Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 177951 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Endah Ermawati
"Sejarah gerakan sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis di Korea Selatan tercatat dalam banyak peristiwa besar seperti Revolusi 19 April 1960, Demonstrasi Gwangju 1980, Gerakan Demokratisasi 1987, hingga demonstrasi menurunkan presiden Park Geun-Hye tahun 2016. Gerakan sosial merupakan cerminan dari usaha masyarakat Korea Selatan dalam mengkritisi sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Penelitian ini akan membahas tentang transformasi gerakan sosial dalam menentang pemerintahan yang berkuasa sebelum dan sesudah tahun 1987. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perubahan gerakan sosial sebelum dan sesudah tahun 1987. Pada hasil akhir penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat adanya perubahan pada cara mengkritisi pemerintah. Sebelum tahun 1980-an penyampaian kritik dilakukan secara anarkis, sedangkan setelah tahun 1980-an penyampaian kritik dapat dilakukan secara damai.

The history of social movement in creating democratic governance in South Korea has been recorded in many major events such as the 19th April Revolution of 1960, the 1980 Gwangju Demonstration, the 1987 Democratization Movement, even the demonstrations that dropped President Park Geun-Hye in 2016. The social movements portray the South Korean people`s efforts in criticizing the ongoing government system. This study aims to analyze the transformation of social movements in opposing the ruling government before and after 1987. As a result, this study explains that there is a transformation in the way of criticizing the government. Before the 1980s, the criticism was delivered anarchically. However, after the 1980s, the delivery of the critiques can be done peacefully."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2020
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Chandrika Ayu Desiana
"ABSTRAK
Gerakan mahasiswa di Korea Selatan muncul sejak diperkenalkannya pendidikan modern yang awalnya terjadi untuk melawan penjajahan Jepang. Gerakan mahasiswa juga terjadi setelah kemerdekaan dan bertujuan untuk mengubah rezim pemerintah. Gerakan yang terjadi pada Juni 1987, yaitu pada masa pemerintahan Chun Doo-hwan, berhasil membawa transisi demokrasi di Korea Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi gerakan mahasiswa 1987. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan diakronis dengan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan gerakan mahasiswa dalam demokratisasi di Korea Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemerintahan Chun Doo-hwan tidak sesuai dengan konstitusinya yang bersifat demokratis merupakan alasan utama mengapa gerakan mahasiswa 1987 terjadi. Sejak dikeluarkannya kebijakan otonomi kampus pada 1984, gerakan mahasiwa menjadi lebih terorganisir dalam menuntut demokratisasi. Dalam melakukan Gerakan Juni 1987, gerakan mahasiswa beraliansi dengan gerakan-gerakan anti pemerintah yang lain. Gerakan mahasiswa umumnya melakukan gerakan dengan menggunakan kekerasan untuk melawan kekuatan militer oleh rezim pemerintah. Meskipun demikian, mereka memainkan peran penting dalam demokratisasi di negaranya.

ABSTRACT
Student movements in South Korea have emerged since the introduction of modern education which initially took place against Japanese occupation. Student movements also took place after independence and aimed at changing the government regime. The movement that took place in June 1987, which happened during the reign of Chun Doo-hwan, succeeded in bringing the democratic transition in South Korea. The problem statement of this research is to know the factors behind the 1987 student movement. This research uses descriptive-analytical methods through a diachronic approach using resources related to the student movement in democratization in South Korea. The result of this study is that Chun Doo-hwan s government system which was not in accordance with its democratic constitution is the main reason why the 1987 student movement took place. Since the issuance of the campus autonomy policy in 1984, student movement has become more organized in demanding democratization. In carrying out the June 1987 movement, the student movement allied with other anti-government movements. Student movements generally carried out movements by using violence to fight the military power by the government regime. Nevertheless, they played an important role in democratization in their country."
