Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Polusi udara dan kemacetan merupakan salah satu masalah umum yang dapat ditemui di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan pribadi dari tahun ke tahun, tidak hanya hal ini menimbulkan kemacetan, tetapi juga masalah lingkungan dan bahaya kesehatan yang diakibatkan oleh emisinya. Pihak berwajib di bidang transportasi selalu berusaha untuk mencari jalan dalam mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong niat berperilaku penggunaan transportasi publik dari Generasi X dan Y (millennial) lalu, faktor-faktor tersebut dikembangkan menjadi program-program yang dapat menarik minat kedua generasi dalam menggunakan transportasi publik. Penelitian ini menggunakan model yang mengintegrasikan Theory of Planned Behavior (TPB), Technology Acceptance Model (TAM), Environmental Concern dan Demographics. Model ini divalidiasi oleh para ahli transportasi melalui wawancara dan kuesioner. Setelah kuesioner publik disebarkan, hasilnya diolah melalui Structural Equation Modelling (SEM) dan pembuatan program dilakukan melalui wawancara para ahli. Hasilnya memperlihatkan bahwa hanya variabel Environmental Concern yang berpengaruh pada niat berperilaku pada Generasi X, sedangkan untuk Generasi Y ialah variabel Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, Subjective Norm, dan Environmental Concern. Selain itu, hasilnya juga memperlihatkan melalui perbandingan variabel TAM, Perceived Ease of Use pada Generasi X akan lebih mempengaruhi Attitude toward Public Transportation dibandingkan Generasi Y. Adapun program-program yang direkomendasikan ialah penggantian moda transportasi publik yang lebih ramah lingkungan, peningkatan aksesabilitas inklusif, penggunaan Near Field Communication (NFC), pengintegrasian moda transportasi, dan pemanfaatan influencer dan pejabat publik untuk menggunakan transportasi publik dan transparansi informasi. 

 

---

Air pollution and traffic congestion are common problems in Indonesia, especially in Jakarta. Mainly because the number of private vehicles increased rapidly in recent years, not only it resulted in traffic congestion, but also environmental problems and human health hazards because of its emissions. Transportation authorities have always been trying to find a way to reduce private vehicles and to encourage using public transportation. The purpose of this work is to understand factors that could encourage behavioral intention to use public transportation from Generation X and Y. Also, these factors are developed into programs that could attract the interest of both generations in using public transportation. This research used a model that integrates Theory of Planned Behavior (TPB), Technology Acceptance Model (TAM), environmental concern and demographics. Transportation experts validated the research model through semi-structured interviews and questionnaires. After distributing the public questionnaires, the results were processed through Structural Equation Modelling (SEM) and the programs were created through expert interviews. The results show only environmental concern that influence behaviour intention in Generation X, meanwhile for Generation Y are perceived ease of use, perceived usefulness, subjective norm and environmental concern variables. On top of that, the results also show through comparison of the TAM variable, perceived ease of use in Generation X will affect attitude toward public transportation more than Generation Y. Therefore, the recommended programs are the replacement of more environmentally friendly public transportation modes, increased inclusive accessibility, the use of Near Field Communication (NFC), the integration of public transportation modes, and the utilization of influencers and public officials to use public transportation and information transparency.

"

"ABSTRAKKewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakansalah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi denganbersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar haltersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasipada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenanganpenyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahantransportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnyamembutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintahpusat membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui PerpresNo. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJmelaksanakan tugas dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek(RITJ). Oleh karena kewenangan BPTJ yang lintas daerah dalam wilayahJabodetabek, maka kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidangtransportasi tidak mengalami perubahan secara substansial, melainkan hanya terdapatperubahan terkait koordinasi pelaksanaan kewenangan. Dalam hal ini, PemerintahProvinsi DKI Jakarta tetap berwenang dalam pengelolaan transportasi di lingkupwilayahnya yang didasarkan atas kewenangan atributif dari pembagian urusanpemerintahan di bidang perhubungan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan jenis eksplanatoris, sehingga akan menghasilkan suatu penelitianyang menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam terkait suatu gejala ataupermasalahan dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis.Dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenanganantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ, sehingga diperlukan peraturanperundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja danpembagian urusan di bidang transportasi antara pemerintah daerah di wilayahJabodetabek dengan BPTJ yang mengacu pada RITJ.

