Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas mengenai permasalahan terkait peredaran rokok ilegal (rokok yang dilekati dengan pita cukai palsu) di Indonesia serta bagaimana pemerintah mengatasi hal tersebut. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya berupa menaikkan tarif cukai rokok, namun upaya tersebut kurang optimal untuk menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia sehingga di sisi lain menimbulkan permasalahan bagi industri rokok skala kecil. Dengan menggunakan fraud triangle theory dan rational choice theory penulis dapat mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan produsen rokok memilih untuk memproduksi rokok ilegal. Tugas karya akhir ini menggunakan data sekunder dalam pengumpulan data, baik dari penelitian terdahulu dan juga dokumen lembaga serta media online. Hasil dari penelitian menjelaskan penyebab produsen rokok skala kecil yang memproduksi rokok ilegal, yakni akibat tekanan dari tarif cukai yang tinggi, peluang karena memiliki jabatan tertentu, dan rasionalisasi tindakan yaitu untuk mempertahankan buruh yang bergantung hidup dari industri rokok.

---

ABSTRACTThis final project discusses issues related to the circulation of illegal cigarettes (cigarettes attached with fake excise tapes) in Indonesia and how the government deals with them. Although the government has made efforts to raise cigarette excise tax rates, these efforts are less than optimal to reduce the circulation of illegal cigarettes in Indonesia, which on the other hand creates problems for the small-scale cigarette industry. By using fraud triangle theory and rational choice theory, the writer can find out what are the factors that cause cigarette producers to choose to produce illegal cigarettes. This final project uses secondary data in data collection, both from previous research as well as institutional documents and online media. The results of this study explain the causes of small-scale cigarette producers that produce illegal cigarettes, which are caused by pressure from high excise tax rates, opportunities to commit crimes due to being in certain positions, and rationalization actions, namely retaining workers who depend on life in the cigarette industry."

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."

"Cairan rokok elektrik merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai saat ini pengaturannya kurang tepat. Rokok elektrik pertama ditemukan pada tahun 2003 oleh Hon Lik. Rokok elektrik masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2012. Pada tahun 2018, rokok elektrik cair yang digunakan sebagai barang untuk penggunaan rokok elektrik dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Penerimaan Tarif Cukai Tembakau. Dalam peraturan tersebut, cairan rokok elektrik termasuk dalam Tembakau Olahan Tembakau atau HPTL jenis lain. Untuk HPTL, tarif cukai yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 57% persen dari Harga Jual Eceran. Pada tahun 2018, terdapat peraturan tentang perubahan PMK yang dengan dikeluarkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2018 yang mengatur: harga jual eceran minimum per milimeter cairan rokok elektrik. pohon Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengenaan cukai pada cairan rokok? listrik diatur di Indonesia dan bagaimana potensi resistensi pajak di pengenaan cukai pada cairan rokok elektrik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, cairan rokok elektrik adalah barang yang dibuat tanpa menggunakan tembakau di dalamnya serta penghitungan cukai cairan rokok elektrik berdasarkan PMK memunculkan potensi resistensi pajak berupa penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (penghindaran pajak yang tidak dapat diterima). Saran dalam penelitian adalah perbaikanterhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.E-cigarette liquid is one of the objects that can be subject to excise at this time the regulation is less precise. The first e-cigarette was invented in 2003 by Hon Lik. E-cigarettes entered Indonesia for the first time in 2012. In 2018, liquid e-cigarettes used as goods for the use of e-cigarettes were subject to excise duty based on Regulation of the Minister of Finance Number 146/PMK.010/2017 concerning Receipt of Tobacco Excise Tariffs. In the regulation, e-cigarette liquid is included in Tobacco Processed Tobacco or other types of HPTL. For HPTL, the excise rate regulated in the regulation is 57% percent of the Retail Selling Price. In 2018, there was a regulation regarding changes to the PMK with the issuance of PMK Number 156/PMK.010/2018 which regulates: the minimum retail selling price per millimeter of e-cigarette liquid. tree The problem in writing this thesis is how to impose excise duty on cigarette liquids? electricity is regulated in Indonesia and what is the potential for tax resistance in the imposition of excise on e-cigarette liquids. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, e-cigarette liquids are goods made without using tobacco in them and the calculation of excise on e-cigarette liquids based on PMK raises the potential for tax resistance in the form of tax avoidance that is not allowed (unacceptable tax avoidance). Suggestions in research is improvementto the relevant laws and regulations."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai penggunaan UX Dark Pattern sebagai modus operandi penipuan online melalui pertimbangan dalam kerangka choice structuring properties. Melalui pendekatan kualitatif data sekunder, penelitian ini menganalisis cara pelaku penipuan online menggunakan dokumen elektronik palsu dengan metode UX Dark Pattern dengan mempertimbangkan konsep availability, awareness of method, likely cash yield per crime, planning necessary, dan identifiable victim. Berdasarkan hasil analisis, pelaku menggunakan keahliannya dalam mengoperasikan UX Dark Pattern untuk melakukan manipulasi pada tampilan akun tersebut agar terlihat seperti akun resmi dengan mekanisme pengaduan yang sama dengan akun resmi, sehingga terdapat keterkaitan antara kemampuan UX Dark Pattern yang dimiliki oleh pelaku penipuan online dengan konsep-konsep pada choice structuring properties. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku membuat dokumen elektronik pakse dengan metode UX Dark Pattern untuk mengelabui korban dengan tampilan yang menyerupai akun resmi, sesuai dengan konsep choice structuring properties. Dalam penelitian selanjutnya, dapat diperdalam analisis pada intervensi desain yang dapat mencegah penggunaan dokumen elektronik palsu dengan metode UX Dark Pattern untuk tujuan penipuan.

