Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Magang ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan manajemen reputasi perusahaan khususnya pada perusahaan pialang asuransi PT AMS Insurance Brokers sebagai perantara (distributor) yang menghubungkan antara perusahaan asuransi sebagai penyedia (produsen) produk asuransi dan perusahaan perkapalan (klien). Fokus Laporan Magang ini untuk memberikan laporan aktivitas magang selama tiga bulan. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan perusahaan ini terkait dengan manajemen reputasi perusahaan; identitas perusahaan yang terkait dengan desain organisasi perusahaan, filosofi dan budaya kerja perusahaan, karakteristik positioning /nilai-nilai perusahaan. Laporan ini juga bertujuan untuk mengetahui citra perusahaan yang ingin ditampilkan terhadap pihak luar tentang perusahaan ini dan memahami penafsiran citra perusahaan terkait dengan apa yang dipikirkan perusahaan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh pihak luar. Laporan ini juga bermaksud untuk mengetahui manajemen reputasi PT. AMS Insurance Brokers terkait beberapa masalah seperti profitabilitas, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab sosial, pelayanan ke karyawan, tata kelola perusahaan, dan kualitas produk, ditinjau dari persepsi konsumen, perusahaan asuransi, dan investor.Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif & eksploratif dengan melakukan teknik wawancara Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan manajemen reputasi perusahaan seperti dengan satu orang pemegang saham, dua orang klien dari perusahaan pelayaran, dua orang perusahaan asuransi dan president director dari PT. AMS Insurance Brokers sebagai peserta. Data juga diperoleh dari peneliti saat observasi langsung dari penulis selama magang di Unit Divisi Manajemen Risiko PT AMS Insurance Brokers di Jakarta.Penelitian ini ditemukan hasil bahwa secara umum PT AMS Insurance Brokers memiliki citra perusahaan yang sangat baik di mata pemegang saham (shareholder) dan stakeholder (dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai produsen dan perusahaan pelayaran sebagai klien. Salah satu alasannya adalah karena perusahaan ini menangani pihak eksternal dengan sangat baik dilihat dari beberapa aspek seperti faktor kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan, faktor menjaga hubungan bisnis perusahaan, faktor kredibilitas dan kepercayaan.

---

This Internship Report is intended to analyze the implementation of the company's reputation management in the insurance brokerage company, especially in PT AMS Insurance Brokers as an intermediary (distributor) that connects insurance companies as providers (producers) of insurance products and shipping companies (clients). The focus of this Internship Report is to provide a three-month internship report. This report aims to find out the company's views regarding reputation management of the company; corporate identity related to the design of the company organization, philosophy and work culture of the company, positioning characteristics / company values. This report also aims to find out the image of the company that wants to be displayed to outsiders about this company and understand the interpretation of the company's image related to what the company thinks in accordance with what is thought by outsiders. This report also intends to find out the reputation of PT. AMS Insurance Brokers is related to several issues such as profitability, environmental responsibility, social responsibility, service to employees, corporate governance, and product quality, in terms of the perceptions of consumers, insurance companies, and investors.

Researchers used qualitative & exploratory research methods by conducting Focus Group Discussion (FGD) interview techniques involving parties related to the company's reputation management such as with one shareholder, two clients from a shipping company, two insurance companies and the president director of PT. AMS Insurance Brokers as participants. Data was also obtained from researcher during direct observation during an internship at the Risk Management Division Unit of PT AMS Insurance Brokers in Jakarta.

This research found that generally PT AMS Insurance Brokers has a very good corporate image in the eyes of shareholders and stakeholders (in this case insurance companies as producers and shipping companies as clients. One of the reasons is because this company handles external parties very well viewed from several aspects such as satisfaction with the services provided by the company, factors maintaining the company's business relationships, factors of credibility and trustworthiness."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis dampak penerapan manajemen risiko terhadap prinsip Good Corporate Governance di perusahaan perasuransian yang dilakukan dengan studi kasus pada perusahaan PT. XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan manajemen risiko perusahaan dan kesesuaiannya dengan POJK No.1/POJK.05/2015 serta perbandingannya dengan sebelum adanya peraturan tersebut. Hasil dari penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ dilihat kaitannya terhadap prinsip Good Corporate Governance untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko yang efektif berimplikasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ sebagai perusahaan perasuransian sudah melakukan penerapan manajemen risiko yang efektif dengan baik sesuai dengan ketentuan POJK No.1/POJK.05/2015 dengan adanya peningkatan sebesar 4,76 . Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dan perlunya penyesuaian dari ketentuan prinsip penerapan manajemen risiko yaitu struktur organisasi dan sistem informasi manajemen risiko.

