Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemanfaatan teknologi saat ini sedang berkembang sangat pesat. Penggunaan teknologi ternyata memiliki dampak pada peningkatan kompleksitas dalam sebuah sistem sehingga muncul risiko-risiko yang komplek. Manajemen risiko dipraktikkan untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh sebuah risiko. Pada perkembangannya, manajemen risiko tidak hanya fokus pada tindakan mitigasi risiko tapi juga membentuk sistem menjadi lebih resilien terhadap risiko. Resiliensi sendiri diartikan sebagai kemampuan sebuah sistem untuk tetap bertahan atau mudah kembali seperti sebelum terjadinya gangguan. Tingkat resiliensi sebuah sistem kini menjadi isu yang sangat penting karena tidak semua risiko mampu dihindari. Disisi lain, kajian tentang pengukuran tingkat resiliensi suatu sistem pengadaan pemerintah hingga saat ini belum pernah dilakukan. Ada bentuk unik dari sebuah proses pengadaan pemerintah. Proses pengadaan pemerintah menggunakan konsep Good Governance dengan membentuk publik sebagai stakeholder sehingga pemerintahan dapat berjalan secara lebih professional. Oleh karena itu tulisan ini mencoba menjelaskan faktor-faktor yang terlibat dalam penentuan tingkat resiliensi sebuah sistem rantai pasok serta merancang sebuah kerangka kerja yang dapat dipergunakan untuk menghitung tingkat resiliensi sebuah sistem. Kajian literatur digunakan sebagai dasar menentukan faktor-faktor penentu tingkat resiliensi dan pembentukan kerangka kerja perhitungan resiliensi sebuah sistem. Kerangka kerja tersebut dapat digunakan untuk sistem rantai pasok secara umum Pada tulisan ini kerangka kerja digunakan untuk menilai tingkat resiliensi sistem pengadaan pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan disimpulkan bahwa indikator tingkat resiliensi sistem ada 3, yaitu: kecepatan sistem dalam mendeteksi, merespon dan kembali kondisi awal sistem sebelum risiko itu terjadi atau tingkatan stabilitas baru yang dapat diterima oleh sistem. Pada sistem pengadaan pemerintah sistem dikatakan resilien jika terlah ada sistem terintegrasi yang mengakomodasi aturan untuk menajemen risiko.

---

Utilization of current technology. Is developing very rapidly. The use of technology has an impact on the increase of complexity in a system so that it appears that the complex risks. Risk management is practiced to handle the impact of a risk. On development, risk management is not just focus at risk mitigation measures but also forms system becomes more resilient to risk. Resilient itself is defined as the ability of a system to survive or easily back as before the interruption. Resilience rate system is now a very important issue because not all risks can be avoided. On the other hand, a study of measuring the level of resilience of a government procurement system to date has never been conducted. There is a unique form of a government procurement process. The government procurement process uses the concept of Good Governance by forming the public as a stakeholder so that the government can run more professionally. Therefore, this paper tries to explain the factors involved in determining the level of resilience of a supply chain system and design a framework that can be used to calculate the level of resilience of a system. The literature review is used as a basis for determining the determinants of resilience levels and establishing a system for calculating the resilience of a system. The framework can be used for the general supply chain system. In this paper the framework is used to assess the level of resilience of the Surabaya City government procurement system. Based on the literature review, it has been concluded that there are 3 indicators of system resilience level, namely: the speed of the system in detecting, responding and returning to the initial condition of the system before the risk occurs or a new level of stability that can be accepted by the system. In a government procurement system, the system is said to be resilient if there is an integrated system that accommodates rules for risk management."

