Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kurangnya kesadaran Tata Kelola TI menjadi hambatan untuk mencapai suatu keberhasilan. Oleh sebab itu, organisasi harus dapat melihat masalah ini sebagai sesuatu hal yang sangat signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Kesadaran Tata Kelola TI menjadi sangat penting untuk dilakukan penelitian, yaitu mengkaji dan menganilisis lebih dalam agar nantinya dapat diketahui secara detail terutama berkaitan dengan area penting apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi Tata Kelola TI. Penelitian ini bertujuan mencari area penting dalam kesadaran Tata Kelola TI yang dikembangkan menjadi sebuah model penilaian yang dapat mengetahui tingkat kesadaran Tata Kelola TI dalam suatu organisasi, dan digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan implementasi Tata Kelola TI dimasa depan secara berkelanjutan. Metodologi penelitian ini terdiri dari 10 tahapan yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang terdiri dari studi literatur, pendapat pakar, diskusi kelompok terarah, integrasi dan sinkronisasi, menentukan area penting, membuat model, uji validasi, merancang sistem penilaian dan pengelompokan, uji coba model serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan area paling penting diantara area lainnya dengan memiliki jumlah persentase paling tinggi yaitu 40% serta pada dimensi kesadaran,  perilaku memiliki jumlah persentase paling tinggi sebesar  50%. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan sistem penilaian dan pengelompokan yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu baik (80≤ NK ≤100), sedang (60≤ NK <80) dan kurang (NK<60), dimana NK adalah nilai kesadaran. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara konkrit dalam pengembangan ilmu khususnya di bidang Tata Kelola TI, yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan terkait tentang implementasi Tata Kelola TI untuk dijadikan dasar guna perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja yang lebih baik dimasa depan.

 

---

Lack of awareness of IT Governance is an obstacle to achieving success. Therefore, organizations must be able to see this problem as something that is very significant and should not be underestimated. IT Governance Awareness becomes very important for research, which is to study and analyze more deeply so that later it can be known in detail especially with regard to any important areas that can influence the success in implementing IT Governance. This study aims to find an important area in IT Governance awareness that was developed into an assessment model that can determine the level of IT Governance awareness in an organization and is used as an input that can be used as a reference for improving the implementation of IT Governance in the future on an ongoing basis. This research methodology consists of 10 stages carried out both qualitatively and quantitatively which consist of literature studies, expert opinions, focus group discussions, integration and synchronization, determining important areas, making models, validation tests,  assessment and grouping systems, models testing and ends with conclusions and suggestions. The results obtained from this study stated that risk management is the most important area among other areas by having the highest percentage of 40% and in the dimension of awareness, the behavior has the highest percentage of 50%. In addition, this study also resulted in an assessment and grouping system which was divided into three categories: good (80≤ NK ≤100), moderate (60≤ NK <80) and less (NK<60), where NK is the value of consciousness. Finally, this research is expected to contribute concretely in the development of knowledge, especially in the field of IT Governance, which can later be used as input for relevant stakeholders regarding the implementation of IT Governance which will be used as a basis for efforts to improve the quality of better performance in the future.

 

"