Fakultas Ilmu Pengatahuan Budaya Universitas Indonesia, 2019
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Nadhifa Rahadianingtyas
"Clicktivism telah membantu para aktivis mengatasi masalah sosial dalam beberapa tahun terakhir, termasuk gerakan #MeToo. Pada tahun 2018, gerakan tersebut menjangkau masyarakat patriarki yang mengakar kuat di Korea Selatan, dan mengakibatkan sejumlah partisipan berbagi pengalaman pelecehan seksual mereka di platform media sosial. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada efek gerakan #MeToo di Korea Selatan. Namun, penggunaan clicktivism belum pernah dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gerakan #MeToo di Korea Selatan menggunakan clicktivism dalam menyebarkan pesan gerakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Enam data media sosial yang berupa unggahan Facebook dan cuitan Twitter dengan tagar #MeToo dipergunakan sebagai bahan analisis dalam makalah ini. Data kemudian dikaji menggunakan metode analisis konten kualitatif media sosial. Berbeda dengan pernyataan beberapa peneliti sebelumnya, studi ini menemukan bahwa clicktivism dalam kasus gerakan #MeToo mampu menarik perhatian orang, mendapatkan partisipasi publik, dan membangun aktivitas offline yang sukses. Gerakan #MeToo di Korea Selatan juga berhasil menciptakan dampak gerakan sosial yang paling kritis dan berkesinambungan, yakni; perubahan kebijakan.

Clicktivism has helped activists address social issues in recent years, including the #MeToo movement. In 2018, the movement reached South Korea’s deeply-entrenched patriarchal society, which resulted in a number of participants sharing their experiences of sexual abuse on social media platforms. Several studies have reported the effect of the #MeToo movement on South Korea; however, the deployment of clicktivism has yet to be addressed. This study aims to analyse how the #MeToo movement in South Korea used clicktivism in spreading the movement’s message and its impact on society. A total of six social media data acquired in this paper are from Facebook posts and tweets that used the hashtag #MeToo, which is analysed using the qualitative content analysis of social media method. In contrast to some researchers' statements, the findings indicate that the clicktivism in the case of the #MeToo movement was able to attract people’s attention, gain public participation, and establish successful offline activities. The #MeToo movement in South Korea also achieved the most critical and long-lasting social movement effect: policy changes. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aqila Deviatika
"Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana aksi repertoar digital berperan dalam membentuk sebuah aksi gerakan sosial beserta strateginya dalam kasus Candlelight Movements tahun 2008 di Korea Selatan. Menurut Charles Tilly sebuah gerakan sosial membutuhkan aksi repertoar yang menekankan kepada inovasi-inovasi strategi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aksi repertoar turut mengembangkan strateginya kepada pemanfaatan media-media internet. Strategi yang tergolong inovatif tersebut tepat dilakukan di Korea Selatan sebagaimana negara tersebut menduduki peringkat tertinggi dunia dalam angka penggunaan internet diawal tahun 2000-an. Kasus Candlelight Movements tahun 2008 ini dianalisa melalui teori aksi repertoar digital (digitalized action repertoires). Teori aksi repertoar digital yang digagas oleh Jeroen Van Laer dan Peter Van Aelst memercayai bahwa kehadiran media internet memudahkan pelaksanaan aksi dalam segi pembagian informasi dan mobilisasi.
Untuk melakukan penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Berdasarkan konsep aksi repertoar digital, Candlelight Movements tahun 2008 digolongkan sebagai gerakan sosial yang didukung penuh oleh media internet (internet-supported). Rangkaian strategi dalam tahap sebelum melaksanakan aksi tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Aksi repertoar digital berimplikasi kepada partisipan dari Candlelight Movements tahun 2008 yang beragam dan terbesar sepanjang sejarah Korea Selatan. Serta, menggambarkan komitmen masyarakat sipil yang cukup tinggi atas keikutsertaan mereka dalam proses politik di Korea Selatan. 

This paper aims to assess how digitalized action repertoires has helped in shaping social movement and its strategies in the case of South Koreas Candlelight Movements in 2008. Charles Tilly suggests a notion of repertoires of action, which means social movement needs of innovative sets of strategies. In this digital age, the repertoires of action expanded it strategies into the role of internet media. Such innovative strategies was perfectly in line with South Koreas internet traffic ranking as the highest in the world in the early 2000s. The 2008s Candlelight Movements would be analysed through digitalized action repertoires theory proposed by Jeroen Van Laer dan Peter Van Aelst. Both theorists believe that the present of internet media would help the society to build relations, mobilizations, and collecting informations. In the end, the relations that were built on the internet would easily shape the movement.
