Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Koalisi dan oposisi sebagai bagian pemerintahan di Indonesia dapat memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai peran koalisi dan oposisi politik di pemerintahan yaitu Kota/ Kabupaten. Jumlah sampel yang diambil adalah 429 Kota/ Kabupaten selama 2 tahun (2015-2016). Total observasi adalah 858. Semua sampel dari Indonesia. Pengukuran penelitian menggunakan regresi (panel data). Kinerja Keuangan diukur dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total aset. Koalisi politik diukur dari jumlah anggota koalisi DPRD (berasal dari partai yang sama dengan Bupati/ Walikota) dibagi total anggota DPRD. Oposisi adalah pemenang dari partai kedua (oposisi) dibagi dengan jumlah anggota DPRD. Penelitian ini menggunakan koalisi dan oposisi politik yang ditinjau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Data penelitian dari LKPD, KPU, Jariungu dan BPS 2015-2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa, DPRD berusaha tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Koalisi DPRD menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan dan tidak hanya mementingkan posisinya di partai saja, hal ini terbukti pada beberapa kota di Indonesia yang tetap memiliki kinerja keuangan yang baik walaupun dikuasai koalisi. Penelitian ini juga menemukan bahwa oposisi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah oposisi yang relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah koalisi. Ini menunjukkan bahwa struktur DPRD tidak secara langsung memiliki hubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

---

Coalition and opposition as part of government in Indonesia can have a relationship with financial performance. The purpose of this study is to empirically examine the role of coalition and political opposition in government, namely the City/Regency. The number of samples taken was 429 cities/districts for 2 years (2015-2016). Total observations were 858. All samples were from Indonesia. Measurement of research using regression (panel data). Financial Performance is measured by the proportion of Local Own Revenue (PAD) divided by total assets. Political coalitions are measured by the number of DPRD coalition members (from the same party as the Bupati/Walikota) divided by the total DPRD members. The opposition is the winner of the second party (the opposition) divided by the number of DPRD members. This study uses a coalition and political opposition in terms of the Regional House of Representatives (DPRD). Research data from LKPD, KPU, Jariungu and BPS 2015-2016.

The results showed that political coalition had no effect on financial performance. This can be interpreted that the DPRD is trying to keep running its activities in accordance with the provisions of the Act. The DPRD Coalition carries out its activities according to the rules and not only prioritizes its position in the party, this is evident in several cities in Indonesia that still have good financial performance even though controlled by the coalition. This study also found that opposition had no effect on financial performance. This can be caused by the relatively smaller amount of opposition compared to the number of coalitions. The results of this study indicate that the structure of the DPRD does not directly have a relationship with the financial performance of local governments."

"Penelitian ini menguji pengaruh opini, temuan audit dan gender serta tingkat kemandirian dan ukuran Pemda terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008-2010. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008-2010. Dengan menggunakan metode uji regresi berganda terhadap 1082 Pemda kabupaten/kota, hasilnya menunjukan bahwa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian berpengaruh terhadap kinerja Pemda. Temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda. Sedangkan Pernda dengan pemimpin Wanita ternyata terbukti berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda dan kedua variabel kontrol (tingkat kemandirian dan ukuran Pemda) memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja.

---

This study examined the influence of opinion, audit findings and gender and level of independence and local govemment size to score the performance of local government in Indonesia in 2008-2010. Performance scores using the performance scores Operation Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Which is the main source of Government Implementation Report (LPPD) in 2008-2010. By using the method of multiple regression test against 1082 local government, the result shows that the unqualified audit opinion and qualified opinion affects the performance of local government. Audit findings adversely affect the performance of local govemment. While the government with Women's as the leaders were shown to affect the performance of local government. And the two control variables (level of independence and the size of government) has a positive effect on performance scores."