"Lembaga Administrasi Negara (LPN) menggunakan acuan kriteria minimal penerapan tata kelola TI berdasarkan kebijakan Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) Pemerintah. Hasil supervisi dan evaluasi SPBE di LPN tahun 2022 memperoleh predikat sangat baik dengan indeks 3,57. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara ranah kebijakan SPBE yang memperoleh skor 4,70 dengan ranah penerapan tata kelola SPBE yang memperoleh skor jauh lebih rendah yaitu 2,90. Belum optimalnya penerapan tata kelola TI di LPN disebabkan oleh minimnya dukungan dana dan komitmen dari pimpinan, serta belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM TI. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dari Departemen Pusat Data dan Sistem Informasi LPN, menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman pimpinan dan unit kerja lainnya mengenai TI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman tata kelola TI di kalangan pimpinan dan pegawai LPN sebagai dasar rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola TI di LPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi dengan menggabungkan survei, telaah pustaka, dan wawancara untuk keperluan validasi. Pengukuran kesadaran tata kelola TI dilakukan berdasarkan praktik terbaik dan kebijakan SPBE, dengan bobot prioritas dihitung melalui analisis Fuzzy AHP. Model penilaian kesadaran yang digunakan terdiri dari tiga dimensi kesadaran: pengetahuan, sikap, dan perilaku, dan dua belas area tata kelola TI: manajemen risiko, sumber daya, anggaran, keterlibatan pemangku kepentingan, kebijakan, strategi organisasi, organisasi, komitmen, kompetensi, komunikasi, layanan, dan keamanan informasi. Pembobotan dengan Fuzzy AHP menunjukkan bahwa keamanan informasi dan pengetahuan merupakan area dan dimensi kesadaran yang paling kritis. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kesadaran tata kelola TI pegawai NIPA secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan skor 81,34, namun tiga area tata kelola TI masuk dalam kategori sedang: anggaran, sumber daya, dan manajemen risiko. Analisis berdasarkan level jabatan dan area kerja menunjukkan bahwa terdapat tiga area lain yang memerlukan perhatian: komitmen, komunikasi, dan kompetensi. Rekomendasi perbaikan difokuskan pada peningkatan pengetahuan manajemen puncak dan administrator/penyelia terkait enam area dalam kategori sedang.

---

The National Institute of Public Administration (NIPA) uses a reference for the minimum criteria of IT governance implementation based on the Government's Electronic Government System (SPBE) policy. The results of the supervision and evaluation of SPBE at NIPA in 2022 achieved an excellent rating with an index of 3.57. However, there was still a gap between the policy domain of SPBE, which scored 4.70, and the implementation domain of SPBE governance, which scored significantly lower at 2.90. The suboptimal implementation of IT governance at NIPA is attributed to the lack of funding support and commitment from top management, as well as the inadequate quantity and quality of IT human resources. Interviews with management from the Data Center and Information Systems Department at NIPA indicate a need for improved understanding among top management and other work units regarding IT. Therefore, this study aims to measure the level of IT governance awareness among high-level management and employees of NIPA a basis for recommending improvements in IT governance implementation at NIPA. This study employs a triangulation approach by combining surveys, literature reviews, and interviews for validation purposes. The measurement of IT governance awareness is conducted based on best practices and the SPBE policy, with priority weights calculated through Fuzzy AHP analysis. The awareness assessment model used consists of three dimensions of awareness: knowledge, attitude, and behavior, and twelve areas of IT governance: risk management, resources, budget, stakeholder engagement, policy, organizational strategy, organization, commitment, competence, communication, services, and information security. Weighting with Fuzzy AHP indicates that information security and knowledge are the most critical areas and dimensions of awareness. The measurement results show that the overall IT governance awareness level of NIPA employees is in the good category with a score of 81.34, but three IT governance areas fall into the moderate category: budget, resources, and risk management. Analysis based on job levels and work areas indicates that there are three other areas require attention: commitment, communication, and competence. Recommendations for improvement focus on enhancing the knowledge of top management and administrators/supervisors regarding the six areas in the moderate category."

