Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program asesmen terpadu merupakan salah satu bagian dari kebijakan wajib rehabilitasi di Indonesia. Program ini ditujukan bagi para tersangka penyalahguna narkotika yang berkaitan dengan hukum untuk ditempatkan ke dalam rehabilitasi sebagai alternatif penghukuman penjara. Secara umum, terdapat dua jenis rehabilitasi di Indonesia, terdiri dari rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan. Kedua jenis rehabilitasi tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing baik dalam hal efektivitas maupun efisiensi. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan penyesuaian antara jenis rehabilitasi dengan tingkat risiko yang dimiliki tersangka pada tahapan asesmen. Tujuan dari studi ini yaitu membahas peranan pengambilan keputusan program asesmen terpadu dalam menempatkan tersangka ke dalam setting rehabilitasi yang efektif dan efisien. Studi ini menggunakan analisis data sekunder berupa hasil rekomendasi asesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNNP DKI Jakarta tahun 2019. Sampel berjumlah 67 tersangka penyalahguna narkotika. Data ini terdiri dari beberapa variabel penilaian dan hasil rekomendasi asesmen terpadu. Salah satu kerangka teoritis yang akan digunakan dalam menilai kesesuaian jenis rehabilitasi dan risiko tersangka yaitu Client-Matching Protocol (CMP). Selain itu, studi ini menggunakan kerangka teori kriminologi seperti social learning theory dan social support sebagai pendukung dari analisis penulis. Studi ini menemukan adanya tersangka yang belum mendapatkan rekomendasi rehabilitasi sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya (mismatched). Ketidaksesuaian antara jenis rehabilitasi dan tingkat risiko memiliki sejumlah dampak negatif, seperti peningkatan risiko residivisme dan relapse, serta tingginya beban biaya anggaran yang ditanggung oleh pemerintah. Hal ini tentunya membuat rehabilitasi menjadi tidak efektif dan efisien.

---

The integrated assessment program is one of the mandatory rehabilitation policies in Indonesia. The program is intended for drug abuse offender related to the law to be placed in rehabilitation as an alternative to imprisonement. In general, there are two types of rehabilitation in Indonesia, inpatient and outpatient rehabilitation. Both types of rehabilitation have advantages and disadvantages of each in terms of effectiveness and efficiency. To achieve both of these, matching the type of rehabilitation and offender`s risks is needed in assessment stage. The purpose of this study is to examine the role of decision making in the integrated assessment program in placing offender in an effective and efficient rehabilitation setting. This study uses secondary data analysis of integrated assessment recommendation result, conducted by BNNP DKI Jakarta in 2019. The sample of data is 67 suspects. The data consists of several assessment variables and the results of integrated assessment recommendations. One theoretical framework that will be used in matching of rehabilitation types and the risk of offenders is Client-Matching Protocol (CMP). This study also using a criminological theoretical framework such as social learning theory and social support as a support of the analysis. This study found that there were offenders who had not received rehabilitation recommendations in accordance with

their level of risk (mismatched). The mismatch between types of rehabilitation and the level of risk has a number of negative impacts, such as an increased risk of recidivism and relapse, as well as the high burden of budget costs borne by the government. This certainly makes rehabilitation ineffective and inefficient."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat optimalisasi program pascarehabilitasi di BNNP DKI Jakarta tahun 2016 dengan melihat kondisi klien pascarehabilitasi tersebut, sesudah tidak terhubung lagi dengan program pascarehabilitasi. Kondisi klien pascarehabilitasi dalam penelitian ini dinilai dari regulasi emosi mereka dan kondisi-kondisi lainnya, seperti lingkungan sosial, dukungan keluarga dan status pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data didapatkan melalui focus group discussion FGD , observasi dan wawancara mendalam kepada delapan partisipan dan dua informan, yaitu konselor pendamping dan Deputi Rehabilitasi BNN. Hasil penelitian menunjukkan, enam orang partisipan memiliki regulasi emosi yang tinggi dengan kondisi pemulihan yang baik, satu partisipan masih dalam kondisi pulih tapi memiliki regulasi emosi yang tidak baik, sehingga memiliki risiko relapse yang tinggi, satu partisipan dengan regulasi emosi yang buruk dan sedang relapse. BNNP DKI Jakarta harus memantau terus kondisi klien pascarehabilitasi untuk mencegah kekambuhan mereka.

