Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan ruang angkasa India. Sejak diinisiasi pada tahun1962, kebijakan ruang angkasa India ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan teknologi di bidang komunikasi, meteorologi dan penginderaan jauh. Akan tetapi, sejak memasuki abad ke-21, orientasi kebijakan ruang angkasa India bergeser menjadi bersifat lebih eksploratif dan dekat dengan kepentingan militer. Dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini digunakan konsep Geopolitical Vision yang dikemukakan oleh Gertjan Dijkink untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan ruang angkasa India setelah pengesahan Chandrayaan-1 pada tahun 2003. Melalui empat indikator di dalam konsep tersebut, yaitu territorial borders, geopolitical code, national missions dan impersonal forces, penelitian ini menjelaskan pertimbangan apa yang diambil pemerintah India untuk menentukan orientasi kebijakan ruang angkasa India pascapengesahan misi Chandrayaan-1 tahun 2003. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan orientasi kebijakan ruang angkasa India yang menjadi lebih eksploratif dan dekat dengan kepentingan militer diawali oleh konflik dengan Pakistan dalam Perang Kargil tahun 1999, dan berikutnya dipicu pula oleh perkembangan kebijakan ruang angkasa Tiongkok, keinginan India untuk menjadi space power serta perubahan pola kebijakan ruang angkasa global.

---

This research discusses the Indian space policy. Since it was initiated in 1962, Indian space policy was aimed to improve the welfare of the community, through the use of technology in the fields of communication, meteorology and also remote sensing. However, since entering the 21st century, the orientation of Indian space policy has shifted to become more exploratory and closer to the military interests. With a qualitative approach, in this study the concept of Geopolitical Vision proposed by Gertjan Dijkink was used to explain the implementation of Indian space policy after the ratification of Chandrayaan-1 in 2003. Through the four indicators in the concept, namely territorial borders, geopolitical code, national missions and impersonal forces, this study explains what considerations the Indian government took to determine the orientation of Indian space policy after the enactment of the Chandrayaan-1 mission in 2003. This study finds that changes in the orientation of Indian space policy which became more explorative and closer to military interests were preceded

by conflict with Pakistan in the 1999 Kargil War, and subsequently triggered by the development of China`s space policy, India's desire to become space power and changes in global space policy patterns."

"Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006. Tulisan ini membahas tentang pengaruh Visi Geopolitik Pemerintah India dalam pengembangan program persenjataan teknologi nuklir India pada tahun 2000-2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penggabungan antara data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal internasional, penelitian yang telah ada sebelumnya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Ilmu Politik. Tulisan ini menggunakan konsep geopolitik kritis dan teori visi geopolitik untuk melihat dinamika politik dalam diskursus perdebatan pada Deklarasi Lahore tahun 1999 dengan melihat kondisi historis India untuk mempertahankan teritori Kashmir. Kemudian tulisan ini menganalisis visi geopolitik dari Pemerintah India yang menjadikan perkembangan persenjataan nuklir India sebagai Identitas Nasional di Asia Selatan. Ini dilihat dari empat komponen dari visi geopolitik yang dicanangkan oleh Gertjan Dijkink, yaitu Naturalness, Core Area, Geopoltical Code, National Mission. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Persenjataan Teknologi nuklir India diawali dengan adanya perebutan teritori dengan Pakistan dan China pada wilayah Kashmir dan Jammu. Hal ini merupakan motivasi Pemerintah dan Perdana Menteri India memutuskan untuk melakukan uji coba nuklir dan tetap mengembangkan persenjataan nuklir hingga 2006.

---

This study discussed the influence of the Government of India`s Geopolitical Vision in India`s nuclear weapons technology program development through 2000-2006. A qualitative research was held by combining primary and secondary data obtained through literature studies, international journals, existing research, and books related to Political Science. Using the concept of critical geopolitics and the theory of geopolitical vision, the study examined the political dynamics in the debate of the 1999 Lahore Declaration. The study also overviewed the historical conditions of India to defend Kashmir territory and analyzing the geopolitical vision of the Government of India which made the development of Indian nuclear weapons as a National Identity in Asia in South Asia through four components of the geopolitical vision proclaimed by Gertjan Dijkink (i.e. Naturalness, Core Area, Geopolitical Code, National Mission). This study showed that Indian nuclear technology weapons are preceded by the land seizure between Pakistan and China in the Kashmir and Jammu regions. This is believed to be the motivation of the Government and Prime Minister of India to decide to conduct a nuclear test and continue to develop nuclear weapons until 2006."

