Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai peran serta perkembangan civil society dalam mendorong demokrasi di Vietnam dan akan berfokus pada tuntutan demokrasi yang dikeluarkan oleh Bloc 8406. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan teori serta konsep, yakni: Democratic Centralism, dan Civil Society. Dalam menjelaskannya akan menggunakan democratic centralism sebagai perspektif dasar untuk melihat konteks demokrasi di Vietnam. Lebih lanjut, penelitian ini akan menjelaskan mengenai pertumbuhan civil society pasca diterapkannya Doi Moi, serta kemuncuan aliansi pro-demokrasi Bloc 8406 yang menjadi tantangan tersendiri bagiPartai Komunis Vietnam (PKV) pada tahun 2006. Meskipun belum sampai tahap terjadinya perubahan politik di Vietnam. Namun, kemunculan Bloc 8406 ini merupakan pertanda baik bagi perkembangan jangka panjang penerapan demokrasi di Vietnam.Sehingga berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini dapat dilihat bahwa demokrasi yang menjadi tuntutan civil society disini bukan langsung kepada hasil, melainkan sebagai suatu proses secara perlahan dalam perubahan politik menuju demokratisasi itu sendiri. Karena dalam konteks Vietnam, demokrasi dapat dilihat sebagai suatu proses adanya perubahan politik ke arah demokrasi itu sendiri.

---

This research discusses the role and development of civil society on encouraging

democracy in Vietnam and focused on the democratic demands issued by Bloc 8406.

Using a qualitative approach, this study uses theories and concepts, namely: Democratic

Centralism, and Civil Society. In explaining this i would used democratic centralism

theory as a basic perspective to see the context of democracy in Vietnam. Furthermore, this research would explain the growth of civil society after the implementation of Doi Moi, as well as the emergence of the pro-democracy Bloc 8406, which became a challenge for the Communist Party of Vietnam (CPV) in 2006. Although it has not reach the stage of political change in Vietnam. However, the emergence of Bloc 8406 is a good sign for the long-term development of implementing democracy in Vietnam. So based on the findings of this study it can be seen that democracy which is demanded by civil society here is not directly to the results, but rather as a gradual process of political change towards democratization itself. Because in the context of Vietnam, democracy can be seen as a process of political change towards democracy itself."

"Ketika orang biasa menjadi wartawan, inilah era "Jurnalisme Warga" (Citizen Journalism). Era dimana setiap warga dapat berperan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisa, dan diseminasi berita dan informasi. Shayne Bowman dan Chris Willis dalam laporannya dalam We Media mengatakan, partisipasi warga dalam menulis dan menyiarkan informasi independen, akurat, tersebar luas, dan relevan adalah syarat-syarat bagi demokrasi. Citizen journalism adalah media untuk memberdayakan kelompok kecil warga yang terpinggirkan dari kelompok masyarakat lainnya. Warga yang sekaligus reporter, misalnya, akan efektif menyiarkan berita yang tidak tergarap media massa konvensional, seperti radio/televisi lokal, tentang isu yang "tidak seksi", seperti rendahnya pendapatan wanita pekerja, kelompok minoritas, bahkan kelompok anak muda. Karena tidak memiliki akses terhadap media inilah, warga lebih bersandar pada informasi yang diperlukan kelompoknya. Ketika teknologi komunikasi yang semakin berkembang memberikan ruang bagi warga untuk terlibat dalam pemberitaan ketika itu pula warga menjadi individu yang terlibat aktif dalam penyampaian informasi. Citizen journalism menurut mantan jurnalis Dan Gillmor adalah pemberdayaan warga untuk terlibat aktif dalam media. Gillmor menyatakan bahwa citizen journalism lahir dari ranah media yang berbasis internet. Lewat internet, warga atau masyarakat bebas berekspresi menyampaikan informasi yang mereka miliki. Ciri khas citizen journalism muncul lewat spontanitas warga ketika memiliki informasi yang mereka rasa penting bagi orang banyak. Aktivitas cilizen journalism mengandung nilai dan prinsip demokrasi terkait dengan pemenuhan hak-hak warga negara (citizen), khususnya dalam hak untuk menyampaikan pendapat. Metodologi penelitian kualitatif yang berparadigma kritis (metode analisis wacana) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana peran cilizen journalism melalui situs Politikana.com sebagai salah satu elemen civil society dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Terhadap hal tersebut, menarik untuk dikaji bagaimana teks yang diproduksi dan dikonsumsi oleh para citizen journalism sehingga memiliki arti dalam proses demokrasi; bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan (konteks) yang melahirkan teks tersebut.