This research was conducted by using a qualitative method and a case study approach. According to the theory, the 2008s Candlelight Movement can be classified as social movement which was entirely internet supported. The digitalized action repertoires which happened before the movement showed the high threshold of peoples participation in political process in South Korea. It also impacted the Candlelight Movements to became the biggest and longest movement in the history of South Koreas democracy. 
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edward
"Brexit referendum is affecting and disrupting the economy, for example limit the capital movement, make UK market less attractive, create a chaos on large complex supply chain system. It changed business environment both in UK and EU as well, especially on social network of directors in UK and EU. We conduct a study to analyse the impact of the passage of Brexit referendum on the evolution board interlock network. The study carried out on a systematic analysis of network measures and evolution variable on the link formation of directors in UK and EU and within the sector using the dataset provided by BoardEX during 2010-2020 period. The measures include number of edges, shortest path length, number of mutual affiliations, cyclic closure bias and triadic closure bias. We model the structural changes in dynamic networks by converting an evolving network into static graphs at different snapshots. We found that link formation in UK affected negatively by the Brexit referendum while it is arguably that the Brexit referendum has an impact on EU formation. Additionally, consumer service and food & drug sector have a significant change after the referendum.

Referendum Brexit mempengaruhi dan mengganggu perekonomian, misalnya membatasi pergerakan modal, membuat pasar Inggris kurang menarik, menciptakan kekacauan pada sistem rantai pasokan besar yang kompleks. Brexit juga mengubah lingkungan bisnis baik di Inggris dan juga Uni Eropa, terutama di jejaring sosial direksi di Inggris dan Uni Eropa. Kami melakukan penelitian untuk menganalisis dampak pengesahan referendum Brexit pada evolusi jaringan direksi yang saling terkait. Studi dilakukan pada analisis sistematis pada jaringan yang terukur dan variabel evolusi pada pembentukan tautan direksi di Inggris dan Uni Eropa dan pada sektor menggunakan basis data yang disediakan oleh BoardEX selama periode 2010-2020. Alat ukurnya meliputi jumlah edges, shortest path, jumlah afiliasi, cyclic closure bias, dan triadic closure bias. Kami membuat model perubahan struktural dalam jaringan dinamis dengan mengubah jaringan yang berkembang menjadi grafik statis pada rentang waktu yang berbeda. Kami menemukan bahwa pembentukan tautan di Inggris dipengaruhi secara negatif oleh referendum Brexit sementara dapat dikatakan bahwa referendum Brexit berdampak pada pembentukan UE. Selain itu, sektor layanan konsumen dan makanan & obat-obatan mengalami perubahan signifikan setelah."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad imam
"ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan mengenai fenomena regionalisme dalam Pemilu Presiden di Korea Selatan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pembelahan sosial dalam masyarakat Korea Selatan berperan dalam terbentuknya fenomena regionalisme di masa transisi demokrasi dalam Pemilihan Presiden tahun 1987. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori pembelahan sosial dan konsep regionalisme. Hasil penelitian ini adalah fenomena regionalisme yang terbentuk pada masa transisi demokrasi merupakan pembelahansosial yang terjadi akibat kebijakan rezim otoriter bagi wilayah di Korea Selatan. Selain itu fenomena regionalisme dalam Pemilu Presiden tahun 1987 juga didorong mobilisasi dukungan oleh kandidat dari wilayah asal masing-masing. Mobilisasi dukungan wilayah asal dan pencalonan Kim Young-sam (Reunification Democratic Party) dan Kim Dae-jung (Party for Peace and Democracy) membuat dukungan kepada oposisi terbagi sehingga kandidat partai pemerintah Roh Tae-woo (Democratic Justice Party) berhasil memenangkan Pemilu Presiden.