"ABSTRAKTujuan dari karya akhir ini adalah untuk memahami bagaimana balanced scorecard dapat menjadi sebuah alat untuk membantu pencapaian tujuan perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Indonesia, yang secara eksplisit dinyatakan dalam visi dan misinya. Karya akhir ini juga menjelaskan kerangka kerja balanced scorecard pada pendidikan tinggi untuk mengalirkan tujuan utama Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi negeri, yang dideskripsikan ke dalam 4 empat komponen utama: perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dan perspektif keuangan. Karya akhir ini juga akan mendiskusikan bagaimana balanced scorecard memainkan peranan penting sebagai alat manajemen strategis untuk membantu Universitas Indonesia untuk menerjemahkan tujuan institusinya menjadi serangkaian inisiatif strategis, ukuran kinerja dan indikator rasional.Kata kunci ndash; balanced scorecard, ukuran, indikator, target, tujuan strategis, perspektif, universitas.

---

ABSTRACT The purpose of this paper is to understand how balanced scorecard can be a tool to achieve the goals of state university, University of Indonesia, which are explicitly stated on its vision and mission. This paper is also to explain the framework of balanced scorecard in higher education to cascade the main goal for University of Indonesia as higher education institution, which described on its 4 four main components stakeholders perspective, internal business process perspective, learning and growth perspective, and financial perspective. This paper will discuss how balanced scorecard will play an important role as a strategic management tool to help University of Indonesia to translate its institutional goals into a comprehensive set of strategic initiatives, performance measures, and rational indicators.Keywords ndash balanced scorecard, measures, indicators, target, strategic goals, perspective, university"

"Skripsi ini membahas tentang implementasi visi dan misi Kementerian Keuangan ke dalam moto perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan visi dan misi Kementerian Keuangan pada moto Perpustakaan Kementerian Keuangan dengan dengan melihat implementasinya pada koleksi perpustakaan, layanan yang diberikan, dan kegiatan yang diselenggarakan Perpustakaan Kementerian Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini diperoleh kecenderungan perpustakaan dalam mengimplementasikan misi ke lima kementerian yang berkaitan dengan pengembangan diri pegawai. Hal ini merupakan suatu strategi awal perpustakaan untuk meningkatkan eksistensinya sebelum menuju pada keempat misi lainnya secara menyeluruh agar perpustakaan dapat bertahan di lingkungan Kementerian Keuangan.

---

This thesis discusses the implementation of the vision and mission of the Ministry of Finance into moto library. This research aims to identify the implementation of the vision and mission of the Ministry of Finance into the motto of Library of the Ministry of Finance by seeing its implementation in library collections, services which provided, and activities of the Library of Finance Ministry which has already held. The research approach is a qualitative with case study method.

The result of this study is obtained tendency of libraries in implementing the fifth mission of ministries that related to personal development of employees. This is a preliminary strategy to increase its existence of library before strive to the four other missions as a whole so that the library can survive in the Ministry of Finance."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas pemanfaatan situasi ketergantungan yang diciptakan oleh Australia sebagai strategi geopolitiknya terhadap Papua Nugini (PNG) dan Nauru terkait implementasi kebijakan Operation Sovereign Border (OSB) pada tahun 2013. Strategi geopolitik tersebut dapat dilihat dari aktivitas Australia yang menanamkan pengaruh dan menciptakan ketergantungan pada PNG dan Nauru. Untuk menjelaskan operasional strategi tersebut digunakan teori ketergantungan. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana bantuan luar negeri Australia terhadap PNG dan Nauru telah menciptakan ketergantungan yang membuat kedua negara tersebut bersikap kooperatif dalam implementasi kebijakan OSB.

