Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Jabatan gubernur merupakan jabatan yang penting dan tidak boleh sekalipun dibiarkan kosong, sehingga saat seorang gubernur dan wakilnya telah habis masa jabatannya sebelum ada gubernur definitif, maka diangkat seorang penjabat (pj) gubernur yang akan melaksanakan fungsi dan tugas gubernur sampai gubernur definitif baru terpilih melalui pilkada. Dalam beberapa peristiwa, tidak jarang penjabat yang diangkat tersebut berasal dari kalangan TNI dan Polri. Namun, diantara semua penjabat yang berasal dari kalangan TNI dan Polri tersebut, hanya pengangkatan Mochamad Iriawan yang telah menimbulkan polemic, karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota Polri ketika diangkat sebagai penjabat (pj) gubernur. Oleh karena itu pengaturan mengenai prosedur pengangkatan penjabat (pj) gubernur dari kalangan TNI dan Polri serta legalitasnya menjadi latar belakang skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipe penelitian evaluatif dan tipe penelitian problem focused research. Sementara itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang dianalisis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara sebagai konfirmasi dan keoptimalan analisa. Untuk bahan-bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam kasus, diketahui bahwa Mochamad Iriawan masih berstatus sebagai anggota Polri saat dirinya dilantik. Hal ini berbeda dengan kasus-kasus pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur dari kalangan TNI dan Polri lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, penjabat (pj) gubernur diangkat dari kalangan jabatan pimpinan tinggi madya dan bagi anggota Polri dan TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, harus mengundurkan diri terlebih dahulu untuk menduduki jabatan gubernur. Mengenai legalitasnya, setiap anggota TNI dan Polri tetap tunduk pada Undang-Undang yang mengatur instansinya masing-masing sekalipun mereka sudah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya. Oleh karena itu agar tidak terjadi lagi polemik yang serupa, Pemerintah perlu mengikuti prosedur pengangkatan penjabat (pj) gubernur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lebih transparan dalam pengambilan suatu keputusan agar masyarakat lebih memahami alasan serta motivasi Pemerintah.

---

The position of governor is an important position and must not be left vacant, so that when a governor and his deputy have completed their term before a definitive governor is elected, an acting governor must be appointed to carry out the functions and duties of the governor until a new definitive governor is elected through the elections. In some occasion, the position of acting governor would be held by the appointees from the Armed Forces or Police. However, among all the officer who have been appointed for the position from the Armed Forces and Police, only the appointment of Mochamad Iriawan had caused a polemic since the latter was still a member of the national police force. Therefore the regulations regarding the procedure for appointing the acting governor from the Armed Forces and Police as well as it's legality is the background of this research. The research method used in this study is a normative juridical research method using evaluative research types and problem focused research types. Meanwhile the types of data used in this study is secondary data which will be analyzed using library research methods as well as interviews to confirm and optimize the analysis. For legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. According to the facts in the case, Mochamad Iriawan was still a member of the National Police when he was appointed as the Acting Governor. Unlike the other appointed Acting Governors from the Armed Forces and Polri circles. Based on Regional Election Law, the acting governor was to be appointed from Jabatan Pimpinan Tinggi Madya holder and for members of the Police dan Armed Forces according to National Police Law and Armed Forces Law were to resign from their membership in order to take up the position of governor. Regarding its legality, each member of the Armed Forces and Police must to abide by the Law that regulates their respective institutions even though they have held the position of Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Therefore, in order to avoid a similar polemic, the Government needs to follow the procedure for appointing the acting governor according to the regulations and also needs to be more transparent in making decisions so that the public will have better understanding behind the reasons and motivations of the Government’s act.

"