ABSTRACT
This research explains about regionalism phenomenon in South Korea, especially in the presidential election. The problem discussed in this research is how the impact of social cleavage in South Korean society toward the formation of regionalism’s phenomenon in the transition to democracy in the 1987 Presidential Election. This research used qualitative methods and it applies social cleavage theory and regionalism concept. The result of this research finds that regionalism phenomenon formed in the Presidential Election on democratic transition period was the social cleavage which occured due to the policy of authoritarian regime toward regions in South Korea. In addition, regionalism phenomenon in the 1987 presidential election was also caused by the competition among the candidates in mobilizing the voters from their respective regions. The mobilization of regional support and the candidacy between Kim Young-sam (Reunification Democratic Party) and Kim Dae-jung (Party for Peace and Democracy) cause the support for the opposition was divided and the ruling party candidate Roh Tae-woo (Democratic Justice Party) won the presidential election.
;"
2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Embryakto Artriaji Gahari
"[ABSTRAK
Skirpsi ini membahas tentang Gerakan Bersih, Manusiawi dan Berwibawa yang dilakukan oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto dalam mengatasi problematika di Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode sejarah yang terdiri dari proses heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tujuan penelitian ini untuk memberikan sebuah gambaran mengenai Gerakan BMW di Jakarta pada tahun 1987-1992. Pemahaman akan gerakan BMW pada masa Gubernur Wiyogo ini diharapkan akan menimbulkan rasa kesadaran bagi Pemda DKI Jakarta dan masyarakat Jakarta akan pentingnya kebersihan, rasa manusiawi dan kewibawaan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa Gerakan BMW berhasil mewujudkan kota Jakarta yang Bersih, Manusiawi dan Berwibawa dengan bukti tahun 1991 Jakarta Pusat memperoleh sertifikat Adipura dan setahun setelahnya Jakarta Timur mendapatkan pengharagaan Adipura, menindak tegas pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh swasta seperti Hotel Interhouse, Penambahan ruang terbuka hijau, peberian bantuan dana dan keterampilan bagi gelandangan, dan merutinkan program prokasih.
ABSTRACT
This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.
;This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.
;This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.
, This thesis is discusses about Cleanliness, Humane and Authority Movement during the reign of Governor Wiyogo Atmodarminto for solving many problems in Jakarta. The method used in this thesis research is the historical method comprising heuristic process, criticism, interpretation and historiography. The research objective is to provide an overview of the BMW Movement in Jakarta in 1987-1992. BMW's understanding of movement during Wiyogo governor is expected to cause a sense of awareness for DKI Jakarta Goverment and the people on the importance of cleanliness, a sense of humanity and authority. Results from the study of this thesis is that the Movement BMW succeeded in realizing Jakarta Clean, Humane and Authority with evidence in 1991 in Central Jakarta obtain a certificate of clean city and the year after East Jakarta gain awards clean city, crack down on rule violations committed by private companies such as Hotel Interhouse, Additions green open spaces, social funds and skills for the homeless, and doing PROKASIH program.
]"
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2016
S61813
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aisyah Desinah
"ABSTRAK
Perubahan penggunaan tanah pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan tanah, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan tanah serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan rencana peruntuknya. Perubahan penggunaan tanah yang terjadi salah satunya terjadi di Kota Tangerang Selatan semenjak dibangunnya jalan tol Ulujami-Serpong. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan penggunaan tanah yang terjadi sebelum dan sesudah dibangun jalan tol Ulujami-Serpong di Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh serta membandingkan perubahan penggunaan tanah yang terjadi dengan RTRW dari Kota Tangerang Selatan sebelum dan sesudah dibangun jalan tol Ulujami-Serpong. Salah satu teknologi penginderaan jauh yang digunakan dalam penelitian ini adalah citra landsat 5 dan landsat 8 untuk tahun 2000, 2008, dan 2016 untuk mengidentifikasi nilai indeks kerapatan vegetasi dengan metode perhitungan indeks vegetasi algoritma Normalized Difference Vegetation Index NDVI . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah yang mendominasi sebelum dibangun jalan tol Ulujami-Serpong adalah penggunaan tanah kebun campuran, sawah, rumput, tanah kosong, perkampungan dan perumahan. Penggunaan tanah yang mendominasi sesudah dibangun jalan tol Ulujami-Serpong yaitu penggunaan tanah perumahan, rumput dan sawah. Sesudah dibangun jalan tol Ulujami-Serpong penggunaan tanah rumput dan sawah masing-masing berkurang luasnya.