"Dengan meningkatnya nilai PDB Indonesia di dunia, diperlukannya perhatian yang lebih mendalam terhadap industri pengolahan, sektor yang menopang 20% PDB Indonesia. Krisis yang sebelumnya telah terjadi seperti krisis moneter tahun 2008 dan pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat mendalam terhadap industri pengolahan dimana secara langsung menurunkan putaran roda ekonomi di Indonesia. Pengembangan kerangka konsep dan model dasar indeks resiliensi dengan pendekatan sistem dinamis dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan performa ketahanan perusahaan dalam menghadapi krisis atau gangguan. Resiliensi merupakan salah satu bentuk upaya bagi perusahaan ketika mengalami gangguan atau risiko untuk bangkit kembali ke dalam kondisi semula atau tertentu. Dalam penelitian ini, resiliensi memiliki empat faktor, yaitu robustness, resourcefulness, redundancy, dan rapidity. Dimana fungsi organsasi seperti operasional, finansial, strategi, dan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap penilaian performa resiliensi. Setiap faktor memiliki kumpulan indikator yang diperoleh melalui studi literatur dan in-depth interview dengan ahli. Selanjutnya, pembobot dari setiap faktor dan indikator resiliensi dilakukan. Model dasar sistem bisnis juga dibuat agar kompleksitas dari sistem bisnis tersebut dapat digambarkan dan dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dan indikator resiliensi yang paling berpengaruh ialah redudancy dan reserve funds, secara berurutan.

---

With the increasing value of Indonesia's GDP worldwide, more attention is needed to the manufacturing industry, the sector that accounts for 20% of Indonesia's GDP. Previous crises such as the 2008 monetary crisis and the Covid-19 pandemic had a very deep impact on the manufacturing industry which directly reduced the economic transaction in Indonesia. The development of the conceptual framework and basic model of the resilience index with a system dynamic approach is carried out as an effort to improve the company's resilience performance in the face of crises or disturbances. Resilience is a form of effort for companies when experiencing disturbances or risks to bounce back to their original or certain conditions. In this study, resilience has four factors, namely robustness, resourcefulness, redundancy, and rapidity. Where organizational functions such as operations, finance, strategy, and human resources also affect the assessment of resilience performance. Each factor has a set of indicators obtained through literature studies and in-depth interviews with experts. Next, the weighting of each factor and indicator of resilience is carried out. The basic business system model is also made so that the complexity of the business system can be described and analyzed. The results of this study indicate that the most influential factors and indicators of resilience are redundancy and reserve funds, respectively."

"Integrated Collection System (ICS) merupakan sebuah sistem pengumpulan data kegiatan survei atau sensus yang dikelola oleh Badan XYZ. Melalui ICS, Badan XYZ dapat mempercepat proses kegiatan statistik tanpa mengurangi kualitas data yang dihasilkan. Akan tetapi, ICS juga mempunyai isu dalam hal keamanan informasi yaitu terdapat celah-celah kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh suatu serangan siber. Untuk menangani permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan pengembangan metode penilaian risiko keamanan informasi dengan menggunakan model Bayesian Attack Graphs (BAG). Penilaian risiko dengan menggunakan model BAG dinilai cocok untuk menilai paparan risiko pada serangan siber yang menargetkan celah kerentanan. Sebagai kontribusi keilmuan, penelitian ini mengusulkan formulasi penilaian risiko menggunakan dua faktor risiko, faktor likelihood dan faktor impact. Metrik likelihood memakai EPSS, sedangkan metrik impact memakai sub skor impact CVSS. Melalui pengembangan metode penilaian yang diusulkan, diperoleh nilai rata-rata nilai paparan risiko pada infrastruktur ICS sebesar 0.365. Dengan demikian, paparan risiko pada infrastruktur ICS berkategori Low, sehingga paparan risiko serangan berantai melalui celah-celah kerentanan pada infrastruktur ICS dapat dikatakan rendah. Dengan adanya output dari penelitian ini, model penilaian risiko melalui pengembangan model BAG dapat menilai lebih akurat suatu paparan risiko serangan siber melalui celah-celah kerentanan di suatu sistem.

---

The Integrated Collection System (ICS) is a statistics data collection system managed by XYZ Agency. Through ICS, the organization can speed up the process of statistical activities without reducing the quality of the data it produces. However, ICS also has issues in terms of information security, namely that there are vulnerabilities that can be exploited by cyberattacks. To address these problems, this study aims to propose the development of an information security risk assessment method using the Bayesian Attack Graphs (BAG) model. Risk assessment using the BAG model is considered suitable for assessing risk exposure to cyberattacks that target device vulnerabilities. As a contribution, this research proposes the formulation of a risk assessment using two risk factors, the likelihood factor and the impact factor. The likelihood metric uses EPSS, while the impact metric uses the CVSS impact sub-score. Through the development of the proposed valuation method, the average risk exposure value for the ICS infrastructure is 0.365. Thus, the risk exposure to the ICS infrastructure is in the Low category, so that the risk exposure to chain attacks through vulnerabilities in the ICS infrastructure can be said to be low. With the output of this study, the risk assessment model through the development of the BAG model can more accurately assess an exposure to the risk of cyberattacks through vulnerabilities in a system."

