Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Di akhir abad ke-20, Uni Eropa mulai menyusun kerangka kerja sama energi terbarukan guna menjawab masalah kolektif terkait suplai energi dan perubahan iklim. Berbagai literatur kemudian muncul beriringan dengan perkembangan kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa dengan menggunakan 83 literatur yang terakreditasi secara internasional. Dengan menggunakan metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam empat tema umum, yakni (1) konseptualisasi kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa, (2) ragam kepentingan kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa, (3) aktor berpengaruh dalam kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa, dan (4) persepsi aktor eksternal terkait kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menganalisis konsensus, perdebatan, dan kesenjangan literatur dari literatur-literatur yang dibahas. Tulisan ini menyingkap fakta bahwa kerja sama energi terbarukan di Uni Eropa menggambarkan kuatnya preskripsi intergovernmentalism dalam proses integrasi Eropa karena masih sentralnya peran negara dalam membentuk dan melaksanakan kerja sama energi terbarukan. Oleh sebab itu, kerja sama energi terbarukan akan memberikan tantangan bagi integrasi Eropa untuk dapat menyeimbangkan kepentingan negara anggota Uni Eropa dan solusi teknokratik terkait masalah suplai energi dan perubahan iklim.

---

At the end of the 20th century, the European Union has begun to develop frameworks for renewable energy cooperation to address collective problems related to energy supply and climate change. Various literatures then emerged along with the development of renewable energy cooperation in the European Union. This paper aims to review literature development regarding the renewable energy cooperation in the European Union by using 83 international accredited literatures. Using taxonomy method, the literatures are divided into four general themes, which are (1) conceptualization of renewable energy cooperation in the European Union, (2) variety of interests of renewable energy cooperation in the European Union, (3) influential actors within renewable energy cooperation in the European Union, and (4) the perception of external actors regarding renewable energy cooperation in the European Union. This literature review seeks to analyze the consensus, debates, and literature gap from the literatures that are being reviewed. This paper found that renewable energy cooperation in the European Union illustrates the strength of intergovernmental prescriptions in the European integration process because of state’s centrality in creating and implementing renewable energy cooperation. Accordingly, renewable energy cooperation will present a challenge for European integration in order to balance the interests of European Union’s member states and technocratic solutions related to the problem of energy supply and climate change.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi politik dan dampak ekonomi yang muncul akibat pengenaan sanksi oleh Uni Eropa kepada Rusia pada kerja sama energi nuklir Uni Eropa-Rusia (2013-2018). Pada tahun 2014 Krimea menyatakan mengintegrasikan diri ke Federasi Rusia, dan menyatakan memisahkan diri dari Ukraina. Rusia menerima Krimea, meskipun Rusia dan Ukraina telah menandatangani Budapest Memorandum tahun 1994 tentang jaminan atas pengakuan wilayah Ukraina. Tindakan politik tersebut mendapat respons dari aliansi negara-negara Barat yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia dan Jepang dengan cara mengenakan sanksi terhadap Rusia. Pemberian sanksi diplomatik dan sanksi ekonomi tersebut tampaknya tidak berlaku untuk sektor-sektor lainnya, diantaranya dalam bidang kerjasama energi nuklir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dukungan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dipertanyakan mengapa sanksi Uni Eropa terhadap Rusia secara politik berimplikasi pada kebijakan kerja sama di bidang energi nuklir pada tahun 2014, serta bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dalam bidang kerja sama energi nuklir di Rusia setelah tindakan pembatasan oleh EU pada tahun 2014. Analisis pembahasan tentang permasalahan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, dan Regional Security Complex Theory. Penelitian ini menemukan bahwa implikasi politik yang ada pada pengenaan tindakan pembatasan atau sanksi Uni Eropa terhadap Rusia ialah karena adanya sifat ketergantungan yang besar terhadap bahan bakar nuklir Rusia oleh Uni Eropa, sedangkan dampak ekonomi yang muncul ialah menurunnya angka neraca perdagangan energi nuklir Rusia terhadap Uni Eropa akibat proyek diversifikasi nuklir Eropa (ESSANUF).