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengawasan fungsional dan pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2012. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor kinerja yang dikeluarkan oleh Kemendagri dalam Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk LPPD tahun 2011 dan 2012. Pengawasan fungsional diukur dengan latar belakang profesi kepala daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, motif reelection, dan kompetisi politik. Pengawasan legislatif diukur dengan ukuran legislatif. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang profesi kepala daerah dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah, motif reelection, dan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate about the effect of functional and legislative monitoring to the local government performance in Indonesia for the period of 2011-2012. The local government performance is measured by score of Local Government Performance which is released by Ministry of Home Affairs in the form of Local Government Performance Evaluation Report for LPPD 2011 and 2012. Functional monitoring is measured by professional and educational background of local government leader, reelection motive, and political competition and legislative monitoring is measured by size of parliament. Research is conducted with quantitative methods and hypothesis testing using Ordinary Least Square (OLS) method. Overall results reveal that professional background of local government leader and size of parliament positively affect the local government performance. On the other hand, educational background, reelection motive, and political competition do not affect the local government performance."

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran/nilai dan kompleksitas pengadaan barang/jasa terhadap kinerja pemerintah daerah dan kerugian negara. Penelitian ini juga mengembangkan indeks kompleksitas pengadaan barang/jasa yang mengacu pada penelitian terdahulu dan regulasi yang ada saat ini. Dengan menggunakan limited dependent variable regression models untuk periode 2015-2016, penelitian ini menemukan bahwa selain dapat digunakan untuk mendorong tercapainya kinerja pemerintah daerah yang optimal, besarnya ukuran/nilai pengadaan barang/jasa juga dapat digunakan sebagai media untuk melakukan tindakan moral hazard. Sementara tidak demikian hasil yang ditunjukkan oleh tingkat kompleksitas pengadaan barang/jasa.

---

This study examines the effect of size/value and complexity of procurement on the performance and the losses of local government. We develop a procurement complexity index which covers both the relevant literature and current regulation. By employing limited dependent variable regression models for a sample of 725 local governments from 2015 to 2016, we find that the size of procurement has a positive effect both on performance and the losses of local government. Meanwhile, procurement complexity has a positive effect on local government performance and negative effect on the losses of local government."

"Skripsi ini membahas pengaruh hasil pemeriksaan BPK (temuan audit, tingkat penyimpangan, dan opini audit) dan faktor politik (janji politik pemerintah dan kompetisi politik) terhadap tingkat transparansi keuangan dan kinerja di website pemerintah daerah di Indonesia. Pengamatan informasi keuangan dan kinerja yang terdiri dari APBD, LKPD, LAKIP, LPPD, dan LKPJ di website pemerintah daerah dilakukan pada periode Maret-April 2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat transparansi keuangan dan kinerja di website pemerintah daerah masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi transparansi informasi keuangan dan kinerja secara keseluruhan adalah temuan audit, tingkat penyimpangan, opini audit, janji politik pemerintah, dan kompetisi politik.

---

This thesis discusses the effect of the examination result from BPK (audit findings, the level of deviation, and audit opinion) and political factors (government?s political promises and political competition) to the level of financial transparency and performance in government websites in Indonesia. Observations of financial and performance information consisting of APBD, LKPD, LAKIP, LPPD, and LKPJ carried out in the period March-April 2014.

Results of the study suggest that the level of financial transparency and performance in local government websites is still relatively low. The factors that significantly affect the transparency of financial information and overall performance are audit findings, the level of deviation, the audit opinion, the government's political promises, and political competition."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai peran mediasi akuntabilitas dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan diolah dengan bantuan SEM LISREL versi 8.8. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan melibatkan 720 Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasilnya membuktikan bahwa opini mampu berperan sebagai mediasi dalam pengaruh desentralisasi fiskal dan temuan audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia.