"Pakistan sebagai salah satu negara anggota WTO berhak untuk melakukan penyelidikan Anti-dumping jika terdapat impor yang diduga mengandung dumping yang merugikan industri dalam negerinya. Ketentuan WTO maupun regulasi domestik Pakistan mengatur bahwa penyelidikan anti-dumping harus dilakukan paling lama 18 bulan. Namun, Pakistan sudah 2 (dua) kali melakukan penyelidikan Anti-dumping yang melebihi 18 bulan terhadap impor produk kertas yang salah satunya berasal dari Indonesia. Permasalahannya adalah terlampauinya batas maksimum 18 bulan penyelidikan Anti-dumping tersebut disebabkan oleh penundaan atau penghentian sementara penyelidikan anti-dumping yang diperintahkan hakim pengadilan domestik Pakistan kepada Otoritas penyelidik Pakistan yaitu National Tariff Commission NTC) hingga putusan dikeluarkan. Apabila dimasa yang akan datang penundaan tersebut terulang kembali, maka kelancaran ekspor kertas Indonesia ke Pakistan akan terganggu. Tujuan penulisan ini tidak hanya untuk memahami kesesuaian penundaan Penyelidikan Anti-dumping oleh Pakistan terhadap ketentuan WTO tetapi juga menganalisa kepastian hukum atas penundaan penyelidikan anti-dumping tersebut, serta upaya pencegahan yang efektif yang seharusnya dilakukan Indonesia. Temuan dari penullisan ini adalah Pakistan bertentangan dengan Anti-Dumping Agreement (ADA) dan Marrakesh Agreement. Sehingga, Upaya Pembelaan yang paling relevan untuk dilakukan Indonesia adalah menegosiasikan permasalahan ini pada forum Joint Negotiating Committee (JNC) ke-3, Indonesia – Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). Namun jika tidak tercapai kesepakatan pada forum tersebut, maka sudah seharusnya Indonesia membawa permasalahan ini ke forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO.

---

As a member of the WTO, Pakistan has the right to conduct anti-dumping investigations if there are alleged dumped imports which causing injury to its domestic industry. Both WTO provision and Pakistan's domestic regulations stipulate that an anti-dumping investigation shall be concluded no more than 18 months. However, Pakistan has conducted 2 (two) times Anti-dumping investigations which exceed 18 months against alleged dumped imports of paper products, including imported from Indonesia. The problem is that the maximum limit of 18 months of the Anti-dumping investigation was exceeded due to the delay or suspension of the anti-dumping investigation which was ordered by the Pakistan Domestic Court to the investigating Authority of Pakistan, namely the National Tariff Commission (NTC) until the verdict was issued. If the suspension will recur in the future, the flow of Indonesia exports of paper products to Pakistan will be disrupted. The purpose of this thesis is not only to understand the consistency of the suspension of the Antidumping Investigation by Pakistan against the provisions of the WTO but also to analyze the effective trade defense efforts that Indonesia should take. The finding of this thesis that Pakistan has acted inconsistently with the provision of Anti-Dumping Agreement (ADA) and the Marrakesh Agreement. Therefore, the most relevant trade defense effort for Indonesia is negotiate this issue at the 3rd Joint Negotiating Committee (JNC) forum, Indonesia – Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). However, if no agreement is reached at the forum, then Indonesia should have brought this issue to the Dispute Settlement Body (DSB) WTO.

"

"Penelitian ini tentang pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk, serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu bea masuk yang dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Selain itu, untuk mengetahui pengaruh nilai tikar riil Yen terhadap rupiah serta produk domestik bruto (Gross Domestic Product) Jepang, sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia, terhadap nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta.

---

This research outlines the influence of the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility scheme. The objective of this research is to understand and to analyze the impact of awarding KITE facility which is the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax to increase of the export value."

"Pembinaan di bidang politik, secara nasional merupakan salah satu tunas Departemen Dalam Negeri, yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tanggal 26 Maret 1974 tentang Tugas Pokok Departemen Dalam Negeri, yaitu Menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum otonomi daerah pembangunan masyarakat desa dan agraria. Sedangkan urusan Pemerintahan Umum, yang dimaksud adalah urusan Pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban politik, koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk rumah tangga Daerah. Pembinaan Politik tersebut di atas adalah dalam rangka menyelenggarak.an stabilitas politik dalam negeri, dengan sendirinya juga stabilitas keamanan nasional."

"[ABSTRAKAmerika Serikat dikenal sebagai negara yang paling protektif terhadap ancaman perdagangan internasional. Pada kasus ini Indonesia terkena imbas dari sifat protektif tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran Amerika Serikat dalam memproteksi industri dalam negeri mereka. Tercerminkan pada United States Tariff Act of 1930 yang dirumuskan jauh sebelum adanya organisasi perdagangan internasional dan peraturan tersebut terus di amandemen seiring dengan adanya putaran di dalam GATT. Tesis ini mencoba menganalisis penetapan bea masuk antidumping yang dikenakan kepada Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan perbandingan antara undang-undang Amerika Serikat dengan Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs And Trade 1994 (ADA) yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang penerapan antidumping ditingkat perdagangan internasional.