---

ABSTRACTThis Paper discusses about the analysis of the effect of risk management implementation on the Good Corporate Governance principles in insurance company, which in this case study is conducted at PT. XYZ. The purposes of this study are to observe the risk management implementation in the company and its compliance with POJK No.1 POJK.05 2015 and also its comparison before the regulation was released. Then, the effect of risk management implementation in PT. XYZ will be interpreted through the lens of Good Corporate Governance principles, in order to see the implication that an effective risk management implementation can have on the Good Corporate Governance principles. Based on author rsquo s results, risk management implementation in PT. XYZ as an insurance company has done well in its compliance to POJK No.1 POJK.05 2015 evidenced by the 4,76 increase of implementation. However, there are still incomplete in implementation and adjustment is also needed in order to improve the compliance to the POJK such as organizational structure and risk management information system."

"Dalam perjanjian asuransi Penanggung bertanggungjawab atas klaim yang diajukan oleh Tertanggung bilamana Tertanggung mengalami peristiwa yang merugikan. Namun terdapat beberapa kondisi dimana Penanggung dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Seperti halnya pada sengketa klaim asuransi yang terjadi antara PT Baruna Shipping Line (Tertanggung) dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Penanggung) yang menunjuk PT Global Insurance Broker (Broker) sebagai pialang asuransi. Dalam sengketa terkait adanya pelanggaran undang-undang pelayaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan keterlambatan pembayaran premi yang dilakukan oleh Broker, Penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana tanggung jawab Penanggung atas pembayaran klaim yang timbul karena kedua hal tersebut dan apakah putusan Peninjauan Kembali yang menghukum Penanggung untuk membayar nilai pertanggungan sebesar dua puluh delapan miliar Rupiah kepada Tertanggung telah sesuai dengan KUHD dan polis asuransi. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan yaitu Teori Legal Sistem dari Lawrence M. Friedman, yang mana teori tersebut menitikberatkan antara lain pada struktural hukum dan substansi hukum. Adapun kesimpulan jawaban dari permasalahan tersebut adalah dengan terbuktinya adanya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Penanggung maka merujuk pada Polis Asuransi dan Pasal 276 KUHD Penanggung dapat dibebaskan dari pembayaran klaim. Atas keterlambatan pembayaran premi yang dilakukan oleh Broker merujuk pada Pasal 5 ayat (1) POJK No.70/2016 konsekuensinya adalah Broker yang bertanggung jawab atas pembayaran klaim. Oleh karenanya Putusan Peninjauan Kembali yang menghukum Penanggung untuk membayar nilai pertanggungan kepada Tertanggung tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan polis asuransi dan Pasal 276 KUHD.<

---

In the insurance agreement the Insurer is responsible for claims submitted by the Insured if the Insured experiences an adverse event. However, there are a number of conditions where the Insurer can be freed from these responsibilities. As with the insurance claim dispute that occurred between PT Baruna Shipping Line (the Insured) with PT Asuransi Jasa Indonesia (the Insurer) who appointed PT Global Insurance Broker (the Broker) as an insurance broker. In a dispute related to violations of shipping laws carried out by the Insured and late premium payments made by the Broker, the Author conducts research on how the Insurer is responsible for paying claims arising because of both these matters and whether the Judicial Review Verdict punishes the Insurer to pay the insured value twenty-eight billion Rupiah to the Insured is in accordance with the Commercial Code (KUHD) and insurance policy. This research is a normative juridical type using secondary data which is analyzed qualitatively. The theory used is the Legal System Theory from Lawrence M. Friedman, in which the theory focuses on, among others, structural law and legal substance. The conclusion of the answer to this problem is to prove the existence of a violation of the law carried out by the Insurer, then referring to the Insurance Policy and Article 276 Commercial Code (KUHD) the Insurer can be exempted from payment of claims. For late premium payments made by the Broker referring to Article 5 paragraph (1) POJK No. 70/2016 the consequence is a Broker responsible for payment of claims. Therefore the Judicial Review Verdict which punishes the Insurer to pay the insurance coverage to the Insured is not in accordance with the terms and conditions of the insurance policy and Article 276 Commercial Code (KUHD)."

