Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBesarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (e-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan e-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan e-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi e-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACTThe huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (e-Procurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted e-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of e-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which e-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018. The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of e-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although e-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of e-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."

"Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (E-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan E-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan E-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan E-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan E-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi E-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

The huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (EProcurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted E-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of E-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which E-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018.The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of E-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although E-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of E-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."

"Besarnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dalam belanja modal, membuat proyek-proyek pengadaan menjadi sangat rentan terhadap korupsi. Penelitian ini mengidentifikasi dampak dari penerapan e-Procurement pada proyek-proyek pengadaan barang jasa terhadap jumlah kasus korupsi pengadaan barang jasa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences-in-differences dalam model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel 103 kasus korupsi barang jasa di Indonesia yang telah inkracht yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2005-2017. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penerapan e-Procurement secara signifikan berhubungan dengan penurunan jumlah kasus korupsi pengadaan barang jasa di provinsi-provinsi yang memiliki rasio belanja modal terhadap total pengadaan barang jasa yang relatif tinggi. Temuan ini memperlihatkan efek positif dari e-Procurement terhadap penurunan kasus korupsi barang dan jasa dan dengan demikian mendukung studi-studi terdahulu mengenai dampak positif dari e-Procurement dalam rangka pelaksanaan e-Governance.

---

The high value of procurement of government goods and services, especially in capital expenditures, makes procurement projects very vulnerable to corruption. This study identifies the impact of e-Procurement implementation on goods and services procurement projects on the number of corruption cases of public procurement in Indonesia. By using the difference-in-differences-in-differences approach in the negative binomial regression model, this study analyzes panel data on 103 corruption cases of service goods in Indonesia that have been handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2005-2017. The estimation results show that the implementation of e-Procurement is significantly associated with a decrease in the number of corruption cases of procurement of goods and services in provinces which have a relatively high capital expenditure ratio for goods procurement services. This finding shows the positive effect of e-Procurement on decreasing corruption cases of goods and services and thus supports previous studies regarding the positive impact of      e-Procurement in the context of implementing e-Governance.

"

"Pengadaan barang dan jasa sering kali berurusan dengan anggaran yang besar sehingga membuatnya rentan terhadap korupsi. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebesar 21 persen dari total kasus yang ditangani KPK. Sebagai upaya untuk mengurangi angka korupsi, Pemerintah Indonesia meluncurkan e-Procurement sejak 2008. Penelitian ini menguji dampak penerapan e-Procurement dalam mengurangi korupsi pengadaan barang/jasa. Dengan menggunakan pendekatan regresi negative binomial, yang akan menganalisis data kasus korupsi pengadaan inkracht KPK dalam kurun waktu 2015-2022, dan membawa dimensi baru dengan menambahkan unsur kelembagaan dan kaitannya dalam mengurangi korupsi pengadaan. Hasilnya, penerapan e-Procurement secara signifikan berkorelasi dengan penurunan kasus korupsi pengadaan barang jasa. Kemudian, tingkat reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi yang tercermin dari Nilai RB dan Nilai SAKIP juga memiliki hubungan yang signifikan dalam mengurangi korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah bahwa kombinasi penerapan e-Procurement dan pengelolaan kelembagaan yang baik dapat menjadi faktor yang menentukan untuk mengurangi tingkat korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia

---

Public procurement often deals with huge budgets, thus making it vulnerable to corruption. According to data from the Corruption Eradication Commission (KPK), public procurement related corruption has proportion up to 21 percent from total corruption cases handled by KPK. To reduce the number of public procurement corruption, Indonesian government launched e-Procurement since 2008. This study examines the impact of e-Procurement implementation to reduce public procurement corruption. By using Negative Binomial Regression approach, this study analyzes data KPK related to public procurement corruption cases inkracht in 2015-2022, and try to bring new dimension by adding institutional aspect and its effect to reduce public procurement corruption. As a result, the implementation of e-Procurement is significantly correlated with a decrease in number of procurement corruption cases. Furthermore, the level of bureaucratic reform and performance accountability of institution as reflected by the RB Score and SAKIP Score also have a significant correlated to reduce the number public procurement corruption in Indonesia. This findings are expected to be an input for the government that the combination of e-Procurement implementation and well managed institution can be a decisive factor to reduce the level of public procurement corruption in Indonesia."

"Korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tiga kasus terbesar yang ditangani oleh KPK, sehingga dijadikan salah satu area intervensi dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai hubungan e-procurement terhadap tindakan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sample penelitian adalah 298 pemerintah daerah kota dan kabupaten menggunakan metode purposive sampling dengan tahun penelitian tahun 2018. Hasilnya penerapan e-procrement tidak berhubungan dengan tindakan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan masih rendahnya rata-rata penerapan e-procurement. Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme yang tepat dalam memantau rencana aksi pencegahan korupsi termasuk memastikan penerapan e-procurement sudah optimal.

---

Corruption in the procurement of goods and services is included in the three largest cases handled by the KPK, so it is one of the areas of intervention in the action plan to prevent corruption. The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the relationship of e-procurement to corruption prevention measures in local governments in Indonesia. The research sample is 298 city and district governments using the purposive sampling method with the research year in 2018. The results are that the implementation of e-procrement is not related to corruption prevention measures. This is due to the low average implementation of e-procurement. The central government must have the right mechanism in monitoring the corruption prevention action plan, including ensuring that the implementation of e-procurement is optimal."

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"

Pada penelitian ini, kami menginvestigasi pengaruh jumlah peserta pemilihan pada tahap evaluasi terakhir sebelum penetapan pemenang terhadap rasio harga penawaran pemenang dan HPS pada paket tender dan seleksi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 526,453 data cross-section paket tender dan seleksi yang diperoleh dengan menggunakan teknik website scraping pada 402 website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) seluruh Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan September 2019. Untuk mengetahui pengaruh tersebut kami menggunakan metode OLS dan metode IV-2SLS untuk mengurangi potensi bias akibat endogeneity. Penelitian ini menemukan adanya pengaruh dari jumlah peserta pemilihan tahap evaluasi terakhir terhadap rasio harga penawaran pemenang dan HPS, yang mana akan mengurangi rasio sebesar 0.02412 satuan atau menghemat belanja pengadaan melalui tender atau seleksi sebesar 2.41% terhadap nilai HPS. Selain itu, kami juga menemukan adanya pengaruh tidak langsung dari nilai paket pengadaan, metode prakualifikasi dan pola evaluasi terhadap jumlah peserta pemilihan pada tahap evaluasi terakhir sebelum penetapan pemenang

---

In this study, we investigated the number of bidder in the final evaluation before determining the winner on the ratio of winner's bid price and HPS in the tender and selection package in Indonesia. This study used 526,453 tender and selection cross-section data packages obtained using website scraping techniques on 402 LPSE (Electronic Procurement Services) websites throughout Indonesia in 2010 to September 2019. To find the effect number of bidder in final evaluation stage on  the ratio of winning bid and estimate price, we used OLS and IV-2SLS methods. to reduce the potential bias due to endogeneity. Increasing number of bidder in final evaluation stage which will reduce the ratio by 0.02412 units or save procurement expenditure by 2.41% of the estimate price. In addition, we also find indirect effect in the size of the procurement package, the method of pre-qualification and the pattern of assessment of the number of participants in the final evaluation before the determination of the winner.

"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh e-Procurement sebagai sebuah disrupsi digital dalam mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini mengangkat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yaitu e-KTP sebagai studi kasus. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur. Partisipan penelitian yang diawawancara merupakan dua orang pegawai KPK dan satu orang dengan latar belakang LSM yang bekerjasama dengan KPK di bagian STRANAS yang mengawasi dan mengimplementasi e-Procurement. Hasil dari wawancara kemudian dianalisa menggunakan teori white collar crime, situational crime prevention theory, dan neutralisation theory. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam mendesain e-Procurement untuk menggantikan sistem pengadaan yang lama, terdapat kegagalan menggabungkan komptensi digital kompetensi manajemennya untuk menjadikan e-Procurement sebuah disrupsi digital yang bersifat transparan, mudah, murah, berjangkauan luas, daring, dan cepat.