ABSTRACT
Landuse changes are basically unavoidable in the implementation of development. Rapid population growth and increasing society 39 s demands for land, often resulting conflict of interest on the use of land as well as the occurrence of a mismatch between landuse plan designation. One of the landuse changes that occur due to the construction of Ulujami Serpong toll road in the region of South Tangerang. This study aims to identify the landuse changes that occur before and after the construction of Ulujami Serpong toll road in the region of South Tangerang by using remote sensing technology and to compare landuse changes that occur with the RTRW of South Tangerang City before and after the construction of Ulujami Serpong toll road. Remote sensing technology used in this research is the Landsat 5 and Landsat 8 for 2000, 2008 and 2016 to identify vegetation density index value with the algorithm vegetation index calculation method Normalized Difference Vegetation Index NDVI . The results of the study indicate that the dominant landuse before the construction of Ulujami Serpong toll road is the landuse of mixed gardens, rice fields, grasses, vacant land, settlements and residential. While for the dominant landuse after the construction of Ulujami Serpong toll road is the landuse of residential, settlements, grasses and rice fields, which is after the construction of Ulujami Serpong toll road the landuse of grasses and rice fields respectively reduced the extent. "
2017
S69241
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salma Shakina
"Penelitian ini membahas Gerakan 4B, salah satu gerakan feminisme digital di Korea Selatan. Nama 4B merujuk pada empat istilah dalam bahasa Korea, yaitu bihon (non-pernikahan), bichulsan (non-persalinan), biyonae (non-percintaan), dan bisekseu (non-persetubuhan). Gerakan ini muncul pada tahun 2019 yang menentang sistem sosial patriarki di Korea Selatan. Secara tradisional, budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Hal ini berdasarkan penafsiran nilai-nilai Konfusianisme dalam masyarakat Korea. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kemunculan Gerakan 4B dan kaitannya dengan nilai budaya patriarki. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka dalam konteks perubahan budaya dalam masyarakat Korea. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemunculan Gerakan 4B dilatarbelakangi ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Korea meskipun telah mengalami perubahan dan dinamika akibat modernisasi. Ketidaksetaraan gender ini mengakibatkan timbulnya peristiwa pemicu Gerakan 4B yang berkaitan dengan nilai budaya patriarki berupa objektifikasi terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan.

This study discusses one of the digital feminism movements in South Korea called the 4B Movement. The name 4B refers to four terms in Korean bihon(no marriage), bichulsan(no childbirth), biyonae (no dating), and bisekseu (no sex). This movement emerged in 2019 to challenge patriarchal culture in South Korea. Traditionally, patriarchal culture places women in a subordinate position. This is based on the interpretation of Confucian values in Korean society. The purpose of this study is to analyze the emergence of the ‘4B Movement’ and its relation to patriarchy culture values. The method used in this study is a qualitative descriptive method with literature study techniques in the context of cultural change in Korean society. The result of this study indicates that the emergence of the ‘4B Movement’ is caused by gender inequality in the socio-cultural life of Korean society that is still exist even after going through changes and dynamics due to modernization. This gender inequality led to the triggering events of the ‘4B Movement’ that related to patriarchal culture values such as objectification and violence against women."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Athiya Raihana
"Kekerasan pada anak merupakan ancaman berskala global dan jumlahnya meningkat setiap tahun di Indonesia. Kekerasan pada anak memiliki konsekuensi psikososial jangka panjang mulai dari konsekuensi fisik, psikologis, perilaku, sampai konsekuensi sosial. Kekerasan pada anak juga merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak di mana anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, perlindungan anak meliputi upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA). Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penelitian ini membahas mengenai kondisi psikososial anak korban kekerasan fisik dan seksual sebelum dan sesudah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial serta faktor pendukung dan penghambat proses perubahan kondisi psikososial anak dalam masa rehabilitasi sosial di Sentra Handayani Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam, dan observasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari, 2 pekerja sosial, 2 anak korban kekerasan, 2 pengasuh, dan 1 psikolog. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa gangguan psikososial yang dialami anak korban kekerasan fisik dan seksual sebelum mendapatkan layanan rehabilitasi sosial antara lain: depresi, agresif, menutup diri, tidak percaya diri, ketakutan, dan hiperseks. Namun, setelah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di lembaga, ada beberapa perubahan kondisi psikososial anak dilihat dari aspek psikososial serta aspek fisik. Perubahan aspek fisik seperti kenaikan berat badan dan memudarnya bekas luka anak. Perubahan aspek psikologis seperti kondisi depresi yang membaik ditandai dengan pola tidur yang kembali normal, mimpi buruk yang tidak kembali datang, hilangnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri, dan emosi yang lebih stabil. Perubahan lainnya seperti kepercayaan diri yang meningkat dan pulihnya trauma (ketakutan) anak. Sedangkan, perubahan dari aspek perilaku seperti berkurangnya sifat agresif anak dan anak menjadi lebih terbuka. Adapun beberapa upaya yang dilakukan lembaga untuk memulihkan kondisi psikososial anak korban kekerasan adalah melalui layanan seperti konseling dan terapi. Konseling bertujuan untuk memecahkan masalah yang dimiliki anak korban kekerasan selama masa rehabilitasi. Sedangkan, terapi ditujukan kepada anak korban kekerasan yang memiliki trauma dan permasalahan psikologis tertentu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Terdapat beberapa faktor pendukung proses perubahan kondisi psikososial anak korban kekerasan di antaranya: dukungan teman sebaya, dukungan keluarga dan dukungan pekerja sosial. Ketiganya telah membantu anak dengan memberikan dukungan emosional sehingga anak tidak lagi merasa sendirian dan kesepian selama menjalani proses rehabilitasi. Namun, terdapat juga faktor yang menghambat proses perubahan dari pihak anak seperti kepribadian anak yang tertutup dan sulit diatur. Faktor penghambat lainnya berasal dari lembaga, yaitu sikap dan perilaku pengasuh dan anak-anak di asrama yang suka berbicara kasar dan kotor.

Violence against children is a global threat and the number increases every year in Indonesia. Violence against children has long-term psychosocial consequences ranging from physical, psychological, behavioral, to social consequences. Violence against children is also a disregard for children's rights where children have the right to protection from violence and discrimination. In Indonesia, child protection includes rehabilitation efforts carried out by child social welfare institutions (LKSA). Social rehabilitation is intended to restore and develop the ability of someone who experiences social dysfunction so that they can carry out their social functions properly. This research discusses the psychosocial conditions of children who are victims of physical and sexual violence before and after receiving social rehabilitation services as well as supporting and inhibiting factors in the process of changing children's psychosocial conditions during the social rehabilitation period at the Handayani Center in Jakarta. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The data collection method in this research was carried out through literature study, in-depth interviews, and observation. The informants in this study were 7 people consisting of 2 social workers, 2 child victims of violence, 2 caregivers, and 1 psychologist. The research results show that there are several psychosocial disorders experienced by children who are victims of physical and sexual violence before receiving social rehabilitation services, including: depression, aggression, withdrawal, lack of self-confidence, fear, and hypersexuality. However, after receiving social rehabilitation services at the institution, there were several changes in the child's psychosocial condition seen from the psychosocial and physical aspects. Changes in physical aspects such as weight gain and fading of children's scars. Changes in psychological aspects such as improved depression are characterized by sleep patterns returning to normal, nightmares not coming back, loss of desire to harm oneself, and more stable emotions. Other changes include increased self-confidence and recovery from children's trauma (fears). Meanwhile, changes in behavioral aspects such as reducing children's aggressive nature and children becoming more open. Some of the efforts made by institutions to restore the psychosocial condition of children who are victims of violence are through services such as counseling and therapy. Counseling aims to solve the problems that child victims of violence have during the rehabilitation period. Meanwhile, therapy is aimed at child victims of violence who have trauma and certain psychological problems that require further treatment. There are several factors that support the process of changing the psychosocial conditions of children who are victims of violence, including: peer support, family support and social worker support. The three of them have helped the child by providing emotional support so that the child no longer feels alone and alone during the rehabilitation process. However, there are also factors that hinder the process of change on the part of the child, such as the child's personality being closed and difficult to manage. Another inhibiting factor comes from the institution, namely the attitudes and behavior of caregivers and children in the dormitory who like to talk rudely and dirty."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>