hak-hak perdata pengungsi; masih kentalnya kondisi segregasi sosial berdasarkan garis agama; penataan kota dan pedagang kaki lima yang masih semerawut; perebutan lahan proyek yang masih tinggi; serta lemahnya akses publik terhadap kontrol pengelolaan sumber daya alam, menunjukkan bahwa penanganan konflik Ambon memang tidak berorientasi pada rekonstruksi modal sosial. Penanganan konflik yang berorientasi pada rekonstruksi modal sosial mencerminkan pada tujuan untuk kerjasama yang muncul dalam struktur sosial, norma-norma, dan otoritas dengan aturan yang diakui umum. Kondisi yang demikian berasal dari hubungan antara anggota unit sosial dan dengan demikian, eksistensinya muncul dalam tindakan nyata.Modal sosial dalam perspektif ini adalah fungsi dari totalitas hubungan horizontal dan vertikal, formal dan informal dan jaringan dalam suatu unit sosial tertentu (kerangka kerja makro). Modal sosial dapat diakumulasikan pada tingkat yang berbeda dan dalam berbagai bentuk. Efek positif pada masyarakat hanya dapat dicapai jika tingkat mikro, meso dan makro terjadi dalam interaksi yang dinamis dan koheren, serta lingkup yang cocok.Membangun struktur pada meso dan tingkat makro adalah tindakan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi, tetapi tidak bisa sukses jika tidak memiliki dasar yang stabil dari tingkat mikro masing-masing pihak yang berkonflik. Tingkat mikro dari nilai-nilai bersama, sikap, hubungan, kepercayaan, dan lainlain tidak dapat diimpor, atau berubah seketika atau dipaksakan dari luar.Dalam situasi pasca konflik, sangat tidak mungkin untuk merehabilitasi modal sosial yang sudah ada sebelumnya, oleh karena itu modal sosial yang baru perlu dibangun. Untuk mendukung pernyataan bahwa rekonstruksi muncul tergantung pada tingkat mikro, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ukuran dan kepadatan jaringan dan lembaga-lembaga sosial, dan sifat interaksi interpersonal, secara signifikan mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan program pembangunan. Pengaturan kelembagaan juga harus dipertimbangkan ketika merancang intervensi, upaya diarahkan untuk membantu orang tetap terhubung dengan partisipasi masyarakat, hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintah, dan evolusi lembaga-lembaga demokratis

---

ABSTRAKObserving the condition of Ambon postconflict, which characterized by weak public service management policies; the low participation in public service; uneven economic growth; dynamics of employment, the labor market has not been adequately; unresolved problems of refugees; lack of law enforcement regarding civil rights of refugees; still strong conditions of social segregation based on religion; arrangement of the city and street vendors are still not organized; land grabbing project is still high; as well as the lack of public access to natural resources management control, indicates that the Ambon conflict resolution is not oriented on the reconstruction of social capital. Handling conflict oriented social capital reconstruction reflects the purpose of the agreement emerged in the social structure, norms, and authority that are recognized by the general rule. Such conditions derived from the relationship between the members of a social unit, and thus existence appeared in the action.Social capital in this perspective is a function of the totality of the relationship of horizontal and vertical, formal and informal, and social networks in a particular unit (macro framework). Social capital can be accumulated at different levels and in various forms. Positive effect on society can only be achieved if the level micro, meso, and macro occurs in a dynamic and coherent interactions, and the proper scope.Build structures at meso and macro levels are necessary actions in the reconstruction process, but it can not be successful if it does not have a stable base of micro-level of each party to the conflict. Micro level of shared values, attitudes, relationships, trust, and others can not be imported or change instantly or imposed from outside.In postconflict situations, to rehabilitate existing social capital is impossible, therefore, the new social capital needs to be built. To promote the statement that the reconstruction occurs depending on the micro level, evidence suggests that the size and density of the network, and social institutions, and the nature of interpersonal interaction, significantly affect the efficiency and sustainability of development programs. Institutional regulating should be considered when designing interventions, attempt directed to help people stay connected with community participation, the relationship between civil society and government, and the evolution of democratic institutions"