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government Authority in the field of transportation is one of theconcurrent authority obtained by attribution, referring to The Law of The Republic ofIndonesia Number 23 of 2014 concerning Local Government. On that basis, JakartaProvincial Government Authority in the field of Transport on its implementation canbe divided into the planning authority; organizing authority and the authority of theevaluation. In its development, the transportation problems in Jakarta was complexand connected with the surrounding area in need of an integrated and comprehensivetreatment, so that the central government established the Transportation ManagementAgency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ) through PresidentialRegulation Number 103 of 2015 concerning Transportation Management Agency ofJakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ). BPTJ duties referred to theTransportation Master Plan for Jabodetabek (RITJ). Therefore BPTJ authority whichcross the area in Greater Jakarta, the Jakarta Provincial Government authorities in thefield of transport did not change substantially, but there are only related to changes incoordinating the implementation of the authority. In this case, Jakarta ProvincialGovernment retains authority in the management of transport in the scope of its areaare based on the attributive authority of the division of government affairs in thesector of transportation in The Law of The Republic of Indonesia Number 23 of 2014concerning Local Government. The method used in this research is normativejuridical with the kind of explanatory, so it will produce a study that depicts ordescribes in depth related to a problem with using secondary data in the form of awritten legal norms. In practical implementation, there is still potential overlappingauthority between the Government of Jakarta with BPTJ, so that the necessarylegislation clearly regulating the relationship and the division of affairs in the field oftransport between local authorities in the Greater Jakarta area with BPTJ which refersto RITJ."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan sistem Cepat Respon Masyarakat untuk mendukung partisipasi masyarakat. Masyarakat DKI Jakarta dapat menyampaikan keluhan non-darurat di 14 kanal dan memantau proses penyelesaiannya di portal yang tersedia. Namun, tidak semua aduan yang disampaikan masyarakat mempunyai keterangan yang lengkap. Beberapa aduan tidak menyertakan deskripsi, lokasi, maupun waktu kejadian. Hal ini menyulitkan petugas Operasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan penyelesaian aduan. Dalam menangani permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mendeteksi kelengkapan suatu aduan dari masyarakat, sehingga dapat secara otomatis mengingatkan masyarakat untuk membuat laporan yang lengkap. Penelitian ini membahas performa model yang dapat mendeteksi kelengkapan keterangan laporan aduan. Rangkaian metode yang diterapkan adalah deteksi kelengkapan keterangan deskripsi, deteksi kelengkapan keterangan lokasi, dan deteksi kelengkapan keterangan waktu. Deteksi kelengkapan keterangan deskripsi diuji dengan pendekatan machine learning menggunakan fitur Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) dan N-gram. Algoritma machine learning yang diimplementasikan adalah Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), dan Random Forest Decision Tree (RDFT). Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu diuji menggunakan sistem Named Entity Recognition (NER) Wirawan (2020) dengan model pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) dan basis data NERGRIT. Ekstraksi kata kunci keterangan deskripsi dilakukan menggunakan pendekatan LIME explainer. Hasil eksperimen menunjukan bahwa algoritma RFDT menggunakan fitur TF dan word unigram dengan balancing data menggunakan Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) menghasilkan performa tertinggi untuk klasifikasi kelengkapan keterangan deskripsi laporan aduan dengan nilai makro F1 sebesar 0.7154. Deteksi kelengkapan keterangan lokasi dan waktu menggunakan model NER pre-trained BERT menghasilkan nilai makro F1 sebesar 0.8634 dan 0.6252. Hasil pemetaan kata kunci keterangan deskripsi, lokasi dan waktu dievaluasi dengan metrik cosine similarity secara berurutan menghasilkan nilai sebesar 0.5890, 0.6252 dan 0.8487.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has developed a Cepat Respon Masyarakat system to support community participation and optimization of government performance. DKI Jakarta citizens can submit non-emergency complaints in 14 channels integrated with the Cepat Respon Masyarakat and monitor the resolution process on the available portal. However, not all complaints submitted by the public have complete information. Some complaints do not include a description, location, or time of occurrence. This will make it difficult for the Organisasi Perangkat Daerah (OPD) officers to resolve them. To deal with this problem, we need a system that can detect the completeness of a complaint from the public to automatically remind them to make a complete report. This study discusses the performance of models that can detect complaint report completeness. The methods applied are detection of completeness of description information, detection of completeness of location information, and detection of completeness of time information. Detection of completeness of descriptions was tested using the machine learning approach with the Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) and N-gram as the features. The implemented machine learning algorithms are Multinomial Na ̈ıve Bayes (MNB), Support Vector Machine (SVM), and Random Forest Decision Tree (RDFT). Detection of completeness of location and time descriptions was tested using Named Entity Recognition (NER) system by Wirawan (2020) with pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) model dan NERGRIT as data basis. Description’s keyword extraction was performed by LIME explainer implementation. The experimental results show that the RFDT algorithm with TF and word unigram features and data balancing using Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE) produced the highest performance for the classification of the completeness of the description with F1 macro value of 0.7154. Classification of completeness of location and time information using the pre-trained BERT model resulted in F1 macro values of 0.8634 and 0.6252. The results of the detection of description keywords, location keywords, and time keywords were evaluated using the cosine similarity metric, respectively, yielding a value of 0.863448, 0.6252, and 0.8487."