---

This research aims to notice the optimization of aftercare program initiated by BNNP DKI Jakarta in 2016 by seeing the client rsquo s condition upon completing the rehabilitation program. In this research the aftercare client rsquo s condition is assessed by their emotion regulations and other related conditions such as social environment, family support and work status. This research applies the qualitative approach, data collections obtained from the focus group discussion FGD , observations and depth interviews to eight participants and two informants, namely assistant counselors and Deputy of Rehabilitation of BNN National Narcotics Boards. The result of this research indicates that six participants have high emotion regulations with good recovery, one participant is recovering but has unstable emotion regulation with high relapse risk, one participant has a bad emotion regulation and relapsing. BNNP DKI Jakarta should constantly supervising the aftercare client rsquo s condition for avoiding them from relapse."

"Salah satu upaya mengatasi permasalahan overcapacity lapas adalah dengan mengusahakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka mengoptimalkan pemberian rehabilitasi, melalui Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014 dibentuklah Tim Asesmen Terpadu yang bertugas melakukan asesmen medis dan hukum terhadap pelaku, lalu memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pelaku. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35/2009) tidak mengatur kewajiban asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu sebagai syarat pemberian rehabilitasi. Selain itu, tidak terdapat pengaturan secara jelas mengenai kekuatan pembuktian hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Melalui penulisan ini, akan diteliti mengenai bagaimana kedudukan Tim Asesmen Terpadu dalam UU No. 35/2009 serta kekuatan pembuktian hasil asesmennya dan pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yakni melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tim Asesmen Terpadu tidak memiliki kedudukan dalam UU No. 35/2009 karena pembentukannya yang hanya didasarkan pada Peraturan Bersama yang bukan termasuk sebagai peraturan perundangundangan sehingga membuat kedudukan Tim Asesmen Terpadu lemah dalam proses penegakkan hukum. Kemudian, hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dapat digunakan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli, tetapi kekuatan hasil asesmen tersebut tidak mengikat hakim dalam mengambil putusan.

---

One of the efforts to overcome the problem of prison overcapacity is to provide rehabilitation for drug abuse offenders. In order to optimize the provision of rehabilitation, through the 2014 Joint Regulation on Rehabilitation, an Integrated Assessment Team was formed to conduct medical and legal assessments of offenders, and provide recommendations for rehabilitation for offenders. However, Law No. 35/2009 on Narcotics (Law No. 35/2009) does not regulate the obligation of assessment by the Integrated Assessment Team as a condition for providing rehabilitation. In addition, there is no clear regulation regarding the evidentiary power of the Integrated Assessment Team's assessment results. This paper will examine the position of the Integrated Assessment Team in Law No. 35/2009 as well as the evidentiary power of the assessment results and their influence on the judge's consideration in making a decision. This research method is juridical-normative by using primary data and secondary data, namely through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Integrated Assessment Team has no position in Law No. 35/2009 because its formation is only based on a Joint Regulation which is not included as a statutory regulation, making the Integrated Assessment Team's position weak in the law enforcement process. Then, the results of the assessment conducted by the Integrated Assessment Team can be used as documentary evidence or expert testimony, but the strength of the assessment results does not bind the judge in making a decision."

"Meskipun memiliki peran strategis, jumlah usaha mikro dan kecil bertumbuh hanya 10% dalam terakhir. Berbagai masalah menjadi penyebabnya seperti kebijakan, pembiayaan, kordinasi, dan motivasi pelaku usaha. Sebuah program kewirausahaan diluncurkan di DKI Jakarta yang bersifat kolaborasi antar seluruh stakeholders yang bernama Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model ekosistem kewirausahaan pada program PKT dengan melihat hubungan aktor dan faktor. Metode penelitian menggunakan paradigma postpositivis dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Narasumber dalam penelitian merupakan pelaku yang mewakili aktor dalam ekosistem yang terdiri dari 19 narasumber. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa model ekosistem di DKI Jakarta lahir pada tingkat makro dalam program PKT melalui platform digital yaitu jakpreneur yang didasari hubungan formal melalui MOU. Interaksi antar aktor pelaku usaha, pemerintah, bank, pasar, professional dan masyarakat sosial kemudian memperkuat domain dalam ekosistem kewirausahaan. Namun ekosistem kewirausahaan masih terbatas pada level makro melalui platform dan masih belum menjangkau seluruh aktor lain terutama 90 % pelaku usaha. Oleh karena perlu dilakukan penyempurnaan untuk dapat menjangkau lebih banyak aktor untuk pengembangan usaha mikro dan kecil yang ada di DKI Jakarta.