---

The objective of this research is to analyzed the political implications and the economic impact that appears as a result of imposed sanctions by the European Union toward Russia on the nuclear energy cooperation between European Union and Russia (2013-2018). In 2014 Crimea stated themselves to integrate with the Russian Federation, and seceded from Ukraine. Russia accept Crimea, even though Russia and Ukraine had signed the Budapest Memorandum in 1994 regarding the assurance of the Ukraine territory recognition. The political action got the respond from the Western Alliance which consist of the United States of America, Canada, European Union, Australia and Japan by imposed sanctions toward Russia. Those diplomatic and economic sanctions are likely not applicable to the other sectors, for instance in the field of nuclear energy cooperation.

This research used a qualitative method which supported by primary and secondary data. This research questioned why did the European Union's economic sanctions toward Russia politically implicated with the nuclear energy cooperation policy in 2014, and how did the economic impact which inflicted in the field of nuclear energy cooperation in Russia after the restrictive measures taken by European Union in 2014.

The discussion part of this research will be conducted with the Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, and the Regional Security Complex Theory. This research found that the political implications which exist in the European Unions's restrictive measures or sanctions is because of the large dependency nature of the European Union toward the Russian nuclear fuel, at the same time the economic impact which appear is the decline of the Russian nuclear energy trade balance toward European Union as a result of the European Supply of Safe Nuclear Fuel project (ESSANUF). "

"Tesis ini berupaya mengetahui mengapa AS dan Uni Eropa mengalami kesulitan untuk melakukan kerja sama di bidang kontra-teror. Tesis ini kemudian berusaha melihat bagaimana suatu aktor keamanan menyusun strategi kontra-terornya melalui kacamata budaya strategis dan bagaimana budaya strategis yang tidak kompatibel di antara dua aktor keamanan ini akan menyulitkan mereka untuk bekerja sama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah hanya ketika kedua aktor keamanan sama-sama merasa terancam identitasnya atau ketika kedua aktor keamanan sama-sama tak terancam identitasnya, maka mereka baru bisa melakukan kerja sama kontra-teror dengan lebih mulus.

---

The purpose of this thesis is to explain why the US and European Union have difficulties to build cooperation in counter-terrorism. This thesis then tries to comprehend how a security actor builds its counter-terrorism strategy using strategic culture's point of view and how strategic culture incompatibility would complicate these two security actors for cooperating in counter-terrorism. This research is using qualitative method and suggests that only when both security actors perceive their identity is under threat or only when both security actors don't perceive their identity is under threat, then they can cooperate in counterterrorism more easily."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan di balik kerja sama Turki dan Uni Eropa dalam mengatasi pengungsi Suriah. Selain beberapa alasan yang mendasari terjadinya kerja sama antar keduanya, penelitian ini juga memaparkan mengenai bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Turki dan Uni Eropa untuk menanggulangi permasalahan pengungsi Suriah tersebut. Berdasarkan data UNHCR tahun 2018, Turki menjadi negara yang menerima pengungsi Suriah paling banyak dibandingkan negara tetangga Suriah lainnya. Akibat penerapan kebijakan pintu terbuka (Open Door Policy) yang dilakukan Turki, jumlah pengungsi Suriah semakin bertambah setiap tahun hingga akhirnya masuk ke negara-negara di kawasan Uni Eropa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Turki menjalin kerja sama bilateral dengan Uni Eropa salah satunya dengan cara meminta bantuan luar negeri kepada Uni Eropa. Kesediaan Uni Eropa memberikan bantuan kepada Turki disertai dengan beberapa motif demi menguntungkan pihak Uni Eropa. Penjabaran mengenai alasan dan bentuk kerja sama antara Turki dan Uni Eropa dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Untuk mengetahui apa saja bentuk bantuan yang diberikan sebagai upaya kerja sama antara Turki dan Uni Eropa, maka digunakan teori kerja sama internasional (international cooperation). Sementara untuk mengetahui alasan di balik kerja sama tersebut digunakan konsep pendekatan berupa motif (motives). Data diperoleh melalui literatur yang sudah tersedia karena termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa bentuk kerja sama Turki dan Uni Eropa dalam upaya mengatasi pengungsi Suriah meliputi dikeluarkannya kebijakan untuk mengontrol laju arus pengungsi Suriah yang masuk ke wilayah Turki dan Uni Eropa. Selain itu, bentuk kerja sama lainnya ialah pemberian bantuan luar negeri oleh Uni Eropa kepada Turki untuk para pengungsi Suriah. Sementara alasan dilakukannya kerja sama di antara keduanya ialah mencakup enam kategori motif: kemanusiaan, ekonomi, stratejik, identitas, ideologi, dan kondisi lingkungan.