"Signifikansi kualitas produk farmasi dan lingkungan regulasi yang ketat telah mendorong industri farmasi untuk menggunakan pendekatan manajemen risiko kualitas dalam upaya meningkatkan jaminan kualitas secara proaktif. Penilaian risiko merupakan tahap penting dalam menjalankan manajemen risiko yang efektif, sehingga penelitian ini ditujukan pada fokus pengembangan model penilaian risiko kualitas, dengan mencakupkan sistematika penilaian yang lebih komprehensif.Pengembangan model dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip dan sistematika metode fuzzy bow tie analysis untuk menganalisis faktor dan dampak risiko, untuk mengevaluasi tingkat risiko, serta untuk merumuskan tindakan kontrol risko melalui pengembangan barier pada analisis diagram bow tie. Validasi model pada lingkup aspek change control pada proses manufaktur di industri farmasi formulasi dan packaging, menunjukkan bahwa model telah berhasil dikembangkan dan dapat mendukung pengambilan keputusan pengelolaan risiko serta dapat mendukung perumusan rencana tindakan mitigasi.

---

Quality significances for pharmaceutical products within highly regulated environment has led pharmaceutical industries to utilize quality risk management approach in order to proactively improve their quality assurance. Risk assessment is a valuable stage in conducting effective risk management process, hence this research is focused to develop quality risk assessment model in which incorporates more comprehensive assessment process. Model is developed by integrating fuzzy bow tie analysis method principles and systematic steps, to analyze risk factors and risk impacts, to evaluate risk events level, as well as to formulate risk controls through barrier improvement in bow tie diagram analysis. Model validation within change control aspect in pharmaceutical formulation and packaging manufacturing process, has shown that model has been successfully developed and the model was

able to foster decision making and mitigation action planning toward quality risks."

"Kebijakan publik merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam merancang kebijakan, masyarakat perlu dilibatkan agar tujuan dikeluarkannya kebijakan dapat tercapai, yaitu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terutama informasi-informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut karena masyarakatlah yang terkena dampak dari penerapan kebijakan publik. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam perancangan Kebijakan emerintah sudah diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun belum ada model sistem yang dapat digunakan untuk peancangan kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi. Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak terhadap sebuah kebijakan sangat diperlukan dalam perancangan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah model sistem yang menyediakan mekanisme perancangan kebijakan pemerintah yang dapat melibatkan masyarakat. Model sistem e-Participation dibangun dengan menggunakan metodologi Soft System Methodology (SSM) dan Multiview, serta pemodelan Unified Modeling Language (UML) untuk visualisasi model sistem. Penelitian yang dilakukan menghasilkan model sistem perancangan yang telah disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dapat digunakan oleh Kementerian dalam melakukan analisis rancangan kebijakan.

---

Public policy is one of the government?s action to overcome problems that occur in public. When drafting the policy, citizen needs to be involved in order to achieve it?s objectives, to overcome the problems that occur in public. in order to make the policy draft, government must collect the facts that occurred in the public, especially the public informations regarding the implementation of that policy, because they are affected directly by the implementation of public policy. In Indonesia, public participation have been regulated in Legal drafting Policy, but there is no model of system that can be used for policy drafting that involve public as a source of information. Public involvement as the affected parties of a policy is needed in legal drafting.

This research aimed to develop a model of system that provides a mechanism of government legal drafting which can be done by public. e-Participation System model is developed by using the soft System Methodology (SSM) and Multiview, also using Unified Modeling Language (UML) for the visualization of the system model. Research conducted produce a model of legal drafting system that adjusted with problem situations and requirements that can be used by the Ministry to analyse legal draft."

"Buildings describe social and economic aspects in an environment, buildings provide shelter, space and facilities for human activities. but the implementation of a good maintenance system is not visible in some of the current government buildings in Indonesia. Unsuitable quality use can lead to construction failure. This aims of study to develop a quality management system in the implementation and monitpring process of government building maintenance work. Research method using Delphi method and survey questionnaire. The risks found in each activity are analyzed descriptively and qualitatively, resulting in the highest risk to be response. The result in this research is the risk based quality management system that can be applied in building maintenance work to improve the performance in government building environment.