---

ABSTRACTThis paper discusses the utilization of dependency structure by Australia as a geopolitical strategy over Papua New Guinea (PNG) and Nauru related to Operation Sovereign Border (OSB) policy implementation in 2013. The geopolitical strategy was shown by the activities of Australia which put influences and creates domination over PNG and Nauru. Dependency theory is used to explain the strategy operationalization. The research methodology was qualitative through literature study and documents study as the methods for collecting data. The research shows that Australia’s foreign aid expenses over PNG and Nauru have created a dependency structure that makes both countries cooperative in Australia’s OSB policy implementations."

"Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan sebuah produk reformasi yang secara efektif berlaku pada tanggal 5 Maret 2000. Dengan lahirnya undang-undang ini, dibentuklah sebuah lembaga independen yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap hukum persaingan usaha. Jika terdapat pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha, maka KPPU akan melakukan penegakan melalui pelaksanaan hukum acara persaingan usaha. Kendati demikian, pelaksanaan hukum acara persaingan usaha tidak luput dari sejumlah kekurangan. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman serta kemajuan ekonomi, pemerintah melakukan perubahan serta penambahan sejumlah pasal yang sebelumnya tertuang pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah 20 tahun sejak pengesahannya, UU No. 5 Tahun 1999 mengalami perubahan dengan diberlakukannya UUCK. Pengaturan ini dapat dibandingkan dengan regulasi di negara Amerika Serikat selaku negara common law yang telah memiliki hukum persaingan usaha sejak tahun 1890 dan memiliki dua lembaga penegak hukum persaingan, yaitu Federal Trade Commission sebagai lembaga independen dalam penegakan Antitrust Laws dan Antitrust Division of Department of Justice. Dalam penelitian ini, metode yang dipilih adalah yuridis-normatif dan setelah dilakukan analisis perbandingan dengan lembaga Federal Trade Commission di Amerika Serikat, maka dapat ditemukan persamaan maupun perbedaan dalam pelaksanaan hukum acara persaingan usaha dan ketentuan penjatuhan sanksi denda yang kemudian akan menghasilkan saran untuk kemajuan pelaksanaan hukum acara persaingan usaha Indonesia.

---

Indonesian Competition Law, namely Law No. 5 of 1999 concerning Monopolistic Practice and Unfair Competition is a product of reformation which was effective on March 5, 2000. With the enactment of this regulation, an independent agency tasked to supervise and enforce the Competition Law was formed. The commission is later referred to as Komisi Pengawas Persaingan Usaha or in short, KPPU. However, the implementation of the competition law still had some shortcomings. Thus, in order to overcome existing problems while at the same time adapt to the needs of times and economic progress, the government made changes and added a few articles that was previously contained in Law No. 5 of 1999, in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. After 20 years since it’s ratification, Law no. 5 of 1999 finally underwent some changes with the enactment of Law No. 11 of 2020. This regulation can be compared with regulations in the United States as a common law country who has had competition law since 1890 and has two enforcement agencies, namely the Federal Trade Commission as an independent agency in the enforcement of Antitrust Laws and the Antitrust Division of Department of Justice.The method chosen is juridicial-normative and after a comparative analysis has been carried out with the Federal Trade Commission in United States, similarities and differences can be found in the implementation of the competition law and the provisions for imposing fines which will the produce suggestions for advancement of indonesian competition law procedures."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota di Depok. Kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan Taman Kota ini disusun oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok dalam bentuk Masterplan pembangunan Taman Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota di Depok. Teori inti yang digunakan adalah mengenai kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan perencanaan pembangunan taman kota Depok. Hal tersebut dikarenakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) belum disahkan, keterbatasan dana, ketidakakuratan data, kurangnya sosialisasi, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

---

This study discusses implementation of planning policies in Depok city park. Planning policy has been prepared by Parks and Sanitation Department (DKP) in Depok City Parks as a master plan. The purpose of this study was to determine how the implementation of planning policies in Depok city park. Core theories were use in this policy development planning. The research methode in use is a qualittive data collection with in dept interviews and review of literature. The result showed that there is not the policy planning of city park in Depok city it is because the spatial plan (spatial plan) as not been authorized, limited funds, the inaccuracy data, lack of socialization, and human resource constraints."