---

The aim of this study is to find out the motives behind Turkey and European Union cooperation in dealing with Syrian refugees. In addition, this study also explained the forms of cooperation carried out by Turkey and European Union in dealing with the problems of Syrian refugees. Based on UNHCR data in 2018, Turkey was the country that hosted Syrian refugees the most, compared to other neighboring Syrian countries. As a result of the implementation of the Open Door Policy carried out by Turkey, the number Syrian refugees continued to increase every year as they finally reached some other countries in the European Union. To overcome this problem, Turkey has made a bilateral cooperation with the European Union one of which is by requesting foreign aid to the European Union. The willingness of the European Union to provide assistance to Turkey is accompanied by several motives to benefit the European Union. The description of the reasons and forms of cooperation between Turkey and the European Union is analyzed using qualitative research methods with a descriptive analysis approach. To find out what forms of assistance are provided as collaborative efforts between Turkey and the European Union, the theory of international cooperation is used. While to find out the reasons behind this cooperation, the concept of approach is used in the form of motives. Data is obtained through literature that is already available because it is included in library research. This study found results that form the cooperation of Turkey and the European Union in an effort to overcome Syrian refugees including the issuance of policies to control the flow of Syrian refugees entering the territory of Turkey and the European Union. In addition, another form of cooperation is the provision of foreign aid by the European Union to Turkey for Syrian refugees. While the reason for the cooperation between both of them contained six categories of motives: humanitarian, economical, strategic, ideology, identity, and environment."

"Kerja sama antara Uni Eropa dan Belarusia telah mengalami perkembangan sejak tahun 1995. Akan tetapi, relasi tersebut mengalami berbagai dinamika dengan pemutusan, penangguhan, maupun rekonsiliasi kerja sama karena perbedaan kepentingan dan prinsip dari kedua pihak. Hingga pada akhirnya, Uni Eropa dan Belarusia kembali menjalin kerja sama dalam penanganan migran sejak 2020. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai “Mengapa Uni Eropa dan Belarusia tidak mencapai keberhasilan dalam kerja sama penanganan migran pada tahun 2020?”. Pengumpulan data-data penelitian dilakukan dengan metode dokumentasi serta melalui reduksi dan pengolahan data. Penelitian ini dianalisis melalui jenis-jenis hambatan kerja sama dari Hale, Held, dan Young (2013) yang menganalisis fenomena peningkatan multipolaritas, kelambanan institusional, perkembangan masalah, dan fragmentasi yang memengaruhi keberlangsungan pada kerja sama. Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini adalah masing-masing dari jenis hambatan memiliki pengaruh yang merujuk kepada kurangnya efektivitas dan signifikansi hasil dari kerja sama penanganan migran bagi Uni Eropa dan Belarusia yang dipengaruhi oleh faktor dari segi internal maupun eksternal. Sehingga kegagalan kerja sama dalam penanganan migran sulit untuk dihindari dan menjadi permasalahan yang masih belum dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak secara lebih lanjut.

---

The collaborative endeavors between the European Union (EU) and Belarus, inaugurated in 1995, have witnessed a nuanced trajectory characterized by intermittent disruptions and reconciliations. These fluctuations have emerged from discordant interest and principles. Notably, in 2020, both parties recommenced cooperation specifically concerning migrants management. In light of these circumstances, this research aims to address the question: "Why did the European Union and Belarus encounter challenges in achieving success in migrant handling cooperation in 2020?". The research methodology involved the meticulous collection of data through the scrutiny of pertinent documentation, followed by systematic data reduction and analysis. The investigative framework draws upon the taxonomy of cooperation barriers delineated by Hale, Held, and Young in 2013, which encompasses the dynamics of escalating multipolarity, institutional inertia, problem amplification, and fragmentation, all of which impact the sustainability of collaborative efforts. The findings of this research reveal that each identified obstacle exerts a discernible influence contributing to the suboptimal efficacy and significance of collaborative outcomes in migrant management between the EU and Belarus. These influences emanate from both internal and external dimensions. Consequently, the challenges encountered in migrant cooperation persist as an unresolved issue, presenting a conundrum for both parties involved."