"Reputasi perusahaan dan risiko reputasi menjadi hal yang penting dalam periode dinamika bisnis saat ini dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara empiris tingkat kepekaan perusahaan terhadap risiko, risiko reputasi dan implementasi manajemen risiko reputasi pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Penelitian ini fokus pada bank terdaftar karena bank seharusnya telah mempertimbangkan risiko reputasi sebagai bagian dari profil risikonya. Penelitian ini menggunakan pendekatan text mining approach untuk menganalisis tingkat kesadaran bank terhadap pengukapan risiko dan risiko reputasi dan menemukan bahwa tingkat kesadaran terhadap risiko reputasi sebagaimanan dijelaskan dalam laporan tahunan telah meningkat selama kurun lima tahun terakhir. Lebih lanjut, penelitian ini juga menganalisis faktor determinan manajemen risiko reputasi dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan menggunakan regresi data panel dan regresi logistik. Penelitian ini menyimpulkan perusahaan dengan tingkat kesadaran risiko reputasi yang tinggi cenderung mengimplementasikan manajemen risiko reputasi. Sebaliknya, implementasi manajemen risiko reputasi tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena risiko reputasi masih tergolong sebagai secondary risk yang dikelola oleh bank dibandingkan dengan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Dengan mempertimbangkan peningkatan teknologi dan arus informasi, diperlukan kapabilitas dalam mengelola risiko reputasi oleh perusahaan di industry keuangan yang sebagian besar bisnisnya berlandaskan pada kepercayaan.

---

Corporate reputation and reputation risk have become increasingly important in recent years related to corporate performance. The success of a company in managing business operations and risks can improve the performance of companies that can increase the intangible assets of the company in the form of reputation. The aim of this paper is to empirically study awareness of risk, reputation risk and reputation risk management in banks listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2013-2017. This paper focused on listed bank since the listed bank should have addressed the reputational issue on its risk profile. We first used text mining approach to analyze risk awareness towards reputation risk and find that the awareness of reputational risk as reflected in annual report has increased during the last five years. Furthermore, this paper provides empirical study of determinants and value of reputation risk management using panel data and logistic regression. The result show that firms with higher awareness of reputation risk tend to implement reputation risk management. In contrast, implementation of reputation risk management not significantly effects firm performance this due to reputation risk management still became the secondary risk that the bank manages compare to credit risk, operational risk and market risk. Due to increasing flow of information and technology, the importance of developing capability in managing reputation risk is needed by companies in the financial industry where most of the business is based on trust."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan praktik manajemen laba terhadap borrowing capacity perusahaan melalui reputasi perusahaan. Praktik manajemen laba diukur dengan discretionary accruals berdasarkan model jones yang dimodifikasi. Reputasi perusahaan diukur dengan corporate image award yang diterbitkan oleh Frontier Consulting Group. Borrowing capacity perusahaan diukur dengan perubahan utang bank terhadap total aset. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dan melalui two staged ordinary least square dengan 65 observasi dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 dan 2013. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa praktik manajemen laba memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan reputasi perusahaan, sedangkan reputasi perusahaan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan borrowing capacity perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan positif antara praktek manajemen laba dan borrowing capacity sementara ada hubungan yangl signifikan positif antara reputasi perusahaan diestimasi dengan praktik manajemen laba terhadap borrowing capacity.

