Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara eksportir Crude Palm Oil (CPO) di dunia dan dalam beberapa tahun terakhir volume ekspor CPO Indonesia mengalami peningkatan. Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah Indonesia nomor 80 tahun 2018 yang mewajibkan penggunaan angkutan laut nasional untuk kegiatan ekspor CPO membantu meningkatkan produktifitas industri pelayaran nasional melalui pengadaan armada kapal dan juga akan mengubah model bisnis yang tadinya menggunakan incoterm Free On Board (FOB) menjadi Cost, Insurance and Freight (CIF), dimana model bisnis CIF akan lebih menguntungkan pihak Indonesia sebagai pihak eksportir. Untuk mendukung kebijakan tersebut dibutuhkan armada kapal yang memadai. Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui kebutuhan perencanaan armada kapal untuk memenuhi kebutuhan ekspor CPO Indonesia rute Dumai-Rotterdam dalam hal jumlah kapal, kapasitas kapal dan kecepatan kapal. Dengan menggunakan metode optimasi linear programming dimana meminimalkan total biaya operasional dan perhitungan menggunakan persamaan yang ada sehingga didapatkan nilai yang optimal. Hasil pada penelitian ini didapatkan rencana armada kapal yang dibutuhkan yaitu jumlah kapal baru sebanyak 4 sampai 6 kapal pada tahun 2019 sampai 2033 dengan kapasitas 20000 DWT dan kecepatan 14,9 knot. Apabila menyewa kapal dibutuhkan yaitu jumlah kapal baru sebanyak 4 sampai 6 kapal pada tahun 2019 sampai 2033 dengan kapasitas 20000 DWT dan kecepatan 11.9 knot. Dilanjutkan dengan initial design dimana berfungsi sebagai acuan estimasi biaya apabila ingin melakukan pengadaan kapal baru.

---

Indonesia is one of the world's major exporters of Crude Palm Oil (CPO) and in recent years the volume of Indonesia's CPO exports has increased. With the issuance of Indonesian government policy number 80 of 2018 which requires the use of national sea transportation for CPO export activities helps increase the productivity of the national shipping industry through the procurement of a fleet of ships and will also change the business model that used the Free On Board (FOB) to Cost, Insurance and Freight (CIF), where the CIF business model will be more profitable for Indonesia as an exporter. To support this policy an adequate fleet of ships is needed. This study aims to determine the needs of the fleet planning to meet the needs of Indonesia's CPO export Dumai-Rotterdam route in terms of number of ships, ship capacity and speed of the ship. By using linear programming optimization method which minimizes total operational costs and calculations using existing equations so that the optimal value is obtained. The results of this study found that the fleet plan required is the number of new ships of 4 to 6 ships in 2019 to 2033 with a capacity of 20000 DWT and a speed of 14.9 knots. If renting a vessel is needed, namely the number of new vessels of 4 to 6 ships in 2019 to 2033 with a capacity of 20000 DWT and a speed of 11.9 knots. Followed by the initial design which serves as a reference for estimating costs if you want to procure new ships.

"

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Kebijakan Bea Keluar atas Ekspor Crude Palm oil (CPO). Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu kebijakan publik. Pemerintah juga memilki kewenangan untuk menetapkan tarif sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menahan laju ekspor. Tarif progresif yang ditetapkan bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasaran internasional, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan meningkatkan program hilirisasi industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alur proses formulasi penetapan tarif progresif dilakukan oleh tim tarif dimana departemen terkait memberikan usulan harga patokan ekspor kepada kementerian perdagangan, kemudian kementerian perdagangan menentukan harga patokan eskpor berdasarkan harga CPO bursa Malaysia dan Rotterdam yang memperhitungkan harga CPO internasional selanjutnya menetapkan harga referensi CPO berdasarkan hasil rata-rata harga patokan ekspor serta menetapkan tarif Bea Keluar yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat hambatan dalam proses formulasi kebijakan tarif progresif atas ekspor CPO.