"Di era kontemporer seperti sekarang, sumber energi merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan luar negeri serta kebijakan keamanan nasional. Negara melihat keamanan energi sama pentingnya seperti keamanan militer dan ekonomi. Kebijakan energi telah menjadi tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan. Dalam melihat dinamika politik luar dan dalam negeri Rusia kita perlu memahami krusialnya peran energi. Rusia merupakan sebuah contoh dari negara yang dinamika ekonomi politiknya bergantung terhadap ekspor energi karena merupakan salah satu penghasil komoditas energi terbesar di dunia.Rusia bergantung terhadap pendapatan dari penjualan gas untuk menyokong perekonomiannya, walaupun begitu penjualan gas Rusia bergantung terhadap pasar Uni Eropa. Di sisi lain Uni Eropa terhadap pasokan gas dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan energinya yang menjadikan Uni Eropa rentan terhadap senjata energi Rusia. Tulisan ini bertujuan untuk memahami mengapa entitas sebesar Uni Eropa yang memiliki kekuatan agregat yang lebih besar tetap rentan terhadap senjata energi Rusia. Dengan melakukan tinjauan terhadap empat puluh satu literatur melalui metode taksonomi, ditemukan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan kerentanan energi Uni Eropa teerhadap Rusia, faktor pertama yaitu dominasi energi Rusia di Eropa, lalu faktor yang kedua adalah tidak adanya satu suara di Uni Eropa. Tulisan ini berargumen bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kerentanan energi Uni Eropa adalah faktor politik luar negeri Rusia di era Putin. Terlihat bahwa Rusia berusaha untuk menggunakan berbagai cara termasuk kekuatan cadangan energinya menjadi 39;instrumen 39; kebijakan luar negeri, dan dengan melihat contoh-contoh penggunaan energi sebagai instrumen kebijakan luar negerinya menjadikan dalam sejarahnya Rusia tidak segan-segan untuk menggunakan senjata energi melalui penaikan harga gas secara mendadak, dan gangguan pasokan gas kepada negara-negara konsumennya. Hal ini menjadikan Uni Eropa rentan terhadap serangan senjata energi Rusia karena Rusia memiliki political will untuk menggunakan keunggulan dalam bidang energinya untuk mencapai kebijakan luar negeri dan mengamankan kepentingan nasionalnya. Dengan tidak takutnya Rusia untuk menggunakan senjata energi meskipun dengan resiko kehilangan pendapatan energi dari penjualan energi dan rusaknya citra Rusia sebagai pemasok gas yang terpercaya maka tidak menutup kemungkinan Rusia akan menggunakan senjata energinya.

---

In today's contemporary era, energy sources are an important aspect of foreign policy and national security policy. Countries see energy security as important as military and economic security. Energy policy has become inseparable from foreign policy and security policy. In looking at the dynamics of Russia's external and internal politics we need to understand the crucial role of energy. Russia is an example of a country whose dynamics of its political economy depend on energy exports because it is one of the world's largest producers of energy commodities. Russia is dependent on revenue from gas sales to support its economy. Russia's gas sales, however, depend on the European Union (EU) market. On the other side of the EU's gas supply from Russia to meet its energy needs that make the EU vulnerable to Russian energy weapons. This paper aims to understand why EU, who have larger aggregate powers remain vulnerable to Russian energy weapons. By reviewing forty-one literatures through taxonomic methods, it was found that there are two factors that caused the EU's energy vulnerability to Russia, the first factor is Russian energy dominance in Europe, and the second factor is the the split in the EU. This paper argues that the most influential factor on EU energy vulnerability is Russia's foreign policy factor in the Putin era. We can see Russia trying to use various means including the power of its energy reserves to 'instruments' foreign policy, and by looking at examples of energy use as its foreign policy instrument made history in Russia not to hesitate to use energy weapons through gas price increase abrupt, and disruption of gas supply to its consumer countries. This makes the EU vulnerable to Russian energy weapons attacks because Russia has the political will to use its energy advantage to achieve foreign policy and secure its national interests. With no fear of Russia to use energy weapons despite the risks of losing energy income from energy sales and damaging Russia's image as a reliable gas supplier, it is not impossible for Russia to use its energy weapons."