"Teknologi Informasi (TI) memiliki peranan penting bagi setiap organisasi baik lembaga pemerintah maupun perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi pada kegiatan bisnisnya, serta merupakan salah satu faktor dalam mencapai tujuan organisasi. Peran TI akan optimal jika pengelolaan TI maksimal. Pengelolaan TI yang maksimal akan terlaksana baik dengan menilai keselarasan antara penerapan TI dengan kebutuhan organisasi sendiri. Semua kegiatan yang dilakukan pasti memiliki risiko, begitu juga dengan pengelolaan TI. Pengelolaan TI yang baik pasti mengidentifikasikan segala bentuk risiko dari penerapan TI dan penanganan dari risiko-risiko yang akan dihadapi. Untuk itu organisasi memerlukan adanya suatu penerapan berupa tata kelola TI (IT Governance).Pengukuran tingkat kematangan proses tata kelola TI ini dilakukan dengan menggunakan COBIT 4.1. Proses TI yang kemudian dipetakan ke penilaian control objectives dan statements COBIT 4.1 Maturity Model. Hasil pengukuran tersebut kemudian dipadukan untuk memperoleh tingkat kematangan proses TI. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh ada 28 proses TI, 173 detailed control objectives, 880 statements yang relevan dengan proses TI pada tahap awal inisialisasi 1(Initial/Ad Hoc) yang terdiri dari 11 proses, proses TI pada tahap mengulang tetapi intuitif 2(Repeatable but Intuitive) terdiri dari 15 proses, dan terakhir proses TI pada tahap dapat ditetapkan 3(Defined Process) yang terdiri atas 2 proses.

---

Information Technology (IT) has an important role in every organization both government and companies that use information technology in their business activities, as well as a factor in achieving organizational goals. The role of IT will be optimal if the IT management is maximum. The maximum IT management carried out well by assessing the alignment between the application of IT and the needs of the organization itself. All activities are performed must have a risk, as well as IT management. Definitely good IT management identifies any risk of IT implementation and management of risks to be faced so that organizations should require the existence of a form of application of IT governance.

Measuring maturity level of IT governance process is performed using COBIT 4.1. IT Process are then mapped to the assessment of control objectives and statements COBIT 4.1 Maturity Model. The measurement results are then combined to obtain the level of maturity of IT processes. From the results obtained by the research conducted there were 28 IT processes, 173 detailed control objectives, 880 statements were relevant to IT processes at an early level 1 Initialization/Ad Hoc which consists of 11 processes, IT processes at the level 2 Repeatable but intuitive consists of 15 processes, and IT processes in the last level 3 Defined Process, which consists of 2 processes."

"Dewasa ini teknologi informasi (TI) menjadi unsur yang semakin penting bagi organisasi untuk mengendalikan dan meningkatkan kinerja bisnis. Sebagai bagian yang dianggap penting bagi organisasi, sering kali TI mereprestasikan investasi yang sangat signifikan. Besarnya investasi dalam teknologi informasi perusahaan menimbulkan kebutuhan tata kelola teknologi informasi (IT Governance) yang layak untuk memastikan terwujudnya nilai, memitigasi risiko dan diterapkannya perilaku yang diharapkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu model penilaian yang dapat dipakai untuk mengukur bahwa teknologi informasi telah dikelola secara tepat, yaitu Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5. Terkait dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian di PT. XYZ yang merupakan perusahaan penyedia teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menilai tingkat kapabilitas proses tata kelola TI di PT. XYZ dengan menggunakan Process Assessment Model Using COBIT 5. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan dengan cara memberi peringkat atas atribut proses setiap tingkat kapabilitas dari 27 proses COBIT 5 terpilih yang dikelompokkan dalam domain EDM, APO, BAI, DSS dan MEA. Pencapaian tingkat kapabilitas proses tata kelola TI PT. XYZ secara rata-rata bernilai 3,5 atau berada di tingkat proses telah mapan (establised process). Berdasarkan penilaian ini, PT. XYZ telah menerapkan proses yang telah didefinisikan dan proses telah diukur serta dilaporkan menggunakan metode yang ditetapkan. Untuk peningkatan pencapaian ke tingkat kapabilitas 4, PT. XYZ direkomendasikan untuk menetapkan dan melakukan aktifitas analisis hasil pengukuran proses dan pengendalian atas proses tersebut.

