Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan banyaknya platform atau protokol internet of things (IoT) yang dikembangkan oleh beberapa organisasi atau institusi, seperti LoRa, NB-IoT dan SigFox yang memiliki keunggulan dan keterbatasan sendiri-sendiri, sedangkan dibutuhkan investasi yang besar dan jangka panjang untuk menyelenggarakan teknologi IoT, selain daripada itu, kerugian yang diakibatkan oleh pengunaan konvensional meter pada pelanggan listrik yang menyebabkan terjadinya kehilangan pendapatan oleh perusahaan penyedia listrik, riset ini bertujuan untuk memilih teknologi berbasis internet of things untuk smart meter listrik di wilayah PLN Disjaya antara tiga teknologi LoRa, NB-IoT dan Sigfox. Dengan metode prediksi, valuasi ekonomi dan analytic hierarchy process (AHP), riset ini melakukan prediksi jumlah pelanggan dan pendapatan PLN Disjaya selama 10 tahun, perancangan jaringan, analisis coverage, analisis kapasitas dan utilitasi jaringan, perhitungan dan analisis cost benefit, kecepatan data rate dan proprietary, di mana berdasarkan hasil AHP, kriteria coverage menjadi prioritas pertama dan sesuai dengan analisis coverage, teknologi SigFox menjadi pilihan dalam penerapan teknologi IoT untuk smart meter listrik di wilayah PLN Disjaya.

---

With so many platforms or internet protocols of things (IoT) developed by several organizations or institutions, such as LoRa, NB-IoT and SigFox that have their own advantages and limitations, while large and long-term investments are needed to deliver IoT technology, in addition from that, the loss caused by the use of conventional meters on electricity customers which causes loss of income by electricity supply companies, so this study aims to choose the internet-based technology of things for electricity smart meters in the PLN Disjaya region between the three LoRa technologies, NB- IoT and Sigfox. Using prediction methods, economic valuation and analytic hierarchy process (AHP), this study predicts the number of customers and revenues of PLN Disjaya for 10 years, network design, coverage analysis, capacity analysis and network utilization, calculation and analysis of cost benefits, data rate speed and proprietary, where based on AHP results, coverage criteria are the first priority and according to coverage analysis, SigFox technology becomes the choice in the application of IoT technology for electricity smart meters in the PLN Disjaya region."

"[Kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan tidak akan terlepas dari value chain aktivitas ketenagalistrikan yang dimulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi sampai dengan ritel. Dalam siklus aktivitas ketenagalistrikan tersebut, selalu timbul adanya susut energi listrik akibat dari selisih antara jumlah energi listrik yang diproduksi dengan jumlah energi listrik yang dicatat sebagai penjualan kepada pelanggan. PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan, sejak Desember 2007 telah memiliki kebijakan perusahaan dalam rangka pengendalian susut jaringan distribusi yang dituangkan dalam buku berjudul Pedoman Peta Kegiatan dan Identifikasi Proses Bisnis Distribusi.Karya akhir ini meneliti bagaimana upaya pengendalian susut energi listrik pada jaringan distribusi yang dilakukan di PT PLN (Persero) area distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, dampaknya terhadap subsidi listrik Pemerintah pada PT PLN (Persero). Faktanya, aktivitas pengendalian susut energi listrik pada jaringan distribusi dibagi menjadi aktivitas pengendalian karena penyebab faktor teknis dan faktor non teknis.;Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors.;Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors., Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio elektrifikasi terhadap IPM di Indonesia secara umum dan secara khusus, yaitu analisis spesifik terhadap provinsi yang sudah dipisahkan menjadi berbagai kategori. Lambatnya laju pertumbuhan IPM dan tidak meratanya IPM di berbagai provinsi mendorong pemerintah untuk mengupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong rasio elektrifikasi yang merata antar provinsi. Rasio elektrifikasi diketahui mempunyai peranan penting dalam meningkatkan seluruh indikator dalam IPM, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan.  Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi pada tahun 2010-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa secara umum rasio elektrifikasi memberikan pengaruh positif terhadap IPM. Sedangkan pengaruh rasio elektrifikasi pada berbagai kategori provnisi menunjukkan hasil yang bisa bernilai positif atau negatif. Rasio elektrifikasi mempunyai pengaruh terbesar pada sub kategori provinsi yang mempunyai PDRB rendah, IPM rendah dan kinerja PDRB rendah  IPM rendah.