---

Bangunan menggambarkan aspek sosial dan ekonomi dalam sebuah lingkungan, bangunan menyediakan tempat berlindung, ruang dan fasilitas untuk manusia beraktifitas. namun penerapan sistem pemeliharaan yang baik tidak terlihat dalam beberapa bangunan pemerintah di Indonesia saat ini. Penggunaan mutu yang tidak sesuai dapat menyebabkan kegagalan konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen mutu pada proses pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan perawatan gedung pemerintah. metode penelitian menggunakan metode delphi dan survei kuesioner. Risiko yang ditemukan dalam setiap aktivitas dianalisa secara deskriptif dan kualitatif, sehingga menghasilkan risiko tertinggi dan responnya. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sistem manajemen mutu berbasis risiko yang dapat diaplikasikan pada lingkungan gedung pemerintah untuk meningkatkan performa."

"Salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini adalah menghubungkan kinerja keberlanjutan proyek infrastruktur dengan SDGs. Insinyur sipil perlu memiliki alat yang praktis untuk menilai dampak pada proyek yang layak untuk kemudian dilakukan pengambilan tindakan terkait sustainabilitas. Saat penelitian ini dibuat, masih belum ada kerangka penilaian sustainabilitas yang berbasis SDGs yang secara khusus diarahkan untuk mengevaluasi proyek infrastruktur transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengusulkan kerangka sistem untuk menilai dampak infrastruktur transportasi pada tahap perencanaan serta mengembangkan model machine learning yang mampu memprediksi hasil penilaian berdasarkan indikator dari kerangka yang diberikan. Melalui serangkaian studi literatur, diusulkan kerangka sistem penilaian dengan 15 indikator yang merepresentasikan empat pilar sustainabilitas, sosial, ekonomi, lingkungan, dan institusional. Indikator merefleksikan 25 target dari 12 tujuan SDGs. Berdasarkan pembobotan indikator dengan metode Analytic Hierarchy Process, didapatkan indikator persentase pekerja disabilitas memiliki bobot kepentingan terbesar, yaitu 8.08%, dan indikator jumlah pengaduan yang diajukan oleh masyarakat setempat memiliki bobot kepentingan terkecil sebesar 5.30%. Indikator sosial memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi, dilanjutkan dengan indikator lingkungan, ekonomi, dan institusional. Model machine learning yang dihasilkan menggunakan tiga algoritma pengklasifikasi, Naïve Bayes, ANN/Deep Learning, dan Decision Tree. Model dengan algoritma Naïve Bayes memiliki akurasi sebesar 64.7%, algoritma ANN/Deep Learning memiliki akurasi sebesar 86.7%, dan algoritma Decision Tree memiliki akurasi sebesar 75.3%.

---

One of the challenges we face today is linking the sustainability performance of infrastructure projects with the SDGs. Civil engineers need to have a viable practical tool for assessing impacts on a project to be able to take sustainable actions. At the time this research was conducted, there was no framework for SDG-based sustainability assessment that was specifically directed at evaluating transportation infrastructure projects. This study aims to fill this gap by proposing a system framework to assess the impact of transportation infrastructure at the planning stage and develop a machine learning model that can predict the results of the assessment based on indicators from the given framework. Through a series of literature studies, a scoring system framework with 15 indicators is proposed, representing the four pillars of sustanability, social, economic, environmental, and institutional. The indicators reflect 25 targets of the 12 SDGs goals. Based on the weighting of the indicators using the Analytic Hierarchy Process method, it was found that the percentage of disabled workers indicator has the largest importance weight, which is 8.08%, and the indicator of the number of complaints submitted by the local community has the lowest importance with a weight of 5.30%. Social indicators have the highest importance, followed by environmental, economic, and institutional indicators. The resulting machine learning model uses three classifier algorithms, Naïve Bayes, ANN/Deep Learning, and Decision Tree. The model with Naïve Bayes algorithm has an accuracy of 64.7%, the ANN/Deep Learning model has an accuracy of 86.7%, and the Decision Tree model has an accuracy of 75.3%."