---

Despite having a strategic role, the number of micro and small businesses has only 10% in last 10 years. Various problems are the cause such as policies, financing, coordination, and motivation of business actors. An entrepreneurship collaboration program was launched in DKI Jakarta between all stakeholders, namely Integrated Entrepreneurship Development (PKT). This study aims to analyze the entrepreneurial ecosystem model in the PKT by looking at the relationship of actors and factors. The research method uses the postpositivist paradigm with data collection using in-depth interviews. The resource persons in the research represent actors in the ecosystem consisting of 19 speakers. Data analysis uses qualitative analysis.

The results showed that the ecosystem model in DKI Jakarta was born at the macro level in the PKT program through a digital platform, namely jakpreneur based on formal relations through the MOU. Interaction between business actors, government, banks, markets, professionals and the community then strengthens the domain in the ecosystem. However, the entrepreneurial ecosystem is still limited and still does not reach all other actors, especially 90% of business actors. Therefore improvements need to be made to be able to reach more actors for the development of micro and small businesses in DKI Jakarta."

"Artikel ini menjelaskan dinamika BNNP DKI Jakarta dalam memberantas peredaran narkotika pada masa pandemi Covid-19. Situasi pandemi menyebabkan perubahan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi pandemi juga mengakibatkan mudahnya seseorang terdampak masalah mental. Di samping itu, pemerintah berfokus pada masalah kesehatan dan pergerakan mobilitas orang dan pergerakan barang melalui jalur ekspedisi tidak terdampak akibat pandemi. Peredaran narkotika semakin masif dengan dibuktikan oleh jumlah tangkapan barang bukti yang meningkat setiap tahunnya. Melihat fenomena tersebut, artikel ini akan menggambarkan bagaimana dinamika BNNP DKI Jakarta dalam memberantas peredaran narkotika pada masa pandemi. Artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dan ditulis dengan analisa data dan sumber yang berasal dari BNNP DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya BNNP DKI Jakarta dalam memberantas peredaran narkotika di masa pandemi mengalami hambatan besar karena terbatasnya mobilitas personil. Di samping itu, terdapat kendala struktural yang menjadi hambatan dari BNNP DKI Jakarta. Namun demikian, BNNP DKI Jakarta beradaptasi dengan tetap aktif mengumpulkan informasi melalui tim intelijen.

---

This article explains the dynamics of the DKI Jakarta BNNP in eradicating narcotics trafficking during the Covid-19 pandemic. The pandemic situation causes changes in the social and economic aspects of society. Pandemic conditions also make it easier for someone to be affected by mental problems. Apart from that, the government is focusing on health issues and the mobility of people and the movement of goods via expedition routes that are not affected by the pandemic. The circulation of narcotics is increasingly massive as evidenced by the number of confiscations of evidence which increases every year. Looking at this phenomenon, this article will describe the dynamics of the DKI Jakarta BNNP in eradicating narcotics trafficking during the pandemic. This article uses a historical method consisting of heuristic, criticism, interpretation and historiography stages and was written with analysis of data and sources originating from the DKI Jakarta BNNP. The results of this research are that the DKI Jakarta BNNP's efforts to eradicate narcotics trafficking during the pandemic experienced major obstacles due to limited mobility of personnel. Apart from that, there are structural obstacles that hinder the DKI Jakarta BNNP. However, BNNP DKI Jakarta adapted by continuing to actively collect information through the intelligence team."

"Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di DKI Jakarta adalah semakin buruknya kondisi ekosistem akuatik, khususnya waduk. Waduk yang ada di DKI Jakarta saat ini memiliki kualitas yang semakin menurun akibat perubahan fungsi daerah tangkapan air waduk. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas dan kesehatan waduk berdasarkan metode asesmen yang dikeluarkan oleh Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton). Analisis perubahan kondisi kualitas dan kesehatan waduk di DKI Jakarta dilakukan berdasarkan data tahun 2010 – 2019. Penelitian dilakukan pada 10 waduk yang terletak di wilayah DKI Jakarta. Pemilihan sepuluh waduk tersebut merepresentasikan kualitas serta kesehatan waduk di lima kotamadya DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan tiga variabel utama dalam menentukan kualitas dan kesehatan waduk yaitu persentase tutupan lahan, data kualitas air waduk, dan data kondisi sempadan waduk. Analisis dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan analisis korelasi metode Spearman Rank. Tahap kedua adalah regresi untuk mendapatkan koefisien pengaruh explanatory variable. Disajikan hasil analisis berupa tabel rekapitulasi penilaian kualitas dan kesehatan waduk. Hasil persamaan regresi dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi perubahan kualitas air waduk akibat perubahan tutupan lahan dan kondisi sempadan waduk. Dari hasil time series dapat diketahui bahwa terjadi penurunan kualitas dan kesehatan pada kesepuluh waduk yang ditinjau dalam kurun waktu 10 tahun.

---

The Special Region of Jakarta is the capital city of the Republic Indonesia. One of the environmental problems that occur in DKI Jakarta is the worsening condition of the aquatic ecosystem, especially reservoirs. The existing reservoir quality in DKI Jakarta is currently of a decreasing due to changes in the function of the reservoir's catchment area. This study aims to assess the quality and health of the reservoir based on the assessment method issued by the Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton). Analysis of changes in the quality and health conditions of reservoirs in DKI Jakarta was carried out based on data from 2010 - 2019. The research was conducted in 10 reservoirs located in the DKI Jakarta area that assumed to represent the five municipalities in DKI Jakarta and represents the quality and health of the reservoirs in DKI Jakarta. This study uses secondary data with three main variables in determining the quality and health of the reservoir, land cover data, reservoir water quality data, and reservoir boundary condition data. The analysis was carried out in two stages, the first stage was the Spearman Rank method correlation analysis. The second stage is regression to get the coefficient of the explanatory variable influence. The results can be presented in the form of a recapitulation table for quality assessment and reservoir health. The results of the regression equation can be used as a tool to predict changes in reservoir water quality due to changes in land cover and reservoir boundary conditions. From the results of the time series, it can be seen that there has been a decrease in quality and health in the ten reservoirs reviewed over a period of 10 years."

"Penelitian dilatarbelakangi paradoks kebijakan yang mengharuskan penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi dengan kenyataan minimnya kapasitas dan jumlah penyalahguna yang mengakses rehabilitasi. Untuk itu dibentuklah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM). Namun, hanya 26 IBM yang memberikan layanan Prima. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengevaluasi IBM di Jawa Barat dan Jakarta (IBM Gunung Putri dan IBM Siaga). Tujuan penelitian: a). membandingkan hasil evaluasi kebijakan; b). membandingkan analisis SWOT; c). serta strategi optimalisasi. Penulis menggunakan tipe evaluasi proses retrospektif untuk mengali informasi data primer dari FGD dan wawancara kepada Kades, Lurah, petugas BNNKota/Kab, Agen Pemulihan, klien dan masyarakat dari IBM Gunung Putri dan IBM Siaga serta Direktur PLRKM dan program officer UNODC. Sedangkan data sekunder berasal dari laporan dan penelitian terkait. Hasil penelitian: aspek input IBM Gunung Putri lebih baik. Dari aspek proses, IBM Gunung Putri dan IBM Siaga telah melakukan kegiatan dan layanan IBM sesuai dengan kebutuhan klien. Dari aspek output, klien IBM Gunung Putri berjumlah 8 sedangkan IBM Siaga berjumlah 10. Kedua IBM telah menunjukkan kapasitas coping dan adaptif, namun hanya IBM Gunung. Putri yang memiliki kapasitas transformatif. Strategi optimalisasi IBM Gunung Putri adalah memperbanyak kemitraan dengan CSR; mengoptimalisasikan promosi IBM. Sedangkan IBM Siaga adalah memperkuat sinergitas; berkegiatan IBM di luar Kebon Manggis.