---

This Final Task discusses the use of UX Dark Pattern as an online fraud operandi mode through consideration within the framework of choice structuring properties. Through a qualitative approach to secondary data, the study analyzes how online fraudsters use fake electronic documents using the Dark Pattern UX method by considering the concepts of availability, awareness of method, likely cash yield per crime, planning necessary, and identifiable victim. Based on the analysis, the perpetrators used their expertise in operating the UX Dark Pattern to manipulate the appearance of the account to look like an official account with the same complaint mechanism as the official account, thus there is a link between the dark pattern UX capabilities owned by online fraudsters with concepts on choice structuring properties. This research shows that the perpetrators created an electronic document with the UX Dark Pattern method to deceive the victim with an appearance that resembles an official account, in line with the concept of choice structuring properties. In further research, analysis can be deepened on design interventions that can prevent the use of fake electronic documents with the Dark Pattern UX method for fraudulent purposes."

"Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga didunia, dan pemerintah berusaha untuk menurunkan konsumsi rokok dengan menerapkan berbagai kebijakan. Tetapi tingkat prevelansi merokok semakin tinggi dan disinyalir sebagai akibat dari tingginya peredaran rokok illegal. Peredaran rokok illegal selain berdampak konsumsi rokok masyarakat akan berdampak negatif pada industri rokok di Indonesia, terutama industri rokok pabrik kecil serta dapat berdampak pada penerimaan negara. Salah satu strategi intelijen yang dapat digunakan dalam pemberantasan rokok ilegal adalah memanfaatkan intelijen ekonomi untuk mengetahui kondisi keseluruhan terkait peredaran rokok ilegal. Analisis regresi data panel dan analisis stakeholder merupakan salah satu metode yang digunakan dalam intelijen ekonomi untuk digunakan merumuskan strategi. Penelitian ini akan membahas mengenai gambaran kondisi hulu-hilir rokok ilegal, faktor-faktor penyebab rokok illegal, kemudian para stakeholder terkait upaya pemberantasan peredaran rokok illegal dan strategi pengawasan dalam upaya pemberantasan peredaran rokok illegal di Indonesia. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan mix method. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, open source, literatur review dan kajian pustaka. Pada penelitian ini digunakan beberapa teori dan konsep terkait, yaitu cukai, rokok ilegal, intelijen ekonomi, dan siklus intelijen.