"Pada saat pelaksanaan pengadaan dan pemasangan elevator di PT. X sering terjadi permasalahan yang mengakibatkan keterlambatan waktu pemasangan elevator. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena proyek – proyek pemasangan elevator yang dikerjakan oleh PT. X. Keterlambatan tersebut terjadi karena kurangnya antisipasi dari pihak PT. X untuk menangani permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pengadaan dan pemasangan elevator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pedoman pelaksanaan pengadaan dan pemasangan elevator berbasis risiko untuk meningkatkan kinerja waktu pemasangan elevator. Proses penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap yaitu tahap pertama mengidentifikasi pelaksanaan pengadaan dan pemasangan elevator, tahap kedua mengindentifikasi faktor – faktot risiko pada pelaksanaan pengadaan dan pemasangan elevator yang berdampak pada kinerja waktu, tahap ketiga mengidentifikasi respon risiko untuk mengantisipasi setiap faktor risiko yang terdapat pada pelaksanaan pengadaan dan pemasangan elevator dan tahap keempat mengembangkan pedoman pelaksanaan pengadaan dan pemasangan elevator berbasis risiko untuk meningkatkan kinerja waktu. Analisa risiko yang digunakan pada penelitian ini menggunakan PMBOK 2017 dengan konsep matriks probabilitas dan dampak. Dari hasil penelitian diperoleh 4 tahapan dan 9 kegiatan hasil validasi pakar, pada pelaksanaan pemasangan elevator dengan metode false car diperoleh 6 tahapan dengan 26 kegiatan dan pada pelaksanaan pemasanganelevator dengan metode stegger/scaffolding diperoleh 6 tahapan dan 26 kegiatan. Dari hasil penelitian diperoleh 4 faktor risiko doominan pada pelaksanaan pengadaan elevator, 20 faktor risiko dominan pada pelaksanaan pemasangan elevator dengan metode false car, dan 11 faktor risiko dominan pada pelaksanaan pemasangan elevator dengan metode stegger/scaffolding.

---

During the implementation of the procurement and installation of elevators, problems often occur which result in time delays in the completion of elevator installation. This study aims to analyze the dominant risk factors that influence the process of procurement and installation of elevators at PT. X which affects the performance of elevator installation time. Risk analysis is carried out based on PMBOK 2017, namely by using the concept of probability and impact matrix.. The results showed that there were 9 activity variables in the procurement of elevators, 26 activity variables in the installation of elevators using the falsecar method and 26 activity variables in the installation of elevators using the stegger/scaffolding method. From the research results obtained 4 dominant risk factors in the elevator procurement process with a moderate risk level, 19 dominant risk factors in the elevator installation process using the false car method with a moderate risk level."

"Jalan tol merupakan salah satu sektor transportasi yang terdampak oleh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 seperti PSBB dan larangan mudik. Selama pandemi COVID-19, bisnis jalan tol memiliki tantangan tersendiri yakni penurunan demand dan pendapatan tol yang sudah beroperasi. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai salah satu operator jalan tol di Indonesia, turut merasakan dampak dari penurunan lalu lintas jalan tol yaitu penurunan pendapatan. Emiten jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkirakan penurunan pendapatan sepanjang 2020 akibat pandemi COVID-19 mencapai Rp. 2 triliun atau sekitar 15% (Azka, n.d.). Menurut laporan tahunan Jasamarga, pada tahun 2020 PT. Jasamarga Semarang Batang mengalami penurunan volume kendaraan sebesar 8,6% atau turun 700 ribu kendaraan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan PT. Jasamarga Bali Tol mengalami penurunan volume kendaraan sebesar 64 % atau turun 10,4 juta kendaraan dibandingkan dengan tahun 2019. Pendapatan yang terkait dengan jalan tol sangat berisiko karena biaya investasi awal dan risiko konstruksi yang tinggi, biaya operasi dan pemeliharaan yang tinggi dan masa layanan yang panjang (Rouhani, 2015). Penurunan pendapatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dapat mengganggu resiliensi bisnis jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa risiko yang berpengaruh pada penurunan jalan tol dan menentukan langkah penanganan/ mitigasinya untuk menjaga resiliensi bisnis jalan tol tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan menentukan opsi penanganan risiko pada penurunan pendapatan jalan tol. vi Universitas Indonesia Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi literatur dan survei kuisioner. Kuisioner didistribusikan ke stakeholder pada jalan tol terkait yang menjadi lokasi studi. Data yang didapatkan dari kuisioner dianalisa menggunakan matriks probabilitas dan dampak untuk diketahui ranking risikonya. Penelitian ini menggunakan 22 variabel yang dikelompokkan menjadi 8 kategori dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BUJT dan stakeholder terkait dalam menjaga resiliensi jalan bebas hambatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko yang memiliki kategori ekstrim pada jalan tol Semarang – Batang adalah penundaan kenaikan tarif karena SPM yang tidak tercapai sedangkan pada jalan tol Bali – Mandara adalah fluktuasi nilai inflasi. Mitigasi risiko dapat dilakukan dari sisi pemerintah, operasional dan maintenance, jaminan dari operator jalan tol, struktur tarif tol maupun dari tahap studi kelayakan.