---

Policy paradoxs that requires narcotics abusers to undergo rehabilitation versus fact fact that there is lack of capacity and number of abusers accessing rehabilitation created Community Based Intervention (IBM). However, only 26 IBMs provide Prima. A qualitative approach was used to evaluate IBM in West Java and Jakarta (IBM Gunung Putri and IBM Siaga). Research objectives: a). compare the results of policy evaluations; b). compare SWOT analysis; c). as well as optimization strategy. The author uses a retrospective process evaluation to gather primary data from FGDs and interviews with village heads, BNN officers, Recovery Agents, clients and the community from IBM Gunung Putri and IBM Siaga as well as Director of PLRKM and UNODC’s program officer. Research results: input of IBM Gunung Putri is better. From process perspective, IBM Gunung Putri and IBM Siaga have carried out IBM activities and services according to client needs. From output aspects, IBM Gunung Putri’s client: 8 while IBM Siaga’s client: 10. Both IBMs have demonstrated coping and adaptive capacities, but only IBM Gunung Putri who has a transformative capacity. IBM Gunung Putri optimization strategy are expanding partnerships with CSR, optimize promotion. While IBM Siaga are strengthening synergy, IBM's activities outside Kebon Manggis."

"Penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan agar pulih dari ketergantungannya. Kualitas pelayanan rehabilitasi yang baik dan pelaksanaan metode lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; yang benar dapat memperpanjang waktu pemulihan mereka. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido menerapkan program lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; dengan jangka waktu 4 bulan dan 6 bulan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan metode lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; berdasarkan persepsi penyalahguna yang sedang menjalani program 4 bulan dan 6 bulan serta konselor adiksi agar Balai dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program rehabilitasi.Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan deskriptif analitis. Sampel penelitian secara purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 2 residen laki-laki pada fase older primary program 4 bulan, 3 residen laki-laki pada fase older primary program 6 bulan, dan 2 konselor adiksi.Hasil penelitian adalah para informan menyatakan bahwa semua kegiatan di program komunitas terapetik dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan rasa jenuh residen dapat menghambat pelaksanaan program. Secara umum, penerima dan pelaksana program menganggap program lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; bermanfaat, tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki seperti penambahan kegiatan, pelaksanaan 5 pola hidup sehat dan regulasi emosi para residen.

---

Narcotics abusers are required to undergo rehabilitation to get treatment and care in order to recover from their dependence. The quality of good rehabilitation services and the correct implementation of 39 correct therapeutic communities 39 methods can extend their recovery time. Center for Rehabilitation of the National Narcotics Agency Lido implements a 39 modified therapeutic community 39 program with a period of 4 months and 6 months.

The purpose of this study is to find out how the implementation of 39 therapeutic community modified 39 method based on perception of abusers who are undergoing 4 months and 6 months program and addiction counselor to improve the service quality and implementation of rehabilitation program.

This research method is qualitative with analytical descriptive. The sample of research is purposive sampling. The number of samples used were 2 male residents in the older primary program phase of 4 months, 3 male residents in the 6 month primary primary program, and 2 addiction counselors.

The results of the research are informants stated that all activities in the therapeutic community program can affect the implementation of the program and the resident saturation of the resident can hinder the implementation of the program. In general, beneficiaries and program implementers consider the 39 therapeutic community modified 39 program useful, but there are things that need to be improved such as the addition of activities, the implementation of 5 healthy lifestyles and emotional regulation of the residents."

"ABSTRAKKPR Griya Monas merupakan salah satu fasilitas kredit yang ditawarkan oleh Bank DKI untuk pembelian hunian baru maupun bekas, pembelian ruko atau rukan, dan refinancing. Strategi kampanye komunikasi pemasaran terpadu KPR Griya Monas Bank DKI ?Rumah Sendiri? menekankan daya tarik emosional dan daya tarik rasional untuk meningkatkan kesadaran khalayak sasaran terhadap KPR Griya Monas Bank DKI. Dengan mengumpulkan data di pasar yang ada maka diharapkan terhimpun sebagai dasar pertimbangan untuk membuat suatu program perencanaan komunikasi terpadu untuk KPR Griya Monas Bank DKI. Di tengah pasar KPR yang persaingannya semakin ketat, hingga saat ini KPR Griya Monas belum menjadi Top of Mind di benak konsumen. Maka tujuan komunikasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran khalayak sasaran terhadap produk ini. Dengan biaya kampanye sebesar Rp11,736,322,400,00,!selama 5 bulan kampanye yang dimulai dari Januari hingga Mei 2016. Untuk itu kelancaran kampanye ini juga akan diawasi serta dievalusi untuk melihat bagaimana efektivitas kampanye ini.