---

This study aims to provide empirical evidence about the opinion role of mediation in the influence of fiscal decentralization and audit findings on the performance of local government in Indonesia. This is a quantitative research and analysis with SEM LISREL version 8.8. This research was conducted using secondary data and involving 720 District and the City Government in Indonesia in 2011 and 2012. The results prove that the opinion could play a role as a mediating the effects of fiscal decentralization and the audit findings on the performance of local government in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengawasan fungsional, legislatif, dan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada Tahun 2012-2013. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor EKPPD yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pengawasan fungsional diukur dengan jumlah frekuensi audit kinerja dan operasional BPKP, serta monitoring dan evaluasi (monev) BPKP. Pengawasan legislatif diukur dengan ukuran legislatif (jumlah anggota DPRD). Dan pengawasan masyarakat diukur dengan jumlah pers atau media massa di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kinerja dan operasional, ukuran legislatif, serta jumlah pers berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di lain sisi, monitoring dan evaluasi BPKP tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the effect of functional, legislative, and publicmonitoring to the performance of local government in Indonesia for the year of 2012-2013. The local government performance is measured by Local GovernmentPerformance Index released by Ministry of Internal Affairs of Indonesia. Functionalmonitoring is measured by the number of frequency of Performance and OperationalAudits by BPKP, and the number of frequency of monitoring and evaluation byBPKP. Legislative monitoring is measured by the size of parliament (the number ofparliament?s member). And the public monitoring is measured by the number of pressor mass media in local district. The results reveal that performance and operationalaudits by BPKP, size of parliament, and the number of press positively affects thelocal government performance. On the other hand monitoring and evaluation byBPKP do not affect the local government performance"

"Penelitian ini bertujuan meneliti secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi, kejelasan kontrak kinerja, serta pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja, tetapi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui kejelasan kontrak kinerja. Intervensi berpengaruh secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Intervensi berpengaruh negatif terhadap budaya. Penggunaan sistem pengukuran kinerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemda. Gaya kepemimpinan dan kejelasan kontrak kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemda secara langsung. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui budaya organisasi dan penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja pemda melalui kejelasan kontrak kinerja. Pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja. Budaya organisasi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja.

---

This study comprehensively examine the impact of the implementation of government performance accountability system (SAKIP) and contextual variables on the performance of local governments in Indonesia. The result show that the organizational culture, the clarity of performance contract, assistance and supervision have positive effect on the use of performance measurement system. Leadership style does not directly affect the use of performance measurement system, but has positive indirect effect on the use of performance measurement system through organizational culture. Leadership style has positive indirect effect to the use of performance measurement system through the clarity of performance contract. Intervention indirectly affect the use of performance measurement system through organizational culture.

Intervention has negative effect on organizational culture. The use of performance measurement system has a positive effect on the performance of local government. Leadership style and the clarity of performance contract have positive direct effect on the performance of the local government. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of the local government through organizational culture and the use of performance measurement system. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of local government through the clarity of performance contract and the use of performance measurement system. Assistance and supervision have positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system. Organizational culture has positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh moderasi korupsi dalam hubungan karakteristik pemerintah daerah, aspek keuangan, dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Karakteristik pemerintah daerah diukur dengan menggunakan proksi ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan jumlah anggota legislatif. Aspek keuangan diukur menggunakan rasio aktivitas (rasio belanja modal) dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan opini audit, jumlah temuan audit, dan nilai temuan audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh terhadap hubungan antara rasio belanja modal dan kinerja pemerintah daerah, rasio pertumbuhan PAD dan kinerja pemerintah daerah, opini audit dan kinerja pemerintah daerah, dan nilai temuan audit dan kinerja pemerintah daerah.

---

This thesis discussed how the influence of moderation corruption in relations of characteristic of local government, financial aspects, and accountability of financial report to local government?s performance. Local government?s performance are measured using a score of EKPPD. Characteristic of local governments are measured by size of local governments, wealth of local governments, the level of the dependency of local governments to the central government, and the number of members of the legislature. Financial aspects measured by the activity ratio (the ratio of capital expenditures) and the growth ratio of local revenue, and accountability of financial report are measured by audit opinion, the number of audit findings, and value of the audit findings. The result indicates that corruption impact on the relationship between the ratio of capital expenditure and local government?s performance, the growth ratio of local revenue and local government?s performance, audit opinion and local government?s performance, and value of the audit findings and local government?s performance."