"Penelitian ini berfokus pada strategi Uni Eropa dalam menjaga keamanan energi selama perang Rusia-Ukraina tahun 2022. Tujuannya adalah untuk menganalisis tanggapan Uni Eropa dan posisi Parlemen Indonesia terhadap perang Rusia-Ukraina dalam konteks keamanan energi. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Teori Kompleksitas Keamanan Regional oleh Barry Buzan serta Konsep Keamanan Energi, penelitian ini mengungkap bahwa Uni Eropa telah mengadopsi sejumlah strategi penting untuk menjaga keamanan dan ketahanan energi selama konflik. Langkah-langkah yang diambil meliputi penerapan sanksi ekonomi dan politik terhadap Rusia, implementasi kebijakan REPowerEU untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, diversifikasi pasokan energi, peningkatan kemandirian energi, serta peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang energi. Selain itu ditemukan juga bahwa Indonesia berperan aktif melalui diplomasi parlemennya sebagai mediator dalam penyelesaian Perang Rusia – Ukraina tahun 2022, baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral.

---

This study focuses on the European Union's strategies in maintaining energy security during the 2022 Russia-Ukraine war. Its aim is to analyze the responses of the European Union and the position of the Indonesian Parliament towards the Russia-Ukraine conflict in the context of energy security. Employing qualitative methods and the Regional Security Complex Theory by Barry Buzan along with the Concept of Energy Security, this research reveals the European Union has adopted several critical strategies to safeguard energy security and resilience during the conflict. These measures include the implementation of economic and political sanctions against Russia, the implementation of the REPowerEU policy to promote renewable energy use, energy supply diversification, enhanced energy self-reliance, and increased bilateral and multilateral cooperation in the energy sector. Furthermore, the study finds that Indonesia actively engages through parliamentary diplomacy as a mediator in resolving the 2022 Russia-Ukraine war, both bilaterally and multilaterally."

"Isu keamanan dan pertahanan di Uni Eropa mulai muncul ke permukaan pasca periode Perang Dingin. Sistem internasional yang berubah menjadi unipolar, menghadirkan tantangan dan dinamika ancaman yang baru. Adanya upaya untuk dapat bertindak secara independen dan mengurangi ketergantungan terhadap NATO dalam menentukan arah kebijakan pertahanannya, membuat Uni Eropa mulai berusaha mengembangkan kerjasama pertahanan secara internal. Sejumlah literatur kemudian mencatat progres secara kelembagaan dan pembentukan sejumlah inisiatif untuk meningkatkan struktur dari operasionalisasi kerjasama pertahanan. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai kerjasama pertahanan Uni Eropa. Dalam tulisan ini juga terdapat sejumlah 37 literatur yang digunakan untuk peninjauan pustaka. Berdasarkan metode taksonomi, literatur-literatur tersebut terbagi ke dalam enam kategori yang terdiri dari (1) fungsi kerangka kerjasama pertahanan, (2) proses evolusi kerjasama pertahanan, (3) proses pengambilan keputusan, (4) pengerahan pasukan, (5) relasi terhadap NATO, dan (6) relasi terhadap PBB. Tulisan ini akan berusaha dalam melihat perdebatan, konsensus, dan sintesis dalam literatur yang membahas kerjasama pertahanan Uni Eropa. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kerjasama pertahanan Uni Eropa memiliki relevansi dalam studi keamanan terutama dalam melihat kontribusi Uni Eropa melalui sejumlah operasi dan misi yang telah dan sedang dijalankan. Meskipun demikian, penulis melihat perluasan perspektif literatur yang tidak terbatas hanya pada akademisi yang berasal dari Uni Eropa dan Amerika Utara, akan dapat memperkaya dan meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian.