---

This thesis discusses the analysis formulation of tax policy towards crude palm oil (CPO). The government has the authority to shape public policy. The goverment also has the authority to set rates as an instrument of fiscal policy in order to restrain of export. Progressive tariffs set out aims to anticipate the surge in prices in the international markets, to meet the needs in the country, and improve the downstream industries program. This research used the qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this research indicate that the groove process formulation progressive rate-setting did by tariff team where the related department make a export benchmark price proposal to the Ministry of trade, then the Ministry of trade determine export benchmark price based on Malaysia and Rotterdam CPO price that calculate with CPO international price. Further, set CPO reference price based on average benchmark price of exports and decide duty tariff that legal by Minister of Finance. and also, there are obstacles in process formulation progressive tariff policy."

"Kategori non-tariff measures (NTMs) cukup beragam, salah satunya adalah export related measures yang penggunaannya semakin berkembang dan tersebar di banyak produk yang diperdagangkan. Salah satu penerapan export related measures ada pada ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya yang notabenenya adalah komoditas unggulan ekspor Indonesia. Export related measures itu sendiri memiliki jenis beragam dimana salah satu jenisnya adalah penilaian kesesuaian yang kebijakannya mengalami perubahan pada kegiatan ekspor komoditas tersebut. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari penerapan kebijakan export related measures secara keseluruhan dan pemberlakuan perubahan pelaksanaan penilaian kesesuaian terhadap ekspor komoditas kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Pendekatan inventory, maupun indirect country characteristic digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh export related measures terhadap volume maupun nilai ekspor, serta ad-valorem equivalent (AVE) untuk mengidentifikasi tariff equivalent dari penerapan export related measures pada ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya ke semua negara tujuan ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan export related measures yang diterapkan pada kegiatan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya memiliki efek memfasilitasi perdagangan walaupun terdapat efek hambatan yang berasal dari AVE, serta pemberlakuan perubahan kebijakan terkait pelaksanaan penilaian kesesuaian memiliki pengaruh yang tidak jauh berbeda dibandingkan sebelum perubahan terhadap ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya.

---

The non-tariff measures (NTMs) categories are quite diverse, one of which is export-related measures whose use is growing and spread across many traded products. One of the implementations of export-related measures is in the export of palm, crude palm oil (CPO), and its derivative products, which incidentally is one of Indonesia's leading export commodities. Export-related measures have various types, one of which is conformity assessment, whose policies have changed in the export activities of these commodities. This study analyzes the effect of the overall export-related measures policy and the implementation of policy changes related to the conformity assessment on exports of palm oil, CPO, and derivative products. Inventory and indirect country characteristic approaches are used to identify the effect of export-related measures on the volume and value of exports, as well as ad-valorem equivalent (AVE) to identify the tariff equivalent of implementing export-related measures on exports of palm, CPO, and its derivative products to all export destination countries. The results show that overall export-related measures applied to export activities of palm, CPO, and its derivative products facilitate trade even though there is a barrier effect originating from the AVE. Implementing policy changes related to the conformity assessments has an effect not much different from before the changes to exports of palm oil, CPO, and its derivative products."

"Kebutuhan akan energi dunia terus berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan percepatan industri. Batubara merupakan salah satu energi yang masih sangat dibutuhkan untuk industri energi. Indonesia yang merupakan penghasil batubara terbesar di dunia, mencatat ekspor batubara Indonesia ke India tebesar dalam 10 tahun terkahir dan diperkirakan akan terus bertambah. Kegiatan jual beli batubara dilakukan dengan ekspor impor yang dimana membutuhkan armada kapal untuk menunjang kegiatan tersebut. Kegiatan ekpor impor batubara pun diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk ekspor dan impor barang dimana pengangkutan batubara ekspor harus memakai kapal dalam negeri. Penelitan ini dilakukan untuk melihat proyeksi kebutuhan batubara di masa depan dan perencanaan armada yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan ekspor tersebut. Dalam Penelitian ini didapatkan rencana armada untuk rute ekpor batubara dari Tarahan ke Mundra yaitu menggunakan tipe kapal Capesize, selain itu kombinasi beberapa kapal dari jenis Post Panamax, Panamax, dan Handymax juga memungkinkan jika ingin dilakukan cara charter kapal atau pembelian kapal bekas.