---

Recently information technology (IT) is becoming more important for organization in controlling and improving their business performance. Considered as important role in organization, IT frequently represents significance amount of investment. High spending on IT investment raise the necessity of good IT Governance implementation to ensure value realization, risk mitigation and practice of expected behavior. Accordingly, ISACA defined Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5 for being a basis in conducting process capability assessment to measure the IT Governance practice in organization. In this research, the assessment takes place in one of information and communication provider company in Indonesia, PT. XYZ. In order to meet the research objective, this research collects data by literature review, observation and interview. Process capability level is determined by judging the process attributes for each of 27 processes selected in domain of EDM, APO, BAI, DSS and MEA. Assessment result shows that process capability of PT. XYZ has achieved level of 3 (established process). Recommendations for process improvement to level 4 are arranged with focus in defining and implementing analysis technique and control limits."

"Kegiatan magang ini dilakukan guna menambah pengalaman bagi penulis sebelum memasuki dunia pekerjaan. Kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2019 hingga 30 Agustus 2019, selama itu, penulis melakukan beberapa pekerjaan yang berbeda. Tetapi untuk penulisan Laporan Magang ini, penulis mengangkat topik terkait dengan penggunaan kerangka kerja COBIT 4.1 dalam melakukan penilaian tingkat maturitas tata kelola TI untuk klien PT STARK. SHIELD Indonesia, selaku konsultan dari PT STARK, menggunakan COBIT Process Assessment Model: Using COBIT 4.1 dalam melakukan penilaian dan untuk pemberian rekomendasi dikolaborasikan dengan COBIT Maturity Model. Metode yang digunakan oleh penulis dalam praktik magang ini adalah observasi, untuk melihat prosedur penilaian yang digunakan oleh SHIELD Indonesia, lalu kemudian dibandingkan dengan kerangka kerja COBIT 4.1. Dari hasil observasi yang penulis lakukan, SHIELD Indonesia telah mampu mengimplementasi metode kerja terbaik dalam proyek Penilaian Maturitas Tata Kelola TI ini. SHIELD Indonesia telah mengelaborasi COBIT Process Assessment Model: Using COBIT 4.1 dan COBIT Maturity Model dalam keseluruhan rangkaian proses penilaian. Kegiatan magang yang penulis jalani di SHIELD Indonesia telah memberikan penulis banyak pembelajaran baik yang bersifat teknis maupun non-teknis.

---

This internship is carried out in order to add experience for the writer before entering the workforce. The internship was carried out on June 10, 2019 to August 30, 2019, during which time the writer did several different jobs. But for the writing of this Internship Report, the author raises topics related to the use of the COBIT 4.1 framework in assessing the maturity level of IT governance for PT STARK, as a client. SHIELD Indonesia, as a consultant of PT STARK, uses the COBIT Process Assessment Model: Using COBIT 4.1 in conducting assessments and for providing recommendations in collaboration with the COBIT Maturity Model. The method used by the author in this internship practice is observation, to observe the assessment procedures used by SHIELD Indonesia, then compared with the COBIT 4.1 framework. From the results of observations made by the author, SHIELD Indonesia has been able to implement the best work methods in the IT Governance Maturity Assessment project. SHIELD Indonesia has elaborated COBIT Process Assessment Model: Using COBIT 4.1 and COBIT Maturity Model in the whole series of assessment processes. The internship activities that the author undertook at SHIELD Indonesia have provided the author with many technical and non-technical lessons."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan tata kelola teknologi informasi pada PT. XYZ, yang merupakan perusahaan e-commerce Business-to-Business B2B. Penilaian tingkat penerapan tata kelola teknologi informasi dilakukan dengan menggunakan kerangka Control Objectives for Information and Related Technology COBIT 5. Penilaian tata kelola dibagi menjadi 5 domain proses yaitu Evaluate, Direct, Monitor EDM, Align, Plan, Organize APO, Build, Acquire, Implement BAI, Deliver, Service, Support DSS, dan Monitor, Evaluate, Assess MEA. Kemudian dilakukan penilaian atas tingkat kapabilitas terkait proses-proses tersebut. Berdasarkan hasil penelitian pada PT. XYZ, rata ndash; rata tingkat kapabilitas adalah sebesar 2,87. Angka ini menunjukan bahwa tata kelola teknologi informasi yang diterapkan oleh PT. XYZ berada pada level 2 yang merupakan proses managed. Artinya proses yang sudah berjalan diterapkan dengan teratur, penerapan tata kelola teknologi informasi sudah direncanakan, diawasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan PT.XYZ.