---

This research is conducted to determine the association of the earnings management practice with corporate borrowing capacity through the corporate reputation. The earnings management practice is measured by discretionary accruals based on modified jones model. The corporate reputation is measured by corporate image award published by Frontier Consulting Group. The corporate borrowing capacity is measured by the change of bank debt to total assets. Hypotheses are tested using multiple regression analysis and two staged ordinary least square with 65 observations of listed companies in Indonesia Stock Exchange in 2012 and 2013. The results of the research give empiric evidence that earnings management practice have a significant negative association with corporate reputation, while corporate reputation have a significant positive association with corporate borrowing capacity. The result of this research also shows that there is a positive significant association between earnings management practice and borrowing capacity while there is a positive significant association between corporate reputation estimated by earnings management practice towards borrowing capacity."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis reputasi pasca krisis Samsung Mobile melalui pendapat konsumen berdasarkan pada konsep reputasi menurut Fombrun, bahwa reputasi adalah penghargaan dari konstituen utama. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan konsep manajemen krisis, pemulihan citra dan reputasi, untuk mengetahui bagaimana pendapat konsumen terhadap reputasi pasca krisis Samsung Mobile setelah mengetahui tindakan manajemen krisis Samsung Mobile untuk mengatasi dampak negatif pada ledakan Samsung Galaxy Note7 dan pemulihan citra pasca krisis. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus. Sumber data utama adalah dari wawancara mendalam dengan konsumen Samsung Mobile dan data sekunder adalah hasil pengumpulan data media online. Hasil penelitian ini menunjukkan konsumen melihat bahwa reputasi pasca krisis Samsung Mobile sebagai perusahaan yang selalu bagus, baik kualitas produk dan perusahaannya, serta menobatkan Samsung Mobile sebagai perusahaan ponsel pintar nomor satu di dunia. Hal ini terjadi karena adanya kepercayaan dari konsumen karena adanya hubungan baik antara konsumen dan perusahaan yang telah lama dibangun dan setelah melihat manajemen krisis yang dilakukan Samung Mobile saat Samsung Galaxy Note7 meledak. Samsung Mobile pun mampu membuktikan bahwa pemulihan krisis dapat dilakukan dengan cepat asalkan tindakannya tepat.

---

ABSTRACTThis research aims to examine and analyze Samsung Mobile 39 s post crisis reputation through consumer opinion based on Fombrun 39 s reputation concept, that reputation is a reward of the principal constituents. The analysis is to find out how consumers feel about the post crisis reputation of Samsung Mobile after knowing the actions of Samsung Mobile 39 s crisis management to overcome the negative impact on Samsung Galaxy Note7 39 s explosion and post crisis image recover by integrating the concept of crisis management, image recovery and reputation. This qualitative research used a case study method. The main data source was from in depth interviews with Samsung Mobile consumers and secondary data was the result of online media data collection. The results of this study show consumers see that Samsung Mobile 39 s reputation post crisis as a company that has always been good, both the quality of its products and company, and named Samsung Mobile as the number one smart phone company in the world. It is because there is a good relationship that has been built in a long time with Samsung Mobile. Moreover, the quick way of Samsung Mobile to overcome the crisis management when Samsung Galaxy Note7 exploded could maintain the costumers rsquo trust on the company. Samsung Mobile is able to prove that the crisis recovery can be done quickly as long as the action is right. "

"Pialang asuransi memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama tertanggung. Namun, kewenangan tersebut tidak semerta-merta memperbolehkan pialang asuransi untuk bertindak bebas. Pialang asuransi selaku wakil dari tertanggung harus tetap mendapatkan persetujuan setiap kali ia ingin melakukan suatu tindakan hukum yang mengatasnamakan tertanggung. Dalam kasus Putusan Nomor 2642 K/PDT/2015, pialang asuransi mengajukan pembatalan polis asuransi tanpa persetujuan tertanggung dan pialang asuransi pada kasus ini tidak menyalurkan premi asuransi kepada penanggung dan menahan premi asuransi tersebut dalam periode waktu yang panjang. Dengan demikian, penelitian ini dirancang dengan tujuan memberikan pemahaman terkait akibat hukum dari polis asuransi yang dibatalkan oleh pialang asuransi serta adanya tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh pialang asuransi pada kasus bersangkutan. Metode penelitian pada penulisan penelitian ini adalah metode doktrinal, yaitu metode yang memfokuskan pada doktrin berupa aturan, asas, atau norma yang diambil dari sumber hukum. Akibat hukum pembatalan polis yang dilakukan oleh pialang asuransi adalah masih berlakunya polis. Hal ini dikarenakan pialang asuransi bukan merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan pembatalan polis. Selanjutnya, pialang asuransi dalam kasus bersangkutan telah melakukan tindakan penggelapan premi sebagaimana tindakannya telah memenuhi unsur-unsur penggelapan premi yang diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