---

The aim of this study was to analyse the impact of e-Procurement as a digital disruption in minimising the number of procurement corruption cases. This study reflected on the e-KTP corruption case as the case study. This study was done using qualitative method through a semi-structured interview technique. Participants of the study were two KPK representatives and one NGO representative who worked closely with KPK in STRANAS and was involved in the implementation and maximising the use of e-Procurement to eradicate corruption in the procurement of goods and services. The results of this study were then analysed further using white collar crime theory, situational crime prevention theory, and neutralisation theory. The conclusion of this study is that in designing e-Procurement as a replacement to the conventional procurement process, faced failure in synthesising digital competency and management competency in enabling e-Procurement as a digital disruption with transparency, easily accessible, affordable, vast, online, and fast as its traits."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-procurement terhadap tingkat persepsi korupsi di Kementerian Keuangan dan pengaruh masing-masing manfaat penerapan e-procurement, yaitu manfaat dalam proses pengadaan, informasi asimetri serta transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat persepsi korupsi di Kementerian Keuangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada pengguna eprocurement yang terdiri dari panitia/pokja ULP dan penyedia yang terdaftar dan pernah mengikuti lelang secara elektronik melalui LPSE Kementerian Keuangan pada tahun 2011 - 2013.Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh penerapan e-procurement secara umum terhadap tingkat persepsi korupsi di Kementerian Keuangan, dan ada pengaruh manfaat proses pengadaan serta informasi asimetri terhadap tingkat persepsi korupsi. Namun, manfaat transparansi dan akuntabilitas terbukti tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Kementerian Keuangan.

---

This study aimed to analyze the effect of the implementation of e-procurement to the perceived level of corruption in the Ministry of Finance and influence each benefits of e-procurement, which benefits in the procurement process, information asymmetry and the transparency and accountability of the perceived level of corruption in the Ministry of Finance. The data used is primary data obtained from questionnaires to users of e-procurement consisting of a committee / working group ULP and vendor registered and attended auctions electronically through LPSEs Ministry of Finance in 2011 - 2013.The results of this study showed there are effect of the application e-procurement in general against the perceived level of corruption in the Ministry of Finance, effect of the benefits of the procurement process and the benefits of decreasing information asymmetry on the perceived level of corruption. However, transparency and accountability proved to have no effect on the level of corruption in the Ministry of Finance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang bisamempengaruhi trust terhadap e-procurement sebagai bagian dari inisiatif egovernmentdi Indonesia. Faktor tersebut adalah kualitas sistem informasi dankepuasan pengguna. Kualitas sistem informasi terdiri dari kualitas sistem, kualitasinformasi dan kualitas pelayanan. Kualitas sistem informasi bisa mempengaruhitrust secara langsung (direct effect) dan tidak langsung melalui kepuasanpengguna sebagai perantara (indirect effect). Survey dilakukan terhadap auditorBPK sebagai pengguna e-procurement dan 142 data responden digunakan untukmenguji hipotesis dalam penelitian ini.Analisis dilakukan menggunakan structuralequation modeling-diagonally weighted least square. Hasil penelitianmenunjukkan kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dantrust pada e-procurement. Kualitas sistem dan kualitas pelayanan jugaberpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hal tersebut mengimplikasikanbahwa kualitas informasi menjadi factor penting yang mempengaruhi trust dankepuasan pengguna e-procurement di Indonesia

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the factors that could affect the trust towards eprocurementas part of the e-government initiative in Indonesia. These factors areinformation systems quality and user satisfaction. Information system qualityconsists of system quality, information quality and service quality. The quality ofinformation systems could affect the trust directly and indirectly through the usersatisfaction as intermediaries.Survey conducted on BPK auditors as users of eprocurementand 142 respondent data used to test the hypothesis in this study.Analysis was performed using structural equation modeling-diagonally weightedleast square.The results showed information quality affect user satisfaction andtrust in e-procurement. System quality and service quality also affect usersatisfaction. This implies that information quality is an important factor affectingthe trust and user satisfaction of e-procurement in Indonesia"