"Saat ini dunia dihadapkan pada kondisi VUCA (Volability, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity) yang berdampak pada kondisi suatu organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien menjadi salah satu cara untuk dapat menghadapi hal ini. Salah satu organisasi sektor publik Indonesia yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta memiliki fungsi krusial dan strategis dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, Bappeda DKI Jakarta masih menghadapi permasalahan dalam bidang Sumber Daya Manusianya yang apabila tidak diselesaikan, permasalahan ini akan berdampak pada menurunnya kinerja Bappeda DKI Jakarta. Melihat fungsinya yang krusial dan permasalahan SDM yang dihadapi, dibutuhkan perhatian terhadap work engagement dari para pegawainya agar hasil kinerja Bappeda DKI Jakarta tercapai maksimal. Terkait dengan hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat work engagement pegawai Bappeda DKI Jakarta serta faktor yang memengaruhinya. Pendekatan penelitian ini merupakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei dan teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 6 narasumber. Peneliti menggunakan teori work engagement dari Schaufeli et al., (2002) melalui Ultrecht Work Engagement Scale. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pegawai Bappeda DKI Jakarta memiliki tingkat work engagement dalam kategori sedang (59,7%). Secara kualitatif, ditemukan faktor yang memengaruhi hasil work engagement seperti faktor tuntutan kerja, kondisi lingkungan kerja dan faktor internal diri pegawai. Penelitian ini memberikan beberapa saran seperti pemetaan beban kerja dapat dilakukan melalui cross cutting performance, peningkatan work engagement dapat difokuskan pada aspek leadership dan unit kerja, serta perlu perhatian dari pengelola SDM berkaitan dengan work engagement.