---

The purpose of this research to assess the implementations level of information technology governance on PT. XYZ as a business to business B2B e-commerce company. This research was conducted by using the framework of Control Objectives for Information and Related Technology COBIT 5. The assesment divides governance process to 5 domains Evaluate, Direct, Monitor EDM, Align, Plan, Organize APO, Build, Acquire, Implement BAI, Deliver, Service, Support DSS, and Monitor, Evaluate, Assess MEA. Each domains was identified by using the capability levels. Based on this study PT. XYZ achieves capability level on 2,87. This number indicate that the implementation level of IT governance control by PT. XYZ was on level 2, known as managed process. The implementation of information technology governance has been planned, monitored, and adjusted to company objective."

"PT. Semen Baturaja (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi semen di Indonesia. Perusahaan belum pernah melakukan penilaian keselarasan strategi teknologi informasi (TI) terhadap strategi bisnis, dan belum pernah melakukan pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI, padahal hal tersebut merupakan hal yang penting. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah strategi TI yang selama ini diterapkan sudah mendukung strategi bisnis, sejauh mana hasil dan pencapaian strategi tersebut, dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil implementasi strategi TI dalam mendukung strategi bisnis. Penilaian keselarasan strategi TI terhadap strategi bisnis pada PT. Semen Baturaja (Persero) Palembang menggunakan Strategic Alignment Model (SAM). Sedangkan pengukuran tingkat kematangan tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 4.1. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa strategi TI selaras terhadap strategi bisnis pada perusahaan dan berada pada perspektif transformasi teknologi. Sedangkan tingkat kematangan tata kelola TI bernilai 3,36 atau berada pada level tiga (defined process).

---

PT. Semen Baturaja (Persero) Palembang is one of the companies that produce cement in Indonesia. The Company has not been assessed alignment of IT strategy against business strategy, and have not been measuring the maturity level of IT governance, yet they are important. This research can be used to determine whether an IT strategy that has been applied already support the business strategy, the extent to which the results and the achievement of the strategy, and what should be done to improve the results of the implementation of the IT strategy in support of business strategy. Alignment assessment of IT strategy against business strategy in PT. Semen Baturaja (Persero) Palembang using the Strategic Alignment Model (SAM). While measuring the maturity level of IT governance using the COBIT 4.1 framework. The results of this research note that the IT strategy is aligned against business strategy of the company and are in the technological transformation perspective. The maturity level of IT governance is worth 3.36 or at three level (defined process)."