"Penelitian ini membahas tentang Proses Kebijakan Pembelian Alutsista Sukhoi pada tahun 2003. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang yakni kondisi alutsista Indonesia pasca Embargo Amerika Serikat. Tahap-tahap dan proses tarik-menarik kepentingan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada saat itu. Lebih dalam lagi, penelitian ini mengkaji soal anggaran pertahanan, sepesifikasi pesawat sejenis sukhoi, proses-proses persidangan dan konsensus di DPR. Pertanyaan pokok penelitian ini adalah bagaimana kewenangan kementerian perindustrian dan perdagangan dalam proses imbal beli alutsista sukhoi pada tahun 2003? Dan mengapa terjadi tarik-menarik kepentingan (power interplay) panja sukhoi di DPR?. Dengan sub-sub pertanyaan, Bagaimana rancangan anggaran pertahanan pada tahun 1999-2004? Apa saja pesawat yang sejenis dengan sukhoi? Bagaimana mekanisme imbal beli dengan pemerintah Rusia? Mengapa terbentuk panja sukhoi di DPR? Dan bagaimana proses konsensus antara DPR dan Pemerintah?. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan. Dengan teori pendukung yakni teori kontrol sipil dan teori konsensus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisa data-data yang diperoleh. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam 8 informan dengan background: politisi, peneliti, militer, birokrat dan akademisi. Penelitian ini menemukan tentang proses perencanaan pembelian sukhoi yang tidak matang ditengah kondisi pasca krisis, era reformasi mengharuskan sipil (baca; DPR dan Menteri Pertahanan) memiliki otoritas menentukan kebijakan dalam proses pembelian sukhoi tersebut dan proses konsensus dari DPR kemudian direkomendasikan ke pemerintah untuk memperbaiki proses pembelian sesuai mekanisme prosedur yang ada. Temuan penelitian ini adalah keputusan pemerintah dengan mekanisme imbal beli Sukhoi dan komoditi CPO, dimana mekanisme tersebut belum diatur di negara kita. Lebih kepada proses perencanaan yang kurang matang, padahal William Dunn menyebut proses perencanaan bagian dari proses penentuan kebijakan. Implikasi teoritis dalam penelitian ini menguatkan teori Huntington "civilian control objective" bahwaotoritas militer berada dalam otoritas rendah.Pada proses pembelian sukhoi, justru Kementerian Pertahanan yang pada saat itu dijabat oleh sipil yakni (alm) Matori Abdul Jalil tidak dilibatkan dalam proses imbal beli sukhoi tersebut, namun diambil alih oleh Mabes TNI menyalahi prosedur perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah proses konsensus sesuai dengan Teori Konsensus Arend Lijphart, dimana mayoritas anggota Komisi I DPR menyetujui untuk mengembalikan kewenangan kepada Kementerian Pertahanan dalam proses pembelian alutsista, bukan Kementerian Perdagangan yang menyalahi prosedur.

---

This study discusses The Process Alutsista Sukhoi Purchasing Policy in 2003. The purpose of this study to determine the background of the conditions of armaments Indonesia after the U.S. embargo. The stages and processes of conflicts of interest in the House of Representatives ( DPR ) at the time. More deeply, this study examines the matter of the defense budget, specs similar aircraft Sukhoi, court processes and consensus in Parliament. The central question of this research is how the authority of the ministry of industry and trade in the process of purchasing defense equipment returns Sukhoi in 2003? And why the tug of interest (power interplay ) Sukhoi in DPR?. With the sub- sub- questions, How to draft defense budget in 1999-2004? What are the similar to the Sukhoi aircraft? How counter trade mechanism with the Russian government? Why Sukhoi formed in DPR? And how the process of consensus between the Parliament and the Government?.

The main theory used in this study is the theory of policy. By supporting the theory of civilian control theory and the theory of consensus. This study used a qualitative approach with descriptive analytical method to analyze the data obtained. The collection of data obtained from literature, observation and in-depth interviews with eight informants background: politicians, researchers, military, bureaucrats and academics. The study found the planning process is not mature Sukhoi purchases amid post-crisis conditions, requires reform era civilian (read: the House of Representatives and the Secretary of Defense) has the authority to determine the policy of the Sukhoi purchase process and consensus process of the House of Representatives and then recommended to the government to improve the buying process appropriate mechanism ada.

Research Finding procedures of this study is the government's decision to buy Sukhoi and reward mechanisms CPO, where such mechanisms have not been regulated in our country. More to the planning process are less mature, whereas William Dunn calls this process a part of the planning decision-making process. The theoretical implications of this study corroborate the theory of Huntington "objective civilian control" military that authority are in the process of purchasing Sukhoi low. Since authority, the Ministry of Defence which is precisely at that time occupied by the civilian Matori Abdul Jalil is not involved in the purchasing process returns the Sukhoi, but was taken over by the TNI headquarters violated statutory procedures. These results are in accordance with the consensus process Consensus Theory Arend Lijphart, where the majority of members of Commission I of the House agreed to restore the authority of the Ministry of Defence in the process of purchasing defense equipment, not the Ministry of Commerce that violated procedures."

"Manajemen strategis perlu dilakukan dengan baik agar rumah sakit mampu mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang serta mampu bertahan dalam menghadapi peningkatan persaingan pasar. Balanced Scorecard (BSC) merupakan metode yang dapat dipilih untuk mengintegrasikan seluruh aspek dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan target pelaksana berdasarkan kinerja unit kerja sesuai dengan visi misi organisasi dengan mempertimbangkan aspirasi bottom up di Eka Hospital BSD dilihat dari faktor Input, Proses dan Output. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dengan cara telaah dokumen, CDMG dengan 4 orang manajer dan 3 orang kepala departemen, Wawancara mendalam kepada 4 orang manajer, 3 orang kepala departemen serta di direktur rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada faktor input sudah baik dan sesuai, faktor proses di analisis SWOT Eka Hospital BSD berada pada Kuadran I dan CSF ditentukan adalah manajemen SDM dan teknologi, faktor output didapatkan di perspektif keuangan tidak ada perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya, di perspektif pelanggan terdapat perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya pada KPI manajer pelayanan medis, penunjang medis, dan keperawatan, di perspektif proses bisnis internal terdapat perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya pada KPI manajer pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, dan umum, di perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdapat perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya pada KPI manajer pelayanan medis dan keperawatan. Sesuai hasil penelitian, disarankan manajemen Eka Hospital BSD untuk melakukan faktor proses disertai diskusi dalam menentukan indikator unit kerja yang sesuai visi misi organisasi sehingga indikator kunci yang dihasilkan tidak subjektif dan sesuai dengan umpan balik diskusi.

---

Strategic management needs to be done well so that hospitals are able to anticipate future changes and survive in the face of increased market competition. Balanced Scorecard (BSC) is a method that can be chosen to integrate all aspects of the organization. This study aims to analyze the formulation of executive targets based on work unit performance in accordance with the vision and mission of the organization by considering bottom up aspirations at Eka Hospital BSD seen from the Input, Process and Output factors. This research design is qualitative research with a case study approach. Data collection methods by document review, CDMG with 4 managers and 3 department heads, in-depth interviews with 4 managers, 3 department heads and the hospital director. The results showed that the input factors were good and appropriate, the process factors in the SWOT analysis of Eka Hospital BSD were in Quadrant I and the CSFs determined were HR management and technology, the output factors were found in the financial perspective there was no difference compared to the previous year, in the customer perspective there was a difference compared to the previous year in the KPIs of medical, medical ancillary, and nursing managers, In the internal business process perspective, there are differences compared to the previous year in the KPIs of medical, medical ancillary, nursing, and general service managers, in the growth and learning perspective, there are differences compared to the previous year in the KPIs of medical and nursing managers. In accordance with the research results, it is recommended that Eka Hospital BSD management conduct process factors accompanied by discussions in determining work unit indicators in accordance with the vision and mission of the organization so that the key indicators produced are not subjective and in accordance with discussion feedback."