---

This study aims to analyze the effect of the electrification ratio on HDI in Indonesia for general and specific purpose: with a specific analysis of provinces divided into various categories. The slow growth rate of HDI and the disparity of HDI in various provinces has pushed the government to work out the right solution to overcome these problems. One effort that can be done is to encourage an equal electrification ratio between provinces. The electrification ratio is known to have an important role in improving all indicators in HDI, which include economy, health and education. This study uses panel data from 33 provinces in 2010-2018, with the fixed effect estimation method. The empirical results show that in general the electrification ratio has a positive effect on HDI. Meanwhile, the effect of the electrification ratio in various categories of provinces shows that the results can be positive or negative. The electrification ratio has the greatest effect on the sub-categories of provinces that have low GRDP, low HDI and low IPM low GRDP performance."

"Kondisi Indonesia sebagai Negara kepulauan mempersulit usaha penyediaan tenaga listrik terutama pada daerah-daerah yang terpencil bila dilakukan dengan cara ekspansi main grid. Energi baru terbarukan, khususnya tenaga surya telah teridentifikasi sebagai solusi dengan potensi yang tinggi untuk mengelektrifikasi area pedesaan. Penyediaan listrik di daerah pedesaan memiliki tantangan tersendiri, beberapa diantaranya adalah kepadatan penduduk yang rendah, dengan pendapatan yang rendah pula. Beberapa penelitian telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengaplikasikan skema pendanaan yang inovatif. Keuangan mikro atau microfinance sederhananya merupakan akses finansial untuk masyarakat miskin. Keuangan mikro pada sektor energi masih terbilang cukup baru dibahas, namun terdapat bukti kesuksesan bahwa skema pendanaan ini dapat membantu meningkatkan penjualan SHS pada rumah tangga miskin. Produk keuangan mikro Grameen Shakti dianggap sukses dalam usaha mengelektrifikasi pedesaan masyarakat miskin di Bangladesh. Grameen Shakti berhasil menjual sebanyak lebih dari 740.000 SHS kepada masyarakat miskin dalam kurun waktu 10 tahun. Penelitian ini mencoba mengadaptasi produk keuangan mikro Grameen Shakti, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kebutuhan listrik, serta kemampuan membayar masyarakat desa yang belum berlistrik di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat desa yang belum berlistrik membutuhkan tenaga listrik sebagai sumber penerangan. Hasil analisis untuk kemampuan membayar menunjukkan, rumah tangga di desa belum berlistrik dapat mengeluarkan biaya sebesar 600 – 900 ribu rupiah untuk membeli bahan bakar genset setiap bulannya. Namun, biaya tersebut dirasa cukup berat bagi mereka. Ada pula beberapa kasus yang menunjukkan beberapa warga desa tidak mampu untuk memiliki genset sehingga menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerangannya di malam hari. Rekomendasi produk keuangan mikro SHS untuk masyarakat desa belum berlistrik dibuat berdasarkan karakteristik masyarakat desa belum berlistrik yang telah dianalisis sebelumnya. SHS berkapasitas 20 Wp, 50 Wp, dan 100 Wp dapat ditawarkan kepada mereka. Skema yang dibuat mengacu pada produk milik Grameen Shakti dan beberapa penelitian yang relevan. Produk keuangan mikro yang direkomendasikan diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan SHS sehingga masyarakat desa yang belum berlistrik dapat beralih ke tenaga surya.

---

The condition of Indonesia as an archipelagic country complicates efforts to supply electricity to remote areas with the expansion of the main grid. Renewable energy, especially solar energy has been identified as a solution with high potential to electrify rural areas. Electricity supply in rural areas has its own challenges, specifically low-income population with often low income.

Several studies have provided suggestions to overcome these challenges. One of them is with an innovative financing. Microfinance is simply a financial access for the poor. Microfinance in the energy sector is still fairly new, however, there are evidences showing that this scheme has successfully penetrates SHS in poor households. Grameen Shakti's microfinance products are considered successful in the effort to electrify poor rural areas in Bangladesh. Grameen Shakti managed to sell more than 740,000 SHS to the poor in 10 years.

This study attempts to implement the Grameen Shakti microfinance product, which is adapted to the conditions of Indonesia. Therefore, it should be noted in advance about electricity needs, as well as the need to pay rural communities who are not yet electrified in Indonesia.

The results of the analysis showed that the village community who had not been electrified needed electricity as a source of lighting. The results of the analysis for the ability to pay show that unelectrified households can spend 600 - 900 thousand rupiah to buy generator fuel every month. However, this fee is quite expensive for them. There are several cases which show that poor people unable to have generators so that they use kerosene lamp as lighting at night.