---

Currently the world is faced with VUCA (Volability, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) conditions which have an impact on the condition of an organization. Managing human resources effectively and efficiently is one way to deal with this. One of the Indonesian public sector organizations, the Regional Development Planning Agency (Bappeda) DKI Jakarta, has a crucial and strategic function in terms of regional development planning. In this case, Bappeda DKI Jakarta is still facing problems in the field of Human Resources which, if not resolved, these problems will have an impact on decreasing the performance of Bappeda DKI Jakarta. Seeing its crucial function and the human resource problems it faces, it requires attention to the work engagement of its employees so that the results of Bappeda DKI Jakarta's performance are achieved to the fullest. Related to this, the purpose of this research is to analyze the level of work engagement of Bappeda DKI Jakarta employees and the factors influence it. This research approach is quantitative with mixed method collection techniques. Quantitative data collection techniques were carried out through surveys and qualitative data collection techniques were carried out through in-depth interviews with 6 informants. The researcher used work engagement theory from Schaufeli et al., (2002) through the Ultrecht Work Engagement Scale. The findings from this study state that Bappeda DKI Jakarta has a moderate level of work engagement with a percentage of 59.7%. Qualitatively, factors were found that influenced the results of work engagement such as Job Demands, environmental work conditions and internal factors themselves. This research provides several suggestions such as workload mapping can be done through cross cutting performance, increasing work engagement can be focused on aspects of leadership and work units, and the need for attention from HR managers related to work engagement."

"Prevalensi penyakit tidak menular khususnya diabetes mellitus di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dipicu karena pola hidup yang gemar mengonsumsi Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK). Dalam rangka merespons permasalahan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merencanakan kebijakan cukai MBDK. Namun, kebijakan tersebut belum diimplementasikan hingga saat ini, padahal sejumlah negara di Asia Tenggara sudah menerapkan kebijakan cukai MBDK. Salah satu faktor keberhasilan dalam menetapkan kebijakan adalah pandangan atau persepsi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta atas rencana kebijakan cukai MBDK. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner dan wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Persepsi positif didukung karena masyakarat DKI Jakarta memiliki sikap, motif, kepentingan, dan harapan yang positif atas rencana kebijakan cukai MBDK. Namun, agar kebijakan cukai MBDK dapat diterima masyarakat, peneliti menyarankan agar penyuluhan atau edukasi mengenai kebijakan cukai MBDK dan dampak konsumsi MBDK dilakukan secara rutin dan menarik, serta melakukan kajian mengenai elastisitas produk MBDK agar dapat mengetahui dampak kenaikan harga terhadap penurunan konsumsi.

---

The prevalence of non-communicable diseases, particularly diabetes mellitus, in DKI Jakarta continues to increase each year. This can be attributed to a lifestyle that involves a high consumption of Sugar Sweetened Beverages (SSB). In response to this issue, the government, through the Directorate General of Customs and Excise, is planning a SSB excise policy. However, the policy has not been implemented yet, even though several countries in Southeast Asia have already implemented SSB excise policies. One of the key factors in successful policy implementation is the perception of the society. This study aims to analyze the perception of DKI Jakarta society regarding the planned SSB excise policy. The research adopts a quantitative approach, collecting data through surveys in the form of questionnaires and complementary interviews. The results of this study indicate that the DKI Jakarta society has a positive perception of the planned SSB excise policy. The positive perception is supported by the fact that the DKI Jakarta society has positive attitudes, motives, interests, and expectations towards the planned SSB excise policy. However, to ensure the acceptance of the SSB excise policy by the public, the researchers suggest conducting regular and engaging education and awareness campaigns about the SSB excise policy and its impact on consumption. Additionally, studying the elasticity of SSB products is recommended to understand the impact of price increases on consumption reduction. "

"Kemacetan yang masih menjadi masalah selama puluhan tahun di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kurang optimalnya kinerja Dishub Pemprov DKI Jakarta sebagai perangkat daerah yang mengurusi urusan perhubungan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja Dishub Pemprov DKI Jakarta dalam kerangka pengembangan organisasi guna meningkatkan efektivitas dan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan masalah. Penilaian organisasi dilakukan terhadap enam dimensi, yakni kepemimpinan, konstituen, kepegawaian, perencanaan stratejik, pengukuran dan analisis, serta program dan proses yang merupakan dimensi dari model Public Sector Assessment and Improvement yang dikemukakan Immordino pada tahun 2017. Pendekatan pada penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dishub Pemprov DKI Jakarta masih perlu dioptimalkan, khususnya pada dimensi kepegawaian serta program dan proses sebagaimana masih ditemukan kurangnya antisipasi terhadap keterampilan baru yang menyebabkan kekosongan atau tidak terpenuhinya kualifikasi yang dibutuhkan pada jabatan tertentu serta belum dilakukannya penilaian efisiensi dan efektivitas proses pada program dan layanan yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan.

---

Congestion that has been a problem for decades in DKI Jakarta Province until now indicates low performance of DKI Jakarta Transportation Agency as a regional apparatus that is responsible in transportation affairs. Therefore, this study aims to assess the performance of DKI Jakarta Transportation Agency within the framework of organizational development which intent to increase effectiveness and ability of organization to solve problems. This research conducts organization assessment towards six dimensions, namely leadership, constituents, workforce, strategic planning, measurement and analysis, programs and processes. Those are dimensions of the Public Sector Assessment and Improvement Model by Immordino in 2017. This research used post-positivist approach and data collected through in-depth interviews and literature studies. In general, results of this research showed that performance of DKI Jakarta Provincial Transportation Agency still needs to be optimized, especially in workforce as well as program and process dimensions, as there is still a lack of anticipation of new skills which cause vacancies or unqualified people in certain positions. Also, efficiency and effectiveness assessments have not been carried out which caused lower quality of programs and services delivered to public."

"Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan mengakibatkan hilangnya status Ibu Kota Negara yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana rumusan otonomi yang akan diterapkan di Provinsi Jakarta setelah tidak lagi mengemban status Ibu Kota Negara. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berasal dari penerapan desentralisasi tersebut,  Indonesia juga menerapkan desentralisasi asimetris yang penerapannya berupa daerah khusus seperti yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Kekhususan yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta salah satunya adalah penekanan otonomi di tingkat Provinsi. Setelah tidak lagi mengemban status daerah khusus, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk memberlakukan otonomi reguler atau otonomi asimetris. Otonomi reguler akan mengembalikan rumusan otonomi Provinsi Jakarta mengikuti rumusan di UU No. 23 Tahun 2014. Di sisi lain, penerapan asimetris membuka kemungkinan untuk model-model otonomi lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan metode analisis secara kualitatif. Model otonomi yang diterapkan di Provinsi Jakarta pasca pemindahan Ibu Kota Negara harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terjadi di Provinsi Jakarta. Rumusan otonomi di Provinsi Jakarta sepatutnya mengakomodasi perkembangan lewat batas administrasinya sehingga dapat terbentuk otonomi daerah yang terintegrasi antar wilayah. Selain itu, penting untuk menekankan partisipasi lokal dalam mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan semangat otonomi daerah pasca reformasi.

---

The capital city relocation to Kalimantan would result in the lost of capital city status which is held by Special Capital Region of Jakarta. This will also raises questions about how autonomy will be implemented in Jakarta Province after it no longer holds the status as capital city. Regional autonomy in Indonesia is implemented with principles of decentralization, deconcentration, and co-administration. Derived from the implementation of decentralization, Indonesia has also implemented asymmetric decentralization, which is implemented in the form of special region such as held by the Special Capital Region of Jakarta. One of the specialities of Special Capital Region of Jakarta is the emphasis on autonomy at the provincial level. The Central Government has the authority to impose regular autonomy or asymmetric autonomy over Jakarta Province after capital city relocation. Regular autonomy will restore the autonomy formula for Jakarta Province following the formulation in Law No. 23 of 2014. Asymmetric decentralization will opens the possibility for other models of autonomy. The method used in this research is juridical- normative  with qualitative analysis methods. The autonomy model applied in the Jakarta Province after the relocation of the capital city should consider various aspects that occur in the Province of Jakarta. The design of autonomy in the Province of Jakarta should accommodate developments beyond its administrative boundaries so that an integrated regional autonomy can be formed between regions. In addition, it is important to emphasize local participation in managing their own regions in accordance with the spirit of regional autonomy."

"Kualitas air Sungai Ciliwung semakin hari semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan konsentrasi TSS (Total Suspenden Solid), COD (Chemical Oxygen Demand), Nitrit dan Ammonia yang telah melebihi baku mutu (TSS>100 ppm, COD>10 ppm, Nitrit>0.06 ppm, Ammonia>0.02 ppm) (Delinom et al., 2002). Tetapi pada kenyataannya air Sungai Ciliwung masih digunakan masyarakat sekitar untuk memenuhi berbagai keperluan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air Sungai Ciliwung periode tahun 2000-2010 dibandingkan dengan Keputusan Gububernur DKI Jakarta No. 582/1995. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan jumlah sampel sekunder sebanyak 272. Parameter kualitas air yang digunakan sebagai indikator adalah Total Dissolved Suspended (TDS), Kekeruhan, Phospat, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) Dissolved Oxygen (DO), dan Fecal coli. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar parameter telah melebihi baku mutu kecuali TDS di bagian hulu sungai. Dari hasil uji bivariat diketahui sebagian besar konsentrasi parameter meningkat dari hulu ke hilir. Hal ini dibuktikan dengan nilai P<0.05. Untuk perbedaan konsentrasi di musim hujan dan musim kemarau, parameter yang memiliki perbedaan yang signifikan yaitu BOD, Phospat, dan COD (P<0.05). Sedangkan untuk perbedaan konsentrasi periode tahun 2000-2005 dan periode tahun 2006-2010 parameter yang memiliki perbedaan yang signifikan yaitu COD dan DO (P<0.05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Air Sungai Ciliwung menurut parameter yang diteliti sudah tidak sesuai peruntukannya.

---

Over the time, water quality of Ciliwung River was under the standart. The concentration of some parameters such as TSS (Total Suspenden Solid), COD (Chemical Oxygen Demand), Nitrite and Ammonia above a threshold limit (TSS>100 ppm, COD>10 ppm, Nitrite>0.06 ppm, Ammonia>0.02 ppm) (Delinom et al., 2002). But in the reality people around the river area still used the water for their daily activities.

The purpose of this study was to compare the water quality to according Keputusan Gububernur DKI Jakarta No. 582/1995. This study use descriptive analysis method with 272 secondary samples. The parameter of water quality which include as indicator of the assessment were Total Dissolved Suspended (TDS), Turbidity, Phospate, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) Dissolved Oxygen (DO), and Fecal coli.

The result should that most of parameters were over the threshold limit except TDS consentration in the upstreams. Bivariate analysis showed most of the parameters increase from the upstream to downstream with P<0.05. BOD, Phospat, and COD had the significant differences between rainy and dry season (P<0.05). Mean while COD and DO which had the significant differences in 2000-2005 to 2006-2007 periode time (P<0.05).

The conclusion of this study was Ciliwung river water according to the studied parameters are not appropriate designation."

"ABSTRAKNama : Irfan ArdaniProgram Studi : Magister Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Efektivitas Sistem Pencatatan Kematian dan PenyebabKematian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaTesis ini membahas tentang efektivitas sistem pencatatan kematian dan penyebabkematian di Provinsi DKI Jakarta dalam menghasilkan statistik vital kematian danpenyebab kematian yang akurat, menyeluruh dan sewaktu. Metode yang digunakanadalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancaramendalam dan studi data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi DKIJakarta memiliki dua sistem yang terpisah dan belum disinkronisasi antara pencatatankematian dengan pencatatan penyebab kematian. Hal ini menyebabkan statistik vital yangdihasilkan oleh kedua sistem tersebut berbeda satu dengan yang lain sehingga belumefektif menghasilkan statistik vital kematian dan penyebab kematian yang akurat,menyeluruh dan sewaktu.Kata kunci: efektivitas, pencatatan kematian, pencatatan penyebab kematian, statistikvital