---

When the ordinary people become journalist, it is an era of ‘Citizen Journalism’. It is the era when “citizens play an active role in the process of collecting, reporting, analyzing, and disseminating news and ini`orn1ation” (Bowman and Willis, 2005, p4)_ In this context, Citizen journalism plays a significant role as a medium to empower the minority. Now, profesional journalist cannot claim themshelves as the only one who has the authority to make news. In this era of information, the power of knowledge and informations is no longer lay-down only on newsroom or editors of mass media. Anybody can just easily make a news based on the daily realities and upload it into internet. Actually, the idea that average citizens can engage in the act of journalism has a long history in the United States. The modem citizen journalist movement emerged after joumalists themselves began to question the predictability of their coverage oi' such events as the 1983 U.S_ |@g1.;I_g3_tgt]__el;cQ@. Those joumalists became part of the public, or civic, journalism movement, a countemteasure against the eroding trust in the news media and widespread public disillusionment with politics and civic affairs. From the above, therefore, we can say that the democratic form of society is to have more news and information. In democratic country, citizen has to be well-informed, Since the professional journalism is believed has failed to cover the democratization oi' political system and citizen_ The citizen joumalism which values genuine democratization shape in human being history, has touch the grass root community that have no access to articulate their voice (voiceless). By using Critical Discourse Analysis methode, I conduct the case study of Politikana.com. This paper will try to find how citizen journalism can strengthen the civil society on the process of democracy in Indonesia. "

"BEM UI sebagai civil society dan elemen gerakan mahasiswa telah terlibat dalam proses pergerakan nasional, puncaknya pada saat era reformasi. Pasca reformasi kesempatan bagi BEM UI untuk turut melakukan penyikapan terhadap isu sosial politik baik di tingkat nasional maupun lokal semakin mudah dan terbuka luas seiring dengan Indonesia yang menuju negara demokratis. Otonomi daerah membuka peluang bagi BEM UI untuk turut melakukan penyikapan sosial dan politik dalam tingkat lokal. Contohnya adalah advokasi yang dilakukan BEM UI dalam mendorong akses pejalan kaki di Kota Depok pada tahun 2016. BEM UI melakukan advokasi, dikarenakan akses pejalan kaki yang masih terbatas di Kota Depok akibat tidak dicantumkannya pembangunan infrastruktur pejalan kaki dalam RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021 dan belum proaktifnya LSM di Kota Depok dalam merespon persoalan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa, BEM UI dapat dijustifikasi sebagai civil society sesuai dengan konsep Diamond, dimana BEM UI dalam konteks ini menjalankan perannya sebagai countervailing power yang disebutkan oleh Hikam. BEM UI dalam advokasi ini dikatakan sebagai countervailing power, karena BEM UI tidak menghubungkan antar kedua pihak dan gerakan yang dibentuk berupa advokasi bukan sebagai gerakan yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari advokasi, BEM UI menggunakan berbagai strategi advokasi yang dapat dikaitkan dengan strategi advokasi Sharma. Penelitian ini juga menemukan bahwa, BEM UI dalam menjalankan advokasi masih memiliki keterbatasan baik secara masa jabatan yang hanya satu tahun, pemahaman, masih memiliki beban akademis, kemandirian dan otonom.

---

BEM UI as a civil society and element of student movement has been involved  on the process of national, culmintang in reform era. After reformation, opportunity for BEM UI to take part in addressing social and political issues both at the national and local levels became easier and broader in line with democratization in Indonesia. Regional autonomy opens opportunities for BEM UI to participate in social and political attitudes at the local level.  As example is advocacy by BEM UI to encourage pedestrian access in Depok on 2016. BEM UI conducts an advocacy, because pedestrian access is still limited in Depok due to the absence of pedestrian infrastructure development in Depok RPJMD on 2016-2021 and NGOs in Depok lack proactive to respond this kind of problem. This study uses qualitative methods with case study as the type of research. This research found, BEM UI can justified as civil society compatible with Diamond concept, wheres BEM UI in this context carried out its role as countervailing power mentioned by Hikam. In this advocacy, BEM UI can be considered as countervailing power because, BEM UI doesn’t intermediates between two parties and the purpose of this movement not to empower the community. To achieve the objectives of advocacy, BEM UI uses various advocacy strategies that can be linked to Sharma's advocacy strategy. This research also found that, BEM UI still has limitation such as: in term of office only one year, comprehension the depth of issue, academic as a priority, independence, and outonomous."

"ABSTRAKBerkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment(faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaranmengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuandemokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipildalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yangdigunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studikepustakaan untuk menidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi inidiperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara?masyarakatsipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal(budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasimasyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, modelgerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensipenting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembanganLSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.

---

AbstractThe growth of civil society in Indonesia gives rise to some imperative issues to resolve. This is the indispensable ground why the study is carried out, i.e. the contribution of the role of civil society onthe process of democratization undergone todate. The objectivesof this study are among others to identify problems faced by civil society organisation in instigating its role with regard to the aspects of enabling environment (external) and capacity of organisation (internal) as well as the nature enhancement; to acquire profile of civil society augmentation in the context of its rolecontribution as significant actor democracy advancement, and to propose policy recommendation concerned withcontribution and enhancement of the role of civil society inthe process of consolidating democracy in Indonesia. Thisstudy is a qualitative review. The methods used are among others depth interview, focused group discussion, public consultation through seminar, and literature study to identify CSOs that will be the target of this study. The study concludes that (1) state-civil society relationship is enormously influenced by local context (social and political culture),nature of civil society organisation (human resources and management, financial sources, movement model,networking), and local and national political economy dynamic; (2) civil society organisation has an important potential on the process of consolidating democracy in Indonesia; (3) the role of society in generating the growth of civil society organisation has been somewhat noteworthy. "