---

Indonesia is the country with the third highest number of smokers in the world, and the government is trying to reduce cigarette consumption by implementing various policies. However, the prevalence rate of smoking is increasing and is thought to be a result of the high circulation of illegal cigarettes. The circulation of illegal cigarettes, apart from having an impact on public cigarette consumption, will have a negative impact on the cigarette industry in Indonesia, especially the small factory cigarette industry and can have an impact on state revenues. One intelligence strategy that can be used to eradicate illegal cigarettes is to utilize economic intelligence to determine the overall conditions related to the circulation of illegal cigarettes. Panel data regression analysis and stakeholder analysis are one of the methods used in economic intelligence to design strategies. This research will discuss the description of the conditions upstream and downstream of illegal cigarettes, the factors that cause illegal cigarettes, then the stakeholders related to efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes and monitoring strategies in efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes in Indonesia. The research in this thesis uses a mix method approach. Data collection techniques were carried out using interviews, open source, literature reviews and literature studies. In this research, several related theories and concepts were used, namely excise, illegal cigarettes, economic intelligence, and the intelligence cycle."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, menggunakan instrumen fiskal sebagai langkah pertama mengatur peredaran dan konsumsi rokok elektrik guna mencegah eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan dari konsumsinya dengan menetapkannya sebagai Barang Kena Cukai untuk melindungi pengguna, bystander, dan tentunya dari jangkauan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan penetapan cukai atas rokok elektrik, apakah penerimaannya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, serta penanganan dari pihak terkait untuk mencegah beredarnya rokok elektrik ilegal di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan rokok elektrik dikenakan cukai karena merupakan produk turunan tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah ditetapkannya cukai atas rokok elektrik, serta pendekatan aspek administrasi serta aspek policy dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok elektrik ilegal.

---

ABSTRACTThe Indonesian government through the Ministry of Finance, uses fiscal instrument as the first step in regulating the circulation and consumption of electric cigarette to prevent negative externalities that can generated from its consumption by assigning it as Excise Goods to protect users, bystanders and especially underage children. This research aims to analyze the basic considerations of excise taxation on e-cigarettes, whether the excise tax revenue can bring a significant impact on tobacco excise revenue, and what related parties do to prevent the distribution of illegal e-cigarettes. This research uses a qualitative approach with the post positivist paradigm. The results showed that e-cigarette were subject to excise because it was a tobacco derivative product, excise tax revenue did not differ significantly before and after the excise tax on e-cigarettes was set, as well as administrative and policy aspects are used to deal with the distribution of illegal e-cigarettes."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan menganalisis pengaruh pembatasan rokok terhadap penerimaan cukai industri hasil tembakau, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai industri hasil tembakau, dan kendala yang dihadapi dalan pencapaian target penerimaan cukai industri hasil tembakau tersebut. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan data hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan pembatasan rokok berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan cukai Industri Hasil Tembakau IHT Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai IHT selain tarif cukai dan produksi rokok adalah pendapatan per kapita dan dummy1 yaitu faktor pembatasan rokok dalam PP 19 tahun 2003. Sedangkan kendala dalam pencapaian target adanya pelanggaran di bidang cukai seperti rokok tanpa pita cukai dan pita cukai palsu.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to analyze the effect of tobacco banned on the Performance in Tobacco Excise Revenue, the factors influencing tobacco excise revenue and the obstacles encountered in achieving the revenue targets of the tobacco industry excise. This study uses analysis method of multiple linear regression and interview results. Smoking restriction analysis showed a significant effect on the performance of tax revenues Tobacco Industry Directorate General of Customs and Excise DGCE . Factors affecting tax revenues in addition IHT tax rates and cigarette production is a factor of per capita income and dummy1 that is smoking restrictions in Government Regulation no 19 of 2003. While constraints in achieving the targets of violations in the field of customs such as cigarettes without excise bands and ribbons counterfeit stamps. "

"Kecanggihan tekhnologi di zaman modern saat ini merupakan faktor pendukung manusia dalam menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan mudah serta sebagai faktor penunjang terpenuhinya kebutuhan hidup bagi sebagian besar masyarakat perkotaan. Perbankan mempermudah nasabahnya dalam bertransaksi secara online. Salah satu kemudahan dalam bertransaksi yang ditawarkan oleh perbankan adalah kartu kredit yang hadir karena pemanfaatan kemajuan teknologi. Dengan kartu kredit maka nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan di tempat ? tempat yang menjual barang/ jasa yang khusus memiliki mesin EDC (Electronic Data Capture) milik Bank yang dititpkan ke pedagang. Transaksi nasabah dapat ditalangi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu kredit dan pedagang dapat menagih biaya transaksi pembelian yang dilakukan nasabah tersebut ke bank dengan menunjukan slip transaksi (sales draft) yang dikeluarkan oleh mesin EDC dan telah ditandatangani oleh nasabah tersebut. Akan tetapi produk kartu kredit yang dikeluarkan perbankan ini memiliki banyak kelemahan dan kelebihan. Kelemahan yang ditimbulkan oleh produk kartu kredit dalam perbankan ini memberikan kesempatan kepada oknum ? oknum tertentu yang akan melakukan kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit.