---

Toll roads are one of the transport sectors affected by COVID-19 countermeasure government policies such as large-scale social restrictions and travelling bans. During the COVID-19 pandemic, the toll road business has its own challenges, which includes a decrease in demand and toll revenues that had been in the operation phase. PT Jasa Marga (Persero) Tbk, as one of the toll road operators in Indonesia, endured the impact of the decline in toll road traffic, which led to a decrease in revenue. Toll road emitter of PT Jasamarga estimated the decline in revenue during 2020 due to COVID-19 pandemic reached IDR 2 trilion or around 15% (Azka, n.d.). According to Jasamarga's annual report, in 2020 PT. Jasamarga Semarang Batang endured a decrease in vehicle volume of 8.6% or a decrease of 700 thousand vehicles when compared to 2019. Meanwhile, PT Jasamarga Bali Tol endured a 64% decrease in vehicle volume or a decrease of 10.4 million vehicles compared to 2019. Revenues associated with toll roads are very risky due to high initial investment costs and construction risks, high operation and maintenance costs and long service periods (Rouhani, 2015). The decline in revenue as a result of the COVID-19 pandemic can disrupt the resilience of the toll road business. This research aims to analyse the risks that affect the decline of toll roads and determine the handling/mitigation steps to maintain the resilience of the toll road business. This research was conducted by identifying, analysing, evaluating and determining risk handling options on the decline in toll road revenue. Data collection was done through literature study and questionnaire survey. Questionnaires were distributed to stakeholders on related toll roads that became the study location. The data obtained from the questionnaires were analysed using a probability and impact viii Universitas Indonesia matrix to determine the risk ranking. This research uses 22 variables grouped into 8 categories and is expected to provide benefits for BUJT and related stakeholders in maintaining the toll road resilience. The results shown that the risk variable that has an extreme category on the Semarang - Batang toll road is the delay in tariff increases due to unachieved minimum service standard while on the Bali - Mandara toll road is fluctuations of inflation rate. Risk mitigation can be done from the government side, operations and maintenance, guarantees from toll road operators, toll tariff structures and from the feasibility study stage."

"Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Untuk menjalankan kepemerintahan, dibutuhkan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi tertentu. Pada prakteknya masih terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan ketidakefektif dan ketidakefesienan serta penyimpanganpenyimpangan yang merugikan keuangan negara. Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dan untuk menuju Indonesia dengan Good Governance, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia mulai menggunakan sistem elektronik. Pengadaan secara elektronik ini disebut dengan e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di salah satu lembaga negara belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab LKPP dan LPSE sebagai penyelenggara adalah menyesuaikan sistem dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan tanggung jawab pengguna sistem yaitu Panitia dan K/L/D/I serta Penyedia Barang dan Jasa adalah melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

---

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution other process from the planning stage to the completion of all activities need to acquire goods/services. To run the government, needed goods/services to government specifications. In practice, there are still some weaknesses that cause uneffectiveness and inefficient and adverse deviations state finances. To avoid distortions and to get to Indonesia with good governance, the government's procurement of goods and services in Indonesia started using the electronic system. Electronic procurement is referred to as e-procurement. This study uses a normative juridical and conducted interviews with several speakers.

The results of this study indicate that the implementation of e-procurement in one state agency is not in accordance with applicable regulations and responsibilities LPSE Audited and as the organizer is to adapt the system to the provisions of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, while the system is the user's responsibility committee and K/L/D/I as well as providers of goods and services is to carry out procurement in accordance with the provisions of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah and the amendment, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2008 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat and Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara."