Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan mengapa faksionalisme terjadi di Partai Aceh pada Pilkada 2012 dan 2017 dilihat dari relasi antara partai dengan pemilih. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana relasi yang terjalin antara partai dengan pemilih hingga mendorong terjadinya faksionalisme di level elite. Pada Pilkada 2012, muncul dua faksi dari internal Partai Aceh dalam pencalonan Gubernur – Wakil Gubernur, yaitu faksi Irwandi Yusuf dan faksi Zaini Abdullah – Muzakir Manaf. Pada Pilkada 2017, muncul tiga faksi dari internal Partai Aceh yaitu faksi Muzakir Manaf, faksi Zaini Abdullah, dan faksi Zakaria Saman serta faksi Irwandi Yusuf dari eksternal. Penelitian ini menggunakan teori faksionalisme dari Francoise Boucheck untuk menganalisis faksionalisme yang didorong oleh kondisi di pasar pemilih (electoral market) yaitu elastic demand dan inelastic demand. Penelitian ini juga menggunakan konsep the new cleavage dari Pippa Norris dan electoral market change (crisis of party) and party responses dari Peter Mair untuk menganalisis perubahan kondisi di electoral market antara Pilkada 2012 dan 2017. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada 2012 terjadi karena kondisi elastic demand, dimana pemilih masih memiliki kepercayaan terhadap Partai Aceh karena mesin politik pada saat itu bekerja maksimal. Sehingga, Irwandi Yusuf sebagai faksi penentang kalah dalam Pilkada dan Partai Aceh yang mengusung Zaini Abdullah – Muzakir Manaf memenangkan Pilkada. Pada Pilkada 2017, faksionalisme terjadi secara tajam akibat kondisi inelastic demand, dimana relasi antara Partai Aceh dengan pemilih mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh dua hal yang terjadi pasca 2012 yang melemahkan mesin politik Partai Aceh. Pertama, adanya kegagalan dan ketidakadilan alokasi sumber daya dari Partai Aceh kepada para mantan kombatan GAM sehingga mereka meninggalkan Partai Aceh. Kedua, krisis kader di dalam Partai Aceh karena perpindahan beberapa kader dan tidak diimbangi dengan kaderisasi secara efektif. Hasil Pilkada 2017 menunjukkan kekalahan Partai Aceh yang mengusung Muzakir Manaf.

---

This thesis explains about the factionalism that occurred in the Aceh Party on 2012 and 2017 elections in terms of the relationship between the party and voters. This research also explains how the relations between parties and voters encourage factionalism at the elite level. Two factions from the Aceh Party internally appeared in the 2012 elections in the nomination of the Governor - Deputy Governor, namely the Irwandi Yusuf faction and the Zaini Abdullah - Muzakir Manaf faction. In the 2017 elections, three factions from the Aceh Party emerged, namely Muzakir Manaf faction, Zaini Abdullah faction, and Zakaria Saman faction and Irwandi Yusuf faction from the external. This research uses factionalism theory from Francoise Boucheck to analyze factionalism that driven by conditions in the electoral market called elastic demand and inelastic demand. This research also uses the new cleavage concept from Pippa Norris and electoral market change (crisis of party) and party responses from Peter Mair to analyze changes in conditions of the electoral market between the 2012 and 2017. This research uses a qualitative method with the results of the study showing that the 2012 local election caused by elastic demand, which that voters still had confidence in the Aceh Party because the political machinery at that time worked optimally, so that Irwandi Yusuf, as an opposing faction, was defeated in the Pilkada and the Aceh Party that carried Zaini Abdullah - Muzakir Manaf won the elections. Factionalism occurs sharply due to the inelastic demand conditions in the 2017 elections, where relations between the Aceh Party and voters has changed. The change was caused by two things that occurred after 2012 which weakened the Aceh Party political engine. First, there was a failure and injustice in the allocation of resources from the Aceh Party to former GAM combatants so that they left the Aceh Party. Second, the cadre crisis within the Aceh Party was due to the displacement of several cadres and was not matched with effective regeneration. The results of the 2017 elections showed the defeat of the Aceh Party which carried Muzakir Manaf."

"Penelitian ini memiliki argumen yang menyatakan bahwa praktik electoral authoritarian regime yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Hun Sen dan Cambodia Peoples Party CPP berdampak terhadap persaingannya dengan Cambodia National Rescue Party CNRP. Adapun, klaim tersebut didasarkan pada sejumlah temuan selama pemilu tahun 2013 berlangsung yang menunjukkan bahwa CPP cenderung menerapkan strategi intimidasi politik, penyalahgunaan sumber daya negara serta praktik-praktik kecurangan, seperti vote buying, manipulasi suara, hingga hal yang bersifat administratif seperti hilangnya nama sejumlah masyarakat Kamboja dari daftar pemilih. Hal tersebut yang kemudian turut memengaruhi munculnya persaingan yang tidak berimbang antara CPP dan CNRP. Untuk itu, perspektif teoritis yang digunakan sebagai landasan analisis adalah teori electoral authoritarian regime oleh Andrea Schedler dan teori competitive authoritarianism yang dicetuskan oleh Steven Levitsky dan Lucan Way.