---

In the modern era technologically advanced technological now is a supporting factor man in running their activities smoothly and easily and as a factor supporting fulfilling the requirements for most of society living for urban areas. Banks making it easier for customers in transacting online. One of the facility in making that offered by banks, credit card that is present to use advances in technology. With credit card , then customer can carry out the transaction anytime, in places that sell goods/ services that have special machinery EDC (Electronic Data Capture) for a Bank dititpkan to the trader. Transaction customer can debt bailed out by first by the bank published by credit card and traders can collect transaction cost purchase that was carried out by customers was to the bank by shows transaction slip (sales draft) that was issued by the machines EDC and has been signed by the customer. But product credit card that issued banks have many weaknesses and strengths. The weakness that impact by credit card in banking provides the opportunity to persons - suspected certain things that will do all the evil that related to credit cards."

"Dengan jumlah pengguna media sosial yang besar, fenomena ulasan palsu daring bukanlah hal yang jarang terjadi di Indonesia. Namun, hal ini belum banyak dibahas secara akademis, terlepas dari kompleksitas isu dan beragamnya kerugian bagi korban. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk memahami pengalaman perempuan yang ter-viktimisasi oleh ulasan produk kecantikan palsu di Twitter (X) melalui metode wawancara mendalam. Penelitian ini mengadopsi perspektif feminisme Marxis untuk turut mengeksplorasi penggunaan ulasan daring oleh industri kecantikan sebagai perantara teknologi yang mempromosikan standar feminitas guna menumbuhkan konsumerisme perempuan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ulasan palsu tergolong sebagai penipuan karena merupakan iklan yang menyesatkan. Standar kecantikan/feminitas yang termuat dalam ulasan palsu menuntut perempuan untuk terus-menerus mengonsumsi produk kecantikan, sehingga semakin rentan menjadi korban eksploitasi kapitalisme dan patriarki. Tidak hanya menyebabkan kerugian fisik, kesehatan, sosial, emosional, atau finansial, ulasan palsu juga dapat memengaruhi kepercayaan diri perempuan dan menjebak mereka dalam tanggung jawab atas kerja domestik digital yang tidak dibayar.

---

With a large number of social media users, the online fake reviews phenomenon is not uncommon in Indonesia. However, it has not been widely discussed academically, despite the complexity of the issue and the various losses for victims. By using a qualitative approach, this study aims to understand the experiences of women victimized by fake beauty product reviews on Twitter (X) through in-depth interviews. This research adopts a Marxist feminist perspective to also explore the beauty industry’s use of online reviews as a tool that promotes femininity standards to encourage consumerism on women. The findings of this research show that fake reviews are considered as fraud because they are misleading advertisements. The beauty/femininity standards contained in fake reviews demand continuous consumption of beauty products, making women more vulnerable to exploitation by capitalism and patriarchy. Not only do fake reviews cause physical, health, social, emotional, or financial harm, they can also affect women’s self-confidence and trap them in the responsibility of unpaid digital domestic labor."

"ABSTRAKUntuk tujuan pengendalian konsumsi, pemerintah di dunia pada umumnya mengenakan cukai atas rokok. Cukai tersebut dikenakan baik dengan menerapkan sistem cukai ad valorem maupun sistem cukai spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara sistem cukai dan variasi harga di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pooled Least Square PLS dengan menggunakan data transaksional cukai di Indonesia tahun 2005-2017. Variasi harga diukur dengan menggunakan Interquartile Range to median ratio. Dengan data yang lebih lengkap dan periode yang lebih panjang, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa sistem cukai spesifik multitiers memilik efek seolah-olah seperti sistem cukai ad valorem. Semakin kompleks struktur cukai di suatu negara akan membuat variasi harga semakin besar.

---

ABSTRACT For consumption control purposes, governments in the world generally charge excise on cigarettes. The excises are imposed either by applying an ad valorem excise system as well as a specific excise system. This study aims to see the relationship between excise system and price variation in Indonesia. The research method used in this research is Pooled Least Square PLS by using transactional data of excise in Indonesia year 2005 2017. Price variations are measured using the Interquartile Range to median ratio. With more complete data and longer periods, this study confirms that the specific excise system of multitiers has the effect as if it were an ad valorem excise system. The more complex the structure of excise duty in a country will make the bigger the price variation. "