SHS microfinance product recommendations made based on the characteristics of the un-electrified household. SHS with a capacity of 20 Wp, 50 Wp and 100 Wp can be offered to them. The schemes created support the Grameen Shakti products and some relevant research. Microfinance products are expected to increase the affordability of SHS, therefore unelectrified household can afford solar power."

"Tesis ini membahas keterkaitan dan pengaruh dari Program Infrastruktur Listrik Perdesaan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah variabel independen adalah Program Listrik Perdesaan dan variabel dependennya adalah Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan. Variabel Program Listrik Perdesaan menggunakan data Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik, Varibel Kemiskinan menggunakan data Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan, Variabel Pertambahan penduduk menggunakan data Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total, dan Variabel Perkembangan Pendidikan menggunakan data Persentase Penduduk Buta Huruf. Hasil penelitian menunukkan bahwa variabel Program Listrik Perdesaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan, Pertambahan penduduk, dan Perkembangan Pendidikan di Perdesaan. Keberhasilan Program Listrik Perdesaan berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, penurunan pertambahan penduduk, dan peningkatan akses pendidikan di Perdesaan yang berdampak bagi kemajuan di seluruh perdesaan di Indonesia.

---

This thesis discusses the relevance and influence of the Rural Electricity Infrastructure Program in Indonesia. This research is quantitative research by using regression analysis of panel data. The variables used are independent variables are Rural Electricity Program and the dependent variable is Poverty, Population Growth, and Educational Development. Rural Electrification Program variables use data of Electrification Ratio and Ratio of Electrified Villages, Poverty Variables use data of Percentage of Poor in Rural, Population Added variable using Total Fertility Rate data, and Developmental Development variable using data of Percentage of Illiterate Population. The results showed that the variables of the Rural Electricity Program had a negative and significant effect on the variables of Poverty, Population Growth, and Development of Education in Rural Areas. The success of the Rural Electricity Program has an effect on poverty reduction, declining population growth, and increased access to education in Rural Areas that impacts progress across rural areas in Indonesia."

"Paradigma pembangunan sekadar berbasis materialistis dan hanya berfokus pada capaian pertumbuhan ekonomi telah meminggirkan manusia sebagai subjek khususnya perempuan. Pembangunan infrastruktur energi dan kelistrikan yang buta gender bukan memberikan manfaat kepada perempuan melainkan menghasilkan tekanan tambahan. Penelitian ini bertujuan mengungkap implikasi pembangunan fasilitas listrik berbasis komunitas terhadap kapabilitas perempuan di kampung adat, utamanya persoalan akses dan partisipasi dalam pembangunan, pemaknaan perubahan dari listrik dan pembentukan kapabilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas yang disandingkan dengan teori interseksionalitas dan pemikiran feminisme postkolonial untuk menganalisis temuan-temuan empirik. Metodologi penelitian kualitatif dilakukan melalui analisis data sekunder, observasi, dan wawancara mendalam terhadap lima perempuan subjek utama serta dua orang subjek pendukung. Lokasi penelitian dilakukan di kampung adat Ubu Oleta, desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menemukan bahwa akses dan prasarana masih buruk dan minim partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Perempuan di kampung adat masih belum dapat memanfaatkan kehadiran listrik secara optimal. Aturan adat berupa belis merupakan hambatan dalam pertisipasi, akses, dan pemanfaatan listrik bagi perempuan. Perempuan di kampung adat selain mengalami diskriminasi akibat aturan adat, sebagai individu dengan beragam identitas, juga mengalami tekanan secara interseksionalitas struktural, politik, dan representasional. Temuan yang juga penting adalah perempuan tetap mampu mengaktifkan faktor-faktor konversi lingkungan, sosial, dan personal dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka sebagai perwujudan penggunaan listrik. Kendala struktural aturan adat dan belis menjadi hambatan utama dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka, karena berbagai diskriminasi yang muncul dari praktik adat tersebut, menyebabkan beban ekonomi yang menjurus ke pemiskinan terstruktur. Rekomendasi utama adalah mengupayakan revitalisasi aturan adat terkait belis dan meningkatkan peran partisipasi perempuan yang hakiki dalam proses pembangunan energi.

---

The development paradigm that based on materialism is only focuses on achieving economic growth, which has tendency to marginalize people especially women. Gender- blind development of energy and electricity infrastructure does not provide benefits to women but creates additional pressure. This study aims to reveal the implications of the development of community-based electricity facilities on women's capabilities in traditional villages, especially the issues of access and participation in development, the significant of changes from electricity and the development of women's capabilities. This study utilize capability theory alongside intersectionality theory and postcolonial feminist thinking to analyze empirical findings. The qualitative research methodology was carried out through secondary data analysis, observation, and in-depth interviews with five women as the main subjects and two informants as supporting subjects. The research location was carried out in the Kampung Adat Ubu Oleta, Desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, kabupaten Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. This research found that access and infrastructure were poor and women's participation in the development process was insignificant. Women in kampung adat are still unable to optimized utilization of electricity. The customary rule in the form of belis is an obstacle in the participation, access and utilization of electricity for women. In addition women are experiencing discrimination due to customary rules, women in kampung adat, as individuals with various identities, also experience pressure from structural, political and representational intersectionality. An important finding is that women are still able to activate environmental, social and personal conversion factors in achieving their capability function as a result utilization of electricity. Structural constraints on customary rules and belis are the main obstacles in achieving their capability function, because various discriminations that arise from these customary practices cause an economic burden that leads to structured impoverishment. The main recommendations are seeking to revitalize customary rules regarding belis and increase the role of women's participation in the energy development process."

"

Abstrak

 

Nusa Tenggara adalah termasuk wilayah Indonesia bagian tengah dengan dua provinsi yang memiliki rasio elektrifikasi dibawah 90%. Akhir tahun 2017 rasio elektrifikasi daerah Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur adalah 84,11% dan 60,82%. Pembangunan pembangkit listrik tenaga gas bumi akan dilakukan oleh pemerintah di wilayah nusa tenggara. Suplai gas bumi yang dibutuhkan oleh pembangkit di Nusa Tenggara akan dilakukan dalam bentuk LNG atau liquefied natural gas. Asumsi yang digunakan adalah suplai diberikan oleh Badak LNG dan Tangguh LNG. Permintaan Listrik yang tidak tinggi sehingga volume LNG yang ditransportasikan relatif kecil, dapat dikategorikan sebagai Small Scale LNG (SSLNG). Penelitian ini akan memberikan analisis keekonomian yang dilakukan dari setiap skema distribusi SSLNG yang direncanakan hingga diperoleh harga jual LNG di tempat penerimaan. Metode distribusi yang diteliti adalah milk run, hub spoke, dan gabungan keduanya akan dibuat kedalam 10 skenario. Metode terbaik yang digunakan adalah metode milk run dengan dua kluster, dengan LNG disupplai dari Badak LNG yang memiliki harga $13,12/MMBTU sebagai plant gate price dengan permintaan 12,010,942.87MMBTU/Tahun.

 

Kata kunci: Distribusi LNG, LNG Skala Kecil, Rantai Suplai LNG, harga jual LNG, Nusa Tenggara.

 

---

Abstract

 

Nusa Tenggara is in the central part of Indonesia with two provinces which have electrification ratio below 90%. Electrification ratio of the West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara regions was 84.11% and 60.82%. Construction of a natural gas power plant will be carried out by the government in Nusa Tenggara region. Supply of natural gas needed by the plant in Nusa Tenggara will be carried out in the form of LNG or liquefied natural gas. assuming the supply is provided by Badak LNG and Tangguh LNG. Because electricity demand is low, so the volume of LNG transported is relatively small and categorized as Small-Scale LNG (SSLNG). This study will provide economic analysis carried out from each SSLNG distribution scheme planned to obtain LNG selling prices at the receiving place (plant gate price). Distribution methods used for study are milk run, hub spoke, and combination of those two methods. uses milk run methodology with two clusters for the Nusa Tenggara region. Based on the feasibility study conducted, demand for Nusa Tenggara overall is 12,010,943 MMBTU/Year. The LNG will be supplied from Badak LNG in Bontang with $13.12/MMBTU as Plant Gate Price.

 

Key word: LNG Distribution, Small Scale LNG, LNG Supply Chain, Plant Gate Price, Nusa Tenggara.