---

Insurance brokers are authorized to act for and on behalf of the insured. However, this authority does not necessarily allow the insurance broker to act freely. The insurance broker must still obtain approval every time they want to take a legal action on behalf of the insured. In the case of Decision Number 2642 K/PDT/2015, the insurance broker submitted a cancellation of the insurance policy without the consent of the insured and did not distribute the insurance premium to the insurer and held the insurance premium for a long period of time. Therefore, this research is designed to provide an analysis of the legal consequences of insurance policies canceled by insurance brokers and the embezzlement of premiums committed by insurance brokers in the case in question. The research method in this writing is the doctrinal method, which focuses on doctrine in the form of rules, principles, or norms taken from legal sources. The legal effect of policy cancellation carried out by insurance brokers is that the policy is still valid. This is because the insurance broker is not an authorized party in canceling the policy. Furthermore, the insurance broker in the case in question has committed an act of premium embezzlement as his actions have fulfilled the elements of premium embezzlement regulated in the applicable regulations in Indonesia."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh regulasi dan kinerja perusahaan, yang diukur dengan likuiditas, profitabilitas, leverage dan nilai perusahaan terhadap tingkat pengungkapan CSR oleh perusahaan publik di Indonesia. Dampak dari pengungkapan tersebut kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap reputasi perusahaan, yang diukur dari persepsi stakeholder dengan penghargaan yang diterima perusahaan dan nilai indeks harga saham individual, sebagai analisis anteseden. Struktur kepemilikan dengan proksi kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing dianalisis sebagai variabel moderasi pada hubungan kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan CSR pada semua kategori perusahaan sebelum dan sesudah penetapan regulasi (2012). Kinerja keuangan yang diproksi dengan Arus Kas Operasional (CFO) dan Debt to Equty Ratio (DER) berpengaruh signifikan tetapi Return On Asset (ROA) serta  nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Variabel kepemilikan keluarga sebagai moderasi berpengaruh negatif dan memperlemah hubungan CFO dan pengungkapan CSR, sedangkan variabel kepemilikan asing memoderasi negatif hubungan ROA dengan pengungkapan CSR. Analisis anteseden membuktikan pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan  terhadap reputasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan kegiatan CSR adalah komunikasi yang efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan persepsi stakeholder, terutama untuk mendapatkan legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik.

---

This article was examined the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) regulation and corporate financial performance, measured by corporate liquidity, profitability, leverage and firm value, on the disclosure level of CSR of public companies in Indonesia. Ownership structure consisting of family ownership and foreign ownership were taken as the moderating variables. The study reveals that there is a significant difference in the CSR disclosure on all corporate categories after the regulation of CSR has been enacted as a mandatory in 2012. Financial performance measured through Cash Flow Operational (CFO) and Debt to Equity Ratio (DER) has a positive significant influence on CSR disclosure. Return on Assets (ROA) and firms value have no influence on CSR disclosure. Family ownership has a negative influence and weakens the correlation between CFO and CSR disclosure, whereas, foreign ownership also has a negative influence and weakens the correlation between ROA and CSR disclosure. CSR disclosure has a positive influence on corporate reputation from the stakeholders perception on awards received by the company and the individual stock price index as an alternative measurement for reputation. The empirical evidence describes CSR disclosure changes the stakeholders perception, government legitimacy compliant with the regulation and increases the public trust

"

"Tulisan ini menganalisis bagaimana tanggung jawab agen asuransi selaku field underwriter pada proses underwriting dalam perjanjian asuransi jiwa. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam kegiatan underwriting, pengungkapan segala fakta material yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan memegang peranan penting dalam hubungan pertanggungan yang terbentuk antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban pengungkapan tersebut dilandasi oleh sebuah prinsip yang dikenal dengan istilah utmost good faithsebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Prinsip utmost good faith sejatinya meliputi 2 (dua) hal yaitu kewajiban untuk mengungkapkan fakta materiil (duty of disclosure) dan larangan memberikan informasi yang keliru (misrepresentation). Namun, dua hal tersebut banyak dijadikan dasar oleh perusahaan asuransi untuk melakukan penolakan pembayaran klaim kepada pemegang polis atas dasar adanya unsur pelanggaran utmost good faith. Padahal,fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang kegagalan pengungkapan fakta tersebut justru terjadi karena kegagalan agen asuransi selaku field underwriter dalam melakukan proses underwriting. Hal ini sebagaimana tercermin dalam kasus sengketa asuransi antara Dahlan Sinambela melawan PT. AXA Mandiri Financial Services. Banyaknya penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi atas dasar tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dengan melakukan misrepresentation atau non-disclosure menjadi dasar bagi Penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap peran agen asuransi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam melakukan proses underwriting. Penelitian yang dilakukan Penulis menunjukkan bahwa adanya kecenderungan untuk mendistorsi muatan materi Pasal 251 KUHD sehingga seolah-olah peran penanggung atau agen asuransi dalam proses underwriting sepenuhnya pasif, padahal sejumlah prinsip, doktrin, dan peraturan-perundang-undangan nyatanya telah memberikan kerangka yang cukup untuk memastikan terciptanya keseimbangan hubungan antara penanggung dan tertanggung. Hal ini dalam memastikan adanya tanggung jawab bersama antara penanggung dan tertanggung dalam memastikan pertukaran informasi yang akurat dan lengkap selama proses underwriting.