---

This research argues that the electoral authoritarian regime run by Hun Sen and the Cambodia Peoples Party CPP had an impact on his competition with the Cambodia National Rescue Party CNRP. This argument is based on the findings during the 2013 elections, in which the CPP were guilty of political intimidation, abuse of state resources, vote buying and administrative matters such as the loss of the names of several Cambodian people from the voter list. All these things resulted in an unfair competition between the CPP and the CNRP. The theoretical perspective used in this research is the electoral authoritarian regime theory Andrea Schedler and competitive authoritarianism theory by Steven Levitsky dan Lucan Way.

"

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai pembentukan relasi saling menguntungkanantara partai politik dengan konsultan politik. Studi kasus yang diteliti adalahrelasi partai pengusung Joko Widodo-Basuki T. Purnama (PDIP dan Gerindra)dengan PolMark Indonesia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Skripsiini menggunakan allied view dalam menjelaskan relasi saling menguntungkanantara konsultan politik dengan partai politik. Temuan yang didapat adalahterdapat pembagian kerja dan interaksi intensif antara PDIP-Gerindra denganPolMark Indonesia. Hubungan saling menguntungkan dapat terbentuk karenapartai pengusung membutuhkan PolMark Indonesia untuk mengefektifkan danmengefisienkan kampanye mereka, sementara PolMark Indonesia diuntungkandengan makin kokohnya nama mereka dalam bidang pemasaran politik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the establishment of symbiotic partnership betweenpolitical party and political consultant. The case of this study is the relationshipbetween Joko Widodo-Basuki T. Purnama’s bearer parties (PDIP and Gerindra)with PolMark Indonesia. This thesis uses allied view to examine the symbioticpartnership between them. The result of this thesis is that both of parties and theconsultant have their own roles that complement each other. Symbioticpartnership can take place between them because PDIP-Gerindra acknowledgethat PolMark Indonesia is able to make the campaign effective and efficient, whilePolMark Indonesia gains a more reputable image in the area of political marketing."

"Kemenangan Abdul Fattah al-Sisi dalam pemilihan presiden Mesir pada tahun 2014 dan 2018 menimbulkan dugaan adanya tindak manipulasi. Dalam teori otoritarianisme elektoral, manipulasi pemilu digunakan untuk mengendalikan hasil substantif dari kompetisi elektoral dan permainan reformasi institusional. Faktor ketidakpastian pemilu merupakan hal utama yang berupaya dihindari oleh penguasa, termasuk Abdul Fattah al-Sisi. Sebagaimana dikemukakan Andreas Schedler (2002), manipulasi pemilu dilakukan melalui berbagai taktik yang mengarah pada masyarakat sipil maupun oposisi politik. Al-Sisi mengandalkan militer serta kaum borjuasi untuk membantu melakukan strategi manipulasi. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi strategi manipulasi yang dilakukan Abdul Fattah al-Sisi dalam memperoleh kemenangan pada pemilihan presiden Mesir tahun 2014 dan 2018. Dengan menggunakan teori otoritarianisme elektoral, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan strategi manipulasi yang digunakan al-Sisi untuk memperoleh kemenangan elektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kasus. Penelitian akan diakhiri dengan bagian kesimpulan.

---

Abdul Fattah al-Sisi's victories in Egypt's presidential elections in 2014 and 2018 led to allegations of manipulation. In electoral authoritarianism theory, electoral manipulation is used to control the substantive outcomes of electoral competition and the game of institutional reform. The election uncertainty factor is the main thing that the authorities, including Abdul Fattah al-Sisi, are trying to avoid. As stated by Andreas Schedler (2002), election manipulation is carried out through various tactics that lead to civil society and political opposition. Al-Sisi relied on the military as well as the bourgeoisie to help and carry out the manipulation strategy. This study seeks to identify the manipulation strategies used by Abdul Fattah al-Sisi to achieve victory in the 2014 and 2018 Egyptian presidential elections. Using the theory of electoral authoritarianism, this study seeks to describe the manipulation strategies used by al-Sisi to obtain electoral victory. The research method used is qualitative with case study techniques. The research will end with a conclusion section."

"Tesis ini menganalisis fenomena politik uang dan keterlibatan pemuda pada pemilihan anggota legislatif 2014 di Bojonegoro. Temuan penelitian ini menggambarkan besarnya motivasi berkuasa menjadi pendorong kuat untuk melakukan politik uang. Konsumerisme dan materealisme yang masuk dalam wilayah politik menjadikan hal-hal yang bersifat ideologi, program kerja, nilai dan norma politik menjadi kurang relevan. Penerapan sistem proporsional terbuka membuat persaingan antarcaleg semakin ketat. Lemahnya pengawasan aparat serta sulitnya penindakan pelanggaran Pemilu menjadikan pelaku politik uang semakin leluasa bergerak. Di sisi lain, pemuda yang semestinya menjadi agen perubahan malah terlibat aktif dalam praktik politik uang dan membangun hubungan patron-klien dengan Caleg.

---

This thesis analyzes the phenomenon of money politics and youth involvement in the 2014 legislative elections in Bojonegoro. The findings of this study illustrate the magnitude of power to drive strong motivation for money politics. Consumerism and materealisme that fall into political territory to make the things that are ideologies, programs, values and political norms become less relevant. Application of open proportional system makes competition increasingly fierce antarcaleg. Weak supervision and the difficulty of enforcement officers make the perpetrators of violations of election politics more freely move money. On the other hand, youth who should be agents of change instead actively engaged in the practice of money politics and build patron-client relationships with candidates."

"ABSTRAKDalam Penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimanakah persoalan pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden?; 2) Bagaimanakah penataan sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye yang ideal untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas? Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia sudah bersifat mandiri, namun desain pelaporan dan pengawasan dana kampanye memiliki banyak kelemahan. Sehingga penelitian ini menemukan 6 (enam) kelemahan dalam sistem pelaporan dan pengawasan dana kampanye dalam pemilu presiden di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan berbagai celah kelemahan dalam aturan yang menciptakan kesempatan untuk melakukan manipulasi pencatatan dan penggunaan dana kampanye penting untuk diperbaiki agar tidak menjadi permasalahan laten dalam setiap pemilu. Diharapkan dengan perubahan tersebut akan turut meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia menjadi pemilu yang semakin berintegritas.

---

ABSTRACTIn this research, there are two problems, namely: 1) What are the problems of reporting and monitoring campaign funds in the Presidential Election? 2) How to organize an ideal system of reporting and monitoring campaign finance to achieve integrity election?. This research uses normative legal research. It concludes that the Electoral Management Bodies in Indonesia are independent, but the reporting and monitoring design of campaign funds have many weaknesses. This research found 6 (six) weaknesses in the reporting and monitoring system of campaign funds in the presidential election in Indonesia. This research recommends various legal loopholes which creates an opportunity to manipulate the use of campaign funds is important to be amended. These changes are expected to improve the quality of democracy in Indonesia into elections with greater integrity."

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, pengalaman kerja, dan jenis pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Seluruh Provinsi Riau. Jumlah sampel adalah 78 responden. Responden dari sampel adalah pengelola keuangan yang mengerjakan langsung laporan keuangan yakni bendahara, operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN dan operator Sistem Akuntansi Keuangan SAK , staf pengelola keuangan, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PPSPM , dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK . Variabel eksogen yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi dan jenis pegawai sedangkan variabel eksogen pengalaman kerja terbukti tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

---

ABSTRACTThis study discusses about the influence of the competence of human resources, accounting information systems, work experience, and the type of employee to the quality of the financial statements at Electoral Commision province of Riau. The number of samples is 78 respondents. The sample was financial adminstrators who works directly financial statements of the treasurer, the operator of Management Information Systems and State Goods SIMAK BMN and operator of Financial Accounting System SAK , the staff of financial management, official signing of Payment Order PPSPM , and Committing officer CO . Exogenous variables which proved positive and significant effect is the competence of human resources, accounting information system and the type of employee whereas exogenous variables work experience have positive and significant effect on the quality of financial statements."

"Skripsi ini membahas mengenai perjuangan Partai Aceh (PA) dalam penyusunan qanun lembaga wali nanggroe. Penyusunan qanun lembaga wali nanggroe yang tidak terlepas dari peran PA yang sangat dominan di Aceh, terutama di parlemen serta intervensi dari Pemerintah Pusat. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kepentingan PA dalam qanun lembaga wali nanggroe, terutama dari sudut pandang politik. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan PA di dalam penyusunanqanun lembaga wali nanggroe adalah membentuk lembaga wali nanggroe yang kuat dan mengamankan kursi wali nanggroe.

---

This thesis examines the Aceh Party?s struggle in establishing the institution of guardian of the state law (qanun lembaga wali nanggroe). The making of this law is separable with Aceh Party's dominant role in Aceh, especially in the parliament, and Central Government?s intervention. Using qualitative research methods, this study aims to determine and understand Aceh Party?s secret interests inthe institution of guardian of the state law, especially the political one. This study finds that Aceh Party?s interests in establishing the institution of guardian of the state law is making the strong institution and securing the guardian of the state position."