 

"

"Dekrit 7 Juli 1959, pembubaran Dewan Konstituante, parlemen dan pembekuan partai politik adalah wujud penguburan demokrasi. ?Demokrasi Terpimpin? dan ?Demokrasi Pancasila? selama Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, merupakan lanjutan pengekangan demokrasi. Reformasi 1998, menghidupkan kembali demokrasi, tapi terbatas di ranah politik, demokrasi sosial pelayanan kepentingan publik belum dimulai. Kehidupan demokrasi di ranah politik (kebebasan penyampaian pendapat, pers, berserikat, berukumpul), perlu dilanjutkan dengan demokrasi sosial di ranah kelola pelayanan kepentingan publik (management of public services, public goods), perwujudan nyata penerapan dan penegakkan demokrasi, kedaulatan rakyat, demi peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial hidup bersama. Pembangunan sarana, proyek kepentingan publik pemenuhan hajad hidup masyarakat luas, seperti kesehatan, pendidikan, penyediaan tenaga listrik, air minum, sarana angkutan umum, kelola pasar-pasar umum, kelola kekayaan milik bangsa dan negara perlu ditegakkan dengan melibatkan partisipasi publik berlandaskan asas tata kelola yang baik (Good Governance). Oleh karena masyarakatlah yang akhirnya akan menerima manfaat dan menanggung dampak yang ditetapkan. Kehidupan modern perlu pasokan listrik demi peningkatan kemajuan ekonomi, sosial, ketahanan nasional. Karena itu upaya penyediaan, pemanfaatan serta pengelolaan perlu diatur secara cermat, agar listrik tersedia cukup saat diperlukan, merata di seluruh wilayah di Tanah Air, dengan mutu dan harga bersaing. "

"ABSTRAKMeter listrik tradisional membaca secara manual, beban kerja yang besar, kesalahan besar dan didistribusikan di lokasi instalasi yang berbeda, perlu menghabiskan banyak waktu dan biaya tenaga kerja. Secara real-time, akurasi dan perluasan aplikasi tidak dapat dipenuhi. Dengan perkembangan teknologi, saat ini meter listrik dapat digunakan dua arah, yaitu untuk pembacaan jarak jauh secara real-time, dan dapat digunakan sebagai prabayar dan pascabayar, hal itu yang menjadikannya smart meter. Saat ini smart meter telah menjadi bagian penting dari sistem smart grid. Oleh karena itu PLN Bali memutuskan untuk mengganti meter dengan smart meter untuk mendukung Bali Eco Smart Grid. LoRaWAN adalah salah satu pilihan teknologi untuk menerapkan smart meter karena dapat menjangkau jarak yang jauh, daya rendah, lisensi gratis dan biaya yang lebih rendah. LoRa Long Range / LoRaWAN adalah salah satu teknologi IoT wide-area yang paling menjanjikan yang diusulkan oleh Semtech dan selanjutnya dipromosikan oleh Aliansi LoRa. Penelitian ini bertujuan menganalisis tekno ekonomi rencana implementasi smart meter reading pada PLN Bali dengan menggunakan metode tekno ekonomi dan cost-benefit analysis. Selain melakukan analisis aspek teknologi dan ekonomi, analisis model bisnsi dan juga dilakukan analisis aspek regulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa LoRa / LoRaWAN merupakan salah satu pilihan teknologi yang dapat digunakan saat ini, model bisnis yang dapat digunakan adalah build own atau implementasi dilakukan sendiri, build operate transfer BOT atau outsourcing ke pihak ketiga, dan model sewa. Sesuai peraturan Kominfo nomor 35 tahun 2015, LoRaWAN dapat digunakan sebagai perangkat jarak dekat yang dapat beroperasi pada 923-925 MHz.

---

ABSTRACTTraditional electricity meters read manually, large workloads, major errors and distributed at different installation locations, need to spend a lot of time and labor costs. In real time, the accuracy and extension of the application can not be fulfilled. With technological developments, electric meters now can be used both ways, for real time remote reading, and can be used as prepaid and postpaid, making it smart meter. Currently the smart meter has become an important part of the smart grid system. Therefore PLN Bali decided to replace the meter with smart meter to support Bali Eco Smart Grid. LoRaWAN is one of the technology options for implementing smart meter because it can reach long distance, low power, free license and lower cost. LoRa Long Range LoRaWAN is one of the most promising IoT wide area technologies proposed by Semtech and subsequently promoted by the LoRa Alliance. This study aims to analyze the techno economic plan smart meter reading implementation on PLN Bali by using techno economic method and cost benefit analysis. In addition to analyzing technological and economic aspects, the analysis of the business model and also the regulatory aspect analysis. The results show that LoRa LoRaWAN is one of the technology options that can be used today, the business model that can be used is build own or implementation is done by itself, build operate transfer BOT or outsourcing to third party, and rental model. As per the rules of Kominfo number 35 of 2015, LoRaWAN can be used as a short range device that can operate at 923 925 MHz."