---

ABSTRACTName Irfan ArdaniStudy Program Master of Public HealthTitle Effectiveness of Death and Cause of Death RegistrationSystem in Special Capital Region of JakartaThis study discusses the effectiveness of death and cause of death registration system inDKI Jakarta Province to produce accurate, thorough and timely death and cause of deathvital statistics. A qualitative research has been conducted with in depth interview andsecondary data studies as methods for data collection. The results showed that DKIJakarta Province has two separate systems between the death and the cause of deathregistration and not yet synchronized. The vital statistics generated differ from oneanother, so that it has not been effective in generating accurate, thorough and timely deathand cause of death vital statistics.Keywords effectiveness, death registration, causes of death registration, vital statistics"

"Penelitian ini mengkhususkan membahas permasalahan mengenai perlawanan pajak yang timbul dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan dengan cara official assessment dan tarifnya ditentukan oleh kepala daerah, masa perpajakan dari PKB ini yaitu dalam 12 bulan. Dalam 12 bulan atau 1 tahun pemilik dari kendaraan bermotor tersebut di wajibkan membayar pajak, hal ini mengakibatkan adanya polemik karena mengapa pemilik dari kendaraan bermotor harus membayar pajak atas kendaraan  motor ditambah tarif progresif yang berdasarkan dimiliki dengan besaran sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki setiap tahunnya. Serta karena diharuskan membayar Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya  dan di DKI Jakarta memiliki tarif progresif yang paling besar diantara daerah lainnya di Indonesia mengakibatkan adanya beberapa dari Wajib Pajak yang melakukan pengurangan atas tarif progresif tersebut. Dengan menyalah gunakan identitas diri miliki orang lain agar tidak terkana tarif progresif yang tinggi. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe diagnostitik-preskriptif. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa dasar dikenakannya PKB setiap tahunnya yaitu karena kepemilikan atas kendaraan di jadikan objek pajak dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak atas PKB ini berdasarkan dari persyaratan untuk melakukan registrasi kendaraan bermotor hanya membutuhkan identitas diri (KTP) tanpa penjelasan lebih lanjut, dengan juga kurangnya penerapan prosedur, dan sanksi bagi wajib pajak yang melakukan perlawanan PKB dengan menyalah gunakan identitas diri milik orang lain dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi ganti kerugian berdasarkan hukum perdata.

---

This study specializes in discussing issues regarding tax resistance arising in the payment of Motor Vehicle Tax. PKB is a regional tax, the collection of which is carried out by official assessment and the tariff is determined by the regional head, the taxation period of this PKB is 12 months. In 12 months or 1 year the owner of the motorized vehicle is required to pay taxes, this results in a polemic because why the owner of the motorized vehicle must pay taxes on the motor vehicle plus progressive rates based on owned by the amount according to the number of vehicles owned each year. And because they are required to pay Motor Vehicle Tax each year and in DKI Jakarta has the most progressive rates among other regions in Indonesia resulting in some of the taxpayers who make reduction of these progressive rates. By misusing someone else's self-identity so as not to incur high progressive rates. This research is juridical-normative, with diagnostic-prescriptive type. The conclusions obtained from this study are that the basis for applying PKB every year is because the ownership of the vehicle is made a tax object in Article 3 paragraph (1) of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, and taxpayers who carry out tax resistance This PKB is based on the requirements for registering motorized vehicles only requiring identification (KTP) without further explanation, with also lack of application procedures, and sanctions for taxpayers who fight PKB by misusing the identity of others may be subject to administrative sanctions, criminal sanctions, sanctions for compensation based on civil law."