"Pembahasan mengenai konflik dalam suatu negara menjadi sering menjadi perhatian banyak pihak, karena dalam konflik yang terjadi selalu berkaitan dengan dua atau beberapa kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang melatarbelakangi konflik saat ini bisa berbentuk suku bangsa, agama atau kelas sosial dalam masyarakat. Bahkan isu konflik antar agama saat ini merebak di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia yang diketahui memiliki pluralisme tinggi. Tulisan ini berusaha mencari dan menggambarkan kronologi terjadinya konflik antar agama di Indonesia. Contoh kasus yang menjadi pengamatan adalah konflik di Karubaga Tolikara, Papua. Yang menjadi fokus perhatian pada tulisaini tidak hanya kronologi terjadinya konflik, melainkan penanganan dan penyelesaian konflik yang berakhir damai. Penulisan ini merupakan tulisan dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang berasal dari data pihak berwenang dan kutipan pemberitaan pada media massa. Tulisan ini menggunakan Teori Peacemaking criminology sebagai panduan analisis data.Hasil dari analisis yang dilakukan terhadap data menunjukan bahwa konflik Tolikara diawali dengan diskriminasi kebijakan pemerintah daerah atas kebebasan beragama, hal ini diperparah dengan adanya provokasi pihak tertentu yang semakin memanaskan suasana, sehingga terjadi gesekan antara agama pada saat datangnya hari besar agama secara bersamaan. Penanganan yang dilakukan secara peacemaking menunjukan bahwa penciptaan perdamaian merupakan tanggung jawab semua elemen yang terkait dengan konflik yang terjadi, hal ini meliputi menumbuhkan toleransi pada masing-masing pribadi, pembuatan aturan yang jelas dari pemerintah yang menjaga kebebasan beragama dan bagaimana aparat keamanan bertindak cepat dan tepat saat adanya indikasi gesekan yang berpotensi konflik.

---

The discussion about conflict inside a country often become attention, it always linked with two or more "society". The ?society‟ could be in the form of etnics, religion, or social class. Even conflict issue between religions is spreading in many countries, including Indonesia, which known to have a very high pluralism. This writings try to look and describe the chronology of inter-religion conflict in Indonesia. The observed case was Karubaga Tolikara`s conflict (Papua). Main focus is not only the chronology but also the handling and the peaceful ending solution. It used qualitative approach with analyzing secondary data from authorities and news citation. It also used Peacemaking Kriminalogy Theory as a guide data analysis.

The results showed the Karubaga Tolikara`s conflict begun with discrimination from local government on liberty to have religion, exacerbated with provocation from certain people, complication came up on Holy Day which simultaneously with other religion. The peacemaking handling showed that creating tranquil situation is the responsible from every person that connected to the conflict, this includes making tolerance, making clear rule from local government to keep the freedom of religion and fast and effective response when the conflict or issue emerge."

"ABSTRAK<>br>Perseteruan antar kelompok suporter sepak bola seringkali terjadi di dunia nyata bahkan dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi sudah mulai merambah ke media sosial. Cara-cara kekerasan yang ditempuh dalam mengatasi perseteruan ini mengakibatkan bergesernya perseteruan dari kekerasan fisik yang terjadi di dunia nyata menjadi kekerasan verbal dan ujaran kebencian yang marak di media sosial. Namun, pemanfaatan media sosial dapat diibaratkan seperti dua buah mata pisau, yaitu dapat berbentuk positif maupun negatif. Dengan memanfaatkan media sosial secara positif, penulis beranggapan bahwa perdamaian antar kelompok suporter sepak bola dapat diciptakan. Karakteristik media sosial, yang mampu menyebarkan infomasi secara luas dan cepat, dapat menjadi alternatif untuk mengatasi terjadinya perseteruan antar kelompok suporter sepak bola. Penelitian-penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penggunaan peacemaking criminology identik dengan sistem peradilan pidana. Selain itu, penggunaan peacemaking criminology dapat berpengaruh pada penyelesaian konflik. Lebih spesifik, penulis akan menggabungkan pemanfaatan media sosial secara positif dengan peacemaking pyramid paradigm yang dicetuskan oleh John Fuller.

---

ABSTRACT<>br>The clash between football team supporters happens in the real situation. Moreover, with the development of communication technology, the clash starts to happen on the social media. Supporters often express their loyalty by doing violence to other team supporters, especially physical violence. Nowadays, the physical violence in the real situation has turned into verbal violence and hate speech through social media. Those are the negative side of using social media for football team supporters. On the other hand, social media could give positive benefit as well, by taking advantage of its role in facilitating peace. Disseminating informations quickly and broadly is the character of social media that could be an alternative option of solution to the clash between football team supporters. Former researchers have explained that benefiting peacemaking criminology could possibly affect the resolution of the conflict in the clash. More Specifically, author would combine the advantage of benefiting both social media positively and peacemaking pyramid paradigm which thought by John Fuller."