Dengan meningkatnya tren komunikasi yang beralih dari layanan analog ke digital dengan basis internet, operator seluler masih menghadapi tantangan yaitu peningkatan pengguna dan konsumsi trafik pada jaringan di tengah permasalahan dasar yang ada yaitu keterbatasan spektrum. Pada dasarnya operator seluler ingin menyediakan infrastruktur dan layanan yang mampu menjawab kebutuhan tersebut baik dari ketersediaan, sisi kapasitas, dan reliabilitas. Di sisi lain, evolusi teknologi nirkabel 4G LTE memberikan kontribusi yang signifikan dengan adanya ekspansi untuk dapat mencakup keseluruh negeri. 3GPP melihat kesempatann ini dengan mengenalkan teknologi LTE-Advanced Pro (4.9G) melalui 3GPP release-13 yang disebut dengan teknologi Licensed Assisted Access (LAA). LAA menggunakan teknologi carrier aggregation yang dapat terjadi pada frekuensi tanpa lisensi (unliscensed) 5GHz. Dengan melakukan utilisasi unlicensed spectrum operator diharapkan dapat memenuhi kebutuhan terhadap trafik dengan lebih efisien. Penelitian ini mencoba untuk melakukan analisis tekno ekonomi serta melihat respon perilaku konsumer (consumer behaviour) terhadap penerimaan dan penggunakan teknologi LAA di daerah dense urban. Penelitian dilakukan dengan studi kasus kota Jakarta sebagai ibukota negara, dengan pusat ekonomi bisnis serta kepadatan penduduk yang tinggi. Dari hasil capacity planning, LAA mampu menambah kapasitas tersebut mencapai 41,95 % hingga 61,67% untuk periode 2020 – 2030 dari kapasitas yang disediakan LTE eksisiting saat ini. Selain itu coverage planning penelitian ini memetakan kebutuhan site terhadap 40 titik Point of Interest (POI) sejumlah 72 site outdoor dan 119 site indoor. Sedangkan berdasarkan analisis kelayakan bisnis, implementasi LAA di area dense urban dapat dikatakan layak dengan nilai NPV positif sebesar Rp390.653.517.937 dengan IRR > rate dengan nilai 40,61%, serta payback period selama 3 tahun 3 bulan.
The number of mobile network subscribers has increased over the past few years rapidly. 4G LTE, as a part of wireless technology, made a significant contribution through the coverage expansion around countries but still faces critical issues, namely spectrum scarcity. However, the growth of data users and data consumption seems to be increased. The Mobile Network Operator (MNO) tried to provide the infrastructures and services that capable of responding to the necessity of capacity, reliability, and availability. 3GPP saw the opportunity by introducing the LTE-Advanced Pro (4.9 G) technology with 3GPP Rel-13 that called Licensed Assisted Access (LAA). LAA uses carrier aggregation technology, both licensed and unlicensed band of 5GHz. Through utilizing the unlicensed band, MNO tried to face the necessity of improvement with the cost-efficiency. This paper tries to introduce the LAA implementation in a dense urban area of Indonesia. Based on the calculation result of capacity and coverage planning in Jakarta, LAA is ale to increase the capacity for 41.95% to 61.67% in time period 2020 – 2030 based on exiting LTE capacity. Besides capacity planning, the coverage planning resulted the amount of required LAA site to covered 40 Points of Interest (POI) area by 72 outdoor LAA, and 119 indoor LAA. According to business feasibility analysis for economy aspects, LAA business implementation in dense urban area is categorized as feasible with positive NPV value at IDR 390,653,517,937; IRR > rate at 40.61%, and 3 years and 3 months payback period (PP).
"
Infrastruktur akses broadband belum dapat menjangkau 100% wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur akses, khususnya fixed broadband belum merata dan belum dapat menjangkau pelosok terpencil sepenuhnya. Pembangunan akses infrastruktur broadband menggunakan teknologi serat optik, teresterial, maupun seluler tidak dapat dilaksanakan karena tidak layak secara bisnis, terlebih untuk kondisi daerah rural dengan kepadatan pelanggan rendah dan lokasi tersebar. Teknologi High throughput satellite (HTS) dan subsidi merupakan solusi bagi negara-negara Uni Eropa dalam menjangkau 100% wilayahnya. High throughput satellite dan subsidi merupakan hal baru dan berisiko bagi Pemerintah Indonesia, Operator, dan Service Provider. Pemerintah Indonesia berinisiatif menyelenggarakan layanan akses satelit menggunakan HTS melalui model Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha perlu disepakati antara Pemerintah, Operator dan Service Provider. Tesis ini menilai dampak biaya bagi Pemerintah dan kelayakan bisnis dari sudut pandang Operator, Service Provider dan Konsorsium dalam membangun HTS pada orbit plan band (7 Gbps) dan orbit asumsi Ka band (65 Gbps) pada Skenario Availability Payment dan Skenario Forecasting. Dampak biaya dan kelayakan bisnis akan dihitung menggunakan metode tekno ekonomi. Hasil penelitan menunjukkan bahwa dengan pelunasan VSAT selama 5 tahun semua skenario, baik Skenario Availability Payment maupun Skenario Forecasting akan bernilai layak. Skenario yang paling menguntungkan Operator untuk pembayaran pembangunan satelit adalah Skenario Availability Payment Decline. Sementara, skenario yang paling optimal bagi Service Provider dan Pemerintah untuk pembayaran layanan satelit didukung subsidi adalah Skenario Forecasting dengan pelunasan instalasi VSAT maksimal 5 tahun. Biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan jaringan akses satelit setiap tahunnya mencapai Rp 1,65 trilliun - Rp 2,81 trilliun untuk satelit 7 Gbps, dan Rp 4,88 trilliun – Rp 9,59 trilliun untuk satelit 65 Gbps untuk satelit 65 Gbps
Broadband access infrastructure in Indonesia cannot cover 100% of its territory. The development of access infrastructure, especially fixed broadband has not been evenly distributed and able to reach remote areas completely. Development of broadband infrastructure access using fiber optic, terrestrial and cellular technology cannot be implemented because it is not feasible on business basis, especially for rural conditions with low customer density and scattered locations. High throughput satellite (HTS) technology and subsidies are a solution for EU countries to reach 100% of their territory. The development of High throughput satellite and subsidies are a new thing and risky for the Government of Indonesia, Operator and Service Provider. The Indonesian government took the initiative to organize satellite access services using HTS through Joint Venture Public private patnership. The forms of Joint Venture Public private patnership need to be agreed upon between the Government, Operators and Service Providers. This thesis assesses the impact of costs for the Government and business feasibility from the point of view of Operators, Service Providers and Consortiums in building HTS on plan band orbit (7 Gbps) and orbit assumptions on Ka band (65 Gbps) in Availability Payment and Forecasting Skenarios. The cost effects and business feasibility will be assessed using techno-economic method. The results of the study show that with the rePayment of VSAT for 5 years, all skenarios, both the Availability Payment and Forecasting Skenarios will be worthy. The most favorable skenario for the operator to get pay for satellite construction is Decline Availability Payment Skenario. Meanwhile, the most optimal skenario for Service Providers and the Government, to get pay for satellite services supported by subsidies is the Forecasting Skenario with a maximum rePayment of VSAT installation for 5 years. The costs required to conduct satellite access networks each year reach Rp 1.65 trillion - Rp 2.81 trillion for 7 Gbps satellites, and Rp 4.88 trillion - Rp 9.59 trillion for 65 Gbps satellites.
"