"Tesis ini membahas implementasi integrasi kerangka kerja keamanan informasi NIST Versi 1.1 dengan Tata Kelola I&T berbasis Cobit 2019, adapun pengukuran kinerja manajemen menggunakan metode Cobit Performance Management (CPM) model. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, digabungkan dengan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Mengintegrasikan standar kerangka kerja keamanan informasi NIST Versi 1.1 dan tata kelola I&T Cobit 2019 dengan cara memetakan tahapan-tahapan pada cobit 2019 dan langkah-langkah pada NIST Vers 1.1. Tingkat kapabilitas untuk setiap Fungsi Kerangka Kerja Keamanan Informasi NIST Vers 1.1 di Direktorat ABC didominasi oleh level 2, namun terdapat fungsi yang masih berada di level 1 yaitu fungsi Deteksi [DE], yang artinya proses kurang lebih mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian kegiatan yang tidak lengkap yang dapat dikategorikan sebagai awal atau intuitif-tidak terlalu terorganisir. Hasil pengukuran diketahui bahwa terdapat 42 subkategori yang memiliki kesenjangan, 51 Subproses Cobit 2019 sebagai rekomendasi kepada pihak manajemen agar dapat terpenuhi dalam praktik operasional Direktorat ABC atau sebanyak 20 Governance & Management Objectives Cobit 2019 yang harus diperbaiki. Dengan menerapkan Kerangka Kerja Keamanan Informasi NIST Versi 1.1. yang diintegrasikan dengan Tata kelola Teknologi Informasi berbasis Cobit 2019 diharapkan dapat meningkatkan komunikasi tentang prioritas I&T, membantu memaksimalkan I&T untuk keunggulan kompetitif dan membawa transparansi ke definisi dan manajemen risiko I&T.

---

This thesis discusses the implementation of the integration of the NIST information security framework Version 1.1 with the I&T Governance based on Cobit 2019, as for the measurement of management performance using the Cobit Performance Management (CPM) model. This research is a qualitative research with case study method, combined with quantitative research with quantitative descriptive methods. Integrate the standard information security framework NIST Version 1.1 with the I&T Governance based on Cobit 2019 by mapping the stages in Cobit 2019 and the steps in NIST Vers 1.1. The capability level for each function of the NIST Information Security Framework Vers 1.1 at the Directorate ABC is dominated by level 2, but there is a function that is still at level 1, the Detection function [DE], which means the process is more or less achieving its objectives through the implementation of a series of incomplete activities which can be categorized as initial or intuitive-not very organized. The measurement results are known that there are 42 subcategories that have gaps, 51 Subprocesses Cobit 2019 as a recommendation to management so that they can be fulfilled in operational practices Directorate ABC or as many as 20 Governance & Management Objectives 2019 Cobit that must be corrected. By implementing the NIST Information Security Framework Version 1.1. integrated with the Cobit-based Information Technology Governance 2019 is expected to improve communication about I&T priorities, help maximize I&T for competitive advantage and bring transparency to the definition and risk management of I&T."

"[ABSTRAKTeknologi Informasi TI adalah aset penting sehingga harus dikelola secara optimal Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional PUTKTIKN adalah kerangka tata kelola TI yang diperuntukkan bagi seluruh instansi pemerintah Namun belum ada instrumen pengukuran proses tata kelola TI berbasis PUTKTIKN Pada penelitian ini dilakukan penyusunan instrumen pengukuran proses tata kelola TI berbasis PUTKTIKN dengan metode studi literatur Subproses PUTKTIKN dipetakan pada COBIT 5 untuk menghasilkan instrumen pengukuran yang berdasar outcomes best practices dan work products Berdasarkan hasil penelitian dari 96 subproses PUTKTIKN 72 subproses dapat langsung dipetakan pada COBIT 5 dan 24 subproses dapat dipetakan pada COBIT 5 melalui COBIT 4 1 Hasil pemetaan tersebut menghasilkan instrumen pengukuran proses tata kelola TI berbasis PUTKTIKN Berdasarkan penelitian instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur proses tata kelola TI di Lembaga Sandi Negara.