---

ABSTRACTUnited States is known to be the most protective country to the threat of international tread. In this particular case, Indonesia is a affected by United States protectiveness. It is due to the concern of the United States to protect its domestic industry. It is reflected in the United States Tariff Act of 1930 that was codified way before the establishment of international trade organization; and that Act was continuously amended, as the GATT rounds persist. This thesis tries to analyze the imposition of antidumping duties to Indonesia that was occurred in 2010, by comparing the United States’ Act with the Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (ADA) which is an international treaty that governs the imposition of antidumping measure in international level, United States is known to be the most protective country to the threat of international tread. In this particular case, Indonesia is a affected by United States protectiveness. It is due to the concern of the United States to protect its domestic industry. It is reflected in the United States Tariff Act of 1930 that was codified way before the establishment of international trade organization; and that Act was continuously amended, as the GATT rounds persist. This thesis tries to analyze the imposition of antidumping duties to Indonesia that was occurred in 2010, by comparing the United States’ Act with the Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (ADA) which is an international treaty that governs the imposition of antidumping measure in international level]"

"Besarnya potensi komoditas nikel di Indonesia menjadikannya salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Untuk melakukan optimalisasi atas potensi tersebut pemerintah  memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, untuk mendukung percepatan hilirisasi dan pertumbuhan industri dalam negeri. Kebijakan tersebut direspon negatif dari pihak Uni Eropa dan dilayangkan gugatan pada World Trade Organization (WTO). Dalam konteks kegiatan ekspor penerapan bea keluar merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan, namun hingga saat ini belum terdapat komunikasi yang terintegrasi dalam pemerintah untuk merespon permasalahan tersebut. Berdasarkan pemaparan diperlukan analisis lebih lanjut atas faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis formulasi kebijakan bea keluar nikel ditinjau dari multiple stream theory untuk memaparkan lebih lanjut atas beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan tersebut dengan problem stream, policy stream, dan politics stream. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma post positivist dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa kebijakan bea keluar nikel sudah memiliki urgensi pada problem stream. Pada policy stream, diketahui belum terdapat keterlibatan yang intensif antar pemangku kebijakan. Serta, pada politics stream, pemangku kepentingan memiliki keberpihakan terhadap kondisi industri hilirisasi yang baru saja berkembang. Kebijakan bea keluar memiliki peluang untuk dapat menjadi sumber penerimaan dalam negeri, serta memiliki tantangan dari hadirnya konfontrasi baik dari pelaku industri dan juga WTO sebagaai pihak eksternal.

---

The significant potential of nickel commodities in Indonesia makes it one of the country's largest export commodities. To optimize this potential, the government has implemented a policy banning the export of raw nickel ore to support the acceleration of downstream processing and domestic industrial growth. This policy has been met with negative responses from the European Union and resulted in a lawsuit filed at the World Trade Organization (WTO). In the context of export activities, the implementation of export duties is one alternative policy that can be considered. However, to date, there has been no integrated communication within the government to address this issue. Based on this situation, further analysis is required on the factors influencing the policy formulation process. The objective of this research is to analyze the formulation of nickel export duty policy from the perspective of the multiple stream theory, to further elaborate on the various factors affecting this policy formulation process, namely the problem stream, policy stream, and politics stream. This research employs a post-positivist paradigm approach, with data collected through field studies and literature review. The results of this study indicate that the urgency of the nickel export duty policy is evident in the problem stream. In the policy stream, there is a lack of intensive involvement among policymakers. Additionally, in the politics stream, stakeholders show support for the nascent downstream industry. The export duty policy has the potential to become a source of domestic revenue but also faces challenges from confrontations with both industry players and external parties such as the WTO."

"Tesis ini membahas mengenai sifat norma hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) Dari Uni Emirat Arab sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh badan hukum perdata asing yang merasa kepentingannya terhadap ekspor tepung terigu gandum ke Indonesia terganggu akibat adanya peraturan tersebut dengan alasan peraturan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan (beschikking) dan bukan Peraturan (regeling). Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Tesis ini akhirnya menyimpulkan bahwa Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan hendaknya harus terlebih dahulu diuji apakah Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping tersebut sudah sesuai dengan sifat norma hukumnya atau tidak.

---

This thesis is discussing about the nature of legal norms from Finance Minister Regulation No.42/PMK.010/2006 About Imposition of Anti-Dumping Duty On Imports of Wheat Flours (HS.1101.00.10.00) From United Arab Emirates until it could be sued in Jakarta Administrative Court by foreign private legal entities who felt their interest on exports of wheat flours into Indonesia were disrupted caused by this regulation with reason this regulation was Administrative Decree in the form of Determination (beschikking) and not was Regulation (regeling). In achieving these objectives, descriptive analysis methods are used. Finally, this thesis has conclusion that the Determination of Anti-Dumping Duty by Finance Minister should be tested first whether this Determination of Anti-Dumping Duty is completely accordance with it legal norms or not."