---

The need for world energy continues to grow from year to year in line with industry acceleration. Coal is one of the energy that is still needed for the energy industry. Indonesia, which is the largest coal producer in the world, recorded Indonesia's coal exports to India has been the largest in the last 10 years and its expected to continue to grow. Coal buying and selling activities are carried out with import and export which requires a fleet of ships to support these activities. Coal import export activities are also regulated in Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 80 Year 2018 concerning Provisions on the Use of Sea Transportation and National Insurance for export and import of goods where export coal transportation must use domestic vessels. This research was conducted to see the projected future coal demand and fleet planning needed to support the export needs. In this research, the fleet plan for the coal export route from Tarahan to Mundra is to use the Bulkcarier Capesize ship type, besides the combination of several ships of Post Panamax, Panamax and Handymax types, it is also possible if you want to be chartered or purchase used vessels."

"Perubahan kebijakan atas ekspor minyak sawit adalah fenomena yang menarik. Hal ini karena kebijakan tersebut berada diantara dua hal yang saling bertolak belakang, pendapatan yang diterima dari ekspor minyak sawit sangat membantu untuk menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran pada anggaran negara. Di sisi lain, persediaan minyak sawit yang sedikit dapat menyebabkan masalah besar yang berdampak pada masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan pemerintah menetapkan kebijakan bea keluar sebagai instrumen stabilisasi CPO untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.Berdasarkan penelitian, dasar pertimbangan pemerintah menetapkan kebijakan bea keluar adalah kekokohan dasar hukum, tarif yang situasional dan kondisional, dan sifat kebijakan yang fleksibel. Dikarenakan alasan pengusaha memilih untuk mengekspor daripada memenuhi kebutuhan di dalam negeri adalah harga di luar lebih tinggi dibanding di dalam negeri, peneliti memiliki saran. Pemerintah harus menggunakan pendapatan yang diterima dari ekspor minyak sawit untuk mengembangkan industri di dalam negeri sehingga harga minyak sawit di dalam negeri tidak berbeda jauh dengan harga di luar negeri.

---

The changing policy of export on palm oil is an interesting phenomenon. Because of the policy its stand in two different things, the income received from the palm oil export is quite tempting for balancing the revenue and the expense the state budget. On the other hands, the small amount of supply of the palm oil may cause a huge problem that effect to the society.This research is aimed to analyze government consideration base to determine export duties policy as instrument to stabilize CPO domestic needs. To answer that question, the approach used for the research is qualitative.Based on the research, government consideration base to determine export duties policy are a strong law base, situational and conditional tariff, and flexibility nature of policy. Because of the reason entrepreneur choose to export CPO than fulfill domestic needs is CPO price abroad more high than domestic, the researcher have a recommendation. Government must use the income received from palm oil export to develop domestic industry so CPO price abroad to domestic not too different."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai kebijakan bea keluar atas crude palm oil (CPO) ditinjau dari fungsi reguleren. Yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan penjualan CPO keluar Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar ini sebenarnya sebagai instrumen perdagangan akan tetapi pendapatan yang diterima dari kegiatan ekspor CPO ini sangat membantu dalam menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan pada anggaran Negara. Namun pemerintah juga harus menjaga persediaan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah yang menetapkan kebijakan bea keluar atas CPO ini sebagai instrumen perdagangan padahal penerimaan Negara dari hasil pengenaan bea keluar tidaklah sedikit.

---

This study discusses the export duties policy on crude palm oil (CPO) in terms of function of regulation. Which is a policy made by the government to control the export of Indonesian CPO. Government implementing the export duties policy on crude palm oil (CPO) as an instrument of trade is in fact but the income earned from the export of CPO is very helpful in balancing expenditures and revenues in the state budget. But the government should also keep supplies of palm oil for domestic needs and to maintain price of domestic cooking oil stability.