---

ABSTRACTInformation Technology IT is an important asset that must be managed optimally Panduan Umum Tata Kelola teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional PUTKTIKN is an IT governance framework that is addressed for all government agencies However there is no instrument to measure IT governance process based on the PUTKTIKN This research is to design the instrument of IT governance process measurment based on the PUTKTIKN with a literature study method Subprocess PUTKTIKN was mapped to the COBIT 5 to produce outcomes best practices and work products Based on the research there are 72 subprocesses can be directly mapped to the COBIT 5 and 24 subprocesses can be mapped to the COBIT 5 through COBIT 4 1 The results of the mapping produces measurement instruments based IT governance process PUTKTIKN Based on research the instrument can be used to measure the IT governance process in the Lembaga Sandi Negara., Information Technology IT is an important asset that must be managed optimally Panduan Umum Tata Kelola teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional PUTKTIKN is an IT governance framework that is addressed for all government agencies However there is no instrument to measure IT governance process based on the PUTKTIKN This research is to design the instrument of IT governance process measurment based on the PUTKTIKN with a literature study method Subprocess PUTKTIKN was mapped to the COBIT 5 to produce outcomes best practices and work products Based on the research there are 72 subprocesses can be directly mapped to the COBIT 5 and 24 subprocesses can be mapped to the COBIT 5 through COBIT 4 1 The results of the mapping produces measurement instruments based IT governance process PUTKTIKN Based on research the instrument can be used to measure the IT governance process in the Lembaga Sandi Negara ]"

"Pada era sekarang ini, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) telah dirasakan penting untuk mendorong keunggulan kompetitif perusahaan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan, diperlukan tata kelola TI yang baik. Dengan tata kelola TI yang baik akan dihasilkan efektivitas dan efisiensi.Dalam rangka persiapan go public, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), atau Jiwasraya tengah berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) termasuk implementasi tata kelola TI. Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tata kelola pada proses kegiatan TI Jiwasraya.Framework best practice Cobit 4.1 dan ITIL v3 digunakan untuk melakukan penilaian tingkat kemapanan proses TI terpilih. Tingkat kemapanan penerapan Tata-Kelola TI Jiwasraya berada pada nilai 2,39. Ini menunjukkan bahwa tata kelola TI pada beberapa proses masih tergantung pada intuisi individu-individu yang terlibat pada pengelolaan TI. Selanjutnya hasil penilaian tingkat kemapanan tersebut dianalisis dengan menggunakan Effort-Impact Grid untuk menentukan prioritas peningkatannya.Selanjutnya, tahap terpenting adalah tahap implementasi peningkatan tingkat kemapanan tata kelola TI-nya sesuai prioritas dan dilakukan secara bertahap agar hasil penerapan dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, pada saat menentukan roadmap penerapan peningkatan tata kelola TI, penulis mengevaluasi dengan menggunakan referensi hasil penelitian Tobias Goldschmidt, Andreas Dittrich dan Miroslaw Malek dari Institut fur Informatik, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany. Sebagai pelengkap di akhir penelitian, penulis memaparkan juga rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan penerapan tata kelola TI Jiwasraya, termasuk role & responsibility dari masing-masing para pemangku kepentingan.

---

In this era, the use of Information Technology (IT) has been considered important to encourage the company's competitive advantage. To achieve it, good IT governance is needed. With good IT governance, effectiveness and efficiency will be achieved.

In preparation for the go public, PT Asuransi Jiwasraya (Limited), or Jiwasraya is working to implement good corporate governance (GCG), including the implementation of IT governance. This descriptive study is aimed to obtain a description of IT governance activities at Jiwasraya.

Best practice framework of COBIT 4.1 and ITIL v3 is used to assess the level of maturity of selected IT processes. The level of the applied IT Governance at Jiwasraya is at 2.39. It suggests that the IT governance in some processes still depends on the intuition of the individuals involved in the management. Furthermore, this result is analyzed by using Effort-Impact Grid to determine the improvement priorities.

Moreover, the most important stage is the implementation of increasing level of IT governance maturity based on the priority and it is conducted gradually so that the result will be more effective and efficient. In addition, when determining the roadmap of improved IT governance implementation, the author evaluates the result using the reference of research results from Tobias Goldschmidt, Andreas Dittrich and Miroslaw Malek from the Institut fur Informatik, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany. As a complement at the end of the study, the author also presents recommendations for the improvement of IT governance implementation at Jiwasraya, including the roles and responsibilities of each stakeholders."