---

ABSTRACT

Griya Monas housing loan is one of the credit facility that offered by Bank DKI whether for purchasing new or second residence, shophouse or home office and refinancing. Integrated marketing communication campaign strategy of Bank DKI Griya Monas housing loan "Rumah Sendiri" emphasizes on emotional and rational enticement to raise awareness of the target audience for the housing loan. By collecting the data in existing market, it is expected that the collected data becomes the basis to create an integrated marketing communication planning program for Bank DKI Griya Monas housing loan. In the midst housing loan's market which is getting strict, the Griya Monas housing loan hasn't became the top of mind on consumer's mind. So the purpose of this communication is to improve consumer's awareness about the product. With the amount of Rp 11,736,322,400 as the campaign cost, during 5 months of the campaign which is started from January to May 2016. Therefore, the campaign successful will also be monitored and evaluated to see the effectiveness of this campaign."

"Studi ini mengevaluasi program sosial kewirausahaan terpadu Jakpreneur. Jakpreneur adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan berwirausaha. Program ini diberlakukan dalam rangka menumbuhkembangkan potensi kewirausahaan yang ada di masyarakat lokal dengan bantuan berbagai modal yang diusahakan oleh pemprov DKI Jakarta. Tujuan studi evaluasi ini adalah mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat dicapai melalui program ini. Cakupan studi ini adalah peserta program Jakpreneur yang berdomisili di Jakarta Utara dan pengelola program. Penilaian kinerja program dianalisis dari segi pemberdayaan masyarakat, seperti enabling, empowering, dan protecting yang dirasakan oleh penerima manfaat. Selain itu, penilaian kinerja dilihat dari segi kapasitas sumber daya internal program, seperti societal, process, decision, dan system yang diidentifikasi oleh pengelola program. Evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya dan pemberitaan di media Indonesia mengenai program ini menyatakan bahwa Jakpreneur dinilai efektif dan membantu pengembangan usaha masyarakat yang tergabung dalam program. Akan tetapi, evaluasi tersebut memiliki kelemahan karena terbatas di wilayah tertentu dengan jumlah responden yang terbatas dan berdasarkan pendapat pengelola program tersebut. Untuk memperoleh penilaian yang objektif, peneliti mengevaluasi dari segi kinerja, implementasi, dan aksesibilitas program kepada penerima manfaat program dan pengelola program. Evaluasi ini meliputi sembilan informan yang terdiri dari lima orang penerima manfaat/anggota program dan empat orang pengelola program. Informan dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan wilayah yang ada di Jakarta Utara. Program jakpreneur telah berjalan dan berhasil membina dan membantu ratusan wirausahawan mengembangkan usaha mereka. Akan tetapi, perlu ada perbaikan pada dimensi enabling dan protecting karena masih ditemukan anggota yang kurang mendapat pendampingan yang cukup guna mengoptimalkan usahanya.

---

This study evaluates Jakpreneur's integrated social entrepreneurship program. Jakpreneur is a program organized by the provincial government of DKI Jakarta to empower the community through entrepreneurship activities. This program is implemented in order to develop the entrepreneurial potential that exists in local communities with the help of various capitals managed by the DKI Jakarta provincial government. The purpose of this evaluation study is to find out how community empowerment is achieved through this program. The scope of this study is Jakpreneur participants who live in North Jakarta and program managers. The program performance assessment is analyzed in terms of community empowerment, such as enabling, empowering, and protecting that is perceived by the beneficiaries. In addition, performance appraisal is viewed from the perspective of the capacity of the program's internal resources, such as societal, process, decision, and system identified by the program manager. Previous evaluations and reports in the Indonesian media regarding this program state that Jakpreneur is considered effective and helps the development of community businesses that are members of the program. However, this evaluation has a weakness because it is limited to certain areas with a limited number of respondents and is based on the opinion of the program manager. To obtain an objective assessment, researchers evaluate in terms of performance, implementation, and program accessibility to program beneficiaries and program managers. This evaluation includes nine informants consisting of five program beneficiaries/members and four program managers. Informants were selected using a purposive sampling method based on the area in North Jakarta. The Jakpreneur program has been running and has succeeded in fostering and helping hundreds of entrepreneurs develop their businesses. However, there needs to be improvements in the enabling and protecting dimensions because there are still members who do not receive sufficient assistance to optimize their business."