This study aims to analyze the government's consideration set export duties policy on CPO is as trading instruments while state revenue from the imposition of export duties is not little."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 yang menyetujui usulan KADIN (komposium kelapa sawit) bahwa barang hasil pertanian sebaiknya dikenakan PPN 10%. Namun Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), Forum Komunikasi Asosiasi Komoditas Primer, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI), Dewan Karet Indonesia dan Dewan Teh Indonesia mengusulkan pembatalan penerapan kebijakan PPN tersebut, dengan kata lain kembali kepada PP Nomor 31 Tahun 2007. Penelitian ini bermaksud mengkaji dampak keputusan penerapan PPN sesuai amanat Mahkamah Agung tersebut terhadap daya saing produk-produk ekspor pertanian.Penelitian ini menggunakan analisis regresi data time series dengan data dari Februari 2012 sampai dengan Februari 2018 untuk menguji kaitan antara elastisitas dan kinerja ekspor (competitiveness). Semakin elastis permintaan ekspor suatu komoditas, berarti komoditas tersebut semakin kompetitif dalam ekspor. Hal ini sesuai dengan hasil kajian Senhadji dan Montenegro (1999) yang menyatakan bahwa semakin tinggi elastisitas permintaan terhadap harga, maka produk tersebut semakin kompetitif pada pasar dunia.Hasil regresi dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPN pada barang hasil pertanian memberikan implikasi ekspor biji kopi dan ekspor teh menjadi semakin elastis terhadap perubahan harga, yang artinya semakin kompetitif dalam ekspor. Namun sebaliknya. Ekspor CPO dan ekspor kakao menjadi semakin tidak elastis terhadap perubahan harga, artinya implikasi diterapkannya PPN mengakibatkan CPO dan kakao menjadi tidak kompetitif dan berpotensi merugikan ekspor CPO dan ekspor kakao.Sewaktu CPO dan biji kakao terkena PPN, seharusnya Pajak Masukan fully deductable (direfund sepenuhnya). Tetapi dalam kenyataannya mungkin proses refund tidak berjalan dengan lancar sehingga biaya dari perpajakan tersebut justru terbebankan pada biaya produksi yang mengakibatkan harga ekspor tidak kompetitif dan menurunkan volume ekspornya. Intervensi Pemerintah, seperti Bea Keluar, mengakibatkan total pajak yang dibebankan menjadi lebih besar sehingga kurang menguntungkan untuk diekspor. Sebaliknya, pengenaan PPN pada biji kopi dan teh meningkatkan daya saing.

---

This study aims to examine the impact of Supreme Court Decision Number 70P/HUM/2013 which approved the KADIN (oil palm composium) proposal that agricultural products should be subjet to a 10% VAT. However, the Indonesian Cocoa Industry Association (AIKI), the Association of Indonesian Rubber Companies (GAPKINDO), the Primary Commodities Association Communication Forum, the Association of Indonesian Coffee Exporters (AEKI), the Indonesian Rubber Council and the Indonesian Tea Council which proposed canceling the application of the VAT policy in other words, return to Government Regulation Number 31/2007. This study intends to examine the impact of the decision on the application of VAT to the competitiveness of agricultural export products.

The study use time series data regression analysis with data from February 2012 to February 2018 to examine the relationship between elasticity and export performance (competitiveness). The more elastic the export demand for a commodity, the more competitive the commodity is in exports. This is consistent with the results of a study by Senhadji and Montenegro (1999) which states that the higher the elasticity of demand for prices, the more competitive the product is on the world market.

Regression results from this study indicate that VAT on agricultural products has implications for the export of coffee beans and tea exports become more elastic to price changes, which means increasingly competitive in exports. But the opposite. CPO export and cocoa export become increasingly inelastic to changes in prices, meaning that the implication of the application of VAT causes CPO and cocoa to be uncompetitive and potentially detrimental to CPO exports and cocoa exports.

When CPO and cocoa beans are subject to VAT, the Input Tax should be fully deductable. But in reality, the refund process might not run smoothly, so the cost of the taxation will be borne by production costs resulting in uncompetitive export prices and reducing the volume of exports. Government interventions, such as Export Levy, result in a greater total tax charged so that it is less profitable to be exported. Conversely, the imposition of VAT on coffee beans and tea increases competitiveness."