---

This thesis analyzes the responsibility of insurance agents as field underwriters in gathering information from potential policyholders during the underwriting process in life insurance contracts. This thesis is written using a doctrinal research method. In the underwriting process, the disclosure of all material facts related to the insured object plays a crucial role in the insurance relationship between the insurer and the insured. This disclosure obligation is based on a principle known as utmost good faith, as regulated in Article 251 of the Commercial Code (KUHD). The principle of utmost good faith encompasses two aspects: the duty to disclose material facts (duty of disclosure) and the prohibition against providing false information (misrepresentation). However, these two aspects are often used by insurance companies as grounds for rejecting claim payments to policyholders on the basis of a breach of utmost good faith. In practice, there are instances where the failure to disclose such facts occurs precisely because of the failure of insurance agents as field underwriters to gather information from potential policyholders. This issue is exemplified in the insurance dispute case between Dahlan Sinambela and PT. AXA Mandiri Financial Services. The high number of insurance claim rejections by insurance companies on the grounds that the insured has breached the principle of utmost good faith by misrepresenting or failing to disclose information is the basis for the author to conduct further analysis of the role of insurance agents acting for and on behalf of insurance companies in gathering information from potential policyholders during the underwriting process. The research conducted by the author shows a tendency to distort the contents of Article 251 of the KUHD, suggesting that the role of the insurer or insurance agent in the underwriting process is entirely passive. In contrast, various principles, doctrines, and regulations provide a framework to ensure a balanced relationship between the insurer and the insured. This thesis highlights the importance of a balanced approach in interpreting and applying the principle of utmost good faith in insurance contracts. It emphasizes the shared responsibility of both the insurer and the insured in ensuring accurate and complete information exchange during the underwriting process."

"Perusahaan asuransi merupakan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian negara. Disamping itu, perusahaan asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat pemegang polis melalui pengalihan resiko yang dibuat dalam suatu kontrak, yang disebut dengan polis. Pemegang polis sebagai pihak yang memiliki kedudukan penting, perlu diberikan perlindungan secara hukum dalam hal perusahaan asuransi dimohonkan pailit oleh Badan Pengawas Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1.Bagaimanakah undang-undang perasuransian memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit? 2. Apakah pertimbangan hukum dari hakim yang menjadi dasar putusan pailit PT Bumi Asih Jaya sudah sesuai dengan hukum asuransi? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa undang-undang perasuransian memberikan perlindungan terhadap pemegang polis berupa hak utama atas pembayaran piutang dan putusan Majelis Hakim di tingkat pertama belum sesuai dengan hukum asuransi sedangkan putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan hukum asuransi. Penulis menyarankan agar segera dibentuk peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Lembaga Penjaminan Polis.

---

Insurance company is a Nonbank Financial Institution which has a considerable impact for the national economy. In addition, the insurance company is also a collecting funds institution from public policyholder through the risks coverage which is made in the contract, called the policy. Policyholder as a party that have a significant interest, need to be given a legal protection in terms of the insurance company petitioned for Bankruptcy by The Insurance Supervisory Agency. Hence, the author formulated and discussed the following problems 1.How the insurance regulation providing legal protection for policyholder of the insurance company which is petitioned for Bankruptcy 2. Are the legal considerations of the judicial panel in court award of PT Bumi Asih Jaya rsquo s case compatible with insurance law This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

At the conclusion, insurance regulations provides legal protection for the policyholder a priority right and the legal considerations of judicial panel in the first chamber is irrelevant with the insurance law, furthermore in Supreme Court, the legal consideration of judicial panel is already relevant to the insurance law. The author suggests that the implementing regulation of Law No. 40 of 2014 and also The Guarantee Institution Policy need to be established immediately."