---

Security and defense issues in the European Union began to surface after the Cold War period. The international system turned unipolar, presenting new challenges and threat dynamics. The effort to be able to act independently and reduce dependence on NATO in determining the direction of its defense policy, made the European Union begin to try to develop defense cooperation internally. A number of literatures then note the institutional progress and the establishment of a number of initiatives to improve the structure of the operationalization of defense cooperation. This paper aims to review the growing literature on EU defense cooperation. In this paper, a total of 37 literatures are used for the literature review. Based on the taxonomy method, the literature is divided into six categories consisting of (1) the function of the defense cooperation framework, (2) the evolutionary process of defense cooperation, (3) the decision-making process, (4) deployment of troops, (5) relations to NATO, and (6) relations to the UN. This paper will attempt to look at the debates, consensus, and synthesis in the literature discussing EU defense cooperation. This paper concludes that EU defense cooperation has relevance in security studies, especially in looking at the EU's contribution through a number of operations and missions that have been and are being carried out. However, the author believes that broadening the perspective of the literature beyond academics from the European Union and North America would enrich and improve the quality and relevance of the research."

"Selama beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan perdebatan mengenai kedaulatan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Salah satu titik krusial yang mendorong perdebatan ini adalah terbentuknya Uni Eropa melalui Maastricht Treaty pada tahun 1992. Setelah itu, terdapat beragam literatur yang membahas mengenai kedaulatan di Uni Eropa, sehingga diperlukan sebuah kajian kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, studi ini memetakan perkembangan literatur mengenai kedaulatan di Uni Eropa pasca Maastricht Treaty. Dari tiga puluh artikel jurnal/buku/chapter edited volume yang dikaji, terdapat empat tema besar yaitu (1) karakteristik kedaulatan di Uni Eropa; (2) dinamika kedaulatan dalam kebijakan di Uni Eropa: antara intergovernmentalisme dan supranasionalisme (3) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap perubahan bentuk kedaulatan di Uni Eropa dan (4) kritik terhadap penerapan kedaulatan di Uni Eropa. Setelah melakukan pemetaan dan analisis literatur, kajian kepustakaan ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, karakter kedaulatan di Uni Eropa memiliki penafsiran yang berbeda-beda, mulai dari kedaulatan dipandang disatukan (pooled sovereignty), dibagi (shared sovereignty), hingga dianggap masih berada di negara. Kedua, penerapan kedaulatan dalam tatanan praktis dalam level kebijakan di Uni Eropa dapat bertahan maupun berubah, menyesuaikan preferensi negara-negara anggotanya. Ketiga, penerimaan negara terhadap beragam bentuk kedaulatan di Uni Eropa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor interdependensi, dan faktor keamanan. Keempat, dinamika serta cara pandang terhadap kedaulatan di Uni Eropa tampaknya dipengaruhi oleh fenomena-fenomena empirik atau perkembangan yang terjadi di Uni Eropa. Terakhir, dari keseluruhan literatur, studi ini mengindentifikasi celah literatur yang terdapat dalam sedikitnya analisis mengenai kedaulatan dalam kebijakan di Uni Eropa, serta kurangnya studi komparatif yang membandingkan kedaulatan di Uni Eropa dengan kedaulatan dalam entitas politik lainnya.

---

Over the last few decades, the topic of Sovereignty has been increasingly discussed in International Relations. One of the crucial factors leading to the debate was the establishment of the European Union through the enactment of Maastricht Treaty in 1992. As an effect, various literature discussing sovereignty in the European Union emerged and subsequently neccessitates a literature review on it. This study mapped various literature on sovereignty in the European Union after Maastricht Treaty. By taking into account thirty journal articles/books/chapters of edited volume, this study found four major themes in the literature: (1) the characteristics of sovereignty in the European Union; (2) the dynamics of sovereignty in the European Union policies: between intergovernmentalism and supranationalism; (3) the factors influencing the acceptance of the changing form of sovereignty in the European Union; and (4) the critiques on the implementation of sovereignty in the European Union. After mapping and analyzing the literature, this study found several important points. First, the characters of sovereignty in the European Union result in various interpretations such as pooled sovereignty, shared sovereignty, and sovereignty that are embedded within member states. Second, the implementation of sovereignty in the European Union policies could both be static or dynamic, depending on the member states' preferences. Third, member states’ acceptance of various sovereignty forms in the European Union are influenced by economic, interdependence, and security factors. Fourth, the dynamics of the sovereignty in the European Union are perceived to be influenced by events happening in the European Union. Lastly, this study identifies several literature gaps on the lack of literature analyzing sovereignty aspect of European Union’s policies and the minimum amount of comparative studies between sovereignty in the European Union and sovereignty in other political entities."

"

Skripsi ini membahas bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui kebijakan Renewable Energy Directive (RED) terhadap komoditi sawit yang berdampak pada negara produsen sawit diantaranya Indonesia dan Malaysia. Uni Eropa melakukan bentuk diskriminasi melalui skema Indirect Land Use Change (ILUC) dan sertifikasi sebagai syarat diberlakukannya RED. Skema ILUC memberikan hambatan non-tarif dan  hambatan tarif. Komoditi sawit dikategorikan sebagai komoditi High Risk karena memiliki nilai ILUC yang tinggi, hal ini bedampak pada penurunan nilai jual sawit di Uni Eropa. Selain skema ILUC, sertifikasi Certification of Sustainable Palm Oil (CSPO) RED juga memberikan hambatan non-tarif yang membatasi masuknya komoditi sawit ke pasar Uni Eropa, hal ini dikarenakan sertifikasi CSPO-RED bersifat wajib bagi komoditi yang akan masuk kedalam pasar Uni Eropa. Kedua hambatan tersebut merugikan Malaysia dan Indonesia sebagai eksportir terbesar sawit ke Uni Eropa. Indonesia dan Malaysia dirugikan karena terkena dampak tarif biaya dari skema ILUC sehingga menurunkan harga jual minyak sawit, selain itu Malaysia dan Indonesia juga dirugikan dengan tidak diakuinya sertifikasi lokal MSPO dan ISPO yang tidak berbeda jauh dari CSPO-RED. Diskriminasi yang dilakukan oleh RED Uni Eropa dalam skripsi ini penulis jelaskan menggunakan analisis teori proteksionisme oleh Levy dan mengaitkannya langsung dengan prinsip Non-diskriminasi World Trade Organization (WTO). Bentuk proteksionisme RED Uni Eropa dianalisa berdasarkan tingkat transparansinya (Intentional), Incidental, dan Instrumental Protectionism.

---

---

This thesis discusses the forms of discrimination carried out by the European Union through the Renewable Energy Directive (RED) policy on palm oil commodities that have an impact on palm producing countries including Indonesia and Malaysia. The European Union carries out forms of discrimination through the Indirect Land Use Change (ILUC) scheme and certification as a condition for the enactment of RED. The ILUC scheme provides non-tariff barriers and tariff barriers. The palm oil commodity is categorized as a High Risk commodity because it has a high ILUC value, this affects the decline in the value of palm oil sales in the European Union. In addition to the ILUC certification scheme, the Certification of Sustainable Palm Oil (CSPO) RED also provides non-tariff barriers that limit the entry of palm oil commodities into the European Union market, this is because CSPO-RED certification is mandatory for commodities that will enter the EU market. Both of these obstacles harm Malaysia and Indonesia as the largest exporters of palm oil to the European Union. Indonesia and Malaysia were disadvantaged because they were affected by the cost tariffs of the ILUC scheme, thereby reducing the selling price of palm oil, besides that Malaysia and Indonesia were also disadvantaged by the non-recognition of MSPO and ISPO local certification that did not differ greatly from CSPO-RED. Discrimination conducted by RED of the European Union in this thesis the author explains using the analysis of protectionist theory by Levy and relates it directly to the principle of Non-discrimination World Trade Organization (WTO). The forms of protectionism of the EU RED are analyzed based on the level of transparency (Incentional), Incidental, and Instrumental Protectionism.

"